Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan,
2026
Universitas Indonesia
Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan, Hikmahanto Juwana
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Beberapa Catatan Tentang Persoalan Sipadan-Ligitan Serta Masalah Terkait Lainnya Dengan Implementasi Negara Kepulauan,
2026
Universitas Indonesia
Beberapa Catatan Tentang Persoalan Sipadan-Ligitan Serta Masalah Terkait Lainnya Dengan Implementasi Negara Kepulauan, Ir. Adi Sumardiman
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pulau-Pulau Terluar Dan Batas Wilayah Nasional: Status Delimitasi Batas Wilayah Nusantara,
2026
Universitas Indonesia
Pulau-Pulau Terluar Dan Batas Wilayah Nasional: Status Delimitasi Batas Wilayah Nusantara, R. W. Martindas - Klaas J.V.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan: Interpelasi,
2026
Universitas Indonesia
Penyelesaian Sengketa Sipadan-Ligitan: Interpelasi, Hasjim Djalal
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Ligitan Dan Sipadan : Bukan Soal 2 Diantara 17.000,
2026
Universitas Indonesia
Ligitan Dan Sipadan : Bukan Soal 2 Diantara 17.000, A. Zen Umar Purba
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Affidavit Of Adi Sumardiman,
2026
Universitas Indonesia
Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konperensi Hukum Laut Ke-Iii,
2026
Universitas Indonesia
Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konperensi Hukum Laut Ke-Iii, Mochtar Kusumaatmadja
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Peran Tni Al Dalam Pengamanan Dan Pemberdayaan Pulau Terluar Ri,
2026
Universitas Indonesia
Peran Tni Al Dalam Pengamanan Dan Pemberdayaan Pulau Terluar Ri, Bernard Kent Sondakh
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Dan Pengelolaan Pulau-Pulau Indonesia Di Wilayah Perbatasan,
2026
Universitas Indonesia
Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Dan Pengelolaan Pulau-Pulau Indonesia Di Wilayah Perbatasan, Hari Sabarno
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengisi Wawasan Nusantara,
2026
Universitas Indonesia
Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengisi Wawasan Nusantara, Etty R. Agoes
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Proses Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan·Ligitan,
2026
Universitas Indonesia
Proses Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan·Ligitan, N. Hasan Wirajuda
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional,
2026
Universitas Indonesia
Penerapan Prinsip Pendudukan Efektif Dalam Perolehan Wilayah: Perspektif Hukum Internasional, Adijaya Yusuf
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan,
2026
Universitas Indonesia
Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Pulau Sipadan Dan Ligitan, Hikmahanto Juwana
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kepentingan Nasional,
2026
Universitas Indonesia
Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Kepentingan Nasional, Baginda Harahap
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Rentenir,
2026
Universitas Indonesia
Menggagas Hukum Era Indonesia Baru,
2026
Universitas Indonesia
Menggagas Hukum Era Indonesia Baru, Kartini Sekartadji
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pengaruh Perubahan Penguasaan Tanah Dan Susunan Pemerintahan Di Daerah Terhadap Hubungan Kekerabatan Matrilineal Minangkabau,
2026
Universitas Indonesia
Pengaruh Perubahan Penguasaan Tanah Dan Susunan Pemerintahan Di Daerah Terhadap Hubungan Kekerabatan Matrilineal Minangkabau, Hermayulis Hermayulis
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Dimensi Hukum Tentang Penanganan Ketertiban Di Dki Jakarta,
2026
Universitas Indonesia
Dimensi Hukum Tentang Penanganan Ketertiban Di Dki Jakarta, Mura P. Hutagalung
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
From Chains To Handcuffs: Confronting The Racial Legacy Of Prison Labor And The Urgency Of Reform,
2026
Penn State Dickinson Law
From Chains To Handcuffs: Confronting The Racial Legacy Of Prison Labor And The Urgency Of Reform, Hibah Hasan
Criminal Law Society Blog
This article examines prison labor in the United States as a system rooted in the 13th Amendment’s exception clause and shaped by post–Civil War practices such as Black Codes and convict leasing. It argues that, although formally abolished, the racialized logic of forced labor persists through modern mass incarceration, where incarcerated individuals—disproportionately Black men—perform essential work for little to no pay and without basic labor protections. The article analyzes how this system reflects a continuation of historical exploitation and proposes reforms, including fair compensation, voluntary participation, and expanded labor protections, to align prison labor with principles of rehabilitation and justice.
Ultra Vires Dan Pertanggungjawaban Direksi,
2026
Universitas Indonesia
