Family Law Commons^™

Equity Over Equality: Equal Protection And The Indian Child Welfare Act, Lucy Dempsey

Washington and Lee Law Review Online

In 2018, a Texas District Court shocked the nation by declaring the Indian Child Welfare Act (ICWA) unconstitutional pursuant to the Equal Protection Clause of the U.S. Constitution. The decision was overturned by the Fifth Circuit but may well be appealed to the U.S. Supreme Court. The ICWA provides a framework for the removal and placement of Indian children into foster and adoptive homes in such a way that attempts to reflect the unique values of Indian culture and supports the autonomy of the tribe. In doing so, the law treats Indian children differently than it would White children. But …

The Absence Or Misuse Of Statistics In Forensic Science As A Contributor To Wrongful Convictions: From Pattern Matching To Medical Opinions About Child Abuse, Keith A. Findley

Dickinson Law Review (2017-Present)

The new scrutiny that has been applied to the forensic sciences since the emergence of DNA profiling as the gold standard three decades ago has identified numerous concerns about the absence of a solid scientific footing for most disciplines. This article examines one of the lesser-considered problems that afflicts virtually all of the pattern-matching (or “individualization”) disciplines (largely apart from DNA), and even undermines the validity of other forensic disciplines like forensic pathology and medical determinations about child abuse, particularly Shaken Baby Syndrome/Abusive Head Trauma (SBS/AHT). That problem is the absence or misuse of statistics. This article begins by applying …

A Work Of Heart

DePaul Magazine

This article looks at the internship opportunities that DePaul students have available to kickstart their career through such programs as DePaul WORKS and INSuRE. Alumni in the museum, education and counseling, cybersecurity, law and public relations fields are interviewed.

The Costs Of Separation: Incarcerated Mothers And The Socioeconomic Benefits Of Community-Based Alternatives For Nonviolent Offenders, Rahgan Jensen

Brigham Young University Journal of Public Law

No abstract provided.

Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam, Georgina Agatha

Indonesian Notary

Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai perubahan serta penambahan bunyi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada perubahan besar yang baru terhadap hukum keluarga di Indonesia tersebut, di mana perubahan yang terkait dengan kedudukan anak luar kawin yang dapat diangkat menjadi anak sah. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan serta mengesahkan bahwa anak luar kawin kini dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya layaknya anak sah, bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, apa bila hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Mengenai pembuktian yang …

Pengalihan Hak Atas Tanah Dari Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Suami Istri “(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pdt.G/2019/Pnktb), Elva Monica Hubertina

Indonesian Notary

Jurnal ini membahas pengalihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pasangan suami istri yang hendak bertindak atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah pengalihan hak terhadap objek harta bersama yang dibuat oleh PPAT tanpa adanya persetujuan pasangan suami istri terhadap pihak ketiga. Permasalahan berikutnya adalah tanggung jawab PPAT atas jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yang berbentuk Yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen atas data sekunder. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam …

Pemberian Hak Asuh Atas Anak Di Bawah Umur Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Yang Terjadi Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk, Hana Regina Sari

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (Ayah) yang terjadi akibat perceraian.iHak asuh anak seharusnya diberikan kepada ibu apabila seorang anak tersebut masih dibawah umur.iNamun hal itu dapat dikesampingkan apabila ayah dapat membuktikan bila sang ibu tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak.iPermasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian dan aspek hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian yang telah berkuatan hukum tetap dan hak asuh anak yang telah diputuskan kepada salah …

Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis Di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/Pa.Gm), Muhammad Akbar Syawal

Indonesian Notary

Pembatalan perkawinan membawa kedudukan perkawinan yang sebelumnya terjalin dianggap tidak pernah ada melalui putusan Pengadilan Agama atau putusan Pengadilan Negeri. Pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penulisan ini membahas mengenai kewenangan Jaksa dalam pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan sesama jenis. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Jaksa berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesama jenis sejalan dengan ketentuan Pasal 23 dan 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan …

Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Atas Nama Pasangan Dalam Perkawinan Sebagai Pemberi Fidusia Oleh Pasangan Lainnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 853/Pid.Sus/2019/Pn Pbr), Radhika Bagas Prabowo

Indonesian Notary

Pemberi fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Hal ini disebabkan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) tercantum ketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Penelitian ini membahas mengenai 1.akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia atas nama pasangan dalam perkawinan sebagai pemberi fidusia oleh pasangan lainnya, dan 2.perlindungan hukum bagi penerima fidusia akibat adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh pasangan perkawinan dari pemberi fidusia. Putusan pengadilan negeri Pekanbaru nomor: 853/Pid.sus/2019/Pn Pbr yang menjadi studi kasus …

Akibat Hukum Aspek Pergerseran Terhadap Nilai Hak Waris Atas Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah (Studi Putusan Nomor 522/Pdt/2017/Pt.Dki), Vidya Pradipta

Indonesian Notary

Indicating a distinction between applicable legislation where illegitimate children that has been acknowledged officially are recognized as heirs attach themselves to other heirs class according to article 863 of the civil code law, outsiders are admitted to inheritance along with first heirs class is entitled to inherit 1/3 of those who should have been granted if they were legitimate children and verdict. It is necessary to pay attention to different contexts regarding legal marriages and recognition of illegitimate children in the Civil Code and Act Number 1 of 1974 on Marriage. The problem in this paper is the shifting value …

Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/Puu-Xiii/2015, Andika Prayoga

Indonesian Notary

A marriage is a bond that begins with the understanding of both the bride and groom to get married. During the marriage, the law states that prospective husband and wife can make a Marriage Agreement, one of them is property-related namely an agreement regarding property. In an Article 29 of Law No. 1 of 1974 stated that the Marriage Agreement was made before or at the time of marriage. Furthermore, if someone wants to make a Marriage Agreement after the marriage takes place, she/he has to apply it to the District Court. The results of the study stated that after …

Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/Pajt), Alifa Yessi Meilinda

Indonesian Notary

Dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang berakibat pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan masih banyak tidak diperdulikan oleh masyarakat. Pencatatan perkawinan yang diatur oleh peraturan perundangan perkawinan dimaksudkan untuk menjaga agar status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas di mata hukum negara dan hukum agama. Selain itu dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan yang merupakan perbuatan hukum penting yang memiliki akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum …

Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat), Raisa Fatnisary

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kawin berdasarkan asas kebebasan berkontrak dengan pembanding negara Amerika Serikat. Pada dasarnya perjanjian perkawinan dapat merupakan sebuah solusi dari permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau isteri dalam menjalankan kehidupan perkawinan, terutama mengenai harta benda mereka. Kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis membuat perjanjian kawin mengalami perkembangan. Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tidak hanya mengenai harta benda perkawinan, namun dapat juga seperti pembagian biaya keluarga, penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, kebiasaan mengoleksi barang langka yang tergolong mahal, hingga mengatur terhadap profesi masing-masing calon suami istri selama perkawinan berlangsung. Negara Amerika Serikat merupakan …

Keberlakuan Ketentuan Harta Bersama Dalam Undang-Undang Perkawinan Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 545 Pk/Pdt/2017), Maghfira Humaira

Indonesian Notary

The provisions of the Marriage Property Law as mentioned in Article 35-Article 37 of Law Number 1 of 1974 about Marriage have been ruled out with a jurisprudence "Buyers with Good Faith Must Be Protected". The panel of judges examining the case doesn’t consider the marital relationship of the parties in the case of joint assets or not. In Indonesian law practice, there are still found some court decisions who do not heed the provisions of Marriage Assets as referred to in Articles 35-37 of Law Number 1 of 1974 about Marriage Law. The state has entrusted Land Titles Registrar …

Using Random Assignment To Measure Court Accessibility For Low-Income Divorce Seekers, James D. Greiner, Ellen L. Degnan, Thomas Ferriss, Roseanna Sommers

Articles

We conducted a field experiment in which 311 low-income individuals seeking a divorce were randomly assigned to receive access to a pro bono lawyer (versus minimal help) to assist with filing for divorce. Examining court records, we found that assignment to an attorney made a large difference in whether participants filed for and obtained a divorce. Three years after randomization, 46% of the treated group had terminated their marriages in the proper legal venue, compared to 9% of the control group. Among “compliers”—participants who obtained representation only if assigned to receive it—those with lawyers were far more likely to file …

Public Interests And Their Contemporary Applications On The Family

UAEU Law Journal

This manuscript consists of an introduction, two sections and a conclusion. The first section was devoted to the definition, conditions, and reality of public interests. The following conclusions were reached.

1- A public interest was defined as an issue that was not defined or identified in the legal sources, or one which was neither approved nor rejected by legal texts.

2- Adopting public interests must be controlled by a number of conditions:

a) The public interest should be reasonable by itself. It has nothing to do with the ritual acts.

b) It should not contradict any source of legislation.

c) …

Restraint Of Polygamy In Jurisprudence And Law: A Comparative Study, Qais Abdul Wahab Issa

UAEU Law Journal

Polygamy is a subject addressed in Sharia that has been established by the Holy Quran and the Prophetic Sunnah. Islamic jurists have debated about this subject in terms of its obligation, permissibility and revocability. To enjoy this right, a man has to be obligated to the legal controls, such that he should be able to maintain more than a wife. Moreover, this person is to take into account social, economic, psychological and health-related aspects of his life and make sure that he is able to maintain justice between all his wives. Furthermore, the man must have no more than four …

Ohio's Love-Hate Relationship With Marital Agreements: Why Ohio Should Lift Its Prohibition On Postnuptial Agreements, Natasha Wasil

Cleveland State Law Review

Ohio has been accepting of prenuptial agreements since its landmark decision in Gross v. Gross in 1984, declaring them to be not void per se as being against public policy. Unfortunately, Ohio’s evolution of the law regarding marital agreements has remained at a stand-still since Gross. Through the twenty-first century, a majority of states have responded to the evolution of marriage by enacting legislation, or judicially by court order, to allow spouses to enter into contracts after marriage to allocate the division of property and legal obligations of the couple in the event of divorce, commonly known as “postnuptial …

Athens News Matters: Cyber Abuse And Intimate Partner Violence, Thomas E. Kadri

Popular Media

No abstract provided.

Biology Is Not Destiny: Biological Fathers’ Rights To Their Newborn Children Born Out Of Wedlock In Georgia, Emory Larkin

Mercer Law Review

Leonardo da Vinci, William the Conqueror, Alexander Hamilton, Jon Snow. The common denominator between these seemingly random individuals is that they are all known for being “bastard children.” Everyone who followed the popular television series, Game of Thrones, knows Jon Snow was erroneously recognized as the bastard son of his “father,” Ned Stark. Actually, “Snow” was the show’s universal last name for all bastard children. Likewise, anyone who has seen Hamilton: An American Musical knows Alexander Hamilton was a bastard son who was able to defy the odds and become a founding father of the United States. Bastard children are …