Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Energy and Utilities Law Commons™

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

4,840 Full-Text Articles 4,304 Authors 2,974,290 Downloads 123 Institutions

All Articles in Energy and Utilities Law

Faceted Search

4,840 full-text articles. Page 39 of 168.

Artificial Intelligence And Energy Democracy, Joel B. Eisen, Heather E. Payne 2025 University of Richmond - School of Law

Artificial Intelligence And Energy Democracy, Joel B. Eisen, Heather E. Payne

Law Faculty Publications

Artificial intelligence (AI) is quickly transforming many professional activities, and the electric grid has already started to see adverse impacts from its use, such as the burgeoning demand for electricity from data centers. This Article acknowledges these impacts, but also demonstrates that AI can be put to beneficial use on the grid. It proposes and describes a specific use of AI: assisting citizen intervenors in public utility commission (PUC) proceedings, who currently face barriers to participation due to the technical complexity and confidentiality imposed by monopoly utilities. The Article describes how AI can assist intervenors to overcome the barriers to …


Trump Has A Point On Trade, William Snape 2025 American University Washington College of Law

Trump Has A Point On Trade, William Snape

Scholarly Articles in Law Reviews & Journals

No abstract provided.


Administrative Forum Shopping, Amy L. Stein 2025 University of Florida Levin College of Law

Administrative Forum Shopping, Amy L. Stein

Fordham Law Review

Allowing private parties in litigation to stack the deck in their favor through forum shopping is standard fare in the United States. But not everyone realizes that public legislators engage in a similar exercise when they stack the deck in one party’s favor through “jurisdiction-stripping” or “jurisdiction-channeling” provisions. Congress can strip federal courts of all or some of its jurisdiction, channel jurisdiction over a particular class of cases into one particular court, and even strip the U.S. Supreme Court of its appellate jurisdiction. Understandably, this last category has received the most attention, as scholars are drawn to the penultimate conflict …


Shining Light On Policy: The Case For Solar Panel Mandates On New Construction Projects, Emily Glazier 2025 Benjamin N. Cardozo School of Law

Shining Light On Policy: The Case For Solar Panel Mandates On New Construction Projects, Emily Glazier

Cardozo Journal of Equal Rights & Social Justice

The note argues that solar panel mandates on new construction projects are a necessary and sensible approach to reducing greenhouse gas emissions and achieving climate goals, but their implementation must include provisions to protect vulnerable communities and address environmental justice concerns. While such mandates face legal and political challenges, the benefits of decreased emissions and energy independence outweigh the costs, particularly when paired with measures like community solar systems, incentives, and exemptions.


Living The Good Life In The Anthropocene, Danielle Stokes 2025 University of Richmond - School of Law

Living The Good Life In The Anthropocene, Danielle Stokes

Law Faculty Publications

The Stockholm Resilience Centre has concluded that the number of “planetary boundaries” we are crossing has increased from three in 2009, when the Centre’s researchers first introduced the concept, to six in 2023. Crossing these boundaries means humans are changing basic attributes of planetary systems to the point of risking the future of civilization. And the distinction between “safe” and “just” planetary boundaries raises questions regarding how to conceptualize the “good life.” In this latest in a biannual series of essays, members of the Environmental Law Collaborative explore conceptions of the “good” as well as the various elements necessary to …


Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah 2025 Institut Agama Islam Negeri Bone

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …


Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …


Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo 2025 Universitas Gresik

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …


Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi 2025 Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …


Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi 2025 Universitas Negeri Surabaya

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …


Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review 2025 Seattle University School of Law

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead


Voting Matters: Materiality Considerations And The Shareholder Vote, Renee M. Jones 2025 Seattle University School of Law

Voting Matters: Materiality Considerations And The Shareholder Vote, Renee M. Jones

Seattle University Law Review

For the shareholder franchise to have meaning, shareholders must have access to relevant information to inform their voting decisions. The securities laws’ disclosure requirements play an essential role in informing the shareholder vote.

This Essay focuses on the question of the materiality of information in the context of shareholder voting. It addresses the question of whether ESG-related information is material, positioning the materiality inquiry within the context of shareholders’ voting decisions. It explores the definition of materiality with a focus on the “reasonable investor” concept embedded within the definition. The Essay argues that the implicit expectations of many commentators that …


Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review 2025 Seattle University School of Law

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead


Understanding The Big Three’S Wavering Support Of Environmental And Social Shareholder Proposals, Jeff Schwartz, Jefferson Jensen 2025 Seattle University School of Law

Understanding The Big Three’S Wavering Support Of Environmental And Social Shareholder Proposals, Jeff Schwartz, Jefferson Jensen

Seattle University Law Review

Because of their substantial equity portfolios, BlackRock, Vanguard, and State Street (the Big 3) are central players in corporate governance. It is, therefore, critical to understand how they vote. One puzzle is that their support for shareholder proposals on environmental and social matters appears to waiver. In 2020, for instance, BlackRock supported 11.1% of environmental proposals at S&P 500 firms. In 2021, it seemingly reversed course, supporting 55.2%. It then flipped again, supporting 32.1% in 2022. Such statistics suggest that the Big 3 are constantly changing their views on these topics. This Article seeks to better understand whether this is …


Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review 2025 Seattle University School of Law

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead


Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani 2025 Universitas Sebelas Maret

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …


Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra 2025 University of Indonesia

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …


The Law Of Energy Abundance, Alexandra B. Klass, Matthew Appel 2025 University of Michigan Law School

The Law Of Energy Abundance, Alexandra B. Klass, Matthew Appel

Articles

For the first time in decades, electricity demand in the United States is increasing due to the growth of data centers to power artificial intelligence, new manufacturing hubs, and transportation electrification. At the same time, coalfired power plants have been closing in response to competition from lower cost natural gas and renewable energy. Clean energy is being rapidly deployed to replace fossil fuels but not quickly enough to address concerns about demand growth and grid reliability. Accordingly, there is a growing imbalance between electricity supply and demand in many regions of the country that threatens to increase electricity prices and …


Reckoning With Social Policy In Utility Regulation, Alexandra B. Klass, Gabriel Chan 2025 University of Michigan Law School

Reckoning With Social Policy In Utility Regulation, Alexandra B. Klass, Gabriel Chan

Articles

State public utility regulation in the energy sector is undergoing a rapid transformation driven by public and private investment in clean energy deployment, the corresponding threat to incumbent fossil fuel interests, and growing demands for energy justice. This transformation will impact many aspects of societal well-being—from energy insecurity in disadvantaged communities to dramatic shifts in energy-sector employment—so it is unsurprising that public utility commissions would engage with social policy concerns. However, for decades, state courts and utility stakeholders have admonished commissions that they are economic regulators and that their jurisdiction does not include social policy. This Article shows that state …


Yellowstone National Park's Record Of Decision On Bison Management, Lila Bennett 2024 University of Montana School of Law

Yellowstone National Park's Record Of Decision On Bison Management, Lila Bennett

Public Land & Resources Law Review

Bison herds once roamed the American Plains by the millions and were a staple in the lives of Native Americans. By the late 1800’s, bison were nearly extinct due to the westward expansion of European settlers and over hunting. Now, there is a population of merely 30,000 wild bison in North America. Although bison no longer face threats of immediate extinction, wild herds face stark realities of disease, habitat loss, and genetic degradation.


Digital Commons powered by bepress