Criminal Procedure Commons^™

Kata Menuntut Atau Vorderen Dalam Pasal 1156 Ayat (1) Kuhperdata Adalah Suatu Upaya Hukum Permohonan (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam), Teddy Anggoro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pembaharuan Makna Asas Legalitas, Hwian Christianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Corporate Control Transaction In Acquisition Under The Indonesian Law, David Kairupan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peraturan Hukum Perburuhan Dan Sikap Pengadilan: Tarikmenarik Antara Kepentingan Investor Dan Kepentingan Buruh, Syamsul Khoiri

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hak Asasi Manusia (Ham) Atas Lingkungan Hidup (Suatu Rekfleksi Sosio Yuridis Atas Implementasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan), Junior B. Gregorius

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Holding Museums Accountable: Utilizing Criminal Sanctions To Support Repatriation Of Illegally Acquired Cultural Property, Mary Jane Apostle

Washington and Lee Law Review Online

Antiquities trafficking is the third largest form of illegal trade in the world after arms and drugs. In 2020, over 850,000 stolen or looted antiquities were seized worldwide, with the illegal trade growing significantly due to the rise of social media and online platforms. International law, federal agencies, and civil liability have not been successful in curtailing the illegal antiquities trade.

This Note traces New York’s legal evolution from protecting museums that displayed looted artifacts to mandating greater transparency through origin and ownership disclosures. Central to this shift is the creation of the Antiquities Trafficking Unit (ATU) by the Manhattan …

Frye Is So Last Century: It’S Time For Washington To Get With The Times, Darian Mullen

Seattle Journal of Technology, Environmental, & Innovation Law

This paper argues that Washington State should finally abandon the

Frye test for expert witnesses and adopt the Daubert test used by federal

courts and most states. It begins with a discussion of the background of

expert witnesses in the U.S. court system and its evolution through Frye.

Then, it looks at the increase in drunk driving in Washington State as a

case study for how the public depends on quality science to protect

individuals and punish wrongdoers. Through the case study, it is

apparent that Frye is an unworkable standard that should be superseded

by Daubert.

Pemberantasan Kejahatan Korupsi Dalam Rangka Proses Penyesuaian Dengan Konvensi Pbb Anti Korupsi, Aji Sekarmaji

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Todung Mulya Lubis

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rena Yulia

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Prospek Penerapan Pp No. 35 Tahun 2007 Sebagai Pengaturan Insentif Perpajakan Untuk Mendorong Peningkatan R&D, Brian Amy Prastyo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Metode Reasuransi Quota Share Treaty Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, Randitya Eko Adhitama

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penyalahgunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Ekspor Impor Untuk Melakukan Trade Based Money Laundering Studi Terhadap Kasus Lic Fiktif Bni, Karbela Karbela

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hukum Konstitusi Sebagai Suatu Ilmu, Astim Riyanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kebijakan Reklamasi Pantai Dan Laut: Implikasi Terhadap Hak Masyarakat Pesisir Dan Upaya Perlindungannya, Flora Pricilla Kalalo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pengecuallan· Terhadap Badan Usaha Koperasi, Andjar Pachta Wirana

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menegakkan Hak Asasi Manusia, Menggugat Dlskriminasi, Todung Mulya Lubis

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Model Integrasi Lembaga Perwakilan Untuk Pendaftaran Sebagai Alternatif Pendaftaran Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu, Tatty A. Ramli, Yeti Sumiyati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pembalikan Beban Pembuktian Dan Implementasinya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Marwan Effendy

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Instrumen Ekonomi Atau Privatisasi Pengelolaan Llngkungan? Komentar Atas Ruu Jasa Lingkungan, Andri G. Wibisana

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract