Contracts Commons^™

Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya, Dhea Nada Safa Prayitno

Indonesian Notary

Surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan dianggap belum memenuhi unsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Pemberian hibah yang dilakukan kepada salah satu ahli waris pada saat penghibah sakit terhadap seluruh harta penghibah perlu persetujuan ahli waris lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 726 KHES. Hal ini dikarenakan dengan diberikannya seluruh harta penghibah tanpa mempedulikan keberadaan ahli waris menjadikan bagian waris terlanggar. Ditambah lagi jika pemberian hibah hanya didasarkan …

Pembuatan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Karena Dibuat Tanpa Sepengetahuan Dan Persetujuan Pemilik Objek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/Pdt.G/2017/Pn Jkt.Tim), Rita Vania Kusmayaningtyas

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai pemilik objek yang tidak mengetahui, tidak pernah menghadap PPAT dan tidak pernah menandatangani akta jual beli terkait, tetapi dalam akta, pemilik objek dimaksud namanya dicatut sebagai penjual dan hak atas tanahnya dijadikan objek jual beli. Maka, ada figur palsu yang seolah-olah merupakan pihak yang berwenang guna memperlancar pembuatan akta jual beli. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pembuatan akta yang cacat hukum oleh PPAT serta tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta yang cacat hukum tersebut. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. …

Implikasi Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Merupakan Objek Sita Jaminan Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3260 K/Pdt/2018), Yustisia Aviyanti

Indonesian Notary

Artikel ini menganalisis mengenai jual beli tanah objek sita jaminan yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan. Hal ini mengakibatkan tanah tersebut beralih kepada pihak ketiga dan diterbitkan sertipikat peralihan haknya. Konsekuensinya, pihak yang dirugikan mengajukan gugatan hukum sehingga jual belinya dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 32/Pdt.G/2017/PN.Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 142/PDT/2018/PT.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Mahkamah No. 3260 K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana keabsahan jual beli tanah objek sengketa atau sita jaminan dan implikasinya terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanahnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode …

Akibat Hukum Terhadap Ppat Yang Melakukan Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penjual Dan Saksi Oleh Pembeli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pdt.G/2018/Pn.Dpk), Abi Muzahid Abdillah

Indonesian Notary

Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Depok Nomor 226/PDT.G/2018/PN.DPK sebagai alat bukti yang sah dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta yang telah dibuat olehnya. Akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan karena kesalahan dari …

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Kekayaan Perusahaan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Juli 2019 Nomor 1515k/Pdt/2019), Bachtiar Noly Wijaya

Indonesian Notary

Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan penyuluhan dan mengambil langkah yang tepat dalam pembuatan akta autentik dengan memastikan kebenaran formil dari suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengalihan kekayaan perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan bersamaan dengan perubahan pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan yang belum berstatus badan hukum. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan dari akta pengalihan kekayaan perseroan dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, …

Tanggung Jawab Perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pegawainya Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/Pn-Mtr)”, Annisa Setyaningsih

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat Umum yang berwenang sebagai perpanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional tidak jarang bertindak lalai dalam menjalankan jabatannya. Kelalaian tersebut dapat memberikan kesempatan dan sarana bagi pegawainya untuk melakukan tindak pidana pemalsuan akta jual beli yang mana merugikan para pihak dalam akta secara materiil maupun immaterial. Seperti hal nya pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/PN-MTR, dimana seorang pegawai PPAT melakukan tindak pidana pemalsuan

Akta Jual Beli sebanyak 56 akta. Perbuatan pidana pemalsuan tersebut juga memenuhi unsur- unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam …

Akibat Hukum Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Dan Dijual Kembali Secara Pura-Pura Oleh Penjual Serta Diagunkan Kepada Bank Oleh Pihak Ketiga, Zikra Fitrianti

Indonesian Notary

Berdasarkan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 164/K/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 36/Pdt/2017/PT.MDN Juncto Putusan Pengadilan Negri Tebing Tinggi Nomor 34/ Pdt. G/2015/PT.MDN dimana jual beli tanah telah dilakukan dengan dibawah tangan dan atas tanah tersebut dijual kembali oleh penjual secara pura-pura kepada pihak ketiga dan selanjutnya oleh pihak ketiga, tanah tersebut dijadikan agunan dengan Hak Tanggungan kepada Bank. Yang menjadi pokok permasalahan adalah, Bagaimanakah akibat hukum terhadap jual beli tanah dibawah tangan dan dijual kembali serta dijadikan agunan kepada Bank dalam putusan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan tersebut dikaitkan dengan …

Dr. Marye. Maida Order Denying Defendant Clerisy Corporation’S Motion For Interlocutory Injunction And Plaintiffs’ Motion For Judgment On The Pleadings, John J. Goger

Superior Court of Fulton County: Metro Atlanta Business Case Division Opinions

No abstract provided.

The Modern Pay For Play Model: Laws That Protect Student-Athletes' Fundamental Right To Commercialze Their Names, Images, And Likeness, Paul A. Schwabe Jr.

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

In O’Bannon v. NCAA, the United States District Court for the Northern District of California entered a permanent injunction against the National Collegiate Athletic Association enjoining the collegiate sports governing body from enforcing limits on student-athlete compensation derived from the use of their name, images, and likenesses rights. The court concluded that NCAA rules unreasonably restrained trade in violation of the Sherman Anti-Trust Act, however, neither the court nor the NCAA laid out a framework for lawfully implementing these new economic rights to student-athletes. Since that ruling, only one state’s legislature, California, has attempted to pass legislation to prevent the …

Arbitration (Tahkim) And Reconciliation (Sulh) In Islam As Alternative Dispute Resolution Mechanisms, Saidilyos Khakimov

The Light of Islam

The main reason behind this work is to illustrate the current need for Islamic alternative dispute resolution methods and offer analysis to show the benefts of their applications. There has been a vivid rise in ADRs’ recognition globally as a substitute for litigation and related issues that would be better if addressed with an Islamic perspective. The wide usage of the term has been intensifed uninterruptedly after the second half of the 20th century. This paper intends to introduce a 1,5-centuryyear-old background of legally institutionalized arbitration
(Tahkim) and reconciliation (Sulh), Islamic means or ways of alternative dispute resolution. I will …

The Rise Of Transnational Commercial Courts: The Astana International Financial Centre Court, Ilias Bantekas

Pace International Law Review

The proliferation of international commercial courts aims to boost income from legal services and serve as a catalyst for newly found rules of law and thus attract investor confidence. The latter is the underlying purpose for the creation of the Astana International Financial Centre (AIFC) and its Court. The Court’s legal framework is set out in the tradition of its competitors in the Gulf and similarly employs an impressive lineup of former senior judges from the United Kingdom. It is a unique experiment because it strives to create a balance between maintaining a judicial institution of the highest caliber while …

Greenlife Energy Solutions Order Granting Defendants’ Motions For Summary Judgment And Order Finding Moot Defendants’ Motion In Limine To Exclude Plaintiff’S Expert Witness, Kelly Lee Ellerbee

Superior Court of Fulton County: Metro Atlanta Business Case Division Opinions

No abstract provided.

Greenlife Energy Solutions Order Denying Defendants’ Motion To Strike Patterson’S Third Affidavit, Kelly Lee Ellerbee

Superior Court of Fulton County: Metro Atlanta Business Case Division Opinions

No abstract provided.

Demystifying Unconscionability: A Historical And Empirical Analysis, Brian M. Mccall

Villanova Law Review (1956 - )

No abstract provided.

Preserving Fabled Amateurism: The Benefits Of The Ncaa’S Adoption Of The Olympic Amateurism Model, John Kealey

Journal of Law and Policy

After a century of denying student-athletes from receiving compensation outside the cost of attendance for their athletic contributions to their respective universities, the NCAA finally announced it would change its amateurism rule. The change came in response to multiple class action lawsuits and, more recently, legislation from many states, namely California and New York, which would have mandated that universities do not interfere with student-athletes desire to commercially exploit their own names, image, and likenesses. However, these statutes are potentially flawed in that each could exacerbate or perpetuate the anti-trust and first amendment issues inherent to the current amateurism rule. …

Super-Statutory Contracting, Kristelia A. García

Washington Law Review

The conventional wisdom is that property rules induce more—and more efficient—contracting, and that when faced with rigid property rules, intellectual property owners will contract into more flexible liability rules. A series of recent, private copyright deals show some intellectual property owners doing just the opposite: faced with statutory liability rules, they are contracting for more protection than that dictated by law, something this Article calls “super-statutory contracting”—either by opting for a stronger, more tailored liability rule, or by contracting into property rule protection. Through a series of deal analyses, this Article explores this counterintuitive phenomenon, and updates seminal thinking on …

The Judicial Admissions Exception To The Statute Of Frauds: A Curiously Gradual Adoption, Wayne Barnes

Faculty Scholarship

The statute of frauds requires certain categories of contracts to be evidenced by a signed writing. The original purpose of the statute of frauds, indeed its titular purpose, is the prevention of the fraudulent assertion of a non-existent oral contract. Although a signed writing is the formal way in which to satisfy the statute of frauds, courts have long recognized various exceptions to the writing requirement which will be held to satisfy the statute absent a writing. The effect of such exceptions is that they constitute an alternative form of evidence for the presence of a contract. One such exception …

A Formalist Theory Of Contract Law Adjudication, Felipe Jiménez

Utah Law Review

Formalism has a bad name. It is often seen as a naïve and unsophisticated approach to the adjudication of legal disputes. This negative view of formalism is widespread in American legal culture and has been particularly influential in contract law. This Article challenges this prevailing view and argues that a formalist theory of adjudication is the best approach to resolve contractual disputes.

The argument of this Article starts from the assumption that contract law is not morally justified because of its enforcement of promissory rights or some other dimension of interpersonal morality. Instead, like contemporary law and economics, this Article …

All-Caps, Yonathan A. Arbel, Andrew Toler

Articles

A hallmark of consumer contracts is their use of long blocks of capitalized text. These "all-caps" clauses are meant to alert consumers to nonstandard, risky, or important aspects of the transaction that would otherwise be hidden in the fine print. Based on a belief in the power of all-caps, courts will often deny enforcement of many key terms-such as war­ranty disclaimers, liability releases, arbitration clauses, and automatic billing-unless they are presented in all-caps. This article is the first to empirically examine the effectiveness of all-caps. Using an experimental methodology, the article finds that all-caps fail to apprecia­bly improve consent. Moreover, …

United Sciences Order On Various Motions, John J. Goger

Superior Court of Fulton County: Metro Atlanta Business Case Division Opinions

No abstract provided.