Adapting Indian Copyright: Bollywood, Indian Cultural Adaptation, And The Path To Economic Development,
2021
New York Law School
Adapting Indian Copyright: Bollywood, Indian Cultural Adaptation, And The Path To Economic Development, Michael Goodyear
Articles & Chapters
Bollywood and the Indian film industry have enjoyed enormous success as one of the largest producers of movies in the world. Yet despite the bright image of Indian cinema producing over a thousand movies a year and selling billions of tickets, the industry has faced controversy over the practice of copying expression, sometimes practically scene for scene, in U.S. and other films and adapting them into a version that reflects Indian social and cinematic customs and mores (“Indian cultural adaptation”). A long-standing practice, Indian cultural adaptation in Bollywood has only attracted the attention of Hollywood studios in the past twenty …
A Strange Land And A Peculiar Problem: Using Local Knowledge To Resolve Ambiguous Property Descriptions In Appalachia,
2021
William & Mary Law School
A Strange Land And A Peculiar Problem: Using Local Knowledge To Resolve Ambiguous Property Descriptions In Appalachia, William L. Spotswood
William & Mary Law Review Online
Conveying property in Appalachia can be somewhat like a box of chocolates: “You never know what you’re gonna get.” Carved by ancient rivers and winding streams, the seemingly never-ending “hollers” and hills of Appalachia can disorient even the best navigator. Couple the region’s rugged topography with an already ambiguous demarcation system, and properties once mapped by metes and bounds descriptions become impossible to re-create with any sort of certainty. Thus, though rooted in a desire for clarity, the combination of mountainous terrain and imperfect demarcation results in a property system riddled with ambiguity. Due to this inherent definitional problem in …
Implikasi Atas Objek Perjanjian Yang Keliru Dalam Akta Pengakuan Utang Dan Kuasa Menjual Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017,
2021
Universitas Indonesia
Implikasi Atas Objek Perjanjian Yang Keliru Dalam Akta Pengakuan Utang Dan Kuasa Menjual Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017, Hana Theresia Lamtarida
Indonesian Notary
Notaris memiliki kewenangan utama yakni untuk membuat suatu akta autentik. Akta yang dihasilkan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika telah memenuhi suatu syarat autentisitas dan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat objektif yang tidak terpenuhi oleh para pihak dalam syarat sahnya suatu perjanjian ini mengakibatkan kebatalan pada Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta kedudukan dari suatu Kuasa Menjual itu sendiri yang tidak tepat karena dijadikan sebagai suatu jaminan atas pelunasan utang piutang dalam kasus tersebut. Sebagai Notaris, seharusnya dapat menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan sumpah jabatannya yang tertera dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun rumusan masalah yang dibahas …
Benturan Kepentingan Dalam Transaksi Jual Beli Saham Antara Yayasan Dan Perseroan Terbatas (Analisis Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 627/Pk/Pdt/2019),
2021
Universitas Indonesia
Benturan Kepentingan Dalam Transaksi Jual Beli Saham Antara Yayasan Dan Perseroan Terbatas (Analisis Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 627/Pk/Pdt/2019), Agnes Wulandari
Indonesian Notary
Dalam rangka mendukung kegiatannya untuk mencapai maksud dan tujuan dari
Anggaran Dasarnya, Yayasan diperbolehkan oleh Undang-undang Yayasan untuk
mendirikan badan usaha. Hal tersebut menjadi dasar bagi suatu Yayasan untuk
melakukan penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas. Penyertaan modal yang
dilakukan oleh suatu Yayasan dapat dilakukan dalam hal menjadi pemegang saham
dalam satu Perseroan Terbatas. Sebagai pemegang saham dalam perseroan, Yayasan
tentunya memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh pemegang saham suatu
Perseroan Terbatas pada umumnya, salah satunya yaitu untuk menjual atau
mengalihkan saham yang dimilikinya. Namun, terdapat beberapa larangan dalam
kaitanya dengan pertanggungjawaban pengurus Yayasan untuk menghindari transaksi
afiliasi yang disebabkan …
Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara,
2021
Universitas Indonesia
Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara, Amelia Maulanasari
Indonesian Notary
The establishment of a holding is a government action in uniting the business lines of State-Owned Enterprises (SOE) in Indonesia through the transfer of rights to shares with the participation of state capital which adopts the concept of acquisition of rights over shares in company law. Acquisition of rights over shares which are shareholders in this concept of ownership is the acquisition of rights over shares directly through shareholders, which is the State, in a SOE. The establishment of SOE holding resulting legal consequences of the birth of a new position which company as the holding company and subsidiary. The …
Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Kompensasi Tagihan Yang Mengakibatkan Dilusi Saham (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 Pk/Pdt/2017),
2021
Universitas Indonesia
Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Kompensasi Tagihan Yang Mengakibatkan Dilusi Saham (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 Pk/Pdt/2017), Cyntia Catharina Junita
Indonesian Notary
Setiap pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat dari penyertaannya dalam suatu perseroan sesuai dengan besaran kepemilikan sahamnya, dimana perseroan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak masing-masing pemegang saham tersebut, termasuk pemegang saham minoritas. Suatu perseroan terbatas dapat melakukan penambahan modal sewaktu-waktu sebagaimana diperlukan. Perseroan terbatas wajib untuk menawarkan saham kepada para pemegang saham yang telah ada atas saham baru yang dikeluarkannya tersebut, atau dikenal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Atas kewajiban untuk menawarkan saham baru tersebut terdapat beberapa pengecualian, dimana salah satunya adalah dalam hal konversi utang menjadi penyertaan saham dalam perseroan terbatas yang telah disetujui oleh …
Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat),
2021
Universitas Indonesia
Perjanjian Kawin Selain Mengenai Harta Perkawinan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Banding Dengan Negara Amerika Serikat), Raisa Fatnisary
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kawin berdasarkan asas kebebasan berkontrak dengan pembanding negara Amerika Serikat. Pada dasarnya perjanjian perkawinan dapat merupakan sebuah solusi dari permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau isteri dalam menjalankan kehidupan perkawinan, terutama mengenai harta benda mereka. Kondisi masyarakat yang makin demokratis dan kritis membuat perjanjian kawin mengalami perkembangan. Isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tidak hanya mengenai harta benda perkawinan, namun dapat juga seperti pembagian biaya keluarga, penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga, kebiasaan mengoleksi barang langka yang tergolong mahal, hingga mengatur terhadap profesi masing-masing calon suami istri selama perkawinan berlangsung. Negara Amerika Serikat merupakan …
Kesiapan Indonesia Dalam Memenuhi Nationally Determined Contribution (Ndc) Seb Agaiimplement Asi Paris Agreement Terkait Restorasi Lahan Gambut,
2021
Universitas Indonesia
Kesiapan Indonesia Dalam Memenuhi Nationally Determined Contribution (Ndc) Seb Agaiimplement Asi Paris Agreement Terkait Restorasi Lahan Gambut, Bela Titis Gantika Br Panggabean
"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI
Indonesia has stated its participation in one of the Climate Agreement, namely Paris Agreement, in the context of reducing GHG emission. In its implementation, Paris Agreement provides obligations for the Parties to conduct a Nationally Determined Contribution, in which there are targets to be achieved in an effort to reduce GHG emissions, in accordance with the domestic conditions of the participating countries. Undoubtedly, each state has different priorities in efforts to reduce GHG emissions, including Indonesia. Natural disasters such as forest and peatland fires that often occur in Indonesia are considered by the government to prioritize forest and peatland restoration …
The Role Of Courts In The Evolution Of Standard Form Contracts: An Insurance Case Study,
2021
Brigham Young University Law School
The Role Of Courts In The Evolution Of Standard Form Contracts: An Insurance Case Study, Daniel Schwarcz
BYU Law Review
Standard form contracts are a pervasive feature of modern commercial life for ordinary consumers and big businesses alike. Yet remarkably little is currently known about how and when these contracts evolve in response to judicial decisions that interpret and apply them in individual disputes. Homeowners insurance policies offer a particularly fertile ground for studying this issue due to both the prominence of the insurance law doctrine that ambiguities are interpreted against the drafter and the historic standardization of insurance policies across different insurers. Utilizing a unique hand collected dataset, this Article empirically investigates the links between innovation in the dominant …
Hatton V. Falcon Coal: Breach Of Contract Or Trespass To Realty?,
2021
University of Kentucky
Hatton V. Falcon Coal: Breach Of Contract Or Trespass To Realty?, Kelly J. Hobbs
Journal of Natural Resources & Environmental Law
No abstract provided.
The Idea Of Contract In Japanese Law And Culture,
2021
Department of legal studies, University of Florence
The Idea Of Contract In Japanese Law And Culture, Sara Landini
Japanese Society and Culture
The paper deals with contract law in Japan in the perspective of law and literature in order to better understand some basic concepts that actually are not a translation of western concept like good faith.
Contracting In The Age Of Smart Contracts,
2021
University of Washington School of Law
Contracting In The Age Of Smart Contracts, Farshad Ghodoosi
Washington Law Review
Smart contracts lie at the heart of blockchain technology. There are two principal problems, however, with existing smart contracts: first, the enforceability of smart contracts remains ambiguous. Second, smart contracts are limited in scope and capability barring more complex contracts from being executed via blockchain technology. Drawing from the existing literature on contracts and smart contracting, this Article suggests new approaches to address these two problems. First, it proposes a framework based on reliance-based contracting to analyze smart contracts. Second, the Article analyzes the seismic shifts in contractual disputes, and offers new insights into its features including decentralized decision-making, network-based …
Antitrust Policy Toward Patent Licensing: Why Negotiation Matters,
2021
University of Minnesota Law School
Antitrust Policy Toward Patent Licensing: Why Negotiation Matters, Daniel F. Spulber
Minnesota Journal of Law, Science & Technology
No abstract provided.
The Contract Interpretation Policy Debate: A Primer,
2021
University of Arkansas at Little Rock William H. Bowen School of Law
The Contract Interpretation Policy Debate: A Primer, Joshua M. Silverstein
Law Faculty Scholarship
Contract interpretation is one of the most significant areas of commercial law. As a result, there is an extensive academic and judicial debate over the optimal method for construing agreements. Throughout this exchange, scholars and courts have advanced a wide array of conceptual, theoretical, and empirical arguments in support of the two primary schools of interpretation— textualism and contextualism—as well as various hybrid positions. This Essay is intended to serve as a primer on those arguments.
Libor Phaseout: Litigation Is Coming,
2021
Notre Dame Law School
Libor Phaseout: Litigation Is Coming, John Michael Neubert
Michigan Business & Entrepreneurial Law Review
This paper will explore the different steps market participants should take to make sure they are prepared when LIBOR is phased out in December 2021. Part I will focus on the actions market participants should do before going into negotiations that can increase their potential to reach a consensual agreement. Part II will explore what financial firms should be prepared for during the negotiation process and what claims may arise when no agreement is reached. The decision for how to handle any LIBOR-linked financial instrument in their portfolio should be left to the discretion of market participants themselves. This paper …
Assumption Of Risk In Consumer Contracts And The Distraction Of Unconscionability,
2021
University of Denver
Assumption Of Risk In Consumer Contracts And The Distraction Of Unconscionability, Zahra Takhshid
Sturm College of Law: Faculty Scholarship
For years, courts have struggled to determine when to enforce exculpatory clauses that would prevent personal injury victims from availing themselves of tort remedies under the doctrine of express assumption of risk. In the past, when courts declined to enforce these clauses, they did so on the ground that enforcing such a waiver for the activities in question was “against public policy.” Recently, however, many courts have addressed the issue through the contract doctrine of “unconscionability.” This change in focus has subtly but importantly altered the enforceability inquiry by emphasizing the conditions under which the plaintiff agreed to the contract, …
When The Rule Invites The Exceptions: How The Arizona Supreme Court's Attempt To Clarify The Economic Loss Rule In Flagstaff Affordable Housing Has Led To Discontinuity In Subsequent Application,
2021
Barry University School of Law
When The Rule Invites The Exceptions: How The Arizona Supreme Court's Attempt To Clarify The Economic Loss Rule In Flagstaff Affordable Housing Has Led To Discontinuity In Subsequent Application, Grant H. Frazier, Justin J. Larson
Barry Law Review
No abstract provided.
Contract's Influence On Feminism And Vice Versa,
2021
University of Maryland Francis King Carey School of Law
Contract's Influence On Feminism And Vice Versa, Martha M. Ertman
Faculty Scholarship
Feminist legal theory has both embraced and rejected contract. While contract-based conceptual and doctrinal tools have improved women’s economic and social status, feminists also critique contract-based reforms for colluding with hierarchies of gender, race and class. This chapter charts influential work on both sides of the contract debate and identifies a third approach that sees contract as a mechanism for law to move away from a hierarchal regime by stopping at a contractual way station en route to a more equal system of public ordering. It concludes by identifying ways that feminist legal theorists have injected feminist insights into traditional …
Protecting Third Parties In Contracts,
2021
Washington and Lee University School of Law
Protecting Third Parties In Contracts, Kishanthi Parella
Scholarly Articles
Corporations routinely impose externalities on a broad range of non-shareholders, as illustrated by several unsuccessful lawsuits against corporations involving forced labor, human trafficking, child labor, and environmental harms in global supply chains. Lack of legal accountability subsequently translates into low legal risk for corporate misconduct, which reduces the likelihood of prevention. Corporate misconduct toward non-shareholders arises from a fundamental inconsistency within contract law regarding the status of third parties: On the one hand, we know that it takes a community to contract. Contracting parties often rely on multiple third parties—not signatories to the contract—to play important roles in facilitating exchange, …
Oliver Wendell Holmes's Theory Of Contract Law At The Massachusetts Supreme Judicial Court,
2021
Barry University
Oliver Wendell Holmes's Theory Of Contract Law At The Massachusetts Supreme Judicial Court, Daniel P. O'Gorman
Faculty Scholarship
No abstract provided.
