Commercial Law Commons^™

Cultivating Legal Protection: Replacing Wine Labeling Regulations With Regional Certification Marks, David Corasaniti

Washington and Lee Law Review Online

While wine labeling in the United States is currently governed by a complex regulatory framework administered by the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (“TTB”), intellectual property (“IP”) rights for wine producing regions could serve this core function of protecting consumers better and more efficiently. Regulating wine labeling through IP would more closely mirror the system used by the European Union, which recognizes Geographical Indications, such as Champagne, Rioja, and Bordeaux, as a unique form of IP. By deregulating American wine labeling, and encouraging wine producing regions to assert their IP rights in the form of collectively held certification …

Whither Leviathan? The Seepage Of Constitutional Law Into Public-Private Arbitration In The United States, Peter B. Rutledge

Scholarly Works

The chapter analyses how constitutional law influences private-public arbitration in the United States. Its central thesis is that constitutional law exerts a powerful indirect influence on arbitration law. While the US Constitution does not directly regulate arbitration, its underlying norms—such as separation of powers, federalism, and individual rights—impact arbitration law indirectly. The chapter explores the ways in which these constitutional principles influence public-private arbitration through statutory interpretation, treaty design, and private protocols reflecting constitutional norms. This pattern of influence manifests itself in public arbitration (i.e. arbitration involving states or state-owned entities) just as it does in private arbitration. Highlighting how …

Standard Search Logic Under Article 9: The Florida Debacle Revisited, Kenneth C. Kettering

University of Miami Law Review

If a financing statement is filed in a filing office that does not have a search system that uses a standard search logic, Article 9 of the Uniform Commercial Code provides that there is no tolerance for any error, however slight, in the debtor’s name shown on that financing statement. Such an erroneous financing statement will not be effective to perfect a security interest. In 2012 the author warned that the search system used by Florida’s central filing office lacks a standard search logic, and in 2022 the Florida Supreme Court so held. This Article (i) details how Florida should …

Upaya Hukum Bagi Pembeli Akibat Penerbitan Sertipikat Pengganti Dalam Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/Pn. Mtr.), Alda Anabela Adelina

Indonesian Notary

Penelitian ini meneliti tentang penerbitan sertipikat pengganti setelah akta Pengikatan Jual Beli dibuat oleh Notaris. Penerbitan sertipikat pengganti tersebut dilakukan dengan alasan hilang dengan menyerahkan surat keterangan dari kepolisian. Hal tersebut mengakibatkan terdapat 2 (dua) dokumen fisik yakni sertipikat tanah dengan nomor yang sama. Hal tersebut berakibat kerugian terhadap pihak pembeli yang menguasai fisik sertipikat pertama karena dengan penerbitan sertipikat pengganti membatalkan sertipikat terdahulu. Kasus tersebut yang terjadi dalam Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN.Mtr. Penelitian ini menganalisis kedudukan akta Pengikatan Jual Beli yang kemudian terdapat penerbitan sertipikat pengganti berdasarkan Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN.Mtr. dan menganalisis upaya hukum yang bisa dilakukan pembeli untuk memperjuangkan …

Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dicatatkan Debitor Setelah Dinyatakan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/Puu-Xiii/2015 (Studi Putusan-Putusan Pengadilan), Nadira Ratunanda Wirjono

Indonesian Notary

Penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian perkawinan yang dicatatkan debitor setelah dinyatakan pailit berdasarkan analisis dari beberapa putusan-putusan pengadilan. Fokus utama penelitian ini adalah analisis perubahan regulasi pencatatan perjanjian perkawinan pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, serta kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum debitor dinyatakan pailit namun belum dicatatkan terhadap kreditur yang mengajukan permohonan pailit. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, dimana analisis dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dalam bentuk penelitian studi pustaka yang menggunakan data-data sekunder, yakni dari berbagai …

Kedudukan Hukum Anak Bawaan Dalam Perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran (Studi Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/Pn Btm), Rana Mahirah

Indonesian Notary

Pengurusan harta warisan yang melibatkan anak kandung dan pasangan kedua menimbulkan berbagai macam celah hukum jika tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama jika perkawinan kedua tersebut merupakan perkawinan campuran yang harus lebih diperhatikan lagi ketentuan ketentuannya terkait harta dan bendanya yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak bawaan dalam perkawinan kedua orang tuanya dan peran dan tanggung jawab terhadap notaris dalam melakukan pengurusan harta waris, dengan mengangkat kasus dalam Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Btm. Penelitian ini menerapkan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak bawaan dari perkawinan sebelumnya …

Keabsahan Surat Pernyataan Talak Pada Poligami Siri Menurut Hukum Perkawinan Islam Dalam Perspektif Al-Ahkam Al-Khams Dan Maqashid Al-Syariah, Aisyah Fildzah Khairunnisa

Indonesian Notary

Penelitian ini menganalisis keabsahan surat pernyataan talak pada poligami siri berdasarkan Hukum Perkawinan Islam. Fokus pembahasan penelitian ini didapati sebab dalam masyarakat, perkawinan tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga masalah mengenai perkawinan berkembang cukup luas. Salah satu masalah perkawinan yang pratiknya masih dilakukan dalam masyarakat yaitu perkawinan poligami siri. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perkawinan poligami siri tidak dapat melakukan mekanisme itsbat nikah, sehingga pemutusan hubungan perkawinan dapat terjadi di luar Pengadilan. Untuk mengkaji apakah pemutusan hubungan perkawinan yang terjadi di luar Pengadilan adalah penyelesaian yang tepat, maka dilakukan kajian dalam perspektif Al-Ahkam Al-Khams dan Maqashid …

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Sebagai Dasar Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1382 Pk/Pdt/2022), Eileen Gani Setiawan

Indonesian Notary

Musyawarah antara pemilik tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah merupakan suatu kewajiban dalam pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan Pasal 37 UU Pengadaan Tanah. Namun pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 1382 PK/Pdt/2022, proses musyawarah untuk pembangunan Bendungan Bener tidak dilakukan sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan analisis kualitatif. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, kedudukan dan kekuatan hukum hasil musyawarah sebagai dasar penetapan ganti kerugian pada kasus pengadaan tanah dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 1382 PK/Pdt/2022; kedua, tentang pertimbangan majelis hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para warga dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor …

Pengalihan Hak Atas Tagih Piutang Secara Sepihak Yang Menyebabkan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/Pn.Bks), Lidya Dwi Putri

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas Perbuatan Melawan Hukum terkait pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang secara sepihak berdasarkan akta perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Untuk mendalami topik ini, penelitian ini merujuk pada Putusan Nomor 50/PDT.G/2020/PN.Bks. Fokus utama penelitian ini adalah akibat hukum dari pengalihan hak atas tagihan piutang yang berhubungan dengan Akta Perjanjian Kredit. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks pengalihan hak atas tagihan (cessie) secara sepihak berdasarkan Akta tersebut. Teori yang dibahas mencakup Kredit, Hukum Perjanjian, Pengalihan Piutang (Cessie), Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum. Penulis juga mengkaji dasar hukum yang relevan untuk Akta Perjanjian Kredit serta …

Urgensi Pengaturan Sanksi Bagi Notaris Pengganti Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 13/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/V/2024), Regina Triana Kamila

Indonesian Notary

Dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris pengganti, kemungkinan terdapat kesalahan berupa pelanggaran dalam pembuatan akta sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/V/2024 dimana terlapor sebagai notaris pengganti dalam membuat Akta PPJB tidak mematuhi ketentuan UUJN dan menjadikan akta tersebut sebagai dasar penjaminan objek tanah jual beli didalamnya melalui pembuatan SKMHT dalam perpanjangan kredit oleh pembeli di Bank. MPW menyatakan terlapor terbukti bersalah melanggar UUJN namun tidak memberikan sanksi apapun karena telah berakhir masa jabatannya. Permasalahan yang diteliti adalah kedudukan hukum Akta PPJB sebagai dasar penjaminan hak atas tanah pada pengajuan kredit di …

Kedudukan Pemegang Hak Guna Bangunan Pada Komplek Pertokoan Jalan Gajah Mada Kota Pekalongan Terkait Sengketa Kepemilikan Dengan Pt. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus: Catatan Dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00138/Bendankergon), Nico Rexhan Halimana

Indonesian Notary

Artikel menganalisis mengenai kedudukan Pemegang Hak Guna Bangunan Nomor: 00138/Bendankergon. Pemegang Hak atas Tanah berupa Hak Guna Bangunan seharusnya mempunyai hak dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pokok permasalahannya, dalam Sertipikat HGB Nomor: 00138/Bendankergon terdapat catatan dalam lembar pendaftaran peralihan hak, pembebanan, dan pencatatan lainnya pada kolom sebab perubahan, yaitu: “Selain pelayanan perpanjangan dan/atau pembaruan hak tidak dapat diproses sebelum terdapat kesepakatan antara masyarakat pemegang hak dengan PT. Kereta Api Indonesia dan/atau putusan pengadilan”. Catatan tersebut mengakibatkan pemegang HGB tidak dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi …

Calderbank Offer Sebagai Instrumen Untuk Meningkatkan Efisiensi Di Bani Arbitration Center, Lalu Adhim, Sinta Dewi, Mursal Maulana

Jurnal Hukum & Pembangunan

This article explores the shifting landscape of international arbitration, traditionally valued for its efficiency. Today, increased costs and prolonged dispute resolution processes change this perception. The article introduces the Calderbank offer, a strategic instrument from common law that promotes early settlement. By integrating civil law’s adversarial approach and practice to settle with settlement offer in common law, this concept aligns with peace theory and could enhance efficiency in BANI Arbitration Center. This instrument allows arbitral tribunals to impose cost penalties on parties who reject settlement offers and subsequently fail to achieve a more favorable award. In this research, the authors …

Litigating Vertical Mergers: Innovation Dynamics From Illumina-Grail, Aurelien Portuese

Washington and Lee Law Review Online

Illumina-Grail represents an important moment in antitrust litigation, reshaping the legal landscape for vertical mergers in innovation-driven markets. This Article analyzes the Federal Trade Commission’s uncommon achievement in blocking the Illumina-Grail merger—a ruling sustained by the Fifth Circuit Court of Appeals—emphasizing its significant ramifications for antitrust legislation. The case examines the complex dynamics of innovation competition and emerging market definition, challenging established doctrines regarding the inherently procompetitive nature of vertical mergers. This Article examines the changing criteria for defining relevant markets and evaluating competitive harm in research and development-oriented industries. It also discusses the Fifth Circuit’s support of the FTC’s …

The “Marketplace” Myth: Addressing Amazon’S Defense To Product Liability Claims, Andrew Ackley

Seattle University Law Review Online

Many courts continue to analyze law as if we have not evolved from the early days of the internet, when Facebook was a “social networking” site, AOL made messages “instant,” and eBay let everyone auction random items. The internet connected people. Because it did not touch them, it could not harm them. However, with storefronts closing, brick-and-mortar retail chains declaring bankruptcy, and “Uber lots” popping up at airports, the internet “cloud” has touched down all over the country, and online businesses are now harming people just as human actors and brickand-mortar stores always have.

While generating thousands of new ride …

Deepfakes And Shallow Laws: Regulating Distorted Narratives In The Political Cyberspace, Shimona Mohan, Sarthak Wadhwa

Indian Journal of Law and Technology

With a sizable section of the global population witnessing electoral churn, protests, and resistance movements in the past couple of years, this is clearly a watershed moment for modern democracies vis-à-vis technological advancements. Electoral canvassing in these democracies has expanded its footprint in the digital space, be it through social media or navigating the general contours of anonymity, engagement, and misinformation that govern our online worlds. In this context, the advent of deepfakes in the recent past, and the exponential evolution of the technology both for outreach and disruption, has invited acute regulatory attention and intervention. However, traditional policy design …

Tying, Self-Preferencing And The Digital Competition Bill: A Changing Landscape For Competition Intervention?, Pankhudi Khandenwal

Indian Journal of Law and Technology

The dominance of a few major entities in digital markets has led to stricter enforcement under competition law. Many jurisdictions have developed an ex-ante regulatory framework, such as the Digital Markets Act (DMA) in the EU. The need for an ex-ante regulation has also been highlighted in India, where the Committee on Digital Competition Law has issued the Draft Digital Competition Bill (“DDCB”). Some of the prohibitions included in the bill are tying, bundling, self-preferencing, restricting third-party applications, and steering. There have been opinions by various scholars on the impact of such legislation on the Indian economy, comparing the same …

Goods And Service Tax On Online Skill Gaming: A Constitutional Perspective, Eeshan Sonak, Saranya Ravindran

Indian Journal of Law and Technology

In light of the rapid growth and the consequent regulatory focus on the taxing of online gaming in India, this paper discusses the CGST (Amendment) Act, 2023 and the amendment in CGST Rules that mark a shift from a Gross Gaming Revenue model to a turnover model of taxation and impose a uniform tax on games of skill and chance. It analyses the compatibility of this shift with our GST regime, undertakes a policy analysis of its economic desirability by drawing from the experiences of other jurisdictions, and challenges its constitutionality by showing that imposing an onerous burden that could …

The Perils And Promises Of Artificial Intelligence In Criminal Sentencing, Tasnimul Hassan Md

Indian Journal of Law and Technology

The proliferation of technology has resulted in an increased reliance of individuals on technological devices. The world is progressively being automated using Artificial Intelligence (AI) systems that are implemented to achieve specific objectives. Automation is now an important part of people’s lives, and it could heavily change the criminal justice system. This article looks at the use of AI in criminal sentencing in India, arguing that AI-based sentencing can reduce sentencing disparity, either if it is subject to a human element or it is fed with ample data that no case-fact is left out. The paper argues that since AI …

Table Of Contents, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Table of Contents

Re-Imagining Tomorrow: A Technology, Innovation Law, And Ethics Symposium On Addictive Technology And Children, Margaret Chon

Seattle University Law Review

In this Foreword, Professor Margaret Chon introduces Seattle University's Technology, Innovation Law, and Ethics (TILE) program, the 2024 TILE Symposium, and Dr. Gaia Bernstein’s Unwired: Gaining Control Over Addictive Technologies.