Volume 48 Masthead,
2025
Seattle University School of Law
Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review
Seattle University Law Review
Volume 48 Masthead
Cyber Sexual Misconduct: The Evolution Of Sexual Privacy Laws And Best Practices For Representing Victims,
2025
Touro University Jacob D. Fuchsberg Law Center
Cyber Sexual Misconduct: The Evolution Of Sexual Privacy Laws And Best Practices For Representing Victims, Jolie Bodner Zangari, Lindsay Lieberman
Scholarly Works
No abstract provided.
Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023,
2025
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …
Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta,
2025
Universitas Sebelas Maret
Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani
Jurnal Hukum & Pembangunan
The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …
Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital,
2025
Universitas Negeri Surabaya
Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …
Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen,
2025
University of Indonesia
Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra
Jurnal Hukum & Pembangunan
This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …
Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan,
2025
Magister Hukum Universitas Islam Indonesia
Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …
Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia,
2025
Institut Agama Islam Negeri Bone
Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …
Assembling Pieces Of Accountability For The Srebrenica Genocide,
2024
Radboud University Nijmegen
Assembling Pieces Of Accountability For The Srebrenica Genocide, Annick Pijnenburg, Nataša Nedeski
Genocide Studies and Prevention: An International Journal
The Srebrenica genocide has been the subject of multiple legal proceedings against various actors before different courts, at both the national and international level. Amongst others, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia has sentenced various individual perpetrators, the International Court of Justice has ruled on the responsibility of the Serbian state, and Dutch courts have been asked to rule on the liability of the Dutch state and the United Nations. This raises the following question: to what extent have multiple adjudicatory mechanisms across legal regimes managed to deliver accountability for the Srebrenica genocide and what are the remaining …
Jean-Louis Halpérin, Une Histoire Des Droits Dans Le Monde,
2024
Louisiana State University Law Center
Jean-Louis Halpérin, Une Histoire Des Droits Dans Le Monde, Agustín Parise
Journal of Civil Law Studies
No abstract provided.
Litigating Climate Liability: An Example Of Democracy In Litigation,
2024
Louisiana State University Law Center
Litigating Climate Liability: An Example Of Democracy In Litigation, Mustapha Mekki
Journal of Civil Law Studies
No abstract provided.
Revisiting The Report Of The Special Committee For The Revision Of The Louisiana Civil Code,
2024
Louisiana State University Law Center
Revisiting The Report Of The Special Committee For The Revision Of The Louisiana Civil Code, Agustín Parise
Journal of Civil Law Studies
No abstract provided.
The Private Cause Of Action Under Maine's Unfair Trade Practices Act,
2024
University of Maine School of Law
The Private Cause Of Action Under Maine's Unfair Trade Practices Act, Steven A. Shaw
Maine Law Review
In 1970 the Maine Legislature passed the Unfair Trade Practices Act (UTPA) which declared unlawful any "unfair methods of competition and unfair or deceptive acts or practices in the conduct of any trade or commerce . . . ." UTPA-type statutes, now common to all states, offer several advantages. The statutes provide for a statutory award of attorneys' fees, create a private cause of action which is simple in comparison to analogous common law claims, and offer a flexible concept of unlawful conduct which many courts have shown a willingness to interpret broadly and sympathetically. Although Maine's UTPA was originally …
Hospital Accountability In Health Care Delivery,
2024
University of Maine School of Law
Hospital Accountability In Health Care Delivery, C. Elisabeth Belmont
Maine Law Review
In recent years, the role of community hospitals in health care delivery has undergone a dramatic change. Until the latter half of the twentieth century, a hospital was merely a "doctor's workshop," providing physicians with the physical facilities, equipment, and personnel necessary to treat their private patients. Due to progressive medical technology, today's hospital has moved from a passive role in patient care to more active participation in the delivery of total health care. The hospital has become a health care provider in its own right, furnishing a broad range of diagnostic and outpatient services, home care assistance, and specialized …
In Defense Of Civil Juries,
2024
University of Maine School of Law
In Defense Of Civil Juries, Peter W. Culley
Maine Law Review
Criticism of the civil jury system is nothing new. In fact, virtually since its inception the civil jury has been embroiled in controversy. Typically critics argue that: the jury cannot handle the complex or technical case; there is great expense and delay attendant to trial by jury; jury adjudication is of low quality; verdicts rendered by different juries in cases involving similar facts often appear inconsistent. Recently, Justice Donald Alexander of the Maine Superior Court stated that "[t]he civil jury system has outlived its usefulness." In support of his basic premise that the civil jury system is merely an historical …
The Decline Of The Privity Rule In The Maine Law Of Tort Products Liability: A Conceptual History,
2024
University of Maine School of Law
The Decline Of The Privity Rule In The Maine Law Of Tort Products Liability: A Conceptual History, Dennis M. Patterson
Maine Law Review
No single issue has more preoccupied modern jurisprudential writers than the limitations of precedent on the lawmaking power of judges. Yet despite this singular concentration, no scholarly consensus has emerged regarding what those limitations are or what form they should take. This continuing theoretical dispute recently manifested itself in a series of decisions rendered by the Law Court. Last spring in the case of Adams v. Buffalo Forge Co., the Law Court reconsidered a significant aspect of two decisions of the previous term: Burke v. Hamilton Beach Division and Hurd v. Hurd. In Burke and Hurd the court decided that …
The Vitality Of The Doctrine Of Punitive Damages In Maine,
2024
University of Maine School of Law
The Vitality Of The Doctrine Of Punitive Damages In Maine, Kevin F. Gordon
Maine Law Review
On four separate occasions between December 1981 and February 1982, the Maine Supreme Judicial Court called into question the continued vitality of the common law doctrine of punitive damages. The substantive propriety of punitive damages was not challenged by any of the defendants in those four cases. As a result, the Law Court assumed for the purposes of each opinion that punitive damages could be awarded by a court "in some instances without explicit statutory authorization." Nevertheless, in a footnote to Braley v. Berkshire Mutual Insurance Co., the court challenged this assumption. Noting that the doctrine of punitive damages initially …
Constitutional Issues Raised By The Civil-Criminal Dichotomy Of The Maine Oui Law,
2024
University of Maine School of Law
Constitutional Issues Raised By The Civil-Criminal Dichotomy Of The Maine Oui Law, Bruce W. Smith
Maine Law Review
Moving to the forefront of a national trend, the Maine Legislature undertook a thorough reform of its operating under the influence (OUI) law in 1981. The new statute was billed "the toughest in the nation," largely because of a provision for mandatory prison sentences. The statute's most radical provision is not the mandatory prison term, however, but a section which gives prosecutors the option to treat less egregious first offenses as civil infractions rather than crimes. The section generates the broad issue addressed by this Comment: may trial by jury and other constitutional protections formerly afforded OUI defendants be denied …
Who Should Recover For Loss Of Consortium?,
2024
University of Maine School of Law
Who Should Recover For Loss Of Consortium?, Martin S. Amick
Maine Law Review
For more than three centuries courts have recognized a husband's right, where a tortious injury to his wife detrimentally affects the spousal relationship, to recover damages for loss of consortium. For many years the prevailing view was that a wife had no corresponding right to bring a similar action in response to a tortious injury to her husband. Most jurisdictions, however, now allow both the husband and the wife to recover for loss of "spousal" consortium. The right to recover for loss of consortium was extended to the wife largely because modern courts recognized that it was inconsistent and unjustifiably …
Stacked Recovery Under Maine's Uninsured Motorists Statute: Connolly V. Royal Globe Insurance Company,
2024
University of Maine School of Law
Stacked Recovery Under Maine's Uninsured Motorists Statute: Connolly V. Royal Globe Insurance Company, Edward R. Benjamin Jr.
Maine Law Review
Foremost among the problems of automobile travel facing state legislatures may be that of ensuring adequate compensation for injuries and deaths suffered in traffic accidents. Frequently an injured party wins an award of damages against a negligent motorist, only to find the negligent party unable to meet the financial burden which the judgment imposes. The injured party, though innocent of any wrongdoing, may receive little or no compensation for injuries suffered. State legislatures have attempted to prevent such situations by enacting mandatory liability insurance laws, creating victim compensation funds, or requiring uninsured motorist coverage. Inherent weaknesses exist, however, in both …
