Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajlan Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajlan Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia, Edmon Makarim
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Director's Duty To Employees: At The Borders Of Corpora Te Law And Labour Law,
2026
Universitas Indonesia
Director's Duty To Employees: At The Borders Of Corpora Te Law And Labour Law, Hesty D. Lestari
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstltusi Negara Pasca Amandemen Uud 1945,
2026
Universitas Indonesia
Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstltusi Negara Pasca Amandemen Uud 1945, Yanis Maladi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kemungkinan Peraturan Perundangan·Undangan Di Bawah Undang-Undang Sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstltusi,
2026
Universitas Indonesia
Kemungkinan Peraturan Perundangan·Undangan Di Bawah Undang-Undang Sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstltusi, Thorkis Pane
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Artl Pentlng Pemberlakuan Uu No. 1/Pnps/1965,
2026
Universitas Indonesia
Artl Pentlng Pemberlakuan Uu No. 1/Pnps/1965, Hwian Christianto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Indonesia (Kajlan Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala Bpsk),
2026
Universitas Indonesia
Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Indonesia (Kajlan Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala Bpsk), Kurniawan Kurniawan
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi,
2026
Universitas Indonesia
Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi, Faisal Akbar Nasution
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Analisis Penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Dl Indonesia,
2026
Universitas Indonesia
Analisis Penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Dl Indonesia, Fatmawati Fatmawati
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering),
2026
Universitas Indonesia
Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), H.M. Abdi Koro
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Politik Dan Birokrasi Dl Negara Bagian Sabah Malaysia (Studi Kasus Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi),
2026
Universitas Indonesia
Politik Dan Birokrasi Dl Negara Bagian Sabah Malaysia (Studi Kasus Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi), Azhari Azhari
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Aspek Pidana Di Atas Kereta Rel Listrik/Diesel Reguler (Ekonomi) Dalam Wilayah Jabodetabek,
2026
Universitas Indonesia
Aspek Pidana Di Atas Kereta Rel Listrik/Diesel Reguler (Ekonomi) Dalam Wilayah Jabodetabek, I. Sriyanto
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Open And Shut: Non-Removal Statutesand Door-Closing Penalties,
2026
Pepperdine University
Open And Shut: Non-Removal Statutesand Door-Closing Penalties, Isaac Zwerling
Pepperdine Law Review
There is a longstanding tension in the Court’s treatment of non-removal statutes and door-closing penalties. On the one hand, the Court has held non-removal statutes—business registration statutes that condition a foreign corporation’s license on that corporation’s right to remove cases brought against it to federal court—pose an unconstitutional limit on federal court access. On the other, the Court has extended door-closing penalties statutes prohibiting unregistered foreign corporations from initiating an action in the forum state—to federal courts sitting in diversity. This Article surveys how the Court arrived at this puzzling result. It does so by analyzing each line of cases …
Pengaruh Polltik Luar Negeri Terhadap Struktur Masyarakat Hukum Internasional Dan Paradigma Hukum Positif Berkemanusiaan,
2026
Universitas Indonesia
Pengaruh Polltik Luar Negeri Terhadap Struktur Masyarakat Hukum Internasional Dan Paradigma Hukum Positif Berkemanusiaan, Muhammad Ridwan
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Proporsionalitas Penjatuhan Pidana,
2026
Universitas Indonesia
Substansi Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan,
2026
Universitas Indonesia
Substansi Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan, Johanis Laetemia
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Implementasi Undang-Undang Arbitrase Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Memasuki 12 Tahun Usia Undang-Undang Arbitrase),
2026
Universitas Indonesia
Implementasi Undang-Undang Arbitrase Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Memasuki 12 Tahun Usia Undang-Undang Arbitrase), Mutiara Hikmah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Mengkritisi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan, Suatu Catatan Kritis,
2026
Universitas Indonesia
Mengkritisi Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan, Suatu Catatan Kritis, Imam Koeswahyono
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Analisis Hukum Islam Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Bagi Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan,
2026
Universitas Indonesia
Analisis Hukum Islam Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Bagi Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Abu Azam
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract
Though They Be But Young, They Are Fierce: Generation Z Is Leading The Way Toward A New Model Of Corporate Lawyering,
2026
Brooklyn Law School
Though They Be But Young, They Are Fierce: Generation Z Is Leading The Way Toward A New Model Of Corporate Lawyering, Tania N. Shah
Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law
Since over a century ago, when Dodge v. Ford affirmed shareholder primacy as the central purpose of the corporation, and half a century since Milton Friedman argued that the only responsibility of business is to increase its profits, corporate law has reinforced a narrow tradition of fiduciary duty. But as that framework begins to broaden, a new generation of lawyers—Generation Z—enters the profession just as corporate governance is being redefined. The rise of benefit corporations—statutory entities legally required to pursue public benefit alongside profit—signals a meaningful shift in how corporate purpose is understood. Many Gen Zers came of age as …
Esg-Based Litigation: A Solution To Social Media Companies’ Immunization From Liability For Human Trafficking On Their Platforms,
2026
Brooklyn Law School
Esg-Based Litigation: A Solution To Social Media Companies’ Immunization From Liability For Human Trafficking On Their Platforms, Grace Dore
Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law
Social media platforms have transformed communication, but they have also become a critical tool for human traffickers, who use them to recruit victims, maintain control, and facilitate illegal activities. Despite this, social media companies have largely avoided legal accountability due to the broad immunity provided by Section 230 of the Communications Decency Act (“CDA”), which courts have interpreted to shield platforms from lawsuits arising from user activity. Congress has sought to address this gap through legislation such as the Trafficking Victims Protection Act (“TVPA”) and the Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act (“FOSTA”). However, these efforts …
