Implikasi Atas Objek Perjanjian Yang Keliru Dalam Akta Pengakuan Utang Dan Kuasa Menjual Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017,
2021
Universitas Indonesia
Implikasi Atas Objek Perjanjian Yang Keliru Dalam Akta Pengakuan Utang Dan Kuasa Menjual Yang Dibuat Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017, Hana Theresia Lamtarida
Indonesian Notary
Notaris memiliki kewenangan utama yakni untuk membuat suatu akta autentik. Akta yang dihasilkan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika telah memenuhi suatu syarat autentisitas dan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat objektif yang tidak terpenuhi oleh para pihak dalam syarat sahnya suatu perjanjian ini mengakibatkan kebatalan pada Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta kedudukan dari suatu Kuasa Menjual itu sendiri yang tidak tepat karena dijadikan sebagai suatu jaminan atas pelunasan utang piutang dalam kasus tersebut. Sebagai Notaris, seharusnya dapat menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan sumpah jabatannya yang tertera dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun rumusan masalah yang dibahas …
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Bawah Tangan Terkait Pemenuhan Syarat Subyektif Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 12/Pdt.G/2017/Pn Mlg,
2021
Universitas Indonesia
Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Di Bawah Tangan Terkait Pemenuhan Syarat Subyektif Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 12/Pdt.G/2017/Pn Mlg, Devina Ruth Merida
Indonesian Notary
Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai perjanjian pendahuluan karena jual beli belum dapat dilakukan karena ada sebab-sebab tertentu. Pelaksanaan suatu perjanjian merupakan tindakan hukum secara timbal balik yang memerlukan kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk memunculkan akibat hukum. Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan syarat subjektif terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli di bawah tangan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 12/PDT.G/2017/PN MLG. Penelitian dalam Tesis ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan tipologi deskriptif yang menggunakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan …
Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Objek Jual Beli Berantai Milik Pihak Yang Tidak Tercatat Dalam Sertipikat Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018),
2021
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Objek Jual Beli Berantai Milik Pihak Yang Tidak Tercatat Dalam Sertipikat Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018), Farah Fadilla
Indonesian Notary
Penulisan ini membahas kasus jual beli berantai atas objek sebidang tanah. Pada saat jual beli pertama kali dilakukan pada tahun 1991, Notaris/PPAT tidak menuntaskan pengurusan pensertipikatannya sehingga terjadi jual beli berikut dan berikutnya lagi atas tanah tersebut sampai empat kali di tahun 2010. Hal ini berujung pada sengketa ahli waris dari pembeli pertama yang mengganggu pembeli terakhir/pembeli ke empat. Sengketa dimulai di tahun 2013 di Pengadilan Negeri Kepanjen, berlanjut Kasasi dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018. Permasalahan yang diangkat adalah proses berlangsungnya jual beli oleh Notaris/PPAT dan tanggung jawab jawab Notaris/PPAT terhadap objek jual beli berantai atas tanah …
Ratio Deciden Di Kasus Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Dibacakan Oleh Ppat Karena Berdasarkan Blangko Kosong (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2721 K/Pdt/2017),
2021
Universitas Indonesia
Ratio Deciden Di Kasus Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Dibacakan Oleh Ppat Karena Berdasarkan Blangko Kosong (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2721 K/Pdt/2017), Fasya Yustisia
Indonesian Notary
Praktek pembuatan akta jual beli tanah menggunakan blangko kosong merupakan kelalaian PPAT karena berkaitan dengan tidak dibacakannya akta tersebut oleh PPAT kepada para pihak. Kasus tersebut dapat menyeret PPAT sebagai pihak pembuat akta ke dalam Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pertanggungjawaban PPAT dalam membuat akta jual beli tanah berdasar blangko kosong karena PPAT sebagai pejabat pembuat akta autentik erat kaitannya dengan Notaris padahal kewenangan keduanya berbeda sehingga hakim harus menggunakan dasar hukum peraturan yang tepat serta membahas mengenai pertanggungjawaban PPAT yang membuat akta jual beli tanah menggunakan blangko kosong tersebut. …
Perlindungan Hukum Notaris Atas Pembuatan Jaminan Perusahaan Yang Diduga Mengandung Unsur Cacat Kehendak,
2021
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Notaris Atas Pembuatan Jaminan Perusahaan Yang Diduga Mengandung Unsur Cacat Kehendak, Elia Cahya Putra
Indonesian Notary
Akta Jaminan Perorangan dan Akta Jaminan Perusahaan merupakan bentuk dari Perjanjian Penanggungan (1820-1850 KUH Perdata). Sesuai dengan sifat accessoir dari perjanjian jaminan Penanggungan, maka perjanjian tersebut lahir dengan maksud untuk menegaskan dan memperkuat segala yang dimaksud dalam Perjanjian Pokoknya. Bentuknya yang bersifat bebas, tidak terikat dalam bentuk tertentu, dan dapat dibuat lisan maupun tulisan dalam akta, memungkinkan adanya perkembangan-perkembangan pemahaman di dunia praktak dalam pembuatan, dan peruntukan sebuah akta Jaminan Penanggungan. Dalam hal perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian utang-piutang menggunakan lembaga jaminan, baik jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan maka Notaris juga berperan dalam pembuatan akta pemberian jaminan tersebut. Namun apa …
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Sewa Menyewa Yang Batal Demi Hukum Akibat Adanya Cacat Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 32/Pdt.G/2017/Pn.Amp,
2021
Universitas Indonesia
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Sewa Menyewa Yang Batal Demi Hukum Akibat Adanya Cacat Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 32/Pdt.G/2017/Pn.Amp, Rossita Meylinda
Indonesian Notary
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tidak luput dari adanya kelalaian sehingga dapat menimbulkan adanya cacat yuridis pada akta yang dibuatnya. Cacat yuridis berupa kepemilikan atas objek perjanjian pada akta tersebut yang bukan hak dari yang menyewakan membuat batal demi hukum perjanjian tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk dan substansi cacat yuridis perjanjian sewa menyewa yang didasarkan pada data/keterangan yang tidak benar dan bentuk tanggung jawab notaris akibat dari batal demi hukumnya akta perjanjian sewa menyewa yang dikeluarkannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian …
Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan Dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan Dengan Penyetoran Modal Oleh Pendiri Perseroan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 374/Pdt/2018/Pt.Dki.),
2021
Universitas Indonesia
Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan Dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan Dengan Penyetoran Modal Oleh Pendiri Perseroan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 374/Pdt/2018/Pt.Dki.), Asteria Tiar Novita
Indonesian Notary
Saham dalam Perseroan Terbatas yang diambil oleh pemgenga saham harus ditempatkan dan disetor penuh. Dalam proses pendirian maupun perubahan struktur permodalan, bukti setor harus dilampirkan untuk mendapat pengesahan atau persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pembuatan akta mengenai saham Perseroan Terbatas pada umumnya dibuat secara notaril untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam praktik masih terdapat anggapan bahwa bukti setor modal merupakan hal yang menjadi salah satu dasar keabsahan kepemilikan saham dalam perseroan. Hal tersebut seolah maragukan kekuatan pembuktian akta autentik sebagai alat bukti yang valid dalam membuktikan kedudukan pemegang saham perseroan atas kepemilikan sahamnya. Selanjutnya masih ditemukan …
Dampak Tidak Adanya Ujian Pengangkatan Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum 2018,
2021
Universitas Indonesia
Dampak Tidak Adanya Ujian Pengangkatan Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum 2018, Denni Aristonova
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai ditiadakannya Ujian Pengangkatan Notaris sebagai salah satu syarat dalam pengangkatan Notaris, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM 2018. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan terkait proses dan syarat pengangkatan Notaris dan dampak Putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap calon Notaris. Penelitian ini berbetuk yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terhadap data sekunder dengan penelusuran literatur. Pendekatan analisis menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2019, serta Dampak Putusan Mahkamah Agung itu …
Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/Pajt),
2021
Universitas Indonesia
Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0208/Pdt.P/2018/Pajt), Alifa Yessi Meilinda
Indonesian Notary
Dampak dari perkawinan yang tidak dicatatkan yang berakibat pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan masih banyak tidak diperdulikan oleh masyarakat. Pencatatan perkawinan yang diatur oleh peraturan perundangan perkawinan dimaksudkan untuk menjaga agar status perkawinan dan status anak yang dilahirkan sah dan jelas di mata hukum negara dan hukum agama. Selain itu dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan yang merupakan perbuatan hukum penting yang memiliki akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum …
All The Tenacity Of Original Sin: Agencies And Courts Continue To Place The Burden Of Persuasion On Defendants In Violation Of The Apa And Supreme Court Precedent,
2021
Brigham Young University Law School
All The Tenacity Of Original Sin: Agencies And Courts Continue To Place The Burden Of Persuasion On Defendants In Violation Of The Apa And Supreme Court Precedent, Arthur Sapper
Brigham Young University Journal of Public Law
No abstract provided.
Vicarious Liability For Mine Safety And Health Violations,
2021
Smith, Heenan & Althen
Vicarious Liability For Mine Safety And Health Violations, William K. Doran
Journal of Natural Resources & Environmental Law
No abstract provided.
The Shrinking Reach Of The Commerce Power: Is Wetland Jurisdiction In Danger?,
2021
University of Kentucky
The Shrinking Reach Of The Commerce Power: Is Wetland Jurisdiction In Danger?, Jonathan G. Hieneman
Journal of Natural Resources & Environmental Law
No abstract provided.
Federal Groundwater Regulation And Policy: Improvements Under The Horizon?,
2021
Spilman, Thomas, & Battle
Federal Groundwater Regulation And Policy: Improvements Under The Horizon?, Allyn G. Turner
Journal of Natural Resources & Environmental Law
No abstract provided.
The Storm Water Regulatory Scheme: Washing An Industry Down The Drain?,
2021
Robinson & McElwee
The Storm Water Regulatory Scheme: Washing An Industry Down The Drain?, Kathy G. Beckett, Becky L. Jacobs
Journal of Natural Resources & Environmental Law
No abstract provided.
How The Energy And Water Development Appropriations Act Of 1993 Has. Impacted The Constitutional Dynamics Of Federal Wetlands Delineation And Regulation,
2021
LeTourneau University
How The Energy And Water Development Appropriations Act Of 1993 Has. Impacted The Constitutional Dynamics Of Federal Wetlands Delineation And Regulation, James J. S. Johnson, William Lee Logan Iii
Journal of Natural Resources & Environmental Law
No abstract provided.
Searches By Environmental Protection Agencies: When Is A Warrant Necessary?,
2021
University of Kentucky
Searches By Environmental Protection Agencies: When Is A Warrant Necessary?, David Sparks
Journal of Natural Resources & Environmental Law
No abstract provided.
Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan Dalam Ruu Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia,
2021
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan Dalam Ruu Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Kornelius Benuf, Abram Robert Aritonang, Supriardoyo Simanjuntak
Jurnal Hukum & Pembangunan
The government is currently discussing about Jobs Creation Bill on the implementation of national development. The drafting of Jobs Creation Bill is carriedout by applying the omnibus law system. However, on the Bill there are numbers of irregularities such as the removal of environmental permits and replaced with environmental agreements. This raises legal issues because the changes of terminology onthe Bill have juridical implications for the implementations of sustainable developments in Indonesia. This legal issue will be researched further in this study. The method used is normative juridical with secondary data in the form of primary legal materials ofthe Jobs …
Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Pilkada,
2021
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu
Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Pilkada, Supriyadi Supriyadi
Jurnal Hukum & Pembangunan
This research aims to find the ideal concept of dispute resolution process in the regional head election, so far the practice of election dispute resolution is carried out by two institutions namely Bawaslu and PTTUN. As for the results of this study in the form of the first, philosophically the Bawaslu institution was born from the provisions of Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which was interpreted to conduct supervision both in the narrow and broad sense (handling violations and dispute resolution) of the holding of elections or the elections. Second, the dualism …
Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint Dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,
2021
Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint Dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Dian Agung Wicaksono, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu
Jurnal Hukum & Pembangunan
The decision on judicial review of Laws by the Constitutional Court was allegedly not fully obeyed by the parties affected by the decision. One form of disobedience tothe judicial review decision by the Constitutional Courtwas shown by the Supreme Court concerning the decision related to the opening of the opportunity to submit a Peninjauan Kembali more than once, which was responded by the Supreme Court with internalregulations which emphasized that Peninjauan Kembali could only be done once.From the phenomenon, this research tries to trace the concept of judicial restraint in the practice of judicial power in Indonesia, as well as …
Social Justice In Law, Society And Development: A Marxism Perspective Of Indonesian Case,
2021
Lecturer Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
Social Justice In Law, Society And Development: A Marxism Perspective Of Indonesian Case, Ridwan Arifin, Vania Shafira Yuniar
Jurnal Hukum & Pembangunan
This article explores about social justice in peoples lives according to Karl Marxs prespective of the concept of social class. It also discusses Marxs concept of the struggle of the social class to provide a solution for the proletariat, to free themselves from the chain of cruelty, violence and alienation in the capitalist system to achieve social justice. The essence of social justice in Karl Marxs prespective is that if a society has created a manifestation of self through compassion, and the collaboration of a classless society, without violence, and without oppression, and humans are free from all forms of …
