Law Commons^™

Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan, Peran Dan Kualitas Putusan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Bandung Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), Hasril Hertanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kristian Kristian

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia, Wahyu Wiriadinata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Konsep Pengembangan Pendekatan Struktur Dalam Perjanjian Penetapan Harga Pada Putusan Kppu, Azizah Azizah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Indonesia Berdasarkan Potensi Daerah Sebagai Modal Pembangunan, Heri Aryatno

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha Ukm Batik Di Pekalongan, Solo, Dan Yogyakarta, Agus Sardjono, Brian Amy Prastyo, Desrezka Gunti Larasati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Kebijakan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) Di Ntb Dan Ntt, Gatot Dwi Wibowo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”), Ery Setyanegara

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sebuah Pemahaman Dengan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum Dan Paradigmatik), Didi Sukardi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Privatisasi Bumn Dan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, M.Rizal Alif

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama, Ummi Uzma

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.A Hart, Petrus Ckl Bello

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambang Negara Republik Indonesia, Turiman Turiman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia, Edmon Makarim

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi, Kristian Kristian

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System, Kurniawan Kurniawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum, Titik Triwulan Tutik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah, Sufiarina Sufiarina

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b Uudn Ri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat, Lalu Sabardi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Fasilitas Perpajakan (Tax Holiday) Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Perusahaan Industri (Kalangan Dunia Usaha) Yang Melakukan Penanaman Modal Di Indonesia, Djafar Ai Bram

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian, Wahyu Wiriadinata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Paradoks Kriminalisasi Korupsi: Suatu Ancaman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sektor Telekomunikasi, Edmon Makarim

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pembangungan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya, Andri G. Wibisana

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan Dengan Etika Bisnis, Imas Rosidawati, Edy Santoso

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Dasrol Dasrol

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Fixing Our Borders Of Injustice: The Fall Of Chevron Brings New Hope For Gender-Based Violence Asylum, Lara Mcleod

Catholic University Law Review

The Immigration & Nationality Act (INA) governs U.S. immigration law and was enacted to assist and protect international refugees from persecution and threats to life or freedom. The primary legislative purpose of the INA was to conform U.S. asylum law to international standards established in the 1967 Refugee Protocol. This Comment will critically examine the former Biden Administration’s June 2024 Proclamation on Securing the Border, illustrating how the Proclamation’s deterrence-based policies failed to meet the United States’ protective obligations under both international and federal law standards and underscored the inherent flaws of the Executive Branch’s enforcement of U.S. asylum law, …

“We Are Physically Alive But Mentally Dead”: The International Community Must Take Action To Ensure Women’S Right To Education In Afghanistan, Solveig J. Clifford

BYU Law Review

International treaties recognize the right to education as a fundamental human right. The Taliban, which currently act as the government as Afghanistan, are legally bound by treaty obligations to respect the right to education. The Taliban have banned women and girls from receiving education past the sixth grade, which is illegal under international law. During the Taliban’s previous regime in Afghanistan, they implemented a similar policy, which had disastrous results for an entire generation of Afghan women. Once again, the education ban is causing severe harm to the women and girls of Afghanistan. The international community has failed to take …

Pembangunan Bertahap Sistem Hukum Komunitas Asean, Melda Kamil Ariadno, Yusuf Ausiandra, Lila Pratiwi, Aditya Nuriya Sholkhah Nuriya Sholkhah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pandangan Hakim Terhadap Keadaan Memaksa, Suhandi Cahaya

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan Dengan Etika Bisnis, Imas Rosidawati, Edy Santoso

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract