Law Commons^™

Scla 521 Ai In Society, Bert Chapman

Libraries Faculty and Staff Presentations

Provides access to information resources on societal impacts of artificial intelligence from multiple libraries databases covering multiple disciplines including government information resources.

State Of Utah, Plaintiff/ Appellee V. Justin Simnitt, Defendant/ Appellant : Brief Of Appellee, Utah Court Of Appeals

Utah Court of Appeals Briefs (2020 –)

Appeal from finding that the Defendant is competent to stand trial, in the Fifth Judicial District, Iron County, the Honorable Ann Marie McIff Allen presiding

SCOTT A. HAGEN, Counsel for Appellant

DANIEL L. DAY, SEAN D. REYES, SHANE A. KLENK, Counsel for Appellee

From The Acting Editor In Chief, C. Anthony Pfaff

The US Army War College Quarterly: Parameters

Welcome to the Autumn 2024 issue of Parameters. The Autumn issue consists of a special piece from the US Army War College Commandant and Provost on their strategic vision for the college, three In Focus special commentaries, three forums (Cooperative Partnerships, Professional Development, and Historical Studies), two regular forums (A Major’s Perspective and the Civil-Military Relations Corner), and a review essay focused on strategy in India.

Eisenhower As Supreme Allied Commander: A Reappraisal, Richard D. Hooker Jr.

The US Army War College Quarterly: Parameters

This article argues that the historical assessment of Dwight D. Eisenhower as Supreme Allied Commander of the Allied Expeditionary Force in World War II lacks objectivity and balance. It identifies several strategic errors and missteps attributable to Eisenhower, which resulted in severe casualties and prolonged the war in Europe. The conclusions can help US military practitioners and policymakers assess the background and qualities required for successful theater command during wartime and senior commanders’ performances.

Parameters Autumn 2024, Usawc Press

The US Army War College Quarterly: Parameters

Welcome to the Autumn 2024 issue of Parameters. The Autumn issue consists of a special piece from the US Army War College Commandant and Provost on their strategic vision for the college, three In Focus special commentaries, three forums (Cooperative Partnerships, Professional Development, and Historical Studies), two regular forums (A Major’s Perspective and the Civil-Military Relations Corner), and a review essay focused on strategy in India.

Book Reviews, Usawc Press

The US Army War College Quarterly: Parameters

No abstract provided.

Law School News: No Outsiders In Rwu Law Professor's Classroom (8-29-2024), Suzi Morales, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Continuing Education For Directors Of Public Companies, Jennifer O'Hare

Faculty Publications

Directors of public companies are responsible for overseeing complex organizations in a rapidly changing business environment, but they are not required to engage in continuing education. This creates a danger that directors will not have the knowledge they need to meet the significant demands of overseeing public companies. To address this, public companies should adopt mandatory continuing education policies for their boards, and the Securities and Exchange Commission should require public companies to disclose basic information about their continuing education programs in their proxy statements.

This is the first scholarly article to address the issue of mandatory continuing education for …

Keabsahan Asas Berlaku Surut Dalam Postnuptial Agreement Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Pihak Ketiga (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel), Nurul Jinan, Daly Erni

Indonesian Notary

Tesis ini menganalisis mengenai keabsahan suatu perjanjian perkawinan khususnya postnuptial agreement yang dibuat oleh pasangan perkawinan campuran dengan menerapkan asas berlaku surut serta perlindungan hukum pihak ketiga akibat dari eksistensi postnuptial agreement. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Secara umum perjanjian perkawinan saat ini di Indonesia dapat dibuat oleh pasangan suami istri sepanjang perkawinannya berlangsung sebagaimana hal ini telah diamanatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tesis ini secara khusus membahas kasus pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, pada pokoknya suami istri perkawinan campur hendak memisahkan harta bersama berupa Hak atas Tanah dengan Hak Milik melalui …

Asas Pemisahan Horizontal Pada Hak Sewa Untuk Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Yang Diperjanjikan Secara Lisan Dan Tanpa Batas Waktu (Studi Putusan Nomor 107/Pdt/2021/Pt Bdg), Nurvannisa Fajrimustika, Kris Wijoyo Soepandji, Hendriani Parwitasari

Indonesian Notary

The strongest and fullest nature of property rights can make land with ownership status a parent to other landrights, one of which is the leasehold right for a building. Leasehold for a building on owned land means the owner of the land leases it in its vacant state with the purpose that the tenant can erect a building on it, and the building erected becomes the property of the tenant. The issue that arises in Decision Number 107/PDT/2021/PT BDG is when an agreement is made verbally, resulting in uncertainty and legal fairness for the parties involved. The legal relationship in …

Pembuatan Surat Wasiat Oleh Wni Di Luar Negeri (Studi Kasus Tuan Sys), Novelia Kwan

Indonesian Notary

Tesis ini menganalisis pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) atas surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri. Analisis ini dilakukan terhadap studi kasus Tuan SYS yang membuat surat wasiatnya di Negara Bagian Texas yang sudah dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Negara Bagian Texas sebelum ia meninggal di Indonesia. Ahli warisnya datang ke beberapa notaris di Indonesia untuk meminta wasiat tersebut didaftarkan dan dibuatkan SKHWnya. Tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan non-doktrinal. Pasal 945 KUHPerdata dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 menunjukkan bahwa pembuatan wasiat oleh WNI di …

Kedudukan Kuasa Direksi Dan Dewan Komisaris Dalammenghadiri Rups Luar Biasa Dengan Agendapemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris, Ghia Riezna Zhadira, Tjhong Sendrawan, Sri Laksmi Anindita

Indonesian Notary

Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip fiduciary duty seharusnya memiliki itikad baik, berhati-hati serta penuh dengan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Dalam pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ PT yang memiliki rasa bertanggung jawab, sifat pembelaan diri atas pemberhentiannya seharusnya dilakukan secara pribadi tanpa dikuasakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kuasa Direksi dan Dewan Komisaris dalam menghadiri RUPS dengan agenda pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787 K/Pdt/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu kedudukan kuasa Direksi dan Dewan Komisaris …

Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadappembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang Yangmengandung Klausul Pemilikan Jaminan Oleh Kreditur (Studi Putusanmahkamah Agung Nomor 2182 K/Pdt/2019), Ni Wayan Gita Pratisthita, Raden Ismala Dewi, Arsin Lukman

Indonesian Notary

Penelitian ini mengkaji perihal klausul pemilikan jaminan oleh kreditur yang merupakan salah satu klausul yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian utang piutang dan tanggung jawab hukum seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat akta jual beli berdasarkan perjanjan utang piutang yang mengandung klausul pemilikan jaminan oleh kreditur tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipologi penelitian preskriptif analitis, jenis data berupa data sekunder yang didukung dengan data primer, dengan alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen, serta analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan, bahwa klausul pemilikan jaminan oleh kreditur tidak memenuhi syarat objektif …

Fasilitas Perpajakan Dalam Mendukung Investasi Dan Penguatan Modal Dalam Negeri Melalui Penggabungan Usaha, Muhammad Fatha Permana

Indonesian Notary

Tingginya Persaingan Usaha Di Dalam Era Globalisasi Tingginya persaingan usaha di dalam era globalisasi dan pasca pandemi Covid-19 telah mendorong perusahaan-perusahaan yang berkembang untuk meningkatkan modal usahanya dengan mengambil langkah yang dapat mengamankan posisinya untuk dapat bertahan menghadapi kondisi tersebut melalui penggabungan usaha (merger) dengan perusahaan lain. Dalam transaksi merger diharuskan menggunakan nilai pasar, namun untuk mendorong penguatan modal dan investasi dalam negeri maka Pemerintah memberikan ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan nilai buku dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.010/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka …

Kerancuan Pelaksanaan Konvensi Apostille Di Dalam Proses Legalisasi Dokumen Publik Secara Elektronik Di Indonesia, Erriyanti Samuhedah Puteri, Edmon Makarim

Indonesian Notary

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan tentang legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan Konvensi Apostille, mengetahui pengaturan legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan mengetahui implementasi electronic-Apostilles terhadap dokumen publik elektronik di Indonesia. Undang-undang memberikan beberapa penjelasan mengenai legalisasi. Legalisasi dalam penelitian ini ditujukan kepada dokumen publik yang akan dilakukan proses legalisasi atau pengesahan berdasarkan Konvensi Apostille. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Dimana penelitian hukum doktrinal menggunakan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen-dokumen yang ditujukan kepada peraturan yang bersifat tertulis atau bahan hukum lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini legalisasi Apostille terhadap dokumen publik …

Upaya Hukum Ahli Waris Yang Tidak Diikutsertakan Sebagai Ahli Waris Dan Kekuatan Pembuktian Akta Kelahiran Dibandingkan Dengan Tes Dna (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 11/Pdt.G/2023/Pta.Pdg), Anisa Salsabila, Sri Laksmi Anindita

Indonesian Notary

Pada hukum Islam, pembagian harta warisan ialah salah satu kajian Islam yang pada keilmuan islam dibahas secara khusus pada fiqh mawaris. Dalam praktiknya terdapat pewarisan yang tidak mengikutsertakan anak dari pewaris dengan berbagai alasan. Metode penelitian yang digunakan adalah Doktrinal, yang mengacu kepada norma hukum sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Rumusan masalah yang digunakan ialah bagaimana upaya hukum terhadap anak yang tidak diperhitungkan sebagai ahli waris dalam Penetapan Waris Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.KBr. dan bagaimana kekuatan pembuktian Tes DNA dibandingkan dengan Akta Kelahiran dalam Putusan Gugatan Pembatalan Penetapan Waris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang …

Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Sudah Beralih Kepada Ahli Waris Untuk Balik Nama Atau Menjual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1092/Pdt.G/2021/Pn Tng), Muhammad Nur Udi Suryadi, Heru Susetyo, Afdol .

Indonesian Notary

Ownership status of old land rights, such as former customary land rights which have not been converted to new rights until the owner finally dies. It can create difficulties during the transition to heirs. The article analyzes the legal force of the deed of sale and purchase of land with former customary ownership rights which have been transferred to an heir, and the urgency of the court granting validation to the heirs so they can change the name or sell the land. The preparation of this article used doctrinal research methods. Registration of land rights originating from the conversion of …

Implikasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Notaris Dengan Tidak Menggunakan Format Akta Notaris, Muliani Ichwani

Indonesian Notary

A Power of Attorney to Encumber Mortgage Rights is a statement of power of attorney given by the principal or grantor of mortgage rights by appointing another party as the proxy in an authentic deed made by a Notary or PPAT. In making an authentic deed, a notary must comply with the provisions of the Law on the Position of Notaries, in practice when making an SKMHT deed based on the blank regulations of the head of the national land agency number 8 of 2012. What are the legal implications of an SKMHT deed made before a notary but not …

Kepastian Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Yang Mana Penjual Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 8/Pdt/2022/Pt.Bdg), Muhammad Bintang Naufaldy, Fitri Arsil, Liza Priandhini

Indonesian Notary

In the context of land rights transactions affected by a seller's default, the legal certainty of the buyer is crucial for ensuring stability and trust. Notaries and Land Deed Officials (PPAT) play a vital role in providing legal protection to both buyers and sellers, preserving integrity in these transactions. The research, guided by Decision Number: 8/PDT/2022/PT.BDG, focuses on legal certainty issues for buyers when sellers default and the role of PPAT in ensuring certainty regarding house vacating. The research, utilizing a doctrinal method, employs a descriptive-analytical approach with qualitative data analysis from secondary sources. Key findings emphasize legal certainty tied …

Implikasi Hukum Pembuatan Akta Hibah Saham Oleh Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, Muhammad Marlo Razzaq Irhanka Syarief Akrabi, Yuli Indrawati, Rosewitha Irawathy

Indonesian Notary

A notarial share grant deed that is made without regarding the procedures for making the deed according to the provisions of Law Number 2 Year 2014 on Notary Profession and procedures for transferring rights to shares according to the Company’s Articles of Association based on Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies can result in losses for one of the parties, as found in the case of PT.IM, the party that aggrieves can demand compensation if violations of the procedures of rights to shares transfer and share grant deed have been legitimately made. This research aims to analyze …

Pertanggung Jawaban Kantor Pertanahan Atas Musnahnya Warkah Akibat Bencana Kebakaran (Studi Putusan Nomor 109 Pk/Tun/2022), Muhamad Abdurahman Arasyid, Gratianus Prikasetya Putra

Indonesian Notary

The registration of land requires the community to submit proof of land ownership to the land office to be stored as a document book. The document book also includes documents related to physical and juridical data as the basis for land registration and any changes that occur on the land. The land office, as the institution responsible for storing the documents, is obliged to store them properly and be accountable for the destruction or damage of the land documents owned by the community. As explained in Decision Number 109 Pk/Tun/2022 Based on these facts, this research is based on the …

Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Berkaitan Dengan Bukti-Bukti Yang Diserahkan Para Pihak Untuk Pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/Pn Mdn), Moudy Khanza, Siti Hajati Hoesin

Indonesian Notary

This article analyzes the authority and responsibilities of a notary in matters relating to the evidence submitted by the parties for the implementation of the joint agreement (Case Study of Medan District Court Decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn). The problem formulated is firstly regarding the notary’s authority to store files relating to the deed, and secondly, the notary’s responsibilities are related to storing files for the implementation of the collective agreement related to Medan District Court decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn, where the agreement contains a joint agreement between party A and party W regarding the issue of reporting land disputes at …

Kewenangan Notaris Untuk Membatalkan Akta Hibah Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Mhd Fadil, Priskila Pratita Penasthika, Chairunnisa Said Selenggang

Indonesian Notary

The legal actions taken by the grantee after the grant has been executed should not contradict Article 1688 of the Civil Code because the grantor has the right to revoke the grant by filing a cancellation request to the court. With a court decision that cancelled the grant, the granted object will revert to the ownership of grantor. This study aims to analyze the authority of notary to annul a grant act made by land deed official and the responsibilities of the Land Deed Official who received the protocol for a cancelled grant. Using a doctrinal research method based on …

Kedudukan Dan Akibat Hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Didasarkan Pada Utang Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2136 K/Pdt/2022), Melati Pertiwi, Sonyedah Retnaningsih, Alwesius .

Indonesian Notary

This research is motivated by the fact that the use of Deeds of Land Sale and Purchase Agreements is still found as collateral for repayment of debts and receivables. According to the third paragraph number 5 (five) of Law number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights over Land and Objects Related to Land, the only institution of collateral rights over land is mortgage rights. Thus, guaranteeing land using a deed of sale and purchase agreement made before a notary raises legal issues, namely regarding the position and legal consequences of a deed of sale and purchase agreement which is based …

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Formalitas Akta Yang Dibuat Tanpa Kehadiran Penghadap (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 144/Pdt/2021/Pt Dps), Mayang Fitria Putri Deslin, Tiurma Mangihut Pitta Allagan

Indonesian Notary

Notary as public officials authorized to make authentic deeds have responsibilities for their authority, namely the notary's responsibility for the deeds he makes as regulated in the UUJN and moral responsibilities towards his profession as regulated in the Notary Code of Ethics. An authentic deed made by or before a Notary can be used as evidence in proving a legal dispute. However, in reality there were violations committed by the notary regarding the formality of the deed as found in the case of the Denpasar High Court Decision Number 144/PDT/2021/PT DPS. The focus of this research is to analyze violations …

Kedudukan Pembeli Beritikad Baik Dalam Sengketa Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3540k/Pdt/2019), Maxwell Kurniadi, Febby Mutiara Nelson, Pieter Everhardus Latumeten

Indonesian Notary

Pipil is a form of tax imposition letter on land which is considered an old right to land ownership before the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles by indigenous peoples. Old land rights with minimal ownership information and not registered with the National Land Agency often become easy targets for criminals to control land "legally" by committing fraud in one of the land registration requirements for the first time. This unlawful act was carried out by the perpetrator with the aim of making a profit through buying and selling land to a third party as a …

Pembatalan Ppjb Rusun Sebagai Upaya Hukum Atas Izin Amdal Yang Belum Terbit (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3870 K/Pdt/2022), Maggie Felicia Soelisthio, Fully Handayani Ridwan

Indonesian Notary

Unissued EIA permit leads to the cancellation of flat sales and purchase agreement made either in front of a Notary or privately. The core problem lies in the legal implications of canceling these SPAs in accordance with Indonesian land law. This research delves into the analysis of the judge's considerations regarding the cancellation of flat SPAs as a legal remedy for the absence of an EIA permit, as per Supreme Court Decision 3870 K/Pdt/2022. Employing a doctrinal research approach, this study scrutinizes court verdicts by examining legal materials related to real estate transactions, SPAs, and flats. The findings of this …

Analisis Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel), Matthew Setiabudhi, Priskila Pratita Penasthika, Chairunnisa Said Selenggang

Indonesian Notary

One of the ways to transfer land rights is through sale and purchase. A sale and purchase can be recognized as valid if a Deed of Sale and Purchase is made by a Land Deed Official. In practice, a sale and purchase cannot always be done immediately, but can be preceded by a Sale and Purchase Agreement. If the Buyer is unable to be present when signing the Sale and Purchase Deed, the Buyer can make a Power of Attorney Deed. The subject matter raised is the legal consequences of the transfer of land rights based on a forged Power …

Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1869k/Pdt/2022), Maena Vianny, Antarin Prasanthi Sigit, Maruhum Lumban Tobing

Indonesian Notary

One of the legal actions to transfer land rights can be carried out through sale and purchase, which is then made an authentic deed by a Land Deed Official (PPAT) authorized to transfer to the new right holder by the Government Regulation Number 24 of 1997 regarding Land Registration. However, in reality, there are Land Title Deeds made by unauthorized parties as found in the case of Supreme Court Decision Number 1869K/PDT/2022. The main problem discussed in this thesis is related to the tort of law in the process of making AJB in order to transfer land rights to new …

Peranan Notaris Terhadap Perubahan Susunan Pemegang Saham Yang Dilakukan Dengan Pengembalian Setoran Saham Melalui Mekanisme Penitipan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 46 Pk/Pdt/2022), Mafirdha Windyani, Heru Susetyo, Sri Widyawati

Indonesian Notary

The transfer of rights to shares cannot be submitted with a request for entrustment through the court like a request according to Article 1404 in the Civil Code, but must be carried out in accordance with the Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research analyzes the implementation of changes in the company's shareholders to terminate the engagement between shareholders and the role and responsibility of notaries in transferring rights to shares whose payment is made by a custody mechanism. This research was prepared using the doctrinal research method. Through this research, it …