Law Commons^™

Analisis Pelampauan Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Bangun Guna Serah Sebagai Bentuk Pemanfaatan Aset Daerah, Syafa Nissa Amanda

Indonesian Notary

Perjanjian sekunder atau perjanjian yang dibuat berdasarkan perjanjian induk atau utama harus sejalan dan tidak bertentangan satu sama lain. Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah dan juga membahas bagaimana kedudukan perjanjian sewa menyewa yang dibuat berdasarkan perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah. Penelitian ini menggunakan metode penilitian doktrinal, dengan tipe penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan simpulan bahwa ketentuan pelaksanaan Bangun Guna Serah atas aset milik pemerintah daerah telah diatur di beberapa ketentuan …

Penerapan Pp No. 35 Tahun 2023 Mengenai Kewajiban Yang Dilematis Bagi Notaris Melaporkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kepada Badan Pendapatan Daerah, Saarah Faadhilah

Indonesian Notary

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 60 ayat (1) huruf b PP No. 35 tahun 2023 tersebut, notaris wajib untuk melaporkan perjanjian pengikatan jual beli kepada Kepala Daerah, namun, pada pelaksanaannya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris notaris wajib untuk menjaga kerahasiaan isi akta. Hal tersebut, menimbulkan adanya disharmonisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap kewajiban pelaporan Perjanjian Pengikatan Jual kepada Badan Pendapatan Daerah karena terdapat konsekuensi yang diterima notaris …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tidak Menindaklanjuti Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1097/Pdt.G/2020/Pn.Dps), Shanea Gabrielle

Indonesian Notary

Penyaluran dana pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) kepada debitor harus disertai dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai tindakan mitigasi risiko bagi PPSP untuk mencegah timbulnya kemacetan pembayaran pinjaman oleh debitor yang semestinya dengan didasarkan oleh iktikad baik. Melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), PPSP sebagai penyalur pinjaman semestinya mendapatkan kepastian hukum akan adanya jaminan Hak Tanggungan untuk dapat dilakukannya pelelangan atas tanah …

Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Penguasaaannya Diklaim Oleh Subjek Hukum Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023), Ilma Zhafirah Albar

Indonesian Notary

Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat sudah sepatutnya dianggap sebagai alat pembuktian berkekuatan hukum kuat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”), serta dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pendaftaran Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai ketentuan hukum dalam penyertifikatan tanah bekas hak milik adat yang diperoleh melalui pewarisan dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terkait status kepemilikan tanah bekas hak milik adat yang telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik. Penelitian ini berupa penelitian doktrinal dengan tipologi penelitain preskriptif berdasarkan data primer dan sekunder yang dianalisis secara …

Ketidaktepatan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Membatalkan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/Pn Sby), Muchammad Kawtsar

Indonesian Notary

Penelitian dilakukan dengan maksud menganalisis ketidaktepatan pertimbangan hukum majelis hakim dalam membatalkan SKW yang dibuat notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang memaparkan masalah secara eksplanatoris untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi dokumen. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menjelaskan bahwa sebelum penghapusan penggolongan penduduk, masyarakat membuat SKW kepada lembaga-lembaga penerbit seperti lurah/camat, notaris, dan BHP sesuai golongan mereka. Selepas dihapuskan, maka masyarakat bebas hendak membuat SKW di lembaga manapun. Adapun pembatalan SKW yang dibuat notaris oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/PN Sby adalah tidak …

Kedudukan Izin Alokasi Lahan Otorita Batam (Studi Putusan Nomor 12/G/2020/Ptun.Tpi), Hanna Sonia L. Sihotang

Indonesian Notary

Otorita Batam sebagai pihak yang memperoleh hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden tetap wajib untuk mendaftarkan hak pengelolaannya pada Kantor Pertanahan Kota Batam yang kemudian menghasilkan Sertipikat Hak Pengelolaan sebagai bukti sah kepemilikan atas tanahnya. Sertipikat ini yang kemudian memberikan wewenang kepada Otorita Batam untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga serta menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan. Permasalahan dalam analisa ini mengenai kedudukan izin alokasi lahan yang diberikan oleh Otorita Batam dan status Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Putusan Pengadilan …

Afghan Allies In Limbo: Discrimination In The U.S. Immigration Response, Lindsay M. Harris, Yalda Royan

San Diego Law Review

After the fall of Kabul in August 2021, the U.S. government airlifted an estimated 120,000 people to safety from Afghanistan. An airlift of this scale was unprecedented, but also woefully inadequate as a solution to the Afghan humanitarian crisis. This Article, a contribution to participatory law scholarship, is written by a U.S. law professor and immigration expert and an Afghan woman evacuated from Afghanistan in 2021 and analyzes the United States’s immigration response to the Afghan humanitarian crisis following the Taliban takeover. While the United States granted humanitarian parole for two years to approximately 76,000 individuals, permitting them to enter …

Fbar Penalty Is Not Extinguished At Death: Hendler, No. 23 Civ. 3280 (Deh) (Sd Ny, 2024), Shuang Zhang

The Contemporary Tax Journal

No abstract provided.

An Analysis Of Charity Care Policy In Virginia And Recommendations For The Future, Victoria Richardson

Richmond Public Interest Law Review

Virginia’s uninsured rate has dropped significantly since Medicaid expansion, but statewide gaps in coverage remain, especially among communities of color and for those transitioning from Medicaid to Medicare at age sixty-five. Accordingly, greater utilization of charity care is necessary to prevent the most vulnerable Virginians from experiencing crippling medical debt—debt they may by unable to pay due to limited resources.

Unfortunately, charity care requirements for providers suffer from a lack of clarity and accountability at both the state and federal level. This article surveys the current laws and regulations that govern charity care in Virginia and highlights problems that prevent …

Looking Past Manufactured Crisis Narratives: Grounded Solutions For The Border And Beyond, Monika Y. Langarica

San Diego Law Review

This Article presents a solutions-oriented approach to engaging with the complex landscape of political, legal, and humanitarian issues at the United States-Mexico border. It proceeds in three parts. Part II illustrates the counterproductive effects of the border crisis narrative in localities across the interior of the country and in recent negotiations in Washington, D.C. Part III discusses effective border interventions grounded in local expertise, including examples which demonstrate that while federal preemption forbids states from interfering with immigration enforcement, states are within their rights to enact policies and stand up efforts to improve the reception and treatment of immigrants in …

New Dominion, Old Tricks: A Review Of Virginia's 2024 General Assembly Session, Ryan Pokorny, Tucker Weiser

Richmond Public Interest Law Review

The 2024 General Assembly session followed a transformative election cycle. Democrats regained full control of the General Assembly after two years of split legislative power, thwarting Governor Glenn Youngkin’s efforts to secure a Republican trifecta. Redistricting drove unprecedented turnover, with more than one-third of lawmakers joining their respective chambers as newcomers in 2024. The remade General Assembly was the youngest in recent memory and the most diverse in Virginia history. These changes brought uncertainty and promises of cooperation, but the session soon descended into familiar partisan polarization. Governor Youngkin vetoed a record number of bills, while Democrats voted down many …

The General Assembly's Consideration Of The Data Center Industry's Growth In Virginia, L. Preston Bryant Jr.

Richmond Public Interest Law Review

Virginia has a decades-long history with the data center industry’s growth and development, which has been critical to the nation’s—and world’s—increasingly digital economy. The industry also has brought extraordinary benefits to state and local economies, including hundreds of billions of dollars in capital investments and tax revenues as well as tens of thousands of jobs. Yet this historic success, according to many, comes at a high cost to local communities. Data center facilities can be imposing and take up a lot of land; they require a significant amount of additional energy generation and often more transmission infrastructure; and they use …

The State Of Record Clearance In The Commonwealth Of Virginia, Rob Poggenklass

Richmond Public Interest Law Review

One in three American adults has a criminal record, which can create significant barriers to finding suitable employment and housing. In Virginia, even arrest records are public and can last a lifetime unless someone navigates the complex process of expungement. For people with criminal convictions, the outlook has been even more bleak—Virginia is one of just a handful of states where no relief is available for conviction records.

But this is all about to change. On July 1, 2025, a record sealing law passed by the General Assembly in 2021 and signed by the previous governor, Ralph Northam, will take …

Reconsidering Griswold: Amid Post-Dobbs Threats To Reproductive Freedom, Youngkin Vetoes The Virginia Right To Contraception Act, Katie Baker, Christopher Fleming

Richmond Public Interest Law Review

In its 2022 decision in Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, the United States Supreme Court found that there is no constitutional right to an abortion, overturning nearly fifty years of precedent set by Roe v. Wade.

In his concurrence in Dobbs, Justice Clarence Thomas wrote that the Court “should reconsider” its past decision in Griswold v. Connecticut. The 1965 case found that married people have a constitutional right to contraception, which Eisenstadt v. Baird extended to unmarried individuals in 1972.

In response to Thomas’ words and to growing threats to reproductive freedom post-Dobbs, …

The General Assembly Must Act To Protect Victims Of Sexual Abuse Following The Supreme Court Of Virginia's Recent And Significant Circumscription Of Vicarious Liability, Mark D. Dix, Robert C.T. Reed

Richmond Public Interest Law Review

Few doctrines are as ingrained in the American civil justice system as that of vicarious liability: holding a principal liable for an agent’s tortious conduct. Public policy, further bolstered now by modern economic theory, provides the foundation for this doctrine. With respect to a principal’s liability for an agent’s intentional tort, the modern view has been to hold a principal just as liable for such an act as a negligent one. Virginia had largely been in step with this trend. However, beginning in 2018, the Supreme Court of Virginia reversed the Commonwealth’s course, particularly with respect to cases of sexual …

A Review Of Virginia's 2024 Economic Development Legislation And The Legacy Of The Commonwealth's Economic Policies, Margaret C. Rockwell

Richmond Public Interest Law Review

In 2024, CNBC designated Virginia as the nation’s “Top State for Business,” marking a record sixth win for the Commonwealth in receiving this annual designation. CNBC’s annual rankings measure states’ success in creating friendly, supportive environments for businesses and workers by analyzing ten key categories of competitiveness. Numerous sources substantiate the Commonwealth’s recent achievements across these categories, with notable accomplishments in education, wage growth, infrastructure, and commerce and trade. In light of Virginia’s most recent win, this article examines the initiatives that have successfully advanced economic development in Virginia over many years.

This article introduces key economic development initiatives through …

State Of Utah, Plaintiff And Appellee V. Jessica Buck, Defendant And Appellant : Reply Brief, Utah Court Of Appeals

Utah Court of Appeals Briefs (2020 –)

ON DIRECT APPEAL FROM A SENTENCE JUDGMENT COMMITMENT ENTERED BY THE HONORABLE JUDGE JEREMIAH HUMES OF THE SEVENTH JUDICIAL DISTRICT COURT IN AND FOR CARBON COUNTY, STATE OF UTAH

K. ANDREW FITZGERALD, Attorney for Appellant

Autonomiczna Wymiana Informacji Jako Ograniczenie Konkurencji Ze Względu Na Cel Glosa Do Wyroku Trybunału Sprawiedliwości W Sprawie Instytucji Kredytowych W Portugali (C-298/22), Kamil Dobosz

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (internet Quarterly on Antitrust and Regulation)

The commented case pertains to the exchange of information that took place over many years, by basically all significant credit institutions in Portugal. Unlike other instances of the exchange of information, the latter had a standalone character in this case, as it did not serve or facilitate another, main anticompetitive behavior, which would amount to a concerted practice or agreement. The key to this case was to establish whether a mere exchange of information may amount to unlawfulness. While for the sake of a restriction ‘by effect’, an in-depth effects- -oriented analysis thereof appears obvious, the Court of Justice had …

The Contemporary Tax Journal Volume 13, No. 2 – Winter 2024

The Contemporary Tax Journal

No abstract provided.

The 40th Annual Tei-Sjsu High Tech Tax Institute Conference On Nov. 4-5, 2024: Ai In The Corporate Tax Department - Let’S See It!, Raymond Clark

The Contemporary Tax Journal

No abstract provided.

The 40th Annual Tei-Sjsu High Tech Tax Institute Conference On Nov 4-5, 2024: The Future Of The Corporate Tax Department, Cynthia Flores

The Contemporary Tax Journal

No abstract provided.

V. 61-4, 2024 Masthead

San Diego Law Review

No abstract provided.

Deadly Deterrence: Border Patrol Authority, Pursuits, And Deported Witnesses, Shaw Drake

San Diego Law Review

Since 1994, the United States has perpetrated a border policy based on the idea that tougher enforcement will mean fewer people will cross the border—termed “prevention through deterrence.” But this idea has never fulfilled its stated aim and has turned into something resembling a border ideology rather than a border policy based in fact and reality. The results have been deadly.

This Article examines a small slice of the results of this deadly border policy as it looks at Border Patrol vehicle pursuits and the deportation of those who witness Border Patrol misconduct. It also provides an overview of the …

Fentanyl, Narco-Terrorism, And National Security Politics, J. Richard Broughton

San Diego Law Review

This Article examines the use of a counterterrorism model to attack the fentanyl crisis. Rather than advocate for or against such a model, this Article envisions what employing a counterterrorism model against international drug traffickers would look like. Noting the dimensions of national security politics that intersect with counter-fentanyl policy, this Article will evaluate three distinct counterterrorism approaches: (1) using criminal counterterrorism statutes in federal indictments and prosecutions; (2) designating drug trafficking organizations as Foreign Terrorist Organizations (FTOs); and (3) authorizing the use of military force against Mexican cartels. While the current state of bellicose national security politics can inform …

Operational Solutions To Everyday Problems From Border Advocates At Jewish Family Service Of San Diego, Kate Clark, Reilly Frye

San Diego Law Review

Day in and day out, across administrations at all levels of government, a cadre of impassioned change agents, including advocates, service providers, community stakeholders, and grassroots organizations, are called to action to fight. Through exhaustion and fatigue, this group unequivocally continues to center humanity and uplift sustainable solutions.

As a “border attorney,” I have been proximate to this work and space for more than fourteen years, the entirety of which has been at Jewish Family Service of San Diego (JFS), a refugee resettlement organization, pro bono legal service provider, and operator of the San Diego Rapid Response Network Migrant Shelter …

The Uses Of The Border, Salvador G. Sarmiento

San Diego Law Review

It is a good and necessary time to discuss “American Law at the Border” to better understand and engage with the politics and laws ostensibly addressing U.S. borders. Let’s hope it is also an exercise in understanding the borders of U.S. law itself—the limits, the periphery, and the jagged edges. A discussion on American law at the border should make clear that what is considered at the margins—starting with migrant labor—is central to U.S. economic, legal, and political life.

The first section of this Article will discuss the political uses of the border, beginning with the most recent example of …

How Halal Certification And Islamic Ethics Tackle Greenwashing: New Solutions For A Sustainable Economy, Muhammad Afif Ryan Pratama

Journal Of Middle East and Islamic Studies

This research explores the role of halal certification and Islamic ethics in addressing greenwashing within the financial sector. Greenwashing, the practice of exaggerating environmental responsibility, undermines genuine sustainability efforts and trust among consumers and investors. Islamic finance, based on principles of transparency, social justice, and ethical business practices, provides a robust framework to counter such deceptive practices. The study proposes expanding halal certification to incorporate environmental standards, ensuring that companies demonstrate both ethical and sustainable practices. This integrated approach offers a unique solution to combat greenwashing and aligns with broader sustainability goals. By including sustainability in halal certification, the credibility …

Assessment Of Implementation And Enforcement Of Smoke-Free Laws And Policies Among Malaysian Smokers: A Mixed Method Approach, Gan Shiz Yee

Student Works (2020-2029)

Smokefree laws (SFL) and policies could deter smoking by strengthening anti-smoking norms, impacting cessation behaviour due to decreased social acceptability of smoking in public spaces. With socioeconomic status (SES) affecting smoking risk factors, disparities in health outcomes post-SFL implementation are likely. Furthermore, regional and international assessments show Malaysia’s poor performance due to ineffective smoking bans and enforcement. Local studies revealed inadequate SFL implementation and enforcement, leading to high secondhand smoke (SHS) exposure. Understanding these challenges and opportunities is crucial for improving policy implementation and enforcement to enhance public health outcomes. This study examined the association between SFL and quit intention …

Table Of Contents

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (internet Quarterly on Antitrust and Regulation)

Table of contents

Time For Summaries, Time For New Challenges, Grzegorz Materna

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (internet Quarterly on Antitrust and Regulation)

From the lead editor