Law Commons^™

Jual Beli Dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai Saham), Wahyono Darmabrata, Ari Wahyudi Hertanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pembeli Beritikad Baik Dalam Konteks Jual Beli Menurut Ketentuan Hukum Indonesia, Arie S. Hutagalung, Suparjo Sujadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Reformasi Pendidikan Hukum Di Indonesia, Hikmahanto Juwana

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perubahan Paradigma Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerlntahan Daerah, Harsanto Nursadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Dan Prediksi Permasalahan Pertanahan Di Masa Mendatang, Suparjo Sujadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masalah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Sdi) Di Teluk Tomini-Sulawesi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Bono Budi Priambodo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dinamika Pengaturan Rumah Susun Atau Apartemen, Arie S. Hutagaiung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Krisis Multi Dimensi Dan Sengketa Tanah Di Indonesia, Arsin Lukman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kemitraan Pt Bat Indonesia (Pt Bati) Dengan Petani Tembakau Di Lombok Tengah, Lombok Timur Dan Singaraja, Bali (Tinjauan Sosiologi Hukum), Minar Sidjabat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

The Smarter Sentencing Act Of 2026: A Major Step Toward Federal Sentencing Reform, Riley Amdor

Criminal Law Society Blog

This article examines The Smarter Sentencing Act of 2026, a bill that proposes to reduce minimum sentence requirements for certain drug offenses—particularly those that are nonviolent. Research has shown that prolonged prison sentences often do not lead to its intended effects and even tend to cause increased recidivism and criminogenic effects. Additionally, by reducing minimum sentencing requirements for these nonviolent drug offenses, judges are given more discretion when sentencing drug offenders, which allows for the branches of government to be more balanced and promotes leniency where judges believe it is warranted. Further, the reduction of minimum sentences for these nonviolent …

High-Caliber Tensions: Implications Of Florida’S Medical Marijuana Program On The Right To Keep And Bear Arms, George Bell, Kate E. Altman

University of Miami Law Review

What is more valuable—the right to protect yourself, or the right to seek medical treatment? Presently, law abiding Floridians must choose between the two. Because the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (“ATF”) classifies medical marijuana patients as “unlawful drug users,” Floridians enrolled in the State’s medical marijuana scheme are prohibited from lawfully owning firearms. A lawsuit currently pending before the Eleventh Circuit Court of Appeals seeks to address this constitutional conflict. This Article discusses that lawsuit, the legal framework in which it’s proceeding, and how courts may decide the appropriate balance between such fundamental questions.

What’S The Difference Without Deference: How The Eleventh Circuit Stopped Deferring To The Sentencing Commission And Shaped A New Landscape Of Federal Sentencing, Katherine Howard, Conrad Kahn

University of Miami Law Review

The Sentencing Guidelines shape nearly every federal sentence. Judges must calculate and consider the Guidelines’ recommended range before deciding how long someone goes to prison. For decades, though, courts treated the Sentencing Commission’s commentary about the Guidelines as controlling—even when the guideline’s text was clear and unambiguous.

That changed with United States v. Dupree. Sitting en banc, the Eleventh Circuit held that the Supreme Court’s decision in Kisor v. Wilkie—which limits when courts may defer to an agency’s interpretation of its own rules—applies to the Sentencing Guidelines. After Dupree, courts may not defer to the commentary unless, …

Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan Uu No. 10 Tahun 1998, Wati Rahmi Ria

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Prospek Dan Urgensi Uji Materiil Uu No. 32 Tahun 2004, Topo Santoso

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kedudukan Prinsip Komplementaritas Mahkamah Pidana Internasional Atas Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional, Sari Aziz

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kajian Dari Perspektlf Hak-Hak Perempuan Tentang Perkawinan Campuran, Mutiara Hikmah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Sri Mamudji

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Singkat Perubahan Status Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Milik Negara (Bhmn), Freddy Harris

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Usaha Negara Dalam Menghadapi Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Terjadi Di Luar Yurisdiksi Nasional, Leonardo Bernard

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pendaffaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dan Kota Depok (Laporan Penelitian Singkat Mengenai Praktek Pelaksanaannya), Suparjo Sujadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara, Topo Santoso

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Undang-Undang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nukila Evanty

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masa Depan Monopoli Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia, Kumia Toha

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Prospek Dan Tantangan International Criminal Court, Kartini Sekartadji

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perlukah Revisi Uu Kepailitan? (Suatu Kajian Mengenal Imbas Kasus Manulife Dan Prudential), Freddy Josep P.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengaruh Kolonialisme Terhadap Politik Hukum Diindonesia Study Tentang Pergeseran Kebijakan Industri Gula Nasional Pasca Penandatangan Letter Of Intent (Loi) Imf, M. Sofyan Pulungan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dampak Berlakunya Trips Agreemen Terhadap Pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati, F.X. Adji Samekto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengesahan Norma Transnasional Sebagai Upaya Harmonisasi Masyarakat Global, Eman Suparman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Gagasan Pengadilan Pemllihan Umum Dalam Perspektlf Sejarah Hukum Penyelenggaraan Pemilu 1999, Satya Arinanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dinamlka Konflik Di Papua Pasca Orde Baru, M. Sofyan Puiungan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract