Antitrust and Trade Regulation Commons^™

Perubahan Pokok Dalam Peraturan Pendaftaran Tanah Menurut Pp No. 10 Tahun 1961 Dengan Pp No. 24 Tahun 1997, U. Indrayanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Atas Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh Pt. Magnus Indonesia Terhadap Pt. Garuda Indonesia, Eva Yuanita

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

The End Of Amateurism: Title Ix Challenges In The New Ere Of College Athletics, Georgia G. Kemmett

Honors Theses

This thesis examines whether emerging revenue-sharing models in intercollegiate athletics following the House v. NCAA settlement can be reconciled with Title IX’s mandate of sex-based equity. While antitrust law has accelerated the collapse of NCAA amateurism by dismantling restrictions on athlete compensation, the resulting revenue-sharing framework risks concentrating financial benefits in male-dominated sports, particularly football and men’s basketball, thereby raising significant legal and policy concerns under federal civil rights law.

Through analysis of Title IX doctrine, antitrust jurisprudence, OCR guidance, NIL regulation, congressional reform proposals, and emerging litigation involving gender identity and athlete eligibility, this thesis argues that commercialization and …

Mp3 Ditinjau Dari Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Theresia Yulia Ardiani

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Legalitas Perkawinan Antar Pemeluk Beda Agama Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hutari H.W.P.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Rancangan Undang-Undang Antipornografi Dan Pornoaksi Sebagai Integrasi Kebudayaan Sosial Yang Dipaksakan, Ridha Sjartina

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kajian Hukum Penyusunan Dan Penetapan Pedoman Panduan Rancang Kota Di Provinsi Dki Jakarta, Untung Kusyono

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) Dan Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Kta) Bank X, Nurjannatul Fajriyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Nina Noviana

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penerapan E-Auction Oleh Pt Garuda Indonesia Dalam Rangka Pengadaan Barang Dan Jasa Ditinjau Berdasarkan Uu No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Amanda Yoseani

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengembangan Konsep Community Development Dalam Kerangka Pelaksanaan Corporate Social Responsibility, Charolinda Charolinda

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peran Regulasi Dalam Penanggulangan Masalah Keamanan Informasi Suatu Pendekatan Normatif Sosiologis, Freddy Harris, Bono Budi P.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Pengaturan Territorial Penjualan Gas Untuk Mengatasi Kelangkaan Gas, Lona Degesya

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peran Hakim Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia Hal-Hal Yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Agar Dapat Menghasilkan Putusan Yang Berkualitas, Lintong O. Siahaan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Uud 1945, Astim Riyanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Risky Business: Uncertainty, Trade Policy, And The Impact On Mergers & Acquisitions, Talia E. Levine

Mercer Law Review

“If there’s one thing that’s certain about life, it’s uncertainty.” It’s closing day for a deal. Executives, lawyers, and advisors surround the boardroom table. Diligence is complete, financing is secured, and the goals of the buyer and target are aligned. Then, a midnight executive order rolls through, imposing a 10% tariff on half the target’s supply chain. Uncertainty ensues. Negotiations stall. The deal does not close.

The rise of trade-related uncertainty has become a significant disruptor in mergers & acquisitions (“M&A”) and private equity (“PE”) transactions. Uncertainty impedes the flow of strategic transactions in the M&A and PE markets by …

Suatu Tinjauan Atas Pemberian Suaka Terhadap Pengungsi Berdasarkan Konvensi Internasional, Yon Riezky Prasetyo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kajian Hukum Sengketa Tanah Di Lokasi Transmigrasi Kecamatan Muara Sungkal Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung, Suparjo Sujadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Keuangan Daerah: Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Harsanto Nursadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Master Settlement And Acquisition Agreement (Msaa) Dan Master Refinancing And Note Issuance Agreement (Mrnia) Dalam Perspektif Hukum Perdata (Suatu Tinjauan Singkat), Ari Wahyudi Hertanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Kontrol Terhadap Hakim, Lintong O. Siahaan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hukum Rakyat A La Friedrich Karl Von Savignyl, Antonius Cahyadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, Dewi Lestari

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Mahkamah Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Era Reformasi: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menyusun Konsepsi Keadilan Transisional Di Indonesia, Muhammad Ajisatria

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan, Nurul Elmiyah, Suparjo Sujadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Partai Politik Menyerap Aspirasi Masyarakat Dan Hukum Politik Yang Tidak Semantik, Ramly Hutabarat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Sistem Pemerintahan Dalam Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pra Dan Pasca Perubahan, Serta Pelaksanaannya Dalam Praktek Ketatanegaraan, Fatmawati Fatmawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara, Hendra Nurtjahjo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pemilihan Presiden Langsung Dan Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden Dan Pemilihan Kepala Daerah, Teddy Anggoro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Islam Dan Persaingan Ideologi Di Parlemen (Studi Kasus: Pro Kontra Pemasukan "Tujuh Kata” Piagam Jakarta Ke Da/Am Konstitusi Pada Masa Reformasi), Pan Mohamad Faiz

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract