Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Keyword
-
- Notaris (60)
- Akta Jual Beli (19)
- PPAT (15)
- Perbuatan Melawan Hukum (13)
- Wanprestasi (11)
-
- Akta (10)
- Perjanjian (10)
- Perlindungan Hukum (10)
- Perseroan Terbatas (10)
- Tanggung Jawab (10)
- Tanggung Jawab Notaris (10)
- Notaris. (9)
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli (9)
- Perkawinan (8)
- Akta Autentik (7)
- Harta Bersama (7)
- Hibah (7)
- Pejabat Pembuat Akta Tanah (7)
- Pembatalan (7)
- Tanggung jawab notaris (7)
- Akta Notaris (6)
- Copyright (6)
- Jual Beli (6)
- PPJB (6)
- Perceraian (6)
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat (5)
- Cessie (5)
- Harta bersama (5)
- Investment (5)
- Penggelapan (5)
- Publication Year
Articles 511 - 524 of 524
Full-Text Articles in Law
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Prosedur Pembacaan Akta Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mppn/Xii/2018, Ando Iqbal Noorhadi
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Prosedur Pembacaan Akta Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mppn/Xii/2018, Ando Iqbal Noorhadi
Indonesian Notary
Penelitian mengkaji peristiwa pembacaan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada kasus Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 dilakukan Notaris Muhammad Irsan dengan melakukan pembacaan akta perjanjian jual beli di hadapan pihak pembeli dan pihak penjual secara terpisah dari segi tempat dan waktu pembacaan akta autentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum pembacaan akta dihadapan penghadap dengan waktu dan tempat yang berbeda serta tanggung jawab notaris terhadap pembacaan akta yang tidak sempurna. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum dari pembacaan akta diwaktu yang berbeda berdasarkan Putusan Majelis …
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014), Yadzka Nafis
Indonesian Notary
Penelitian ini mengkaji mengenai jual beli terhadap sebidang tanah yang ternyata diketahui belakangan bahwa tanah tersebut berstatus tanah ulayat kaum yang terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014. Mak Siri Dt Tan Aceh, dahulu menempati sebidang tanah, yang mana merupakan tanah ulayat kaumnya. Kemudian ia mensertifikatkan tanah tersebut atas nama dirinya. Setelah bersertifikat atas nama dirinya, ia menjual tanah tersebut kepada Tergugat 1 untuk kemudian Tergugat 1 menjual tanah tersebut kepada Tergugat 2. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tanah ulayat yang dimiliki secara kolektif seharusnya tidak dapat dijual, apabila terjadi jual beli maka tanah ulayat harus …
Sinkronisasi Aturan Kutipan Risalah Lelang Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/Kn/2017 Tentang Risalah Lelang Dengan Vendu Reglement Dan Pmk Nomor 27/Pmk.06/2016, Daniel Alusinsing
Indonesian Notary
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengemukakan sebuah kajian terkait sinkronisasi terhadap aturan mengenai Kutipan Risalah Lelang yang diatur berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang dengan aturan dokumen Kutipan pada peraturan perundang-undangan lainnya di bidang lelang, yaitu Undang-undang Lelang (Vendu Reglement) dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Melalui diterbitkannya Perdirjen KN No. 5/KN/2017 ditetapkan jumlah halaman Kutipan Risalah Lelang adalah sekitar tiga hingga empat lembar yang mana kebijakan tersebut akan dianalisis dari segi bentuk, format dan konten (syarat dan ketentuan) menurut ketentuan KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Penelitian yang menggunakan metode Yuridis …
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor:5/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Vii/2019), Namira Andrini
Indonesian Notary
Yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Notaris adalah pejabat yang membuat akta pendirian dan perubahan yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun di dalam praktiknya masih ada juga Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak sesuai dengan UUJN dan juga Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut Kotik) tanpa merasa takut akan sanksi yang akan diterimanya karena mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah …
Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/Tun/2018), Ayu Permata Sari
Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/Tun/2018), Ayu Permata Sari
Indonesian Notary
Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menjalankan keputusan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 232/K/TUN/2018 menjadi hal yang mendasari penulis dalam penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk meneliti pembatalan surat keputusan pengesahan badan hukum perkumpulan sebagai produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang merupakan objek sengketa tata usaha negara yang proses penyelesaiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Penulis selain meneliti mengenai proses pembatalannya juga akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan arbitrase yang sebelumnya telah dihasilkan dan akibat hukum terhadap akta pendirian badan …
Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepada Notaris Pengganti Pasar Modal Berdasarkan Pojk Nomor 67/Pojk.04/2017, Desintya Nur Amalia
Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepada Notaris Pengganti Pasar Modal Berdasarkan Pojk Nomor 67/Pojk.04/2017, Desintya Nur Amalia
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai pungutan oleh otoritas jasa keuangan kepada notaris pengganti berdasarkan POJK nomor 67/POJK.04/2017. Dalam penelitian ini, penulis megangkat 3 (tiga) pokok permasalahan, yang pertama adalah bagaimana konsepsi tentang notaris pengganti pasar modal hingga terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017? Yang kedua adalah bagaimana perbandingan kedudukan notaris pengganti sebelum dan setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan? Sedangkan yang ketiga adalah bagaimana tanggung jawab notaris pengganti yang telah berakhir masa jabatannya terhadap peraturan OJK selama masa keanggotaan profesi penunjang pasar modal? Untuk menjawab permasalahan hukum diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil analisa adalah setelah diundangkannya Peraturan …
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Yang Belum Didaftarkan Tanpa Persetujuan Kreditur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/Pdt/2016), Joyce Karina
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan oleh pihak debitur tanpa sepengetahuan pihak kreditur sebagaimana yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/Pdt/2016. Permasalahan pada tesis ini adalah 1) Legalitas pengalihan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur; 2) Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal debitur mengalihkan objek jaminan fidusia yang belum didaftarkan tanpa persetujuan kreditur. Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana menghasilkan bentuk hasil penelitian yaitu deskriptif analitis. Simpulan dari penulisan tesis …
Tangggung Jawab Notaris Terhadap Pemilik Hak Atas Dokumen Pertanahan Yang Diserahkan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak (Putusan Nomor: 16/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/X/2018 Dan Putusan Nomor 06/B/Mppn/Vii/2019, Prabawati Claraningtyas
Tangggung Jawab Notaris Terhadap Pemilik Hak Atas Dokumen Pertanahan Yang Diserahkan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak (Putusan Nomor: 16/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/X/2018 Dan Putusan Nomor 06/B/Mppn/Vii/2019, Prabawati Claraningtyas
Indonesian Notary
Notaris merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti yang kuat. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban, salah satunya membuat akta yang dikehendaki para pihak. Meskipun ketentuan mengenai notaris sudah diatur sedemikian rupa dalam standar profesi, dalam prakteknya masih ditemukan kasus pelanggaran atas kewajiban notaris. Terdapat suatu fenomena di mana seorang notaris menyerahkan sertipikat kepemilikan hak kepada pihak ketiga yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik hak. Permalahan dalam tesis ini adalah mengenai tanggung jawab notaris kepada pemilik hak atas dokumen pertanahan yang diserahkan kepada pihak yang tidak berhak. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana …
Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Kajian Terhadap Tanggung Jawab Dalam Jabatannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 75/Pdt/2018/Pt.Yyk), Dian Syaferli
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama kajian terhadap tanggung jawab dalam jabatannya. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 (dua) pokok permasalahan, yang pertama adalah Bagaimana Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama yang berkaitan atau tidak dengan lingkup kewenangannya? Sedangkan yang kedua adalah bagaimana kajian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 75/PDT/2018/PT. YYK atas tindakan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Notaris/PPAT? Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis (analytical approach). Hasil analisa adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Tuan MK (Notaris/PPAT) jika dilihat …
Hak Tanggungan Yang Lahir Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/Pdt/2017), Shofiah Arasyti
Hak Tanggungan Yang Lahir Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/Pdt/2017), Shofiah Arasyti
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai Hak Tanggungan yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Pembuatan Akta Jual Beli haruslah memenuhi syarat sah perjanjian karena jika tidak terpenuhi syarat sah perjanjian maka dapat menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum. Permasalahan dalam tesis ini yaitu akibat hukum terhadap hak tanggungan yang lahir berdasarkan akta jual beli yang cacat hukum, perlindungan hukum bagi Bank selaku kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang akta pemberian hak tanggungannya ditetapkan cacat hukum, dan tanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. …
Implementasi Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Putusan Nomor 04/Kppu-L/2018), Syarif Husein
Implementasi Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Putusan Nomor 04/Kppu-L/2018), Syarif Husein
Indonesian Notary
Artikel ini membahas tentang kewajiban Notaris yang timbul dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 jika implementasikan ke dalam ranah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berdampak dapat dikenalinya Pemilik Manfaat, sehingga membantu menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kerap terjadi persekongkolan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan menggunakan Konsep Pemilik Manfaat, dimana si Pemilik Manfaat mengendalikan beberapa Perusahaan untuk menjadi Peserta Tender, dan menciptakan Tender yang kolusif. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Hasil Penelitian menyarankan bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebaiknya melibatkan Notaris, terutama saat pembuatan Kontrak, sehingga Notaris dapat …
A New Role Of Causation Theory Towards Achieving Economic Contractual Equilibrium: Monitoring The Economic Equilibrium Of The Contract, Osama Ismail Amayreh, Izura Masdina Mohamed Zakri, Pardis Moslemzadeh Tehrani, Yousef Mohammad Shandi
A New Role Of Causation Theory Towards Achieving Economic Contractual Equilibrium: Monitoring The Economic Equilibrium Of The Contract, Osama Ismail Amayreh, Izura Masdina Mohamed Zakri, Pardis Moslemzadeh Tehrani, Yousef Mohammad Shandi
Indonesia Law Review
The phrase “who says contractual, says justice” “qui dit contractuel dit juste” does not fully express the truth of our present reality, where the phrase itself falls into doubt, since the contract does not always result in fair obligations, as the contract is an expression of often unequal wills. In this regard, the French judiciary realized that the absence of justice in the contract might arise as a result of the contractual freedom afforded to the contracting parties and, thus, they developed the idea of Commutative Justice in the contract, such as the Piller’s decision, which is considered one of …
Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya Pt Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Arman Nefi, Irawan Malebra, Dyah Puspitasari Ayuningtyas
Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya Pt Freeport Indonesia Pasca Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Arman Nefi, Irawan Malebra, Dyah Puspitasari Ayuningtyas
Jurnal Hukum & Pembangunan
The most fundamental regulations on mining and coal industries are articulted in the Minerba Act of the previous regulation in Law Number 11 of 1967 concerning the Mining Basic Provisions. This regulation has amendedthe requirements of mining consession namely from Mining Authorization and Coal Contract of Work / Coal Contract of Work (KK / PK2PB) to become Mining Business License (IUP), Special Mining Business License (IUPK), and Mining Permit (IPR).This has had an impact on the existing mining contracts in Indonesia including PT Freeport's contract of work. This study discusses issues related to the concept of Contract of Work in …
Contract Law In A Comparative Perspective, Suharnoko Suharnoko
Contract Law In A Comparative Perspective, Suharnoko Suharnoko
Indonesia Law Review
Media reports on cases of the theft of pre-paid pulses taking place nowadays have created a misunderstanding in terms of the appropriate application of criminal law. In the context of existing legal provisions concerning consumer protection as set forth both under the Consumer Protection Law as well as in part under the Telecommunications Law, law enforcement agencies are leaning towards applying general criminal provisions (theft) which, after a careful observation of the Indonesian Criminal Code, in fact do not extend to corporate criminal acts. This paper purports to explain that the currently occurring cases of the theft of pre-paid pulses …