Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
Articles 1 - 6 of 6
Full-Text Articles in Law
Pertanggungjawaban Pemegang Protokol Atas Pengeluaran Salinan Akta Perjanjian Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893k/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27/Pdt.G/2019/Pn Bkt, Putri Yollanda
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai Pertanggungjawaban pemegang protokol atas pengeluaran salinan akta perjanjian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 1893K/Pdt/2018 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt. Pada dasarnya seorang notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris, dan protokol tersebut wajib dialihkan dalam hal notaris cuti maupun meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika seorang notaris telah meninggal dunia dan protokolnya telah dialihkan kepada notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan …
Pengaruh Gender Dalam Pembuatan Akta Notaris (Kajian Atas Transgender Dan Khuntsa), Anna Mulia Ludy
Pengaruh Gender Dalam Pembuatan Akta Notaris (Kajian Atas Transgender Dan Khuntsa), Anna Mulia Ludy
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas pengaruh gender dalam pembuatan akta Notaris, dengan studi khusus pada transgender dan khuntsa. Ketika Notaris membuatkan akta, terdapat komparisi yang berisikan mengenai identitas para pihak. Saat pihak ini merupakan seorang transgender atau khuntsa, yang biasanya terdapat perbedaan antara fisik yang ditampilkan dan jenis kelamin yang terdapat di kartu identitas, maka penulisan identitas di dalam komparisi akan membingungkan. Penentuan hak para transgender dan khuntsa dalam hal kewarisan akan menjadi masalah tersendiri. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah mengenai hak kewarisan terhadap pelaku seorang berkelamin ganda (khuntsa) dan seorang transgender ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia …
Akibat Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan X Yang Dibuat Dihadapan Notaris Berdasarkan Surat Kuasa Yang Cacat Materil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 08/Pdt/2019/Pt Bna), Putri Baszlina Aprilia
Akibat Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan X Yang Dibuat Dihadapan Notaris Berdasarkan Surat Kuasa Yang Cacat Materil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 08/Pdt/2019/Pt Bna), Putri Baszlina Aprilia
Indonesian Notary
Undang-Undang Yayasan (UUY) mewajibkan yayasan yang berdiri sebelum lahirnya UUY untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan UUY. Yayasan X melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan membuat akta pendirian Yayasan X yang baru dihadapan Notaris R. Pada tahun 2010, Yayasan X kemudian melakukan perubahan anggaran dasar kembali dengan Notaris R. Yayasan X ketika menghadap Notaris R diwakili oleh salah satu pengurusnya berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai. Hal ini kemudian digugat oleh para pengurus Yayasan X lainnya karena perbuatan hukum tersebut menurut keterangan mereka tidak pernah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan pembuatan akta di hadapan Notaris R. Artikel ini mengangkat permasalahan …
Pembatalan Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Dan Akta Kuasa Menjual Karena Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2828 K/Pdt/2017), Yenny Dwiyani
Indonesian Notary
Artikel ini membahas mengenai pembatalan akta perjanjian pinjam dan akta kuasa menjual yang dibuat oleh notaris karena cacat hukum (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2828 K/Pdt/2017). Dimana kehadiran para pihak untuk menghadap notaris didalam pembuatan akta merupakan suatu keharusan untuk saling memberikan kesepakatan agar tidak timbul perselisihan dikemudian hari. Seorang notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Untuk itu notaris harus memiliki kecermatan dan sikap kehati-hatian didalam menjalankan tugas jabatannya. Pokok permasalahan dalam penulisan artikel ini adalah mengenai keabsahan akta perjanjian pinjam meminjam dan akta kuasa menjual yang dibuat tanpa dihadiri oleh …
Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama Dan Pemegang Saham (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/Mppn/Vii/2019), Ria Santi Oktaviani Manik
Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama Dan Pemegang Saham (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 19/B/Mppn/Vii/2019), Ria Santi Oktaviani Manik
Indonesian Notary
Tesis ini membahas tentang Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama dan Pemegang Saham. Sering ditemui bahwa Notaris tidak cermat dan kurang hati-hati dalam melakukan pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan perseroan sejak lahirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Permasalahan dalam tesis ini mengenai akibat hukum terhadap minuta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dibuat bertentangan dengan ketentuan yang ada serta mengenai tanggung jawab notaris terhadap pemberian PIN (Personal Identity Number) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan …
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Prosedur Pembacaan Akta Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mppn/Xii/2018, Ando Iqbal Noorhadi
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Prosedur Pembacaan Akta Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mppn/Xii/2018, Ando Iqbal Noorhadi
Indonesian Notary
Penelitian mengkaji peristiwa pembacaan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada kasus Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 dilakukan Notaris Muhammad Irsan dengan melakukan pembacaan akta perjanjian jual beli di hadapan pihak pembeli dan pihak penjual secara terpisah dari segi tempat dan waktu pembacaan akta autentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum pembacaan akta dihadapan penghadap dengan waktu dan tempat yang berbeda serta tanggung jawab notaris terhadap pembacaan akta yang tidak sempurna. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum dari pembacaan akta diwaktu yang berbeda berdasarkan Putusan Majelis …