Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Publication
Articles 1 - 11 of 11
Full-Text Articles in Law
Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Dan Perbandingan Di Negara-Negara Civil Law), Indi Millatul Aula, Akhmad Budi Cahyono
Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Dan Perbandingan Di Negara-Negara Civil Law), Indi Millatul Aula, Akhmad Budi Cahyono
Lex Patrimonium
The inclusion of the override clause of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in contract raises differences in interpretation and views by legal experts. Basically, there is no explanation regarding this matter in the Indonesian Civil Code, so the main issues discussed in this research are the opinions of legal experts in Indonesia regarding the unilateral termination of contract due to default, and comparing it with the arrangements in Civil Law Countries. This research is a normative juridical research with data collected through library research. This article explains that there are different views among legal experts regarding whether or …
Pelaksanaan Perjanjian Akibat Terjadinya Wanprestasi Karena Pandemi Covid-19: Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia, Nadya Aurelia Salsabila
Pelaksanaan Perjanjian Akibat Terjadinya Wanprestasi Karena Pandemi Covid-19: Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia, Nadya Aurelia Salsabila
Lex Patrimonium
The Covid-19 pandemic has had a significant impact on various aspects of people’s lives, one of which is the existence of contracts whose implementation has been disrupted because there are some of parties who cannot fulfill their achievements or contractual obligations by postulating the Covid-19 pandemic as a category of force majeure. This research discusses the implementation of contracts due to defaults due to the Covid-19 pandemic in Indonesia and Malaysia. The method used is normative juridical by examining laws and regulations and court decisions in the two countries which are the focus of comparison in this research. The conclusion …
Aspek Keperdataan Terhadap Arisan Online: Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/Pn. Trt, Catherine Sukutania, Abdul Salam
Aspek Keperdataan Terhadap Arisan Online: Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/Pn. Trt, Catherine Sukutania, Abdul Salam
Lex Patrimonium
The development of communication technology gave birth to various phenomena in society, one of which is the arisan online phenomenon. Previously, arisan was often found in the midst of Indonesian society and was carried out conventionally by holding meetings between its members. Currently, arisan can be found online through various social media with various types and methods of implementation. In arisan, there is an engagement relationship between members of the arisan and the chairman or owner of the arisan. In general, arisan is carried out only with an oral agreement between the members and the chairman. Online arisan activities are …
Pengesampingan Pasal 1266 Kuh Perdata Dalam Pengakhiran Perjanjian Karena Wanprestasi: Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Amira Rahmadita, Akhmad Cahyono
Pengesampingan Pasal 1266 Kuh Perdata Dalam Pengakhiran Perjanjian Karena Wanprestasi: Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Amira Rahmadita, Akhmad Cahyono
Lex Patrimonium
Article 1266 of the Indonesian Civil Code stipulates that the event of default does not automatically terminate the contract, but termination of a contract shall be requested to the Judge. However, in practice, the parties usually set aside Article 1266 of the Indonesian Civil Code so one party entitles to terminate the contract unilaterally. The main issues discussed in this article are the opinion of legal experts about the waiver of Article 1266 of the Indonesian Civil Code and the implementation of the waiver clause of Article 1266 of the Indonesian Civil Code based on court decisions. This research is …
Perbandingan Hukum Pemutusan Surat Kuasa Secara Sepihak Antara Indonesia Dan Belanda Sebagai Bentuk Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 704/Pdt.G2017/Pn.Mdn), Karsten Maruli Rogate Hutauruk
Perbandingan Hukum Pemutusan Surat Kuasa Secara Sepihak Antara Indonesia Dan Belanda Sebagai Bentuk Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 704/Pdt.G2017/Pn.Mdn), Karsten Maruli Rogate Hutauruk
Lex Patrimonium
The power of attorney agreement is commonly found in dealing with a legal problem that carried out by the community, both in Indonesia and the Netherlands. In Indonesia the Power of Attorney Agreement, is regulated in Articles 1823 and 1814 of the Book of Civil Law which states that the Principal could revoke power of attorney at any time, but turns out that in practice there is Power of Attorney that can not be revoked called Irrevocable Power of Attorney. Regulated in the Instruction of the Internal Affairs Minister No. 14/1982 and Government Regulation No. 24 of 1997 that regulate …
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, Muhammad Affandi
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Eksekusi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, Muhammad Affandi
Lex Patrimonium
One of the guarantees in the credit agreement is a mortgage guarantee, where in the mortgage guarantee agreement, the assets guaranteed by the debtor to be used as collateral are land rights which can be in the form of buildings, plants, and works that already exist or will exist which are one unit with the land, and which belongs to the holder of the land rights whose burden is expressly stated in the Deed of Granting Mortgage concerned. From this study, the author aims to examine how legal protection for creditors in the execution of credit agreements with collateral rights …
Wanprestasi Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 Pk/Pdt/2016), Muhammad Alif Prayuta Akbar
Wanprestasi Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan Yang Masuk Dalam Boedel Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 Pk/Pdt/2016), Muhammad Alif Prayuta Akbar
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum pada perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan bangunan yang masuk dalam boedel pailit. PPJB adalah perjanjian yang lahir pada saat jual beli belum bisa dilaksanakan, sedangkan para pihak sudah bersedia untuk mengikatkan diri dan akan melakukan perjanjian jual beli di kemudian hari. Setiap perjanjian akan memiliki risiko jika para pihaknya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, risiko tersebut dapat datang baik dari pihak pembeli maupun penjual. Permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah perjanjian adalah wanprestasi atau ingkar janji. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ditemukan dalam Putusan …
Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Objeknya Sama Dengan Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 509 K/Pdt/2020), Sem Sanjaya
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai pengikatan jual beli di hadapan notaris, yang mana objek jual belinya sama dengan objek jual beli dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Jual beli dengan hak membeli kembali diakui oleh hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun eksistensinya tidak dikenal dalam hukum tanah nasional yang mengadopsi hukum adat. Dalam kaitannya dengan hukum positif, hak membeli kembali tidak diperkenankan apabila dimanfaatkan sebagai upaya kreditur untuk menguasai benda jaminan milik debitur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian pengikatan jual beli sebagai suatu akta otentik apabila dalam persidangan …
Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Secara Lisan Dan Status Keberadaan Barang Milik Tergugat Yang Berada Di Gudang Dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019, Karina Gani
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan yang terjadi di Kota Mempawah. Melakukan perjanjian secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan mereka mengutamakan kepercayaan terhadap sesamanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah legalitas dan pembuktian dari perjanjian sewa menyewa gudang yang dilakukan secara lisan, implikasi hukum terhadap status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di gudang meskipun telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa, dan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada para pihak. Dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding perjanjian lisan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak …
Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.), Muhammad Irfan Hielmy
Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.), Muhammad Irfan Hielmy
Indonesian Notary
Pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu kreditur maupun debitur menjadi hal yang sering dijumpai mengingat kemampuan kreditur dan debitur yang terbatas, hal ini mengakibatkan terdapat lebih dari satu hubungan hukum, untuk menjamin terlunasinya utang debitur, hak atas tanah seringkali dijadikan sebagai agunan bersama terhadap beberapa perjanjian kredit tersebut. Dalam kondisi demikian, Bank atau Notaris mencantumkan klausul cross default dan cross collateral, guna menjamin kepentingan bank dalam rangka eksekusi agunan bilamana terjadi wanprestasi, dengan adanya klausula cross default maka bilamana debitur wanprestasi terhadap satu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit yang memiliki klausula cross default dengan perjanjian kredit tersebut akan berada …
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Tanpa Bukti Pelunasan Dan Bukti Setor (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 259/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel.), Steven Liem
Indonesian Notary
Tesis ini membahas bahwa suatu perbuatan hukum jual beli saham dalam suatu perseroan terbatas tidak dapat dilihat dari sisi formilnya saja namun pelaksanaan jual beli saham yang tertuang dalam suatu akta otentik harus benar dilaksanakan isinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan deskriptif analitis. Permasalahan yang hendak dibahas dalam tesis ini adalah tentang akta jual beli saham yang tidak didukung oleh bukti pelunasan pembayaran dari pembeli, maka pembeli melakukan wanprestasi karena tidak menjalankan prestasinya yaitu membayar uang pembelian saham tersebut. Akibatnya adalah akta jual beli saham tersebut menjadi tidak sah yang berarti kepemilikan saham tersebut masih merupakan milik penjual. …