Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Legal Profession Commons™

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

2020

Discipline
Institution
Keyword
Publication
Publication Type

Articles 211 - 240 of 553

Full-Text Articles in Legal Profession

Implikasi Yuridis Gugatan Terhadap Notaris Yang Telah Meninggal Terhadap Akta Yang Didasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2997 K/Pdt/2017), Devita Putri Dewi Jun 2020

Implikasi Yuridis Gugatan Terhadap Notaris Yang Telah Meninggal Terhadap Akta Yang Didasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2997 K/Pdt/2017), Devita Putri Dewi

Indonesian Notary

Penelitian ini meneliti Putusan Nomor 2997 K/Pdt/2017 mengenai adanya Akta Pengakuan dan Kuasa atas tanah yang dibuat oleh seorang Notaris dengan didasari keterangan palsu dari penghadap. Permasalahan yang diangkat adalah implikasi yuridis akta yang diterbitkan secara melawan hukum sebagaimana Putusan yang dianalisis, pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu, serta implikasi yuridis terhadap Notaris yang telah meninggal atas akta yang dibuatnya berdasarkan keterangan palsu. Metode penelitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akta yang diterbitkan secara melawan hukum membuat akta tersebut menjadi tidak sah dan dapat dinyatakan menjadi …

Go to article

Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Obyek Jaminan Yang Tidak Dilakukan Pengikatan Jaminan Oleh Kreditur, Dominicus Aditio Nugraha Jun 2020

Akibat Hukum Pembatalan Akta Jual Beli Obyek Jaminan Yang Tidak Dilakukan Pengikatan Jaminan Oleh Kreditur, Dominicus Aditio Nugraha

Indonesian Notary

Penulisan tesis ini membahas mengenai akibat hukum pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (disebut PPAT) terhadap obyek jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank. Dalam proses kredit bank dapat menerima jaminan dari debitur sebagai jaminan pelunasan jika debitur tersebut wanprestasi. Dalam proses perjanjian kredit tersebut peran PPAT sangat penting yaitu membuat Akta Autentik. Dalam pembuatan Akta Autentik PPAT seharusnya memiliki sikap kehati-hatian. Hal ini dikarenakan jika PPAT tidak membuat akta berdasarkan dokumen yang sah, akta tersebut akan menjadi dasar dari gugatan para pihak yang berkepentingan dan akan menimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Adapun permasalahan yang …

Go to article

Akibat Hukum Pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Yang Isinya Merugikan Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1553 K/Pdt/2017), Ellyzabeth Tanaya Jun 2020

Akibat Hukum Pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama Yang Isinya Merugikan Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1553 K/Pdt/2017), Ellyzabeth Tanaya

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai kelalaian Notaris dalam pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama sebagai sarana untuk membagi harta bersama setelah perceraian. Dalam Putusan Nomor 1553 K/PDT/2017, Notaris memasukan harta bawaan ke dalam Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan mencantumkannya sebagai harta bersama. Hal ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pemilik harta bawaan. Permasalahan yang akan dibahas meliputi akibat hukum pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang isinya merugikan salah satu pihak dan tanggung jawab Notaris terhadap Kesepakatan yang dibuatnya yang memuat unsur perbuatan melawan hukum. Agar dapat menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah …

Go to article

Perbedaan Penafsiran Isi Perjanjian Sewa Menyewa Oleh Para Pihak Yang Mengakibatkan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 51/Pdt/2017/Pt.Plk), Emmanisty Atas Asih Jun 2020

Perbedaan Penafsiran Isi Perjanjian Sewa Menyewa Oleh Para Pihak Yang Mengakibatkan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 51/Pdt/2017/Pt.Plk), Emmanisty Atas Asih

Indonesian Notary

Tulisan ini membahas mengenai perbedaan penfsiran isi perjanjian yang diakibatkan ketidakjelasan terkait dasar penetapan tarif sewa menyewa dalam perjanjian sewa menyewa alat berat. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan perbedaan perhitungan tarif sewa oleh para pihak, yang pada akhirnya menimbulkan wanprestasi. Kejelasan dan kecermatan dalam merumuskan perjanjian merupakan hal mendasar yang sangat penting untuk meminimalisir perbedaan pernafsiran atas suatu perjanjian agar pemenuhan prestasi oleh para pihak dapat berjalan dengan sempurna. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 51/PDT/2017/PT.PLK. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang diperkuat dengan wawancara terkait praktik penyelenggaraan perjanjian sewa menyewa …

Go to article

Hak Waris Isteri Kedua Yang Beragama Islam Dari Pewaris Keturunan Tionghoa Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Eveline Yusim Jun 2020

Hak Waris Isteri Kedua Yang Beragama Islam Dari Pewaris Keturunan Tionghoa Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Eveline Yusim

Indonesian Notary

Pluralisme hukum waris di Indonesia menyebabkan polemik tersendiri bagi Warga Negara Indonesia, khususnya Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa. Pada umumnya, hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa adalah hukum waris menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, namun menjadi permasalahan tersendiri bagi keturunan Tionghoa yang beragama Islam atau menikah dengan seseorang yang beragama Islam karena hukum kewarisan Islam juga berlaku di Indonesia. Dalam studi kasus terhadap putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ngawi, isteri kedua dari seorang pewaris keturunan Tionghoa menuntut hak warisnya dari harta yang sebelumnya dimiliki oleh Pewaris dengan isteri pertamanya dan memohon agar perkara diselesaikan dengan Hukum Waris Perdata …

Go to article

Implikasi Hukum Dicantumkannya Klausula Pinjam Pakai Sertifikat Dan Peralihan Hak Atas Jaminan Dalam Akta Perjanjian Kerjasama (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2017/Pn.Cbi), Fadzillah Sariyadi Jun 2020

Implikasi Hukum Dicantumkannya Klausula Pinjam Pakai Sertifikat Dan Peralihan Hak Atas Jaminan Dalam Akta Perjanjian Kerjasama (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 172/Pdt.G/2017/Pn.Cbi), Fadzillah Sariyadi

Indonesian Notary

Suatu perjanjian pinjam pakai tidak diperlukan suatu peralihan hak karena pemilik mutlak dari objek yang diperjanjian adalah pemberi pinjaman. Kemudian sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam pakai haruslah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris dimaksudkan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan dan untuk meminimalisir sengketa dikemudian hari. Namun, Notaris dalam membuat suatu akta sering kali terdapat klausula yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat akta tersebut batal demi hukum. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum dengan adanya akta perjanjian kerjasama yang memuat klausula pinjam pakai sertifikat …

Go to article

Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Terhadap Perpanjangan Jangka Waktu Sertipikat Hak Guna Bangunan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/ Pdt.G/2017, Geraldi Yohanes Parlindungan Jun 2020

Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Terhadap Perpanjangan Jangka Waktu Sertipikat Hak Guna Bangunan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/ Pdt.G/2017, Geraldi Yohanes Parlindungan

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL. Peneliti tertarik untuk meneliti dikarenakan menemukan keanehan dalam proses perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat, dimana permohonan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dapat diterima meskipun masih terdapat persoalan hukum terhadap obyek tanahnya. Sehingga permasalahan yang akan diteltiti dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT …

Go to article

Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang, Akta Kuasa Untuk Menjual, Dan Akta Perjanjian Pengosongan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pdt.G/2019/Pn.Pti, Hadi Marendra Muhammad Jun 2020

Penyalahgunaan Keadaan Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan Sebagai Penyelesaian Hutang, Akta Kuasa Untuk Menjual, Dan Akta Perjanjian Pengosongan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 24/Pdt.G/2019/Pn.Pti, Hadi Marendra Muhammad

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk membatalkan akta Notaris. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban serta menjaga kepentingan para pihak yang menghadap Notaris. Hal ini disebabkan tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta tidak terjaganya kepentingan para pihak yang menghadap Notaris termasuk kedalam pelanggaran serius dan dapat merugikan salah satu pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta perjanjian penyerahan jaminan sebagai penyelesaian hutang, akta kuasa untuk menjual dan akta perjanjian pengosongan yang dibuat karena adanya penyalahgunaan keadaan terhadap penyampingan jaminan Hak Tanggungan. Untuk …

Go to article

Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Secara Angsuran Dan Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 Pk/Pdt/2018”, Inaz Zakia Jun 2020

Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Secara Angsuran Dan Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 Pk/Pdt/2018”, Inaz Zakia

Indonesian Notary

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus terkait penetapan wanprestasi pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran atau bertahap. Penelitian ini membahas mengenai penetapan wanprestasi bagi debitur yang terlambat melaksanakan prestasinya dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara angsuran serta tangung jawab notaris terkait adanya perbedaan isi pada minuta dan salinan akta dan analisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 PK/PDT/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini ialah bahwa debitur yang telah lalai dalam membayar angsuran pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum jatuh …

Go to article

Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Saham Yang Belum Tercatat Pada Daftar Pemegang Saham Akibat Pengabaian Kewajiban Pemeliharaan Daftar Umum Pemegang Saham Oleh Organ Perseroan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2845k/Pdt/2017), Intan Farhana Jun 2020

Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Saham Yang Belum Tercatat Pada Daftar Pemegang Saham Akibat Pengabaian Kewajiban Pemeliharaan Daftar Umum Pemegang Saham Oleh Organ Perseroan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2845k/Pdt/2017), Intan Farhana

Indonesian Notary

Pengurus perseroan kerap mengabaikan kewajibannya untuk mencatatkan nama penerima hak waris atas saham dari pemegang saham yang meninggal dunia pada Daftar Pemegang Saham perseroan. Disisi lain, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat aturan yang jelas mengenai perlindungan penerima hak waris atas saham yang dirugikan akibat hal tersebut. Hal ini tentu memicu permasalahan, salah satunya tercermin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/PDT/2017. Dalam tesis ini penulis akan mengkaji putusan tersebut dengan pokok pembahasan mengenai kedudukan saham yang dimiliki oleh penerima hak waris atas saham yang belum dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham perseroan, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terhadap …

Go to article

Aspek Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kantor Catatan Sipil Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan 1018/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel), Joviony Veronica Honanda Jun 2020

Aspek Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kantor Catatan Sipil Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan 1018/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel), Joviony Veronica Honanda

Indonesian Notary

Artikel ini menguraikan tentang aspek hukum pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia didasari dengan kasus konkrit berdasarkan putusan pengadilan Nomor 1018/Pdt.P/2018/PN.JKT.SEL. Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan khususnya agar suatu perkawinan dapat diakui menurut hukum Negara Republik Indonesia. Proses Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Namun pada tahun 2018 terdapat kasus pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia. Hal ini merupakan suatu permasalahan hukum atas keabsahan dan kekuatan hukum penetapan hakim atas perintah untuk pencatatan perkawinan semacam ini. Adapun …

Go to article

Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilaksanakan Karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/Pt.Dki), Kartini Putri Ngadimin Jun 2020

Implikasi Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dilaksanakan Karena Kepemilikan Saham Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/Pt.Dki), Kartini Putri Ngadimin

Indonesian Notary

Kepemilikan saham adalah permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan ini berfokus pada implikasi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan adanya kepemilikan dari pemegang saham yang dianggap cacat hukum. Pembahasan akan difokuskan pada keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan tanggung jawab notaris terkait yang Rapat tersebut sudah diberitahukan di Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 360/Pdt/PT.DKI. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan sah atau tidaknya pelaksanaan dan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dibatalkan oleh Pengadilan maka memiliki dampak hukum terhadap produk hukum yang …

Go to article

Akibat Hukum Perjanjian Cessie Yang Memuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Untuk Dijadikan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 778/Pdt.G/2017/Pn.Tng), (M. Azis Ridwansyah Jun 2020

Akibat Hukum Perjanjian Cessie Yang Memuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Untuk Dijadikan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 778/Pdt.G/2017/Pn.Tng), (M. Azis Ridwansyah

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 778/Pdt.G/2017/PN.Tng dimana Robert Jacobus Silfanus membeli tanah yang dibangun oleh developer PT. Duta Realtindo Jaya dan dalam melakukan jual belinya, Robert Jacobus melakukan kredit dengan PT. Bank Danamon Indonesia perbuatannya dilakukan dengan akta PPJB yang dibuat oleh XX, S.H. PPJB antara PT. Duta Realtindo Jaya dengan Robert Jacobus dijadikan jaminan untuk pelunasan utang Robert Jacobus kepada PT. Bank Danamon Indonesia, PT Bank Danamon menjual kepada pihak lain sampai akhirnya diterima oleh Mediarto Prawiro. Tesis ini meliputi permasalahan, keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang dijadikan jaminan pelunasan utang dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang …

Go to article

Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Yang Merupakan Suatu Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Ma Nomor 731k/Pid/2014 Dan Putusan Pn Tanjung Karang Nomor 66/Pdt.G/2019/Pn.Tjk)., Mahanani Suryaningtyas W. Jun 2020

Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Yang Merupakan Suatu Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Ma Nomor 731k/Pid/2014 Dan Putusan Pn Tanjung Karang Nomor 66/Pdt.G/2019/Pn.Tjk)., Mahanani Suryaningtyas W.

Indonesian Notary

Jurnal ini membahas mengenai akibat penipuan dan penggelapan oleh komisaris perusahaan yang menyebabkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham sudah lunas tidak dapat terlaksana. Adapun permasalahan yang dibahas dalam Jurnal ini mengenai keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan dari Komisaris Perseroan terkait pengalihan saham dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terdapat unsur penipuan dan penggelapan dan mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta-akta yang dibuat,sehingga berimplikasi hukum terhadap Perubahan Data Perseroan yang tidak valid yang merugikan terhadap pihak pembeli saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan merupakan data sekunder yang …

Go to article

Akibat Hukum Cessie Atas Kredit Yang Dialihkan Oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Semasa Krisis Yang Merupakan Bagian Dari Kredit Sindikasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr), Nabila Satira Harahap Jun 2020

Akibat Hukum Cessie Atas Kredit Yang Dialihkan Oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional Semasa Krisis Yang Merupakan Bagian Dari Kredit Sindikasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr), Nabila Satira Harahap

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan cessie dalam kredit sindikasi. BPPN merupakan suatu badan khusus yang dibentuk pemerintah semasa krisis moneter 1998 guna memperbaiki sektor perbankan yang terpuruk pada masa itu. Agar dapat melaksanakan tugasnya, pemerintah memberikan BPPN wewenang yang luas termasuk salah satunya dapat melakukan pengalihan piutang. Pengalihan piutang dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya yakni cessie. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan BPPN melakukan cessie atas piutang yang merupakan bagian dari kredit sindikasi yang beranggotakan bank-bank lain dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Utr. Untuk menjawab …

Go to article

Akta Pengakuan Hutang Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Sebagai Jaminan Berdasarkan Putusan Nomor 368/Pdt/2018/Pt.Dki, Putri Sari Febiolla Jun 2020

Akta Pengakuan Hutang Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Sebagai Jaminan Berdasarkan Putusan Nomor 368/Pdt/2018/Pt.Dki, Putri Sari Febiolla

Indonesian Notary

Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta pengakuan hutang sekaligus perjanjian pengikatan jual beli atas tanah sebagai jaminan berdasarkan kasus Putusan Nomor 368/PDT/2018/PT.DKI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat penerapan hukum yang keliru. Sehingga keabsahan akta pengakuan hutang dan perjanjian pengikatan jual beli tidak sah dan notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap akta-akta yang dibatalkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penjualan jaminan yang berupa tanah dengan sertipikat hak milik beserta bangunan diatasnya seharusya tunduk dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. Selain itu jika tidak menggunakan Hak Tanggungan, akta pengakuan hutang itu sendiri dapat dipergunakan …

Go to article

Implikasi Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Antara Akta Notariil Dengan Akta Risalah Rapat Bawah Tangan Yang Merugikan Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor 10/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2019), Rizqky Ramadhan Putra Jun 2020

Implikasi Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Antara Akta Notariil Dengan Akta Risalah Rapat Bawah Tangan Yang Merugikan Pemegang Saham (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor 10/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2019), Rizqky Ramadhan Putra

Indonesian Notary

Tesis ini secara umum membahas mengenai ketentuan pembuatan akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas oleh Notaris. Pada dasarnya RUPS dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Notaris. Dalam pelaksanaan RUPS yang tidak dihadiri oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan RUPS tersebut perlu dibuat dalam bentuk akta notaris, yaitu akta pernyataan keputusan rapat yang merupakan tindak lanjut dari risalah rapat bawah tangan atas RUPS tersebut. Namun, pada kenyataannya, akta-akta Notaris banyak yang bermasalah atau dipermasalahkan, salah satunya dapat dilihat dari kasus yang diangkat dalam penelitian ini mengenai Notaris yang …

Go to article

Pengambilalihan Aset Oleh Yayasan Yang Memiliki Kemiripan Nama Dengan Yayasan Yang Telah Ada Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1324 K/Pdt/2019), Shabrina Fianny Jun 2020

Pengambilalihan Aset Oleh Yayasan Yang Memiliki Kemiripan Nama Dengan Yayasan Yang Telah Ada Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1324 K/Pdt/2019), Shabrina Fianny

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pengambilalihan aset milik yayasan oleh yayasan lainnya yang memiliki kemiripan nama. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma yang didirikan pada tahun 2011 dalam akta berita acaranya, menyatakan memiliki hubungan historis dengan Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar yang baru disahkan sebagai badan hukum pada tahun 2015, namun telah didirikan sejak tahun 1960 dan kemudian mengambil alih aset yayasan tersebut. Hal ini terjadi tidak terlepas dari peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta sebagai dasar pelaksanaan perbuatan hukum. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar Nomor …

Go to article

Perilaku Notaris Yang Melanggar Kewenangan Notaris Berkaitan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 14/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/Viii/2018, Valencia Isabella Jun 2020

Perilaku Notaris Yang Melanggar Kewenangan Notaris Berkaitan Dengan Pelepasan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 14/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/Viii/2018, Valencia Isabella

Indonesian Notary

Notaris sebagai pejabat umum diharapkan dapat memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dilayaninya. Notaris dituntut untuk berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Notaris. Penelitian ini membahas mengenai perilaku Notaris yang telah melanggar serta mengabaikan UUJN dan Kode Etik Notaris di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hal tersebut, Penulis akan meneliti mengenai bagaimanakah perilaku seorang Notaris yang benar dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat umum ditinjau dari Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 14/PTS- MPWN PROVINSI JAWA BARAT/VIII/2018 dan bagaimanakah penerapan sanksi oleh Majelis …

Go to article

Akibat Hukum Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pdt.G/2019 Pn Pdg), Vidya Maharani Jun 2020

Akibat Hukum Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pdt.G/2019 Pn Pdg), Vidya Maharani

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus bertanggung jawab penuh atas akta yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena, bila Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan kesalahan terhadap akta yang telah dibuat, maka sifat otentik akta tersebut akan hilang dan menjadi akta dibawah tangan. Penelitian ini memiliki pembahasan tentang keabsahan terhadap akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pendaftaran tanah, dimana seharusnya dalam pembuatan akta dihadapan PPAT wajib dihadiri oleh para pihak yang memang berwenang untuk melaksanakan jual beli tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah persyaratan keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan …

Go to article

Status Harta Bersama Yang Didapatkan Setelah Putusan Pernyataan Pailit Dan Dimasukkan Sebagai Boedel Pailit Akibat Tindakan Actio Pauliana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019), Yusin Yanasriksa Halintari Jun 2020

Status Harta Bersama Yang Didapatkan Setelah Putusan Pernyataan Pailit Dan Dimasukkan Sebagai Boedel Pailit Akibat Tindakan Actio Pauliana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019), Yusin Yanasriksa Halintari

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai tindakan action pauliana yang dilakukan oleh Kurator dalam suatu kasus kepailitan, yang dimaksudkan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh istri dari Debitor Pailit terhadap harta bersamanya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Putusan tersebut dilatarbelakangi oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh RSW yang merupakan istri sah dari Debitor Pailit DH, dengan membebani obyek yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dengan Hak Tanggungan untuk pelunasan utangnya. Perkawinan antara RSW dan Debitor Pailit DH dilangsungkan setelah Debitor Pailit DH dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg. Tujuan penelitian ini adalah untuk …

Go to article

Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pemberian Akta Hibah Atas Harta Peninggalan Yang Telah Dibuat Akta Wasiatnya Terlebih Dahulu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pdt/2017), Zhafrin Nur Ainina Jun 2020

Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pemberian Akta Hibah Atas Harta Peninggalan Yang Telah Dibuat Akta Wasiatnya Terlebih Dahulu (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 892 K/Pdt/2017), Zhafrin Nur Ainina

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai pemberian suatu hibah dan wasiat atas harta peninggalan. Pemberian hibah harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih jika objek hibah tersebut telah dibuatkan akta wasiat sebelumnya. Sikap hati-hati Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diperlukan, karena pemberian hibah atas objek yang sama dengan wasiat dapat menimbulkan permasalahan terkait kedudukan keduanya dalam pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pemberian akta hibah yang dibuat atas obyek tanah dengan tidak mencabut akta wasiat yang membebaninya terlebih dahulu; dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah tersebut pada kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017. …

Go to article

Proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 72/G/2018/Ptun.Bdg), Andrew Grey Jun 2020

Proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 72/G/2018/Ptun.Bdg), Andrew Grey

Indonesian Notary

Tulisan ini membahas proses pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah terdapat cacat hukum pada putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG. Pembatalan sertipikat di Indonesia, dimungkinkan dilakukan karena berdasarkan penjelasan umum PP 24/1997 tersirat bahwa sertipikat itu memiliki kekuatan alat bukti yang kuat tetapi tidak memiliki kekuatan alat bukti yang mutlak. Penjelasan umum dari ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pihak yang tertulis di Sertipikat dapat digugat keabsahan kepemilikannya dalam jangka waktu sampai 5 tahun sertipikat tersebut terbit. Oleh karena itu sertipikat tidak memiliki kekuatan yang mutlak karena pihak yang tertulis di sertipikat tidak membuat pihak …

Go to article

Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan No 23/Pdt/2017/Pt Yyk Juncto Putusan No. 771k/Pdt/2018), Rana Zahra Ghina Jun 2020

Kekuatan Mengikat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan No 23/Pdt/2017/Pt Yyk Juncto Putusan No. 771k/Pdt/2018), Rana Zahra Ghina

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut SKMHT) yang dibuat berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB). Pembuatan SKMHT yang demikian menimbulkan suatu permasalahan mengenai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya, terlebih nyatanya terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam pembuatan PPJB nya. Oleh karena hal tersebut, timbul sengketa perdata yang bertujuan untuk membatalkan akta-akta tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan mengikat terhadap SKMHT yang dibuat berdasarkan PPJB dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 23/PDT/2017/PT.YYK juncto Putusan No. 771K/PDT/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan …

Go to article

Tanggung Jawab Notaris Atas Penggelapan Titipan Uang Pajak (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 663/Pid/2017/Pt. Sby), Marsica Lestari Jun 2020

Tanggung Jawab Notaris Atas Penggelapan Titipan Uang Pajak (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 663/Pid/2017/Pt. Sby), Marsica Lestari

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas tentang Tanggung Jawab Notaris atas Penggelapan Titipan Uang Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana wewenang dan tanggung jawab seorang notaris Untuk Menerima Titipan Uang Pajak Berkaitan Dengan Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dengan Klien. Mengenai hal ini tidak ada aturan tertulis yang melarang ataupun memperbolehkan notaris menerima titipan uang pajak dari wajib pajak. Tetapi kebiasaan ini tetap ada dalam lingkungan jabatan notaris, sehingga dapat berpotensi menimbulkan suatu tindak pidana berupa penggelapan titipan uang pajak. Seperti yang terjadi pada seorang notaris APW yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak klien. Untuk menjawab permasalahan …

Go to article

Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Saham Yang Belum Tercatat Pada Daftar Pemegang Saham Akibat Pengabaian Kewajiban Pemeliharaan Daftar Umum Pemegang Saham Oleh Organ Perseroan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2845k/Pdt/2017), Intan Farhana Jun 2020

Perlindungan Hukum Bagi Para Pemegang Saham Yang Belum Tercatat Pada Daftar Pemegang Saham Akibat Pengabaian Kewajiban Pemeliharaan Daftar Umum Pemegang Saham Oleh Organ Perseroan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2845k/Pdt/2017), Intan Farhana

Indonesian Notary

Pengurus perseroan kerap mengabaikan kewajibannya untuk mencatatkan nama penerima hak waris atas saham dari pemegang saham yang meninggal dunia pada Daftar Pemegang Saham perseroan. Disisi lain, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat aturan yang jelas mengenai perlindungan penerima hak waris atas saham yang dirugikan akibat hal tersebut. Hal ini tentu memicu permasalahan, salah satunya tercermin dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 2845K/PDT/2017. Dalam tesis ini penulis akan mengkaji putusan tersebut dengan pokok pembahasan mengenai kedudukan saham yang dimiliki oleh penerima hak waris atas saham yang belum dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham perseroan, tanggung jawab direksi dan dewan komisaris perseroan terhadap …

Go to article

Pembebanan Jaminan Gadai Atas Hak Merek Oleh Pt Bank Syariah X, Azimattinur Karibun Nuraini Jun 2020

Pembebanan Jaminan Gadai Atas Hak Merek Oleh Pt Bank Syariah X, Azimattinur Karibun Nuraini

Indonesian Notary

Belum adanya pengaturan yang jelas mengenai penjaminan atas Hak Merek di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum di dunia bisnis. Di negara-negara lain seperti Jepang dan Amerika, Hak Kekayaan Intelektual sudah lama dapat dijadikan sebagai jaminan perbankan. Di Indonesia sendiri praktek penjaminan merek belum umum dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai praktik penjaminan Hak atas Merek Dagang melalui lembaga penjaminan gadai pada Bank Syariah X serta peranan notaris di dalamnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum diaturnya mengenai penjaminan Hak atas Merek Dagang dalam sistem hukum Indonesia mempersulit baik pihak kreditur maupun debitur dalam melakukan valuasi maupun eksekusi, namun …

Go to article

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Atas Pembuatan Akta Hibah Tanpa Persetujan Anak Kandung Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengandilan Tinggi Agama Palu Nomor 0018/Pdt.G/2017/Pta.Pal), Bela Afriani Jun 2020

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Atas Pembuatan Akta Hibah Tanpa Persetujan Anak Kandung Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengandilan Tinggi Agama Palu Nomor 0018/Pdt.G/2017/Pta.Pal), Bela Afriani

Indonesian Notary

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dilakukan dengan pembuatan akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk barang-barang tidak bergerak. Pemberian hibah dapat dilakukan dengan tidak melanggar batas maksimal hibah yaitu 1/3 harta penghibah sebagaimana ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Jika seorang PPAT membuat akta dengan melanggar ketentuan tersebut, maka akan mengakibatkan akta yang dibuat oleh PPAT menjadi batal demi hukum dan PPAT wajib memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang dirugikan berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung …

Go to article

Implikasi Yuridis Perubahan Kebijaksanaan Dan Strategi Distribusi Perusahaan Sebagai Salah Satu Syarat Penunjukan Distributor Baru (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 Pk/Pdt/2019 Juncto Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/Pt.Btn), Daintywise . Jun 2020

Implikasi Yuridis Perubahan Kebijaksanaan Dan Strategi Distribusi Perusahaan Sebagai Salah Satu Syarat Penunjukan Distributor Baru (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 Pk/Pdt/2019 Juncto Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pdt/2017/Pt.Btn), Daintywise .

Indonesian Notary

Tesis ini membahas hubungan distributor sebagai perantara yang membantu prinsipal dalam menyalurkan produk kepada masyarakat. Hubungan ini dinyatakan dalam perjanjian distribusi. Dalam suatu perjanjian distribusi terdapat klausul mengenai penunjukan distributor baru dengan salah satu syaratnya terdapat perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi perusahaan. Pada saat dilaksanakan menyebabkan kerugian kepada distributor lama. Kerugian pada keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh sebagaimana biasanya menjadi batal karena langganan menolak barang dari distributor lama dengan alasan telah menerima barang dari distributor baru. Oleh karenanya, penunjukan distributor baru sebaiknya disetujui oleh distributor lama. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai klausul perubahan kebijaksanaan dan strategi distribusi …

Go to article

Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/Pa.Kbm), Desi Rohayati Jun 2020

Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/Pa.Kbm), Desi Rohayati

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah, tujuan penelitian ialah untuk menganalisis akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah terhadap kedudukan pasangan suami istri, anak dan harta kekayaan yang diperoleh selama pernikahan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan ialah putusnya hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami dan istri, kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tetap menjadi anak sah. Harta benda dari perkawinan kembali …

Go to article

First Prev Next Last