Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Political Science Commons™

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Jurnal Wacana Politik

Discipline
Keyword
Publication Year
File Type

Articles 181 - 210 of 245

Full-Text Articles in Political Science

Markov Chain Analysis, Metode Alternatif Dalam Mengukur Tingkat Elektabilitas Peserta Pemilu Melalui Tagar: Studi Kasus Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019, Fara Inka Durrah, Samsul Anwar, Latifah Rahayu Siregar Mar 2020

Markov Chain Analysis, Metode Alternatif Dalam Mengukur Tingkat Elektabilitas Peserta Pemilu Melalui Tagar: Studi Kasus Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019, Fara Inka Durrah, Samsul Anwar, Latifah Rahayu Siregar

Jurnal Wacana Politik

Tingkat elektabilitas merupakan informasi yang sangat penting bagi peserta pemilihan umum (pemilu) baik calon legislatif maupun eksekutif. Selama ini, elektabilitas seorang kandidat diukur melalui survei yang dilakukan beberapa waktu sebelum masa tenang pemilihan. Selain membutuhkan biaya yang besar, terdapat rentang waktu antara survei dengan hari pemungutan suara sehingga hasilnya berpotensi bias. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah metode alternatif yang dapat digunakan sebagai pembanding dari hasil survei elektabilitas. Penelitian dengan memanfaatkan informasi melalui media sosial menjadi semakin relevan seiring dengan semakin banyaknya pengguna media sosial di Indonesia. Salah satu pendekatan yang cukup menjanjikan dalam mengukur elektabilitas peserta pemilu dengan memanfaatkan media …


“Zikir Gemilang” Elite Politik Di Banda Aceh: Wacana Populis Atau Kebijakan Publik?, Saiful Akmal, Rizkika Lhena Darwin, Siti Nur Zalikha Mar 2020

“Zikir Gemilang” Elite Politik Di Banda Aceh: Wacana Populis Atau Kebijakan Publik?, Saiful Akmal, Rizkika Lhena Darwin, Siti Nur Zalikha

Jurnal Wacana Politik

ikir publik menjadi arus baru di Aceh setelah tsunami. Dalam perkembangannya, zikir digunakan oleh elit politik baik ketika pilkada sebagai strategi kampanye, maupun sebagai kebijakan populis dalam menjalankan pemerintahan. Begitu pula Pemerintah Kota Banda Aceh periode 2017-2022 yang menjadikan zikir sebagai salah satu program utama yang kemudian diberi nama “zikir gemilang“. Penelitian ini tertarik untuk melihat implementasi zikir ini apakah cenderung sebagai wacana populis atau kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lewat metode wawancara semi struktur dan bola salju terhadap sejumlah informan kunci. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemahaman ulang terhadap fenomena zikir dari wacana ke aksi terjadi, …


Pendekatan Good Governance Dalam Memperkuat Keamanan Perbatasan Negara: Studi Di Wilayah Laut Natuna Utara, Rio Yusri Maulana, Moh. Arief Rakhman Mar 2020

Pendekatan Good Governance Dalam Memperkuat Keamanan Perbatasan Negara: Studi Di Wilayah Laut Natuna Utara, Rio Yusri Maulana, Moh. Arief Rakhman

Jurnal Wacana Politik

Laut Natuna Utara adalah wilayah lama bernama baru yang di berikan Indonesia kepada salahsatu wilayah laut yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Setelah terdapat klaim sepihak terhadap perairan ini dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pemerintah Indonesia kemudian memperkuat kekuatan militer di Natuna. Langkah ini memiliki resiko tersendiri baik bagi Indonesia maupun kawasan, sehingga pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya penguatan di sektor politik. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pendekatan politik keamanan dapat berperan dalam menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan teori national interest dan konsep good governance untuk memunculkan penjelasan bagaimana perimbangan …


Fundamentalisme Islam: Telaah Terhadap Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia (Hti), Ana Sabhana Azmy Mar 2020

Fundamentalisme Islam: Telaah Terhadap Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia (Hti), Ana Sabhana Azmy

Jurnal Wacana Politik

Tulisan ini mendiskusikan pemikiran politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai bagian dari gerakan fundamentalisme Islam di Indonesia. HTI adalah gerakan dakwah yang berkembang di Indonesia di awal tahun 1980-an dengan pengaruh pendahulunya, yaitu Hizbut Tahrir. Terdapat tiga pertanyaan yang dicoba untuk dijawab dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana pemikiran politik HTI terhadap demokrasi? Kedua, bagaimana konteks khilafah Islamiyyah yang diinginkan oleh HTI? Ketiga, bagaimana kiprah HTI dalam perpolitikan Indonesia? Penelitian ini dilakukan melalui bentuk hasil pemikiran dengan studi literatur, menggunakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang relevan, baik buku ataupun dokumen-dokumen pendukung. Selain itu, wawancara via online juga dilakukan terhadap …


Model Dinasti Politik Di Kota Bontang, Paisal Akbar, Eko Priyo Purnomo Oct 2019

Model Dinasti Politik Di Kota Bontang, Paisal Akbar, Eko Priyo Purnomo

Jurnal Wacana Politik

Penelitian ini menjelaskan dinasti politik Kota Bontang. Penelitian akademik ini juga membahas terkait model dan prestasi keluarga politik dalam memimpin Kota Bontang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskrifitip terhadap fenomena yang sedang terjadi, penekanan penelitian ini bersifat interpretif. Hasil dari pada penelitian ini menemukan bahwa keluarga politik Andi Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni serta anaknya Andi Faisal Sofyan Hasdam telah menjadi keluarga politik yang eksis di Kota Bontang. Sementara itu untuk Model dinasti politik yang dimiliki kota bontang ialah model arisan dan model lintas kamar, dimana model arisan diwujudkan dengan pemberiaan regenerasi kekuasaan kepada …


Subjek “Yang-Politik”: Menafsir Subjek Politik Pada Pasca-Marxisme Ernesto Laclau, Luthfian Haekal Oct 2019

Subjek “Yang-Politik”: Menafsir Subjek Politik Pada Pasca-Marxisme Ernesto Laclau, Luthfian Haekal

Jurnal Wacana Politik

Penelitian ini berusaha menguak pengartian subjek politik dalam pasca-Marxisme Ernesto Laclau. Subjek politik di dalam pasca-Marxisme direpresentasikan melalui subjek emansipatif yang akan membawa politik emansipasi. Melalui studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa pengartian subjek politik dalam pasca-Marxisme sangat berbeda dengan Marxisme. Perdebatan-perdebatan ontologis antara Marxisme dan pasca-Marxisme, bahkan di tubuh pasca-Marxisme mengenai “subjek” tersaji di dalam artikel ini. Secara lebih spesifik, pasca-Marxisme Laclau memadukan budaya psikoanalisis Lacan dan pasca-strukturalisme Derrida. Hal tersebut berimplikasi pada pengubahan pengartian atas “subjek”. Tradisi psikoanalisis Lacan digunakan untuk mengartikan kerentanan subjek bahwa ia tidak pernah dalam keadaan penuh. Sementara, tradisi pasca-strukturalisme Derrida digunakan untuk melakukan …


Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik Yang Demokratis, Ahmad Gelora Mahardika Oct 2019

Penerapan Pemilihan Pendahuluan Sebagai Upaya Menciptakan Pelembagaan Partai Politik Yang Demokratis, Ahmad Gelora Mahardika

Jurnal Wacana Politik

Partai politik di Indonesia terlihat kurang memiliki pola pencalonan calon presiden dan wakil presiden yang sistematis dan demokratis. Pengambilan keputusan cenderung terpaku pada kebijakan ketua umum partai politik. Hal ini menyebabkan calon yang diajukan oleh partai politik kerap tidak dikehendaki oleh konstituen. Beberapa partai politik mengatur hal tersebut dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, tetapi ketentuan tersebut tidak bisa berjalan maksimal dikarenakan aturan presidential threshold memaksa partai berkoalisi dalam mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Permasalahan ini bisa diatasi dengan penerapan pemilihan pendahuluan sebagaimana yang telah dilakukan beberapa negara demokratis seperti Amerika Serikat dan Perancis. Tujuan penelitian ini adalah untuk meproyeksikan …


Reformulasi Model Penyuaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka, Mokhammad Samsul Arif Oct 2019

Reformulasi Model Penyuaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka, Mokhammad Samsul Arif

Jurnal Wacana Politik

Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak sebagai pesta demokrasi terbesar didunia. Sayangnya, prestasi itu tereduksi oleh tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS. Disisi lain, efisiensi biaya penyelenggaraan Pemilu Serentak sebagai sebuah tujuan belum sepenuhnya tercapai, biaya Pemilu Serentak justru dikalkulasi lebih mahal dibanding Pemilu sebelumnya. Berangkat dari problematika tersebut, peneliti berusaha untuk mendalami fenomena meningkatnya korban jiwa penyelenggara Pemilu dari sisi kajian tata kelola sistem Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan basis data yang bersumber dari literatur, observasi dan pengalaman praktis peneliti. Dari hasil analisis data, peneliti menemukan konstruksi alternatif cara untuk memutus rantai kematian KPPS dengan mengubah …


Memperluas Perspektif Kualitas Pemilihan Umum: Studi Kasus Praktik Semi-E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 Di Kabupaten Malang, Wawan Sobari Oct 2019

Memperluas Perspektif Kualitas Pemilihan Umum: Studi Kasus Praktik Semi-E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 Di Kabupaten Malang, Wawan Sobari

Jurnal Wacana Politik

Parameter dominan dalam menilai kualitas pemilu di Indonesia selama ini merujuk pada keberhasilan substantif, yaitu kesetaraan, kebebasan, kejujuran, partisipasi, kompetisi, dan integritas. Namun, keberhasilan menurut sudut pandang pemilih dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) masih terabaikan, seperti kepuasan pemilih dan jaminan pemilu damai. Studi kasus kualitatif ini bertujuan mengeksplorasi pandangan pemilih dan panitia atas praktik semipemilihan elektronik (semi-e-voting) melalui penerapan Aplikasi Barcode Scanner pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019 di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Hasilnya, pemilih dan panitia menilai kualitas pemilu tidak cukup bersandar pada ukuran kualitas substantif. Untuk itu, studi ini mendorong perspektif pelayanan publik atas pemilu. Pertama, pemilih dan …


Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi : Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara, Dafrin Muksin, Titin Purwaningsih, Achmad Nurmandi Oct 2019

Praktik Dinasti Politik Di Aras Lokal Pasca Reformasi : Studi Kasus Abdul Gani Kasuba Dan Ahmad Hidayat Mus Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara, Dafrin Muksin, Titin Purwaningsih, Achmad Nurmandi

Jurnal Wacana Politik

Artikel ini berupaya untuk mengeksplorasi praktik dinasti politik yang dilakukan oleh Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus, di mana keduanya memiliki kecenderungan yang sama dalam praktik dinasti politik pada Pilkada Provinsi Maluku Utara 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka ataupun lebih dikonsentrasikan pada data sekunder: berupa jurnal, berita media online bereputasi, dan data pendukung lainnya. Selanjutnya data (dari media online bereputasi) di kelola menggunakan Nvivo plus 12, melalui analisis kesamaan koding kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat legitimasi praktik dinasti …


Dampak Pembangunan Terusan Kra Di Thailand Terhadap Ekonomi Indonesia, Insan Harapan Harahap Jul 2019

Dampak Pembangunan Terusan Kra Di Thailand Terhadap Ekonomi Indonesia, Insan Harapan Harahap

Jurnal Wacana Politik

Penelitian ini membahas dampak pembangunan Terusan Kra terhadap perekonomian Indonesia dan upayapemerintah Indonesia dalam memanfaatkan Terusan Kra. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupabahan pustaka, yang terdiri dari penelitian sebelumnya, berita resmi, dan informasi dari website terpercaya yangterkait dengan rencana pembangunan Terusan Kra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan TerusanKra akan memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Namun, Terusan Kra akanmemberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional apabila Indonesia mampu memanfaatkanPelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan berstandar internasional yang mampumelayani bongkar-muat kapal asing sekaligus sebagai hub internasional menggantikan pelabuhan Singapura.Untuk memaksimalkan dampak positif tersebut, pemerintah perlu meningkatkan …


Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokratisasi: Studi Padapemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Di Provinsi Aceh, Indonesia, Fakhruddin Fakhruddin, Yuslim Yuslim, Syamsurizaldi Syamsurizaldi Jul 2019

Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokratisasi: Studi Padapemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Di Provinsi Aceh, Indonesia, Fakhruddin Fakhruddin, Yuslim Yuslim, Syamsurizaldi Syamsurizaldi

Jurnal Wacana Politik

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 yang dilaksanakan di Provinsi Aceh diduga mengandung beberapacacat. Meskipun secara prosedural penyelenggaraan pemilu dapat dikategorikan sukses, dalam aspek substansialterdapat pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Tulisan ini mendeskripsikan pelanggaran pemilu diAceh dengan menganalisis dan memeriksa hasil laporan dan sejumlah keputusan Komisi Independen Pemilihan(KIP ) maupun Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih), Undang-Undang dan peraturan Komisi PemilihanUmum, dan qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan pilkada. Hasil penelitian ini mengungkapkan masihterdapat sejumlah pelanggaran pilkada seperti pelanggaran kesalahan administrasi data pemilih, kericuhan padasaat kampanye, kurangnya sosialisasi bagi pemilih disabilitas, politik uang, kekerasan dan diskriminasi, dansengketa pencalonan yang dilakukan oleh peserta …


Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019, Aldho Syafriandre Jul 2019

Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019, Aldho Syafriandre

Jurnal Wacana Politik

Verifikasi partai politik dilakukan untuk mengukur kesiapan dan keterpenuhan syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu. Malapraktik yang terdapat pada verifikasi partai politik pemilu 2019 yaitu Pertama, masih adanya celah produk hukum dalam verifikasi partai politik. Kedua,keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelapangan. Ketiga, belum optimalnya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Keempat, efek malapraktik dalam verifikasi partai politik. Artikel ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan. Dalam menganalisis artikel ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang relevan untuk menjelaskan argumentasi utama dalam artikel ini. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis celah-celah aturan hukum dalam penyelenggaraan pemilu …


Modal Sosial Jeje-Adang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Ratnia Solihah Jul 2019

Modal Sosial Jeje-Adang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Ratnia Solihah

Jurnal Wacana Politik

Tulisan ini menganalisis modal sosial Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi berhasilnya mereka dalam memenangkan kontes politik lokal (pilkada). Kepemilikan modal sosial Jeje-Adang dikaji melalui metode kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara secara purposive dan pemeriksaan dokumen-dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa modal sosial Jeje-Adang yang meliputi faktor ketokohan, kapabilitas dan integritasnya; kepercayaan dari masyarakat; interaksi sosial antara Jeje-Adang dengan pendukungnya; dan jaringan-jaringan sosial pendukung Jeje-Adang, berperan dalam perolehan kemenangan mereka.


Efektivitas Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif: Studi Pendahuluan Pemasaran Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Lampung, Indonesia, Kurnia Perdana Jul 2019

Efektivitas Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif: Studi Pendahuluan Pemasaran Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Lampung, Indonesia, Kurnia Perdana

Jurnal Wacana Politik

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas alat peraga kampanye yang dilihat dari perspektifgenerasi milenial. Menurut data empiris, secara nasional porsi swing voters terbesar adalah dari generasimilenial. Namun, sejatinya swing voters memberikan stimulan optimisme untuk membidiknya sebagai targetkonstituen. Salah satu cara masif untuk membentuk citra positif adalah dengan membuat alat peraga kampanyevisual. Namun mencetaknya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih harus mempertimbangkan luasnyadaerah pemilihan. Agar program kampanye lebih efektif dan efisien, penting dilakukan evaluasi efektivitasalat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk. Pengambilan data dilakukan secara purposive survey disepuluh kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama tiga bulan. Setelah terhimpun, data dianalisis secarakuantitatif …


Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia, Hasanul Bulqiyah Jul 2019

Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia, Hasanul Bulqiyah

Jurnal Wacana Politik

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya, yang mana adanya pemilihan umum seharusnya memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan pembangunan di suatu daerah, tapi tidak dengan pulau Bawean. Tulisan ini mengkaji tentang ketertarikan pemilih di Pulau Bawean pada pemilihan umum lokal (pemilihan kepala desa). Pulau Bawean yang merupakan bagian dari Kabupaten Gresik memiliki ketimpangan pembangunan yang dirasakan, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Gresik tidak sepenuhnya terlaksana pada pulau Bawean. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan data wawancara mendalam pada masyarakat dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya masyarakat Pulau Bawean lebih tertarik pada …


Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerahpada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia, Siti Witianti, Hendra -. Hendra Jul 2019

Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerahpada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia, Siti Witianti, Hendra -. Hendra

Jurnal Wacana Politik

Proses pencalonan kepala daerah pada pemilu serentak yang diberlakukan sejak tahun 2015 di Indonesiamerupakan salah satu fungsi penting pada internal partai politik. Pengambilan keputusan di internal partai politiksangat menentukan siapa calon yang akan dipilih partai politik untuk mewakili partainya dalam kandidasi pilkadadi Indonesia. Selain itu, model pemilihan pendahuluan di internal partai juga akan menentukan kualitas kandidatyang dipilih dan juga menentukan eksistensi partai politik pengusungnya ke depan. Pemilihan calon kepaladaerah di internal partai politik dapat dilaksanakan secara demokratis ataupun bahkan dilaksanakan secara tidakdemokratis. Untuk itu, penting untuk melihat sejauh mana peran ketua umum partai politik dalam menentukankeputusan di tingkat lokal. Penelitian …


Penerapan Pemilu Berintegritas Dan Jaminan Kesetaraan Hak Politik Dalam Pendaftaran Pemilih: Studi Kasus Pada Pilkada Samosir Tahun 2015, Tota Pasaribu, R. Widya Setiabudi Sumadinata, Muradi Muradi Oct 2018

Penerapan Pemilu Berintegritas Dan Jaminan Kesetaraan Hak Politik Dalam Pendaftaran Pemilih: Studi Kasus Pada Pilkada Samosir Tahun 2015, Tota Pasaribu, R. Widya Setiabudi Sumadinata, Muradi Muradi

Jurnal Wacana Politik

Tahapan Pilkada Kabupaten Samosir tahun 2015 khususnya pada pendaftaran pemilih menuai berbagai kendala. Integritas dari Pemilu mengharuskan adanya jaminan kesetaraan hak-hak politik dan hak pilih universal pada setiap warga negara. BerdasarkanData Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai sumber awal pendataan yang kemudian dimutakhirkan dengan data di lapangan, ditemukan sejumlah calon pemilih yang sudah berhak memilih namun tidak terdaftar dalam DP4 karena ketiadaan dokumen kependudukan sehingga secara administrasi mereka tidak berhak untuk didaftarkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagai penyelenggara Pemilu berusaha melindungi hak konstitusi setiap warga negara tanpa terkecuali dengan mengakomodir mereka melalui penggunaan …


Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Sholehudin Zuhri Oct 2018

Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan Pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Sholehudin Zuhri

Jurnal Wacana Politik

Menganalisis perumusan regulasi pemilu tidak dapat dipisahkan dari dinamika realitas politik, yang didefinisikanoleh perebutan kekuasaan dalam keputusan politik. Penelitiantentang proses politik pada pembentukan Undang-Undang Nomor 7/2017 menjadi penting, karena fraksi-fraksi di parlemen telah berupaya memasukanpreferensipolitiknya ke dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori elite daninstitusionalisme untuk meneliti dinamisme fraksi di parlemen dan hubungannya dengan partai elit dalamperspektif formal institusional. Dengan menggunakan metode kualitatif, melalui elaborasi dinamika keputusanpolitik dan notulen rapat pembahasan rancangan undang-undang, penelitian ini menemukan bahwa pertarungankekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang pemilu berlangsung dalam beberapatahap. Pertama, proses antar faksi pada diskusi Panitia Khusus. Kedua, proses pencapaian …


Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengisian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah, Yusa Djuyandi, Mohamad Firdaus, Arief Hidayat Oct 2018

Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengisian Jabatan Badan Pengawas Pemilu Yogyakarta: Studi Pada Peran Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah, Yusa Djuyandi, Mohamad Firdaus, Arief Hidayat

Jurnal Wacana Politik

Peran organisasi masyarakat (Ormas) Nahdlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah dalam pengisian jabatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan hal yang menarik di kaji, alasannya banyak kader kedua ormas ini yang berkiprah dalam lembaga pengawas pemilu, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk menganalisa peran kedua ormas dalam pengisian jabatan di Bawaslu DIY, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer bersumber dari observasi dan wawancara dengan sejumlah informan, baik itu dari perwakilan kedua Ormas (NU dan Muhammadiyah) serta dari Bawaslu DIY, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai media maupun hasil penelitian pihak lain yang dapat menunjang analisa. Hasil dari penelitian …


Modal Politik Tjhai Chui Mie Dalam Pemilihan Walikota Singkawang Tahun 2017, Ika Kartika, Mudiyati Rahmatunnisa, Neneng Yani Yuningsih Oct 2018

Modal Politik Tjhai Chui Mie Dalam Pemilihan Walikota Singkawang Tahun 2017, Ika Kartika, Mudiyati Rahmatunnisa, Neneng Yani Yuningsih

Jurnal Wacana Politik

Tulisan ini mengkaji modal politik yang dimiliki oleh Tjhai Chui Mie pada Pemilihan Walikota Singkawang tahun2017. Pengendalian modal adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh perempuan yang terlibat dalampolitik. Secara luas terdapat anggapan bahwa wanita yang terjun ke politik berkorelasi dengan norma-norma tradisional.Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang dikumpulkanmelalui wawancara mendalam dan studi dokumen selama periode April-Juni 2018. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa Tjhai Chui Mie mampu mengelola modal politiknya, yang saling terkait dengan modal sosial danmodal ekonomi. Dengan dukungan partai dan pengalaman politik sebagai legislator, Tjhai Chui Mie berhasil memanfaatkanjaringan sosial etnis dan agama yang …


Sovereignty, Global Norms And Security Cooperation In Southeast Asia, Caleb Slayton Oct 2018

Sovereignty, Global Norms And Security Cooperation In Southeast Asia, Caleb Slayton

Jurnal Wacana Politik

Discussions on cooperative security strategies in Southeast Asia often mention potential threats such as piracy,illegal fishing, terrorism, island disputes and even the security concerns posed by natural disasters. Theaforementioned threats are mutual, between not only the ten ASEAN countries but also neighbors, such asAustralia and Timor Leste, along with rising and global powers such as China and the United States. However,developing security cooperation even against mutual threats is hindered not only by geographic and monetaryrestraints but by differences in national ideology, national interests, differing historical perspectives, divergentlegal opinions as well as intentional and unintentional misinformation. Using the perspective of a …


Tingkat Partisipasi Publik Melalui Pemanfaatan Media Lapor Di Kota Bandung, Nur Atnan, Ayub Ilfandy Imran Oct 2018

Tingkat Partisipasi Publik Melalui Pemanfaatan Media Lapor Di Kota Bandung, Nur Atnan, Ayub Ilfandy Imran

Jurnal Wacana Politik

Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan aplikasi media sosial yang digunakan diKota Bandung sejak November 2013 untuk mendorong partisipasi publik dalam pembangunan. Dalam kontekskehidupan demokrasi, pemanfaatan LAPOR dapat membantu pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkat partisipasi masyarakatKota Bandung dalam pemanfaatan LAPOR, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalampenggunaan LAPOR, dan bagaimana pendapat masyarakat tentang kinerja Pemerintah Kota Bandung dalampengelolaan LAPOR. Penelitian ini menggunakan mix method, yakni perpaduan antara metode kuantitatifdan metode kualitatif. Pengolahan data dilakukan dengan analisa kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa masyarakat Kota Bandung masih banyak yang belum …


Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis, Ratnia Solihah, Arry Bainus, Iding Rosyidin May 2018

Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis, Ratnia Solihah, Arry Bainus, Iding Rosyidin

Jurnal Wacana Politik

Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Walaupun telah dibentuk berbagai lembaga pengawas pemilu, baik di tingkat Pusat (Bawaslu), di tingkat Daerah (Panwaslu), maupun DKPP sebagai lembaga yang khusus menangani pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, namun dalam penyelenggaraannya masih ditemui berbagai pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta, partai politik, birokrasi, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, sehingga pemilu dinilai kurang berintegritas dan kurang demokratis. Dengan dilibatkannya stakeholder dan masyarakat secara independen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, diharapkan proses pemilu yang demokratis akan terwujud. Melalui studi literatur, tulisan ini …


Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut Pt Timah, Tbk Tahun 2016), Sandy Pratama May 2018

Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut Pt Timah, Tbk Tahun 2016), Sandy Pratama

Jurnal Wacana Politik

Tujuan studi ini adalah untuk menjelaskan gambaran kontemporer kebijakan tata kelola dan tata niaga pertimahan di Indonesia. Liberalisasi pertambangan timah pasca orde baru membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup. Kontrol akses dan keuntungan yang dikuasai oleh jaringan negara bayangan lokal tak memberikan manfaat besar bagi rakyat. Prakondisi ini menjadi dasar aksi resistensi yang menuntut Pemda untuk menghentikan segala aktivitas pertambangan timah laut yang mengancam kehidupan kelompok nelayan. Gubernur mencoba menanggapi positif tuntutan ini dengan menerbitkan regulasi penghentian sementara pertambangan timah laut oleh PT Timah, Tbk. Riset dilakukan dengan melakukan observasi lapangan serta melakukan wawancara bersama pihak-pihak yang terkait dan kompeten …


Analisis Peta Politik Kandidat Calon Gubernur Dan Arah Koalisi Pada Kontestasi Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018, Yusuf Adam Hilman Mar 2018

Analisis Peta Politik Kandidat Calon Gubernur Dan Arah Koalisi Pada Kontestasi Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur 2018, Yusuf Adam Hilman

Jurnal Wacana Politik

Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018, terdapat dua koalisi partai yang koheren dengan budaya lokal dan dukungan massa yang besar. Di satu pihak, Khofifah dan Emil Dardak diusung oleh: Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrasi, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasonal, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Di pihak lain, Syaifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kontestasi tersebut menarik untuk diamati mengingat Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki keunikan budaya yang beragam dan sangat menghargai budaya lokal. Terlebih lagi, kedua kandidat tersebut …


Comparative Study Of Post Islamism Between Partai Keadilan Sejahtera (Pks) With Adalet Ve Kalkinma Partisi (Akp), Gili Argenti Mar 2018

Comparative Study Of Post Islamism Between Partai Keadilan Sejahtera (Pks) With Adalet Ve Kalkinma Partisi (Akp), Gili Argenti

Jurnal Wacana Politik

After the Arab Spring, political Islam was initially expected to contribute significantly to political developmentand democracy. In fact, it is far from expectations. The Islamist group failed to adapt to the democratic system,the conflict with the long-lasting secular group finally invited the military to intervene. While in other partsof the world two Muslim-majority countries, Indonesia and Turkey, political Islam can adapt to the valuesof western democracy. This paper is a comparative study of political parties that compare post Islamismbetween PKS (Indonesia) and AKP (Turkey). Two political parties that successfully adapt to liberalism. Thereare two dimensions of post Islamism compared. First, …


Menakar Kontribusi Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan, Juwita Hayyuning Prastiwi Mar 2018

Menakar Kontribusi Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan, Juwita Hayyuning Prastiwi

Jurnal Wacana Politik

Lambannya peningkatan jumlah perempuan di parlemen, secara khusus sangat terkait dengan sistem pemilu yang diberlakukan. Di Indonesia, isu keterwakilan perempuan memperoleh tempat sejak diterapkannya kuota 30 persen pada pemilu 2004, namun hingga berlangsungnya Pemilu 2014 jumlah perempuan di parlemen nasional berkurang 22 kursi dibandingkan pemilu 2009. Berkaitan dengan Pemilu 2019 yang akan datang, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis kontribusi UU No. 7/2017 tentang Pemilu terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dengan fokus yang tidak hanya membahas sistem pemilu proporsional namun juga meninjau sistem kuota serta empat unsur mutlak yang membentuk sistem pemilu seperti district magnitude, nomination, balloting, …


Penetrasi Negara Terhadap Kelembagaan Adat Nagari Pariangan Di Era Otonomi Daerah, Yayan Hidayat Mar 2018

Penetrasi Negara Terhadap Kelembagaan Adat Nagari Pariangan Di Era Otonomi Daerah, Yayan Hidayat

Jurnal Wacana Politik

Tulisan ini menjelaskan tentang pola dan dinamika hubungan negara terhadap lembaga adat Nagari Pariangan dalam otonomi daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana negara memainkan pola penetrasi melalui institusi formal, hukum, kebijakan publik, dan proses politik dalam hubungan negara dengan Nagari. Kami menemukan kondisi tersebut karena, pertama, kepentingan negara untuk secara intensif mengendalikan sumber daya alam dan ekonomi di Nagari. Kedua, kepentingan pemerintah daerah untuk menciptakan stablisasi politik sebagai kebutuhan inti pembangunan ekonomi di era otonomi. Penetrasi dan transformasi Nagari berdampak pada penyederhanaan Nagari menjadi birokrasi modern sehingga sesuai dengan kepentingan negara. Pendekatan historical institusionalisme digunakan sebagai alat …


Korea Selatan Dan Provokasi Korea Utara: Taktik Pengaruh Dan Persuasi Pada Masa Pemerintahan Lee Myung Bak, Arfin Sudirman Mar 2018

Korea Selatan Dan Provokasi Korea Utara: Taktik Pengaruh Dan Persuasi Pada Masa Pemerintahan Lee Myung Bak, Arfin Sudirman

Jurnal Wacana Politik

Korea Selatan memiliki berbagai kepentingan dan telah menetapkan tujuan-tujuan dalam kebijakan luar negerinya. Namun upaya pencapaian kepentingan dan tujuan tersebut, terutama berkenaan dengan stabilitas di Semenanjung, seringkali dihadapkan pada tantangan, Aksi-Aksi provokatif dari Korea Utara merupakan salah satu isu yang serius dan perilaku yang tidak diinginkan oleh Korea Selatan. Oleh karena itu Korea Selatan melakukan sejumlah kebijakan luar negeri dalam upayanya untuk mencegah aksi provokatif dari Korea Utara, yang dalam penelitian ini difokuskan pada periode tiga tahun pertama pemerintahan Lee Myung Bak tahun 2008 hingga 2010. Dengan menggunakan metode kualitatif deksriptif analitis, artikel ini mencoba untuk mengidentifikasi kebijakan luar negeri …