Legal Profession Commons^™

Law Library Blog (October 2024): Legal Beagle's Blog Archive, Roger Williams University School Of Law

Law Library Newsletters/Blog

No abstract provided.

Perjanjian Pinjam Nama Warga Negara Asing Dengan Objek Hak Atas Tanah Melalui Pranata Hukum Nasional (Analisis Simulasi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pdt.G/2020/Pn Dps), Alvi Azzahra Putri N

Indonesian Notary

Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah kepada Warga Negara Asing (WNA), termasuk melalui perjanjian pinjam nama, sesuai Pasal 21 ayat (1) UUPA. Ini membahas kedudukan kepemilikan hak atas tanah oleh WNA dalam Pranata Hukum Nasional dan upaya hukum penyelesaiannya berdasarkan kasus putusan PN Denpasar Nomor 1138/Pdt.G/2020/PN.Dps. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee yang bertujuan mengalihkan kepemilikan tanah kepada WNA batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum nasional. Upaya hukum yang ditempuh adalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi karena Majelis Hakim keliru menetapkan pasal 570 KUHPerdata sebagai dasar gugatan tidak dapat diterima (NO). Jual beli tanah dalam kasus …

Penghidupan Kembali Perseroan Terbatas Yang Telah Dibubarkanketika Masih Dalam Tahap Likuidasi (Analisis Penetapan Pengadilannegeri Luwuk Nomor 24/Pdt.P/2022/Pn Lwk), Alvian Reyza Fuady

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan hukum terhadap keabsahan dari tindakan Perseroan yang meminta penetapan terkait penghidupan kembali Perseroan Terbatas yang sedang dalam proses pembubaran atau dalam proses likuidasi dan pemenuhan kriteria penghidupan kembali pembubaran Perseroan Terbatas melalui Keputusan Sirkuler (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk 24/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 April 2022) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Setelah dibubarkan, perseroan terbatas tidak dapat melakukan kegiatan usahanya atau tindakan hukum lainnya kecuali untuk kepentingan likuidasi atau pemberesan, menurut Pasal 142 ayat (2) huruf b UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam keputusan …

Pelindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Tumpang Tindih Kepemilikan Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pdt/2023/Pt Dki, Christina Pratiwi Pratiwi

Indonesian Notary

Dalam pemberian fasilitas kredit, bank dapat meminta adanya jaminan berupa hak atas tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan. Hak atas tanah yang dijaminkan sebagai jaminan kredit tidak terlepas dari adanya sengketa tanah. Salah satu sengketa kepemilikan tanah yang kerap terjadi yaitu tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Ada akibat hukum dari tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah terhadap Objek Hak Tanggungan. Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan apabila objek Hak Tanggungan kepemilikannya tumpang tindih, perlu mendapatkan pelindungan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian doktrinal yang bertujuan menelaah akibat hukum dari tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah terhadap Hak Tanggungan dan …

Perlindungan Hukum Pembeli Beriktikad Baik Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual Yang Melibatkan Notaris Dalam Transaksi Jualbeli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1209 K/Pid/2022), Iqbal Raihan Raihan

Indonesian Notary

Ar1kel ini membahas mengenai perlindungan hukum pembeli berik1kad baik terhadap pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang melibatkan notaris dalam transaksi jual beli tanah pada putusan MA No. 1209/K/Pid/2022. Transaksi jual beli tanah dalam kasus putusan ini didasari oleh kuasa menjual yang dipalsukan oleh notaris kemudian dijual oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya kepada pihak lain. Akta kuasa menjual yang dipalsukan dijadikan dasar oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya untuk melakukan jual beli kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sebenarnya, transaksi jual beli ini berakibat kerugian pada pemilik hak atas tanah dan pembeli berik1kad baik. Peneli1an ini menggunakan metode peneli1an …

Analisis Yuridis Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Tanpa Persetujuan Dan Pemberitahuan Kepada Calon Dewan Komisaris(Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Xii/2022, Jasmine Adhisty Fiqannawati

Indonesian Notary

Pengangkatan dewan komisaris perseroan haruslah mendapat persetujuan dari calon komisaris terkait sebelum pengangkatannya. Nyonya JT diangkat menjadi komisaris perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), yang mana pengangkatan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya dan Nyonya JT tidak pernah pula dikirimkan hasil dari RUPS LB mengenai pengangkatannya. Hasil dari RUPS LB tersebut yang berupa akta Notaris yang dibuat oleh Notaris A, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga terbitlah SK Kemenkumham yang mencantumkan nama Nyonya JT sebagai komisaris perseroan, yang otomatis membebankan tanggung jawab dan kewajiban atas hal yang tidak pernah disetujui oleh Nyonya JT. Berdasarkan hal …

Akibat Hukum Akta Adopsi Yang Melanggar Hukum Adat (Studi Kasus Marga P Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 324/Pdt/2020/Pt Mdn), M Kevin Veda Kusuma

Indonesian Notary

Pengangkatan Anak atau Adopsi dapat dilaksanakan melalui Akta Notaris maupun secara Hukum Adat yang diakui keberadaannya oleh Konstitusi Republik Indonesia. yang pada akhirnya diajukan untuk mendapatkan penetapan pengadilan dalam rangka Akta Notaris kemudian dipergunakan untuk menjadi alat bukti untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, terdapat kasus pengangkatan anak melalui Akta Notaris yang melanggar hukum adat. Untuk itu, penulis melakukan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah doktrinal yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, mengelompokan lalu memilahnya. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan, dipilah, dan diinterpretasi. Kemudian, penulis menganalisisnya dan …

Peran Notaris Dalam Rangka Memperkuat Akta Perjanjian Kerjasama Internasional Konservasi Orangutan Di Kalimantan, Michael Frederijk Tampubolon

Indonesian Notary

Peran Notaris diperlukan dalam kegiatan konservasi sumber daya alam dalam hal pembuatan akta perjanjian kerjasama perlindungan alam yang melibatkan pihak asing. Salah satu bentuk Kerjasama tersebut terlihat dari Akta Persetujuan Kerjasama antara Ditjen KSDAE dan Universitas York Kanada tentang Kerjasama Konservasi Orangutan Kalimantan di Taman Nasional Kutai. Dalam akta tersebut terdapat hal hal yang bersifat keperdataan seperti pendanaan, bantuan pihak ketiga, serta alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Indonesia, sehingga akta tersebut memiliki unsur unsur keperdataan. Disinilah, peran serta seorang Notaris sangat dibutuhkan dalam memberikan sumbangsih dalam hal pembuatan akta dan keautentikan akta. Notaris dapat melaksanakan waarmerking untuk menandakan bahwa …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Pengampuan Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2021), Muhammad Abimuk Primanto

Indonesian Notary

Jual beli hak atas tanah berdasarkan permohonan pengampuan yang dituangkan ke dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan permohonan pengampuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun ditemukan permohonan pengampuan yang kesaksiannya tidak lengkap karena tidak semua keluarga sedarah atau semenda yang berkaitan langsung dengan pengampuan memberikan kesaksian seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/pdt/2021 di mana salah seorang anak kandung tidak dimintakan kesaksiannya. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tanggung jawab PPAT terhadap AJB yang dibuatnya berdasarkan pengampuan yang cacat hukum karena tidak lengkapnya kesaksian dari keluarga sedarah atau …

Reply Brief For Plaintiff-Appellant Rocky Freeman, Madeline H. Meth

Faculty Scholarship

Because the Probation Office “dropped the ball,” JA199, false information remained in Rocky Freeman’s pre-sentence report for years. The Bureau of Prisons knew or should have known that it was relying on an inaccurate PSR. Yet, it failed to take any action to obtain correct information until Freeman discovered that BOP had been treating him as if he were a contract killer who had murdered two victims—effectively punishing him for acquitted conduct contrary to a court order. Instead of designating Freeman to the lowest-security-level facility for which he was qualified within 500 miles of his family, the United States sent …

Changemaker: Tolulope Kevin Olasanoye: Juris Doctrate: From Ideas To Political Action 9-25-2024, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Vol. 67, No. 05 (September 23, 2024)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Law School News: Supporting Rhode Island's Aquaculture 9-23-2024, Andrew Clark, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Widiss Honored With Cosell Miller Award, James Owsley Boyd

Keep Up With the Latest News from the Law School (blog)

An employment law scholar at the Indiana University Maurer School of Law has been honored for her remarkable contributions to the field.

Deborah A. Widiss, professor of law and the John F. Kimberling Chair, was presented the Miller Award at the 19th annual Colloquium on Scholarship in Employment and Labor Law (COSELL) in San Diego on September 13.

Named in honor of the late Paul Miller, who was the Henry M. Jackson Professor of Law at the University of Washington School of Law, the Miller Award is presented annually to a senior scholar who has shown “outstanding academic and public …

Vol. 67, No. 04 (September 16, 2024)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Velazquez Named To Sec Investor Advisory Committee, James Owsley Boyd

Keep Up With the Latest News from the Law School (blog)

The U.S. Securities and Exchange Commission announced today (Sept. 10) six new members—including an associate professor from the Indiana University Maurer School of Law—to fill vacancies on its Investor Advisory Committee.

Prof. Alvin Velazquez, who joined the Indiana Law faculty this summer, is one of only two members of academia newly appointed to the committee. The committee advises the SEC on regulatory priorities and initiatives to protect investors and promote the integrity of the U.S. securities markets.

Vol. 67, No. 03 (September 9, 2024)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Law School News: Transforming Adversity Into Advocacy 9-4-2024, Andrew Clark, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Vol. 67, No. 02 (September 2, 2024)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Measures Of Justice: Researching And Evaluating Lay Legal Assistance Programs, Tanina Rostain, James Teufel

Georgetown Law Faculty Publications and Other Works

In recent years a national movement to train lay advocates and advisors to assist people with their common justice problems has emerged in the United States. A host of new programs have launched that allow trained navigators and justice workers to provide legal assistance. These programs – developed in Alaska, Delaware, South Carolina, Arizona, and Utah, among other places – vary in their substantive focus, the skills they impart, and their approaches to reaching the people and communities they seek to help. The proliferation of lay legal assistance programs creates research imperatives and opportunities. These programs need to be assessed …

Mental Health Screening In Lawyer Licensing, Grahm Ambrose, Brianne Holland-Sergar, Nora Freeman Engstrom

Faculty Journal Articles & Other Writings

This report examines the role of mental health screening in lawyer licensing, focusing on its evolution, current practices, and criticisms. It highlights concerns that such screening may discourage treatment, perpetuate stigma, and lack empirical support for improving public protection. While many states have shifted from broad inquiries into diagnoses and treatment history toward narrower questions about conduct or impairment, most still retain some form of screening. The report also reviews legal, ethical, and practical challenges, including potential conflicts with disability law. Overall, it concludes that although reforms have reduced intrusiveness, significant debate remains about the necessity and effectiveness of mental …

Decision Time: Illuminating Performance In India’S District Courts, Varsha Aithala, Anushka Sachan, Srijoni Sen, Himanshu Payal, Chiranjib Bhattacharya

Articles

Studies on court administration in India have so far focused their attention largely on caseload management and judge strength of the higher judiciary. In-depth investigations of the performance of India’s lower courts, the primary loci of a citizen’s contact with the judiciary, are rarer, largely due to the lack of available data at scale. We conduct a quantitative analysis of a large dataset of more than 1700 Indian district courts between 2010 and 2018, to assess court performance through the measure of timeliness of case disposal. We use median days to decision—the median number of days it takes for a …

Penggunaan Hak Prioritas Untuk Mendapatkan Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1994k/Pdt/2020), Nadia Kamilah, Muhammad Sofyan Pulungan, Enny Koeswarni

Indonesian Notary

The Land Utilization Agreement between the Surabaya City Government and PT. Maspion involves the Right to Manage (HPL) and Building Rights (HGB). After the expiration of the HGB ownership period, PT. Maspion applied for an extension, but its request was rejected by the Surabaya City Government. Despite the rejection, PT. Maspion continued to use the land, leading to disagreement with the Surabaya City Government. The Surabaya City Government argued that PT. Maspion did not fulfill its obligation to return the land after the HGB expired, while PT. Maspion deemed the rejection unacceptable. This case raises issues regarding the prioritized use …

Analisis Kedudukan Ahli Waris Yang Perkawinannya Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073k/Pdt/2019), Zhafira Naura Rosa, Fully Handayani Ridwan

Indonesian Notary

Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada tidak jelasnya status perkawinan melalui bukti autentik dari perkawinan, sehingga berdampak pada status hukum seorang anak. Untuk itu penelitian ini membahas permasalahan terkait analisis kedudukan hukum ahli waris yang perkawinannya tidak dicatatkan dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073 K/Pdt/2019). Penelitian hukum doktrinal ini, mengkaji objek hukum dalam konsepnya sebagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Objek hukum yang diteliti tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkawinan …

Pertanggungjawaban Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Itikad Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 953/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt), Vanesia Ciayadi Kwang, Fully Handayani Ridwan

Indonesian Notary

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan disertai itikad baik. Saat ini banyak Notaris dan PPAT yang membuat akta tanpa disertai itikad baik, contohnya Akta Jual Beli (AJB) dibuat oleh PPAT tanpa adanya pembayaran dan pengalihan fisik yang menjadi syarat adanya jual beli hak atas tanah dan surat kuasa menjual yang dibuat mengandung unsur mutlak dengan tujuan untuk menyelundupkan hukum. Penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana keabsahan akta jual beli dan surat kuasa menjual serta pertanggungjawaban Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas peralihan hak atas tanah tanpa itikad baik. Metode …

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengansistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif Dalam Sistem Pendaftarantanah Secara Elektronik: Studi Banding Dengan Negara Australia, Triani Putri Utami, Akhmad Budi Cahyono

Indonesian Notary

Penerapan sistem publikasi negatif bertendensi positif di Indonesia sering kali menimbulkan masalah hukum, seperti sengketa pertanahan, tumpang tindihnya tanah bekas milik adat, konflik pertanahan antara pemerintah dengan swasta, ataupun konflik pertanahan antara pemerintah dengan masyarakat. Beda halnya dengan negara lain, di negara Australia misalnya, sertipikat hak atas tanah di sana merupakan alat bukti yang tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak. Hal ini disebabkan Australia menganut sistem Torrens dalam pendaftaran tanahnya. Dengan sistem ini, tidak dimungkinkan dilakukan pengubahan, kecuali apabila sertipikat yang dihasilkan tersebut diperoleh dengan cara pemalsuan atau dengan penipuan. Penelitian menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perbandingan (comparative …

Hak Tanggungan Yang Terbit Berdasarkan Keterangan Palsu(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2962 K/Pdt/2019), Tika Melina, Fully Handayani Ridwan

Indonesian Notary

Pemberian Hak Tanggungan harus dilakukan oleh orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah. Apabila terdapat keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak seharusnya perjanjian dapat dibatalkan. Notaris/PPAT perlu memastikan data yang diberikan oleh para pihak adalah benar dan sesuai dengan yang menghadap. Kebenaran identitas penghadap dilihat dari KTP asli yang dibawa oleh penghadap. Sama halnya dengan sertipikat tanah yang harus diperlihatkan adalah asli sertipikat. Dokumen asli yang diberikan oleh para penghadap merupakan bentuk kewajiban Notaris/PPAT untuk memastikan kebenaran formil. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian berbentuk preskriptif yang merupakan penelitian dengan memberikan solusi …

Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Belum Lunas Sebagai Jaminan Utang Piutang (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019), Tenriana Nur Qalby Rahman, E. Fernando M. Manullang, I Made Pria Dharsana

Indonesian Notary

Penelitian ini meneliti tentang suatu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan dijadikan sebagai jaminan atas perjanjian utang piutang yang kemudian menimbulkan sengketa. Hal tersebut dikarenakan adanya peralihan hak atas tanah didasarkan pada PPJB dan dilakukan secara melawan hukum. Kasus tersebut dapat dilihat dalam Putsan Mahkamah Agung Nomor 2462/K/Pdt/2019. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas jaminan utang piutang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019 dan bagaimana Perlindungan hukum debitur selaku Pemberi jaminan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan menggunakan data sekunder pengumpulan data dengan cara …

Kesahan Akta Perjanjian Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Dihadapan Para Pihak Dan Saksi Serta Akibat Hukumnya (Studiputusan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.235/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel & Pengadilan Negeri Denpasar No.840/Pdt.G/2020/Pn.Dps), Thalita Reizky Amalia, Rouli Anita Velentina, Disriani Latifah Soroinda

Indonesian Notary

Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Namun pada kenyataan masih saja ditemui notaris yang tidak menjalankan kewajiban pembacaan akta yang dibuatnya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum yakni, primer, sekunder dan tersier yang dianalisis guna menjawab rumusan masalah. Akta notaris berisi keterangan dan kehendak para penghadap, pembacaan akta notaris dalam hal ini berfungsi sebagai bentuk konfirmasi kembali kepada para penghadap apakah akta yang berisikan perjanjian tersebut dibuatnya telah sesuai dengan kehendak para pihak. …

Perlindungan Hukum Terhadap Wna Dalam Kasus Penyalahgunaandana Investasi (Studi Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/Pn Mtr), Tamara Ratnasari Thioris, Nathalina Naibaho

Indonesian Notary

Tulisan ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap WNA dalam kasus penyalahgunaan dana investasi. Jenis dan skala investasi yang ada sangat beragam, begitu pula dengan hak-hak atas tanah berdasarkan kewarganegaraan yang dimiliki tiap WNA. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah analisis perlindungan hukum terhadap WNA dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtr dan praktik perlindungan hukum atas dana investasi yang seharusnya diberikan atas kasus serupa di masa yang akan datang. Untuk menjawab masalah tersebut penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian adalah agar WNA yang dirugikan dapat mendapatkan ganti …