Legal Profession Commons^™

Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Berdasarkan Putusan Pengadilan Negri Bale Bandung Nomor : 80/Pdt/.G/2016/Pn.Blb, Muhammad Farhan Idris

Indonesian Notary

Deed of Agreement for Sale and Purchase Agreement Number 01 dated April 24, 2013 drawn up before Notary MS S.H M.Kn. is an agreement made by R as a seller with AT as a buyer with a land object of 3,625 m2 located in Bandung Regency. Before making and signing the Sale and Purchase Deed, which contains the rights and obligations of the parties. among others, regulates the schedule of payments that must be made by the buyer and the schedule for handing over land that must be done by the seller. Where in the implementation, there were defaults that …

Kewajiban Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pasangan Kawin (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No: 108/Pdt/2019/Pt.Dki), Putu Ameliagustina Awyadnyani

Indonesian Notary

This thesis discusses the Notary in case No. 108/PDT/2019/PT.DKI which made the deed not in accordance with the applicable provisions. In this case, in making the deed, the Notary did not ask for the approval of the spouses of the parties appearing, and the Notary also did not want to provide a copy of the deed. The issues raised are the validity of the deed and the notary's responsibilities, as well as the notary's obligation to provide services related to the issuance of a copy of the deed. The method used in this research is normative juridical research which refers …

Perlindungan Hukum Terhadap Klien Serta Tanggung Jawab Atas Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1461/Pid.B/2019/Pn Tng), Rini Rahmalia Koto

Indonesian Notary

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti autentik yang dalam menjalankan tugasnya terikat pada kewenangan, kewajiban, serta larangan yang tertuang di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Meskipun norma-norma hukum tersebut telah diatur sedemikian rupa, akan tetapi masih saja ditemukan Notaris yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana kasus dalam Putusan Nomor 1461/Pid.B/2019/PN.Tng mengenai Notaris yang diberikan kepercayaan oleh kliennya untuk melakukan pengecekan sertipikat ke Kantor Pertanahan malah memberikan sertipikat tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa seizin dari pemilik sertipikat yang menyebabkan klien Notaris mengalami kerugian materil maupun immateril. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian …

Pengambilalihan Aset Oleh Yayasan Yang Memiliki Kemiripan Nama Dengan Yayasan Yang Telah Ada Sebelum Berlakunya Undang-Undang Yayasan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1324 K/Pdt/2019), Shabrina Fianny

Indonesian Notary

This study discusses the legal consequences of asset acquisition owned by a foundation by other foundation which has similar name. Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma which was established in 2011 in its minutes states has historical relationship with Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar which was legalized as legal entity in 2015, yet has been established since 1960 and whereupon take over the asset of such foundation. This occurred not apart from the participation of notary as public official in the making of deed as the basis for legal action. The issues discussed herein are regarding the legality of the …

Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Yang Lalai Karena Membuat Akta Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/Pdt.G/2019/Pnsel), Tasskja Nofeyska Pradistya

Indonesian Notary

Pada hakikatnya, notaris dalam menjalankan tugas serta jabatanya Notaris harus berpegangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris agar ketika menjalankan tugasnya notaris selalu prosedural seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik sehingga akta yang dibuat oleh notaris dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat akta. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah a. pertanggungjawaban Notaris Secara Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Yang Tidak Sesuai Dengan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan b. Sanksi Hukum Atas Kelalaian Secara Hukum Perdata dan Hukum Administrasi yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian …

Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/Pa.Js), Wahyu Fajar Ramadhan

Indonesian Notary

Di masa sekarang ini masih banyak ditemui kasus perkawinan di bawah tangan dimana pernikahan hanya dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan tidak mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah. Sebagai akibatnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau biasa disebut anak luar kawin. Masalah yang timbul adalah apabila terhadap anak luar kawin tersebut, demi kesejahteraannya, ingin diakui dan disahkan sebagai anak sah. Pengajuan permohonan penetapan asal-usul anak kepada pengadilan adalah salah satu upaya pengakuan dan pengesahan anak luar kawin oleh orang tua biologisnya agar dapat diakui sebagai anak sah dan …

Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Di Kabupaten Sleman Yang Pembuatan Aktanya Dilakukan Oleh Notaris/Ppat Kota Yogyakarta Dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli, Wardah Latifah Widianti

Indonesian Notary

Buying and selling in Indonesia was initially carried out by following the buying and selling procedure in accordance with Customary Law rules. Buying and selling in customary law is carried out in a clear and cash manner, which means that the sale and purchase in customary law can be said to be legal if it is carried out in front of the Village Head and paid in cash. Basically, buying and selling carried out after the enactment of Law No. 5/1960 concerning Agrarian Principles ("Law No. 5/1960") is buying and selling as referred to in the provisions of Customary Law. …

Pembatalan Hibah Oleh Orangtua Kepada Anak Dan Kesalahan Penulisan Dalam Akta Hibah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/Pdt.G/2018/Pa.Gs), Hadi Rahmat

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Pembatalan akta hibah oleh orangtua kepada anak dan kesalahan penulisan dalam akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Studi Kasus Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah pembatalan hibah pada Putusan Pengadilan Agama Gresik nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs telah sesuai dengan ketentuan. (2) Bagaimana akibat hukum atas kesalahan penulisan dalam akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif diarahkan pada perolehan data mengenai teori, pengaturan, serta informasi terkait dengan …

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Dakwaan Turut Membantu Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 Pk/Pid/2020, Jessica Penny

Indonesian Notary

One of the cases related to a public Notary’s practice is the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decree Number 20 PK/Pid/2020. This thesis analyzes the authority of a Notary with the aiding of a fraud and it’s liability. This study comprehensively examines the extent of Notary’s liability towards a deed he or she made. This research relies on a normative-juridical method, with a typology of evaluative research and case study approach. The results are the Notary has the authority to make the sale deed and does not fulfill the elements in Article 378 juncto 56 paragraph (2) of …

Pernyataan Keputusan Rapat Atas Pemberhentian Ketua Yayasan Am Pada Rapat Pembina Yang Cacat Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 643/Pdt.P/2019/Pn.Dps, Siti Aisyah

Indonesian Notary

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (disebut juga PKR) yang merupakan hasil dari notulen Rapat Pembina Yayasan AM yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan dalam akta notaris. Dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut notaris tidak ikut hadir dalam rapat dan hanya membuat akta berdasarkan risalah rapat dibawah tangan, maka notaris hanya bertanggung jawab sebatas formalitas bentuk dari akta yang dibuat para pihak yang menghadap. Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan harus mengetahui ketentuan mengenai perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta tersebut. Namun dalam praktiknya masih ada notaris yang melanggar hal tersebut sehingga menyebabkan akta …

Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Mengakses Informasi Dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Uu Ite Dan Uu Perlindungan Anak, Andre Wowor

Indonesian Notary

In this research,The author raises issues regarding the legal protection of minors in accessing information and electronic transactions based on the ITE Law and the Child Protection Law in the perspective of legal certainty. This research focuses on problems that are motivated by the existence of a legal vacuum related to the age restriction of children in accessing information and electronic transactions resulting in the lack of certainty of the rules applied to regulate things or circumstances that occur to minors who access information and electronic transactions. The legal settlement is pursued by the government's efforts to provide preventive …

Pembatalan Akta Wasiat Dan Tanggung Jawab Notaris Pembuat Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dki Jakarta Nomor 48/Pdt.G/2019/Pta.Jk), Annida Addiniaty

Indonesian Notary

This thesis discusses about the aplication of the law for revocation of a testament in the case of Decision Religious High Court DKI Jakarta Number 48/Pdt.G/2019/PTA.JK. Furthermore, also discusses about Notary’s responsibility for the revoked of Testament Deed. This research used normative judicial research methods with the type of analytical descriptive research with the aim of providing data as accurately as possible about a situation espcecially regarding the Notary’s fault in the making of Testament Deed based on the Decision Religious High Court DKI Jakarta Number 48/Pdt.G/2019/PTA.JK. The conclusion which obtained from this research is the law application carried out …

Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 688 Pk/Pdt/2016), Michelle Natasha Salamintargo

Indonesian Notary

This research explores on the status and the inheritance rights of an illegitimate child which has been legalized by the marriage of their parents and the legality of the status of an illegitimate child as a substitution heir in Verdict Number 688 PK/Pdt/2016. The problem being raised within this research is regarding how is the status and the inheritance rights of an illegitimate child which has been legalized by the marriage of their parents and how is the legality of the status of an illegitimate child as a substitution heir as shown within Verdict Number 688 PK/Pdt/2016. This research uses …

Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/Pdt/2020), Astari Nadinne

Indonesian Notary

Setelah terjadinya perceraian, masalah yang sering timbul adalah pembagian harta benda perkawinan. Harta merupakan topik yang sensitif bagi semua manusia, sehingga timbul permasalahan bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama antara suami dan istri setelah terjadinya perceraian. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana status kepemilikan harta bersama suami istri yang telah melakukan perceraian dan penerapan asas pemisahan horizontal terhadap sengketa harta bersama sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K/PDT/2020. Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian untuk menemukan titik terang akan siapa yang berhak atas harta bersama yang diperoleh sepanjang masa perkawinan berlangsung. Pada akhirnya, hasil penelitian membawa pada bahwa perkawinan yang …

Pembuatan Akta Notaris Terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Pertaruhan (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr), Muhammad Dwika Pratamadia

Indonesian Notary

The misalignment and regulation regarding implementation of limited liability company amendment of articles of association creates numbers of issues such as bussiness activities permit issue; difficulty regarding selection of bussiness activities for notarial deeds; and incosistency of bussiness activities permit that causing client inability to perform their bussiness activities. Research of this article analyse the Disctrict Court Decree Number 09/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Utr in connection with financial service sector; Notarial deeds-making regarding online game betting business activities; and law alignment regarding implementation of Online Single Submission, Indonesia Standard Industrial Classification, and Legal Entity Administration System. This research is conducted in normative-juridical method. This …

The Sale Of Law Practice In Texas: The Need For A Rule, Ryan Hagens

St. Mary's Journal on Legal Malpractice & Ethics

Abstract forthcoming.

Lawyers As Caregivers, Paula Schaefer

St. Mary's Journal on Legal Malpractice & Ethics

This Article argues that clients—much like patients in a healthcare setting—need their lawyers to be caregivers. The Article opens by developing a definition of caregiving in medicine and law. It then turns to five key components of caregiving in medicine, explaining the substantial research that this care is crucial for patient satisfaction, trust, and healing. Medical educators have drawn on this research to better prepare medical professionals to be excellent caregivers. The Article then explores the evidence that an attorney’s clients have the same needs and suffer similar harm when attorneys fail to meet these needs. Next, the Article turns …

Patients, Corporate Attorneys, And Moral Obligations, Ioan-Radu Motoarcă

St. Mary's Journal on Legal Malpractice & Ethics

There are two main questions that any account of corporate lawyers’ moral obligations needs to answer: (1) Do corporate lawyers have moral obligations to third parties? and (2) In cases of conflict between obligations to the corporation and obligations to third parties, which should prevail? This Article offers answers to these questions in the context of lawyers working in medical corporations. I argue that lawyers do have moral obligations to third parties, and that in cases where patients’ rights are being violated by a medical company, patients’ rights should prevail. Consequently, attorney–client confidentiality rules should be relaxed to allow for …

The Foundational Skill Of Reflection In The Formation Of A Professional Identity, Neil W. Hamilton

St. Mary's Journal on Legal Malpractice & Ethics

There is a growing scholarly literature on the professional development and formation of law students into the core values, guiding principles, and well-being practices considered foundational to successful legal practice.* This growing scholarly literature can guide effective curriculum development to foster student growth toward later stages of development on these learning outcomes. This Article focuses on the skill of reflection as one of the most effective curricular strategies to foster each student’s growth toward later stages of these learning outcomes. This same curricular strategy will also be effective in engaging practicing lawyers to grow toward these same goals. Part II …

The Stubborn Persistence Of The Lawyer Exemption In Canadian Collective Bargaining Legislation, David J. Doorey

Dalhousie Law Journal

In 1948, the Canadian government introduced transformative collective bargaining legislation that would serve as a template for provincial labour law in the postwar period. However, some employees were excluded entirely from this legislation, including employees in five professions, law among them. By the 1970s, the federal government and most provinces had repealed the professional exclusion from the primary collective bargaining legislation. However, four jurisdictions—Ontario, Alberta, Nova Scotia, and Prince Edward Island (Exclusionary Provinces)—have stubbornly preserved the exclusion. This essay traces the history and justifications proffered for the lawyer exclusion from Canadian collective bargaining legislation from the 1940s to present day. …

Delayed & Denied: Recalibrating The Erisa Attorney's Fee Factors For Healthcare Claims, Katherine T. Vukadin

Villanova Law Review (1956 - )

No abstract provided.

Book Review: Before Memory Fades... An Autobiography, Amit Kumar

Journal of Research Initiatives

Title: Before Memory Fades…. An Autobiography

Author: Fali S. Nariman

Language: English

Year: 2010

Publisher: Hay House India

Total Pages: 454

The Apostrophic Impasse: Diacritical Remarks On The Stories Of International Law, Legal Decolonial Genealogy And Antony Anghie’S Historiography, Britt L.A.Q. (Haadiya) Hendrix

Theses and Dissertations

The (hi)stories of international law have strengthened the tentacles of coloniality in the legal regime as they continue to taunt the precarious lifeworlds of people, our planet and social imaginaries of an otherwise. The flow of coloniality has similarly rematerialized in decolonial legal theories and the postcolonial historiographical accounts of international law. I intend to demonstrate this colonial revival in the groundbreaking text of Antony Anghie Imperialism, Sovereignty and the Creation of International Law (2005) which challenged the (hi)stories of traditional jurisprudence. The latter was not necessarily a rejection nor negation of Western thought, because I argue that postcolonial historiography …

Clark Memorandum: Spring 2022, J. Reuben Clark Law School, Byu Law School Alumni Association, J. Reuben Clark Law Society

The Clark Memorandum

• General Joseph Smith and His Candidacy for the Presidency of the United States
• Leadership Lessons from the Life of Dallin H. Oaks
• Flunking the Founding
• Seven Lessons from the Life of Rex Lee

24th Annual Open Government Summit 2022, Roger Williams University School Of Law, Rhode Island Office Of The Attorney General

School of Law Conferences, Lectures & Events

No abstract provided.

How Technology Is Changing Justice In China, Shitong Qiao, Zhiyu Li, Benjamin Chen

Judicature International

No abstract provided.

Online Legal Help-Seeking For Victims Of Intimate Partner Violence During The Covid-19 Pandemic, Christina S. Walker

Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence

Legal, court, and criminal justice professionals regularly navigate court procedures and processes through online portals. They know where to locate applicable court rules, such as a specific section on a court website or a departmental contact. However, these tasks can be extremely daunting for laypersons seeking court assistance, especially for victims of violence who have limited time away from the abuser. To determine how state judicial branches make information available about protective order procedures and general information to a layperson, especially to victims of intimate partner violence, this study assessed court websites of five states where intimate partner violence (IPV) …

Law Firm Dynamics: Don’T Hate The Player, Hate The Game, Tom Kimbrough

SMU Law Review Forum

This paper concerns the business of law, a subject ignored by legal academia and sugarcoated by the organized bar. If law professors express little or no interest in this subject, their students most certainly do. Indeed, I have found that students are desperately hungry for information on the day-to-day realities of working in a law firm. Students are especially keen to learn about possible paths for career advancement within firms, across them, or across the organizations served by the firms.

Paths for career advancement do exist, but they are not easy to find or pursue. Law firms are hardly going …

25th Anniversary Of The Roger Williams University School Of Law Clinics And Margie Caranci's Retirement June 10, 2022, Roger Williams University School Of Law

School of Law Conferences, Lectures & Events

No abstract provided.

Civil Rights Catch-22s, Jonathan P. Feingold

Cardozo Law Review

Civil rights advocates have long viewed litigation as a vital path to social change. In many ways, it is. But in key respects that remain underexplored in legal scholarship, even successful litigation can hinder remedial projects. This perverse effect stems from civil rights doctrines that incentivize litigants (or their attorneys) to foreground community plight—such as academic underachievement or overincarceration. Rational plaintiffs, responding in kind, deploy legal narratives that tend to track racial stereotypes and regressive theories of inequality. When this occurs, even successful lawsuits can harden the structural and behavioral forces that produce and perpetuate racial inequality.

I refer to …