Legal Profession Commons^™

Some Realism About Originalism, William J. Novak

Michigan Law Review

A review of Memory and Authority: The Uses of History in Constitutional Interpretation. By Jack M. Balkin.

Upaya Hukum Bagi Pembeli Akibat Penerbitan Sertipikat Pengganti Dalam Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/Pn. Mtr.), Alda Anabela Adelina

Indonesian Notary

Penelitian ini meneliti tentang penerbitan sertipikat pengganti setelah akta Pengikatan Jual Beli dibuat oleh Notaris. Penerbitan sertipikat pengganti tersebut dilakukan dengan alasan hilang dengan menyerahkan surat keterangan dari kepolisian. Hal tersebut mengakibatkan terdapat 2 (dua) dokumen fisik yakni sertipikat tanah dengan nomor yang sama. Hal tersebut berakibat kerugian terhadap pihak pembeli yang menguasai fisik sertipikat pertama karena dengan penerbitan sertipikat pengganti membatalkan sertipikat terdahulu. Kasus tersebut yang terjadi dalam Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN.Mtr. Penelitian ini menganalisis kedudukan akta Pengikatan Jual Beli yang kemudian terdapat penerbitan sertipikat pengganti berdasarkan Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN.Mtr. dan menganalisis upaya hukum yang bisa dilakukan pembeli untuk memperjuangkan …

Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dicatatkan Debitor Setelah Dinyatakan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/Puu-Xiii/2015 (Studi Putusan-Putusan Pengadilan), Nadira Ratunanda Wirjono

Indonesian Notary

Penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian perkawinan yang dicatatkan debitor setelah dinyatakan pailit berdasarkan analisis dari beberapa putusan-putusan pengadilan. Fokus utama penelitian ini adalah analisis perubahan regulasi pencatatan perjanjian perkawinan pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, serta kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum debitor dinyatakan pailit namun belum dicatatkan terhadap kreditur yang mengajukan permohonan pailit. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, dimana analisis dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dalam bentuk penelitian studi pustaka yang menggunakan data-data sekunder, yakni dari berbagai …

Kedudukan Hukum Anak Bawaan Dalam Perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran (Studi Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/Pn Btm), Rana Mahirah

Indonesian Notary

Pengurusan harta warisan yang melibatkan anak kandung dan pasangan kedua menimbulkan berbagai macam celah hukum jika tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama jika perkawinan kedua tersebut merupakan perkawinan campuran yang harus lebih diperhatikan lagi ketentuan ketentuannya terkait harta dan bendanya yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak bawaan dalam perkawinan kedua orang tuanya dan peran dan tanggung jawab terhadap notaris dalam melakukan pengurusan harta waris, dengan mengangkat kasus dalam Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Btm. Penelitian ini menerapkan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak bawaan dari perkawinan sebelumnya …

Keabsahan Surat Pernyataan Talak Pada Poligami Siri Menurut Hukum Perkawinan Islam Dalam Perspektif Al-Ahkam Al-Khams Dan Maqashid Al-Syariah, Aisyah Fildzah Khairunnisa

Indonesian Notary

Penelitian ini menganalisis keabsahan surat pernyataan talak pada poligami siri berdasarkan Hukum Perkawinan Islam. Fokus pembahasan penelitian ini didapati sebab dalam masyarakat, perkawinan tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga masalah mengenai perkawinan berkembang cukup luas. Salah satu masalah perkawinan yang pratiknya masih dilakukan dalam masyarakat yaitu perkawinan poligami siri. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perkawinan poligami siri tidak dapat melakukan mekanisme itsbat nikah, sehingga pemutusan hubungan perkawinan dapat terjadi di luar Pengadilan. Untuk mengkaji apakah pemutusan hubungan perkawinan yang terjadi di luar Pengadilan adalah penyelesaian yang tepat, maka dilakukan kajian dalam perspektif Al-Ahkam Al-Khams dan Maqashid …

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Sebagai Dasar Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1382 Pk/Pdt/2022), Eileen Gani Setiawan

Indonesian Notary

Musyawarah antara pemilik tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah merupakan suatu kewajiban dalam pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan Pasal 37 UU Pengadaan Tanah. Namun pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 1382 PK/Pdt/2022, proses musyawarah untuk pembangunan Bendungan Bener tidak dilakukan sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan analisis kualitatif. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, kedudukan dan kekuatan hukum hasil musyawarah sebagai dasar penetapan ganti kerugian pada kasus pengadaan tanah dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 1382 PK/Pdt/2022; kedua, tentang pertimbangan majelis hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para warga dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor …

Pengalihan Hak Atas Tagih Piutang Secara Sepihak Yang Menyebabkan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/Pn.Bks), Lidya Dwi Putri

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas Perbuatan Melawan Hukum terkait pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang secara sepihak berdasarkan akta perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Untuk mendalami topik ini, penelitian ini merujuk pada Putusan Nomor 50/PDT.G/2020/PN.Bks. Fokus utama penelitian ini adalah akibat hukum dari pengalihan hak atas tagihan piutang yang berhubungan dengan Akta Perjanjian Kredit. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks pengalihan hak atas tagihan (cessie) secara sepihak berdasarkan Akta tersebut. Teori yang dibahas mencakup Kredit, Hukum Perjanjian, Pengalihan Piutang (Cessie), Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum. Penulis juga mengkaji dasar hukum yang relevan untuk Akta Perjanjian Kredit serta …

Urgensi Pengaturan Sanksi Bagi Notaris Pengganti Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 13/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/V/2024), Regina Triana Kamila

Indonesian Notary

Dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris pengganti, kemungkinan terdapat kesalahan berupa pelanggaran dalam pembuatan akta sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/V/2024 dimana terlapor sebagai notaris pengganti dalam membuat Akta PPJB tidak mematuhi ketentuan UUJN dan menjadikan akta tersebut sebagai dasar penjaminan objek tanah jual beli didalamnya melalui pembuatan SKMHT dalam perpanjangan kredit oleh pembeli di Bank. MPW menyatakan terlapor terbukti bersalah melanggar UUJN namun tidak memberikan sanksi apapun karena telah berakhir masa jabatannya. Permasalahan yang diteliti adalah kedudukan hukum Akta PPJB sebagai dasar penjaminan hak atas tanah pada pengajuan kredit di …

Kedudukan Pemegang Hak Guna Bangunan Pada Komplek Pertokoan Jalan Gajah Mada Kota Pekalongan Terkait Sengketa Kepemilikan Dengan Pt. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus: Catatan Dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00138/Bendankergon), Nico Rexhan Halimana

Indonesian Notary

Artikel menganalisis mengenai kedudukan Pemegang Hak Guna Bangunan Nomor: 00138/Bendankergon. Pemegang Hak atas Tanah berupa Hak Guna Bangunan seharusnya mempunyai hak dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pokok permasalahannya, dalam Sertipikat HGB Nomor: 00138/Bendankergon terdapat catatan dalam lembar pendaftaran peralihan hak, pembebanan, dan pencatatan lainnya pada kolom sebab perubahan, yaitu: “Selain pelayanan perpanjangan dan/atau pembaruan hak tidak dapat diproses sebelum terdapat kesepakatan antara masyarakat pemegang hak dengan PT. Kereta Api Indonesia dan/atau putusan pengadilan”. Catatan tersebut mengakibatkan pemegang HGB tidak dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi …

Vol. 68, No. 11 (March 31, 2025)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Law School News: Champions For Justice: Celebrating Alumni Leaders In Legal Advocacy And Social Impact 03-31-2025, Jane Govednik

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Attorney Perceptions Of Plea-Bargaining, Sarah K. Edelen

Undergraduate Theses

The purpose of this study is to gain a deeper understanding of how criminal prosecutors and defense attorneys describe the negotiation process of plea-bargains, and the roles and discretion they exercise during it. Additionally, plea-bargaining is not well understood by many members of the public, so this research allows the public to gain insight and knowledge into the process. This study consisted of in-depth, qualitative interviews with both prosecutors and defense attorneys. The results of the study were analyzed through a content analysis. Overall, it was found that the way the plea-bargaining process is described through the existing literature differs …

Cumulative Index (1908-1982), Orlando E. Delogu

Maine Law Review

No abstract provided.

Is There A Relationship Between Drug Addiction And Incarceration?, Lindsey M. Lopez

SACAD: Scholarly Activities

The connection between drug addiction and incarceration has been widely debated. Many individuals who struggle with substance abuse will end up in the criminal justice system, mainly due to drug-related crimes or offenses committed under the influence like DUI’s. This study examines whether incarceration is effective in solving substance abuse issues or if alternative approaches such as rehabilitation, offer better results. The analysis explores the balance between punishment and treatment programs to determine what the most effective strategy is in reducing recidivism and addressing why drug addiction is high in the justice system.

Vol. 68, No. 10 (March 24, 2025)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Law School News: Eddie Ahn Demonstrates The Impact Of Combining Advocacy, Creativity, And Authenticity 3-24-2025, Jane Govednik

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Cardozo Law News Brief: March 21, 2025, Benjamin N. Cardozo School Of Law

Cardozo Law News Brief 2025

Highlights from the March 21, 2025 Cardozo Law News Brief include:

• Daniel J. Dominguez ’05 honored at the 15th Annual BALLSA Celebration, where three students also received awards.

• Professor Matthew Wansley quoted in The New York Times on Tesla’s permit for robotaxi services in California.

• Professor Zalman Rothschild published an opinion piece in The Washington Post about Hasidic education and the right to secular learning.

• Professor Haiyun Damon-Feng discussed immigration authority and birthright citizenship in Bloomberg Law and the Miami Herald.

• Professor Saurabh Vishnubhakat published in Nature Biotechnology and presented at major conferences on trade secrets and IP law.

Let The Sunshine In: Crafting Constitutional Transparency Regulations For Content Moderation, Caitlin Ring Carlson

Seattle University Law Review

In response to public concern about the impact of social media, legislators in some U.S. states have developed laws to regulate the process of content moderation. Many include mandatory transparency and disclosure requirements, some of which courts have already deemed an unconstitutional infringement on social media platforms’ right to free expression. This article explores the parameters for crafting constitutional social media transparency regulations using existing U.S. media policy and insights from recent legal challenges. The resulting analysis identifies content neutral transparency requirements that mandate the disclosure of purely factual, non-controversial information as those most likely to withstand judicial scrutiny. Specifically, …

This Is Not A Game: The Addictive Allure Of Digital Companions, Nizan Geslevich Packin, Karni Chagal-Feferkorn

Seattle University Law Review

Artificial Intelligence (AI) agents have become an inescapable part of modern childhood, reshaping education, leisure activities, entertainment, and social interaction. From AI-powered tutors that adapt to individual learning styles to emotionally responsive chatbots that simulate human companionship, these systems promise unprecedented personalization, cognitive stimulation, and social support. However, these benefits mask significant risks that remain unregulated and inadequately addressed.

Although adults are also susceptible to forming deep emotional bonds with AI companions—often trusting them as if they possessed genuine understanding and empathy—children are particularly vulnerable. Their misplaced trust can more severely distort social development, weaken critical thinking, and foster unhealthy …

Table Of Contents, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Table of Contents

Re-Imagining Tomorrow: A Technology, Innovation Law, And Ethics Symposium On Addictive Technology And Children, Margaret Chon

Seattle University Law Review

In this Foreword, Professor Margaret Chon introduces Seattle University's Technology, Innovation Law, and Ethics (TILE) program, the 2024 TILE Symposium, and Dr. Gaia Bernstein’s Unwired: Gaining Control Over Addictive Technologies.

Keynote Address: The Movement To Protect Kids From Addictive Technologies, Gaia Bernstein

Seattle University Law Review

In this keynote address, I describe my personal journey starting with a school outreach program I created in 2017 to address technology overuse among kids. While I initially advocated for self-help methods, I grew to recognize that the tech industry bore responsibility. This realization led me to write Unwired: Gaining Control over Addictive Technologies, which focused on collective action to pressure the tech industry to redesign its addictive products.

I then describe the movement to control addictive technologies and protect kids, which has gained momentum since the end of the pandemic. This movement combines grassroots parent activism with legal-political action. …

Moral Panic Or Public Health Crisis? Lessons From Drugs And Gambling For “Addictive” Design, Matthew B. Lawrence, Haomin (Kevin) Yan

Seattle University Law Review

Alcohol, automobiles, guns, lottery, loot boxes, meat, music, opioid painkillers, processed foods, prop bets, slot machines, television, tobacco, violent video games. Over the last century each of these has been subject to concerns—some might even say “moral panics”—from parents and policymakers about avoidable harms to kids and adults. In some cases we look back with the benefit of hindsight and dismiss those concerns as naïve or moralistic. In others we look back at them as justified or as having come too late to check an expanding industry before it did unfathomable harm while growing so powerful that it became all …

Responding To Digital Addiction, Ned Snow

Seattle University Law Review

In Unwired: Gaining Control over Addictive Technologies, Professor Gaia Bernstein calls our attention to the growing problem of digital addiction. Digital addiction may sound like something out of a science-fiction novel or something that does not raise the same sort of real-life practical concerns as are present in a physical health crisis or an economic decline. But as Bernstein presents the evidence, we learn that the consequences of digital addiction can be just as harmful as a serious disease or a financial depression. Cognitive development disorders, anxiety, emotional depression, social isolation, and other mental health ills can be debilitating—as much …

The Ai Doppelgänger Dilemma: Cloned Voices In The Music Industry, Elizabeth Shields

Seattle University Law Review

With the rise of generative artificial intelligence (AI), there has been an influx of “voice clones”—deep-learning algorithms that create synthetic speech to realistically mimic human voices. Celebrities and, in particular, music artists, have been subjected to the proliferation of AI voice clones on social media platforms like TikTok and streaming platforms such as Spotify. Despite music utilizing AI voice clones having amassed much popularity, this technology can be harmful and highly invasive to musicians whose livelihoods often depend on their distinct voices. While legal scholars have attempted to articulate various rights that could protect a person’s voice, individuals are largely …

Cardozo Law News Brief: March 14, 2025, Benjamin N. Cardozo School Of Law

Cardozo Law News Brief 2025

Highlights from the March 14, 2025 Cardozo Law News Brief include:

• Professor Matthew Wansley spoke to The Washington Post about safety concerns with Zoox’s self-driving vehicles.

• Professor Haiyun Damon-Feng wrote in Slate on the Trump administration's immigration actions against children.

• Professor Michael Herz discussed constitutional spending powers in Fortune.

• Professor David Rudenstine published an op-ed in the New York Law Journal defending press freedoms.

• Professor Lindsay Nash was interviewed by The New Yorker and Zeteo on immigration and due process rights.

• Adjunct Professor Gary Galperin analyzed a pretrial motion in Business Insider.

• Faculty scholarship updates include:

  • Professor Emmanuel …

    ---

    Go to article

Ruth Bader Ginsburg Essay/Art Contest: How Has Justice Ruth Bader Ginsburg (Rbg) Inspired Me? 2025, Roger Williams University School Of Law

School of Law Conferences, Lectures & Events

No abstract provided.

Sixth Annual Women In Law Leadership Lecture March 5, 2025, Roger Williams University School Of Law

School of Law Conferences, Lectures & Events

No abstract provided.

Cso Boutique Helps Students Dress For Success, James Owsley Boyd

Keep Up With the Latest News from the Law School (blog)

Rummaging through the racks, hanger after hanger offers style at a price you can’t beat—free. Here on the third floor of the Law School, the Faculty Conference Room has been transformed into a makeshift storefront. Dresses, suits, dress shirts, sweaters, and more hang from three racks of donated clothing. Each piece already has its own history, but thanks to the generosity of faculty, staff, alumni, and even friends, law students have the opportunity to create their own in donated designer threads.

The Career Services Office Boutique is an annual event that matches clothing some no longer need to students who …

Breaking Up With The Anti-Hero: How 303(B)(3) Can Help Law Schools Mitigate Their Perennial Devices, Prices, Vices, And Crises, Kelly M. Gamble

Maine Law Review

The American Bar Association’s issuance of Standard 303(b)(3) represents a pivotal shift compelling law schools to adapt their approach to the evolving needs of law students, lawyers, and the profession. The Standard serves as an invitation to re-evaluate the relationship between the primary curriculum and student support frameworks. This Article proposes a comprehensive approach to infuse professional identity development throughout the first year of law school. While professional identity development requires ongoing efforts, sometimes tailored to particular practice interests, this Article contends that all students benefit from early explicit instruction on foundational professional identity competencies. This Article first outlines the …