Criminal Procedure Commons^™

Prisons Built On Toxic Sites: Eighth Amendment Protections For Pregnant Incarcerated Persons, Bianca Stockmeier

Public Interest Law Reporter

No abstract provided.

Letter From The Editor-At-Large, Ally Hayes

Public Interest Law Reporter

No abstract provided.

Selected Words From The Collection: The Un Human Right To Adequate Housing, Public Interest Law Reporter

Public Interest Law Reporter

No abstract provided.

Resource List, Public Interest Law Reporter

Public Interest Law Reporter

No abstract provided.

Table Of Contents

Public Interest Law Reporter

No abstract provided.

Disbelief As Doctrine: People V. Addimando And Evidentiary Barriers To Justice In The Law Of Self-Defense, Rachel Still

Public Interest Law Reporter

No abstract provided.

Public Right Vs. Private Interest: The Role Of Corporate Entities In Eroding Free Expression, Jack Henry

Public Interest Law Reporter

No abstract provided.

Life, Liberty, And The Pursuit Of Insulin: America’S Deadly Pharmaceutical Profiteering Crisis, Elizabeth Hernandez

Public Interest Law Reporter

No abstract provided.

Did The Supreme Court Authorize Kidney Discrimination? An Analysis Of Marietta Memorial Hospital V. Davita Dialysis, Emily Miller

Public Interest Law Reporter

No abstract provided.

Reopening The Path To Accountability: Applying Martin V. United States To Ice Misconduct In Illinois, Saylor Pershing

Public Interest Law Reporter

No abstract provided.

Calculated Ignorance: The Trump Administration’S Indifference To The Climate Crisis, Payton Fallick

Public Interest Law Reporter

No abstract provided.

How Does The Modern Supreme Court Treat The Idea Of Retribution In The Context Of Capital Punishment?, Paige Forsberg

Honors Undergraduate Theses

This thesis explores the modern U.S. Supreme Court's treatment of retribution in the context of capital punishment, analyzing how justices have framed and justified the death penalty as a form of justice. Through the examination of key Supreme Court rulings and legal arguments, this study evaluates the evolving role of retribution in the Court’s decisions on death penalty cases, highlighting how judicial reasoning has shifted over time in response to legal, philosophical, and societal developments.

Retribution, long considered one of the primary justifications for capital punishment, is examined through a nuanced lens in this study. While historically viewed as a …

Book Review Of “Nuclear Weapons And International Law: Existential Risks Of Nuclear War And Deterrence Through A Legal Lens”, By Professor Charles J. Moxley Jr., John Kierulf

Cardozo International & Comparative Law Review

No abstract provided.

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Provisional Release At International Criminal Courts And Tribunals – Lessons Learned?, Ava Schuster, Göran Sluiter

FIU Law Review

This article builds on Professor Meghan Fairlie’s earlier critique of pre-trial detention practices at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). Fairlie identified significant shortcomings in safeguarding the right to liberty and the presumption of innocence of detainees, arguing that the Tribunal’s approach was inconsistent with international human rights law (IHRL). Fifteen years later, how has the International Criminal Court (ICC) addressed these concerns? While the Rome Statute introduces notable improvements, including an explicit commitment to IHRL, the Court’s practice still heavily favors detention over liberty. A key issue remains the ICC’s reliance on State cooperation for provisional …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Beyond Policy: Overcoming Challenges In Prosecuting Gender Persecution At The International Criminal Court, Yvonne M. Dutton, Milena Sterio

FIU Law Review

No abstract provided.

Penggunaan Unconventional Weapons Dalam Konflik Bersenjata Modern, Fadhillah Wahid Pramudya Aldiansyach

Jurnal Hukum & Pembangunan

The use of unconventional weapons such as cluster munitions, white phosphorus, nuclear weapons, artificial intelligence-based autonomous systems (AI/LAWS), and military neurotechnology is increasingly dominating modern armed conflicts. The characteristics of these weapons, particularly their widespread effects, uncertainty of control, and potential for automatic escalation, can pose serious challenges to the application of the principles of distinction and proportionality in International Humanitarian Law (IHL), especially when used in densely populated areas. The modernization of nuclear systems, the accelerated integration of AI into military command, and the emergence of neurotechnology indicate a regulatory gap that could potentially undermine humanitarian protection. This study …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Rising Temperatures, The Prison Litigation Reform Act, And The Heat Death Of Human Dignity In Texas Prisons, Brianne Wylie

Northwestern University Law Review

This Note seeks to shed light on the life-threatening danger of extreme heat in un-air-conditioned Texas prisons. The Prison Litigation Reform Act (PLRA) starkly limits the relief available to those suffering and dying in these prisons. This Note proposes an amendment to the legislation that could create a path toward lasting relief for incarcerated people. After analyzing the effects of increasing heat on the particularly vulnerable prison population, this Note analyzes how the Supreme Court and the Fifth Circuit have handled claims alleging constitutionally violative prison conditions under the Eighth Amendment—in short, ineffectively, if at all. This Note then details …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

University Of The District Of Columbia Law Review, University Of The District Of Columbia Law Review

University of the District of Columbia Law Review

No abstract provided.

All Roads Lead To Rome: Combating Impunity For Perpetration Of Slave Trade And Slavery Crimes, Jocelyn Getgen Kestenbaum

Articles

The Republic of Sierra Leone has proposed amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) to include, inter alia, provisions for the slave trade as a crime against humanity and has recommended that the General Assembly include the slave trade as an enumerated crime in the Draft articles on Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity (CAH) (Draft articles). This declaration came nearly five years after Cardozo’s Benjamin B Ferencz Human Rights and Atrocity Prevention Clinic, on behalf of slavery crimes expert Patricia Viseur Sellers, sent commentaries to the United Nations International Law Commission (ILC) to revise …

Reflections Of A Non-Abolitionist Admirer Of The Police Abolition Movement, Corey Stoughton

Washington and Lee Journal of Civil Rights and Social Justice

To acknowledge that the abolition movement made reform better is not to reduce the movement to that purpose. For the non-abolitionist, the end of reform is better policing. For the abolitionist, reform is at best “a strategy or tactic toward transformation,” meaning contesting and ultimately eliminating policing. These are not compatible visions. But even if the collaboration between holders of these visions is just a tactical alliance, it is a tactical alliance that is producing good results. Perhaps those good results will lay a foundation for abolition, or perhaps they will seed in abolitionists’ fertile imaginations a positive vision of …