Criminal Law Commons^™

Capital Punishment, Crimmigration, And The Necropolitical Agenda Against Noncitizens, Erin R. Collins

Law Faculty Publications

On January 20, 2025, President Trump signed Executive Order 14164, Restoring the Death Penalty and Protecting Public Safety. This Order, one of twenty-six signed on Inauguration Day, directs the Attorney General to seek the death penalty for any “capital crime committed by an alien illegally present in this country,” and specifies the mandate applies “regardless of other factors.” In other words, the Order requires federal prosecutors to set aside their duty to determine what punishment comports with justice in an individual case, and instead seek the authority to kill anyone who is within the country without lawful status upon …

Prosecutorial Reform And The Myth Of Individualized Enforcement, Justin Murray

Articles & Chapters

The American prosecutor’s legitimacy faces unprecedented challenges. A new wave of reformist prosecutors has risen to power promising to transform the criminal justice system from within, sparking fierce backlash from defenders of the prosecutorial status quo. Central to this conflict is a debate over the nature of prosecutorial discretion, influenced by a set of claims and assumptions that this Article terms the myth of individualized enforcement. This myth posits that prosecutors base discretionary decisions on case-specific facts and equitable circumstances rather than generalizable criteria or categorical nonenforcement practices, such as the policies some reformist prosecutors have adopted that disfavor prosecuting …

Contested Criminalization, Steven Arrigg Koh

Faculty Scholarship

How does the U.S. government decide to deploy criminal justice abroad? From the Syrian civil war to the Israel-Gaza conflict, Russia-Ukraine War, and U.S.-China relations, criminal law sits at the heart of contemporary U.S. foreign relations. And yet legal scholarship has never precisely explained how the U.S. government deploys or supports criminal prosecutions abroad, often defaulting to simplistic labels of the United States as exceptionalist, carceral, or isolationist. This Article rectifies this by introducing a theory of contested criminalization, piercing the veil of U.S. government decisionmaking in its use of criminal law in foreign policy. According to this process, …

Criminal Background Checks: Implications For Discrimination And Crime, Murat C. Mungan

Faculty Scholarship

Criminal background checks have recently attracted the attention of academics and policy makers alike. Recent laws and policies, like “ban the box” and expungements, focus on the availability of criminal background information as well as the permissibility of using this type of information. Quite surprisingly, policies about the content of the information –whose permissibility and availability are questioned by recent work– is not scrutinized as much.

In this article, I investigate the informational quality of existing background checks. For this purpose, I review the history and evolution of traditional criminal background checks. These checks rely on ‘rap sheets’ –documents containing …

Penggunaan Unconventional Weapons Dalam Konflik Bersenjata Modern, Fadhillah Wahid Pramudya Aldiansyach

Jurnal Hukum & Pembangunan

The use of unconventional weapons such as cluster munitions, white phosphorus, nuclear weapons, artificial intelligence-based autonomous systems (AI/LAWS), and military neurotechnology is increasingly dominating modern armed conflicts. The characteristics of these weapons, particularly their widespread effects, uncertainty of control, and potential for automatic escalation, can pose serious challenges to the application of the principles of distinction and proportionality in International Humanitarian Law (IHL), especially when used in densely populated areas. The modernization of nuclear systems, the accelerated integration of AI into military command, and the emergence of neurotechnology indicate a regulatory gap that could potentially undermine humanitarian protection. This study …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Subordinate Prosecutors’ Independence, Bruce A. Green, Jessica A. Roth

Articles

This essay is about subordinate prosecutors’ independence to do what they think constitutes “seeking justice” when they perceive that their boss, or their boss’s boss, wants them to do something that is unjust—not illegal, but unjust. Of course, if subordinate prosecutors want to do either what they are told to do or what they infer that a higher-up wants them to do, they can do so, as long as the conduct is legal. Subordinate prosecutors might choose to disregard their own professional judgment of what justice requires because they share their boss’s objectives, because they see conforming as a route …

Understanding Brady Violations, Jennifer Mason Mcaward

Journal Articles

This largest-ever study of adjudicated violations of Brady v. Maryland provides a detailed and nuanced understanding of who suppresses material evidence in criminal cases, as well as why, how, where, and how often. Its findings complicate the conventional wisdom that Brady violations are the work of nefarious prosecutors who intentionally withhold material evidence from criminal defendants. While it is true that “bad faith” permeates this area of constitutional noncompliance, a substantial minority of Brady cases stem from “good faith” errors by prosecutors and suppression by law enforcement officers. Most Brady violations occur in a small number of states, and most …

Contract Or Prison, Sadie Blanchard

Journal Articles

Critics of the criminal enforcement system have condemned the expansion and privatization of electronic monitoring, criminal diversion, parole, and probation. But the astonishing perversion of contract involved in these new practices has gone unnoticed. Governments are turning to “offender-funded” programs that empower firms to contract with people who are suspected of or have been convicted of crimes— and whose alternative to agreeing to these contracts is prosecution or incarceration. Though incarceration-alternative (IA) contracting is sometimes framed as humane, historical and current context illuminates its coercive nature. IA contracting must be examined under classical contract theory and in light of the …

The Violence Of Bright Lines, Terrell Woolfolk, Kathryn E. Miller

Articles

The U.S. Supreme Court interprets the Eighth Amendment to prohibit members of certain groups from serving extreme punishments, such as the death penalty and life without parole. For example, the Court has long banned death sentences for people with intellectual disability and for those who were under eighteen years old at the time of their crime. More recently, in Graham v. Florida and Miller v. Alabama, the Court extended this reasoning to sentences of life without parole for those under eighteen—prohibiting the sentence altogether for nonhomicide crimes and barring its mandatory imposition for homicides.

Many scholars and advocates have applauded …

The Urgency Of Artificial Intelligence Code Of Ethics, Tundjung Herning Sitabuana, Dixon Sanjaya, Ibra Fulenzi Amri, Nethan Nethan

Indonesia Law Review

The era of artificial intelligence has become a characteristic of industrial era 5.0 which has been used in various aspects. Potential economic value of AI has driven various forms of AI innovation development. Exploration of AI tends to override negative impacts of such developments. The emergence of ethical issues with presence of AI encourages the need for a law-based approach to establishing ethical standards to protect entire Indonesian nation. Therefore, this research was conducted to examine urgency for an AI code of ethics. This paper will normatively describe data qualitatively to answer urgency and development of AI code of ethics …

What Is Deeply Rooted In The Constitution?, Thomas P. Crocker

BYU Law Review

In a series of cases stretching over a century, the Court made a right’s roots a constitutive feature of its identity. Highlighting the analytic centrality of deep roots to the recognition of rights, Dobbs v. Jackson Women’s Health withdrew prior judicial recognition of a woman’s right to reproductive choice, arguing that such a right was not properly rooted in the American legal tradition. But what does it mean for a right to have deep roots? A surprising feature of American constitutionalism is that there is no single answer to the basic analytic question of what it means for a right …

The Prosecutor Vacancy Crisis, Adam M. Gershowitz

BYU Law Review

There is a prosecutor vacancy crisis in the United States. Prosecutors are quitting in droves and there are few applicants to replace them. In Houston and Los Angeles, more than 15% of prosecutor positions are open. In Detroit, the vacancy rate exceeds 20%. In Alameda, 25% of prosecutor positions are empty. And in Miami, a staggering 33% of prosecutor positions are unfilled. The situation is equally dire in many large and small counties across the nation.

Drawing on data and interviews from more than two-dozen district attorney’s offices, this Article documents how low salaries, massive caseloads, lack of remote work …

Capital Trifurcation, William W. Berry Iii

Texas A&M Law Review

The death penalty is disappearing in the United States. Annual executions remain under 25 per year, and new capital sentences per year have not exceeded 75 in over a decade.

Over the past two decades, however, a new kind of death sentence has emerged—life without parole (“LWOP”). In practice, LWOP and death sentences are functionally equivalent, as most death row inmates die of natural causes in prison, not execution. For both economic and moral reasons, most states are not actively executing prisoners.

Therefore, capital sentencing proceedings that focus on life versus death neglect the more consequential question—life without parole versus …

Massey V. Texas: Eroding The Exclusionary Rule And Incentivizing Police Misconduct, Geoffrey S. Corn, Brandon E. Beck

Texas A&M Law Review

In April 2023, the Texas Court of Criminal Appeals upheld the conviction of James Calvin Massey for possession of drugs discovered as a direct result of an unconstitutional Terry frisk. Ordinarily, with limited exceptions, the exclusionary rule prohibits the prosecution from using contraband discovered as a result of unconstitutional police action, akin to the situation Mr. Massey encountered. In fact, that’s exactly why the intermediate court of appeals reversed Mr. Massey’s conviction. When the Texas Court of Criminal Appeals reinstated Massey’s conviction, it broke new ground, holding that because Mr. Massey resisted the unconstitutional Terry frisk, his uncharged misdemeanor offense …

Beyond Hierarchy: Investigating The Role Of Complex-Fluid Structures In The Accountability Of Criminal Organizations, María Manuela Márquez Velásquez, Rodrigo Moreno

Genocide Studies and Prevention: An International Journal

Globalization and technological development have led to quick transformations in criminal organizations, adapting to new forms/degrees of control and hierarchy. Existing legal frameworks governing responsibility for atrocity crimes have developed from the experiences of Western (center) countries and their understanding of traditional warfare structures. Thus, peripheral regions have been forced to employ doctrines with weak sociological basis. New and conventional local dynamics inside organizations and their consequential fluidity challenge the applicability of traditional modes of liability when seeking their members’ accountability.

This paper inquires about the suitability of two modes of liability under ICL –perpetration through an organization and superior …

Assembling Pieces Of Accountability For The Srebrenica Genocide, Annick Pijnenburg, Nataša Nedeski

Genocide Studies and Prevention: An International Journal

The Srebrenica genocide has been the subject of multiple legal proceedings against various actors before different courts, at both the national and international level. Amongst others, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia has sentenced various individual perpetrators, the International Court of Justice has ruled on the responsibility of the Serbian state, and Dutch courts have been asked to rule on the liability of the Dutch state and the United Nations. This raises the following question: to what extent have multiple adjudicatory mechanisms across legal regimes managed to deliver accountability for the Srebrenica genocide and what are the remaining …

Foia Vs. Fair Trial: How The Freedom Of Information Act Limits The Ability To Uncover Brady Material In Federal Post-Conviction Proceedings, Anna Marchiony

University of Cincinnati Law Review

No abstract provided.

Constitutional Issues Raised By The Civil-Criminal Dichotomy Of The Maine Oui Law, Bruce W. Smith

Maine Law Review

Moving to the forefront of a national trend, the Maine Legislature undertook a thorough reform of its operating under the influence (OUI) law in 1981. The new statute was billed "the toughest in the nation," largely because of a provision for mandatory prison sentences. The statute's most radical provision is not the mandatory prison term, however, but a section which gives prosecutors the option to treat less egregious first offenses as civil infractions rather than crimes. The section generates the broad issue addressed by this Comment: may trial by jury and other constitutional protections formerly afforded OUI defendants be denied …

The Obsolescence Of Voluntary Confessions In Maine, John C. Sheldon

Maine Law Review

The would-be assassin lurks in the crowd that gathers outside the campaign headquarters building. In anticipation of the candidate's appearance, the television technicians hoist their videotape cameras and illuminate the scene with floodlights, as the gunman nervously fingers the automatic concealed in the pocket of his field jacket. Moments later, the candidate emerges from the doorway; the assassin rushes into the floodlit view of the cameras, takes aim at the startled politician, and hollers: "I've been planning this for years, and now I'm going to give you what's coming to you." His shots ring out as Secret Service agents converge …

Examining State Statutory Selection Methods, Term Limits, And Required Qualifications For Appellate Judges As A Model For Reform, Angelo Brown, Wesley Mccann, Ruibin Lu, Brenda I. Rowe, Craig Hemmens

Journal of Criminal Justice and Law

Several reform proposals have been pushed forward for the federal judiciary- namely the United States Supreme Court- in recent years, including term limits, changes in judicial selection, and qualification criteria. Such changes could ostensibly apply to all federal appellate judges as well. The purpose of this study is to determine if states can provide a roadmap for Supreme Court reform discussions. This study utilizes a state-level legal content analysis of all statutes pertaining to judicial selection and qualification criteria for appellate-level judges. Specifically, selection mechanisms, age limits, term limits, and qualifications for selection are examined. Whether state statutory schemes can …

An Exploratory Study Of Academic Self-Efficacy In High School Education Completion Among A Group Of Former Juvenile Offenders, Deneil D. Christian, Joshua L. Adams

Journal of Criminal Justice and Law

A primary goal of the United States (U.S.) juvenile criminal justice system is to foster an environment where a juvenile offender can complete a high school education or equivalent. Extant literature has explored persistence in obtaining a high school credential. However, little is known about the role of self-efficacy in such attainment, and research is further scant that involves the geographic region of Pennsylvania, U.S. This study aimed to explore how former juvenile offenders perceived their academic self-efficacy while pursuing their education in a juvenile correctional facility in Pennsylvania. This study was guided by the following research question: How do …

Cyr V. Michaud: Correction Of Clerical Errors With Juror Affidavits, William S. Kany

Maine Law Review

Cyr v. Michaud, a civil suit to recover for personal injuries, was tried before a jury and resulted in a verdict which included specific answers to five interrogatories. After a unanimous verdict for the plaintiff was entered and the jury was discharged, the defendant obtained affidavits from all of the jurors which indicated that the jury had made a mistake. The trial court rejected a motion to correct the error and the defendant appealed. The Maine Supreme Judicial Court, sitting as the Law Court, ruled that juror affidavits are not admissible to correct errors in the recording of verdicts. The …

The Parent-Child Privilege And The Parent-Child Crime: Observations On State V. Delong And In Re Agosto, Ellen Kandoian

Maine Law Review

Should a child be compelled to testify against his parent under threat of criminal punishment? Ignoring for a moment the applicable legal doctrines, there are several reasons why one might answer no. First, if we value the idea of family loyalty, and believe that loyalty of a child to his parent is particularly important for traditional, moral, and practical reasons, then measures taken by a state to undermine such loyalty must be viewed critically. Second, children tend to accumulate tremendous amounts of information about their parents' activities and are party or witness to many communications made by their parents with …

Corpus Linguistics And The Original Meaning Of The Sixth Amendment, Wesley White

BYU Law Review

The Sixth Amendment guarantees the right of an accused to have the assistance of counsel in a criminal prosecution. Put simply, under the U.S. Supreme Court’s current framework, an accused does not enjoy this right until the government has brought a formal charge. Thus, an accused who engages in plea bargaining before being formally charged is not guaranteed the Sixth Amendment right to counsel. Many critics of this framework focus on the purpose of the Sixth Amendment to argue that the right to counsel should be guaranteed in pre-charge plea bargaining. Others point to policy concerns.

This Note is among …