Criminal Law Commons^™

Analisis Kebijakan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) Di Ntb Dan Ntt, Gatot Dwi Hendro Wibowo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masalah Penyidik Dalam Tindak Pidana Jasa Keuangan Di Indonesia, Wahyu Wiriadinata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Menelusuri “Jejak” Lambang Negara Republik Indonesia Berdasarkan Analisis Sejarah Hukum, Turiman Turiman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi, Kristian Kristian

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Upaya Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Sebagai Pembeli Beritikad Baik Terhadap Putusan Re-Eksekusi, Muhammad Faisal

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Efektivitas Program Alokasi Dana Nagari (Adn) Satu Miliar Per Nagari (Smpn) Di Kabupaten Pasaman Barat (Kasus Pembangunan Fisik Di Nagari Sinuruik Dan Nagari Rabi Jonggor), Haryadi Haryadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan, Peran Dan Kualitas Putusan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Bandung Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), Hasril Hertanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kristian Kristian

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia, Wahyu Wiriadinata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Konsep Pengembangan Pendekatan Struktur Dalam Perjanjian Penetapan Harga Pada Putusan Kppu, Azizah Azizah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Indonesia Berdasarkan Potensi Daerah Sebagai Modal Pembangunan, Heri Aryatno

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha Ukm Batik Di Pekalongan, Solo, Dan Yogyakarta, Agus Sardjono, Brian Amy Prastyo, Desrezka Gunti Larasati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Kebijakan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) Di Ntb Dan Ntt, Gatot Dwi Wibowo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”), Ery Setyanegara

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sebuah Pemahaman Dengan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum Dan Paradigmatik), Didi Sukardi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Privatisasi Bumn Dan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, M.Rizal Alif

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama, Ummi Uzma

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.A Hart, Petrus Ckl Bello

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambang Negara Republik Indonesia, Turiman Turiman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia, Edmon Makarim

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Comparative Study On Institutional Design And Scope Of Grounds Of Criminal Cases Review Between Indonesia And The United Kingdom, Rahman Syamsuddin, Muhammad Ikram Nur Fuady, Hasdiwanti Hasdiwanti, Hilmiah Hilmiah

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

This study examines to examine the comparative framework of criminal cases review between Indonesia and the United Kingdom (UK), focusing on the scope of grounds and institutional framework. Both jurisdictions recognize post-conviction review as an extraordinary legal remedy intended to prevent miscarriages of justice. Indonesia employs revision (PK –Peninjauan Kembali) as a restrictive system, similar to the Court of Appeal. The UK adopts a broader and more flexible model through Criminal Cases Review Commission (CCRC). The study used secondary data and literature reviews, with a comparative legal approach grounded in normative and institutional analysis, assessing the legal structures, procedural …

Integrating Free, Prior, And Informed Consent Into Indonesia's Palm Oil Regulatory Framework For Indigenous Protection, Ermanto Fahamsyah, Natasya Aulia Putri, Ramadhan Dwi Saputra, Vicko Taniady

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

This study examines the absence of a binding Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) mechanism in Indonesia's palm oil regulatory framework, which has resulted in recurring land conflicts and insufficient protection for indigenous peoples whose customary territories are converted into plantation concessions. It aims to analyze the weaknesses of the current legal framework and to evaluate FPIC models in the Philippines and Colombia as potential references for national reform. This study adopts a normative legal method using statutory, case-based, and comparative approaches. Primary and secondary legal materials were examined to assess Indonesia's existing protections for indigenous peoples and to compare …

Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi, Kristian Kristian

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System, Kurniawan Kurniawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum, Titik Triwulan Tutik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah, Sufiarina Sufiarina

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b Uudn Ri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat, Lalu Sabardi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Fasilitas Perpajakan (Tax Holiday) Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Perusahaan Industri (Kalangan Dunia Usaha) Yang Melakukan Penanaman Modal Di Indonesia, Djafar Ai Bram

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian, Wahyu Wiriadinata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Paradoks Kriminalisasi Korupsi: Suatu Ancaman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sektor Telekomunikasi, Edmon Makarim

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract