Digital Commons Network^™

Eksistensi Hak Budget Dpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Mei Susanto

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Eksistensi hak budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat ini setidaknya menimbulkan dua persoalan. Pertama, mengenai keberadaan hak budget DPR, khususnya setelah dihapuskannya Penjelasan UUD Tahun 1945. Kedua, persoalan mengenai urgensi keterlibatan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang didalamnya muncul perdebatan mengenai sejauh mana keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN tersebut. Pada praktiknya pun terjadi penyalahgunaan hak budget oleh oknum anggota DPR. Akibatnya muncul keinginan mengevaluasi hak budget DPR tersebut. Melalui Putusan No. 35/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi telah memangkas keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN yang mendetil dari satuan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, …

Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Indra Perwira

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Abstrak

Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru merupakan salah satu Undang-Undang prioritas dalam Program Legislasi Nasional bersama dengan Rancangan Undang-Undang Desa dan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedudukannya sebagai undang-undang pelaksana perintah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, tampak inkonsisten dengan paradigma desentralisasi. Tulisan ini menilai konstitusionalitas landasan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan susdut pandang konstitusionalitas dan desentralisasi dalam arti sempit. Hasilnya, dapat ditunjukkan bahwa gagasan atau konsep yang mendasari kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang tidak konstitusional atau tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945. Letak inkonstitusionalitas ada pada pertentangannya dengan …

Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Fajri Nursyamsi

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Abstrak
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin menegaskan hubungan yang sentralistik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang selama pasca kemerdekaan mengalami dinamika yang tinggi, terutama dalam hal konsep dominasi kekuasaan antara keduanya. Salah satu dampak yang signifikan dari perubahan itu terletak pada kewenangan pengawasan pemerintah pusat terhadap peratuan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Kondisi itu semakin memperkuat posisi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Di satu sisi, hal tersebut mempertegas konsep negara kesatuan, tetapi, di sisi lain semakin membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Keduanya merupakan amanat …

Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Yusdianto Yusdianto

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Abstrak
Hubungan antara kewenangan pusat dengan daerah di Indonesia mengalami pasang surut sesuai rezim penyelenggaraan negara. Sejak reformasi, telah terdapat beberapa kali perubahan format otonomi daerah. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusi dan dasar instrumen pemerintahan daerah dalam pelaksanaannya selalu tidak konsisten mengenai dekonsentrasi, desentralisasi, dan medebewind. Setelah dilakukan penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat diketahui beberapa pokok dalam undang-undang tersebut. Pertama, perumus dan pelaksana undang-undang berusaha menyeimbangkan kontekstualitas dan eksistensi pemerintah daerah lebih prudent atau sebaliknya kembali dalam skema shadow sentralisasi. Hal ini didukung dalam Pasal 9 menyebutkan …

Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Suatu Eksperimen Yang Tidak Kunjung Selesai, Otong Rosadi

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Abstrak
Pada Pasal 18 UUD 1945 diamanatkan agar pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meski demikian, sejak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, dan beberapa perundang-undangan lain hingga UU Nomor 32 Tahun 2004 dan kini UU Nomor 23 Tahun 2014, menunjukkan kecenderungan untuk menganut sistem rumah tangga otonomi yang berbeda-beda. Pada sisi lain, dalam Pasal 18 UUD 1945 tidak secara tegas diatur mengenai pemegang titik berat otonomi. Politik perundang-undangan pemerintahan daerah yang berlaku menyisakan pertanyaan penting apakah Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) dan Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 …

Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, William Sanjaya

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Abstrak
Dekonsentrasi adalah salah satu mekanisme yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah. Pengaturan mengenai dekonsentrasi ini terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014) yang belum lama ini menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2004). Salah satu hal menarik dari UU Pemda 2014 adalah mengenai pengaturan dekonsentrasi yang diberlakukan hingga ke daerah kabupaten dan kota, yang pada dasarnya dalam pengaturan UU Pemda 2004, dekonsentrasi sebelumnya hanya diberlakukan kepada daerah provinsi. Sekarang ini kedudukan daerah kabupaten dan kota bukan hanya sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk …

Artikel Kehormatan: Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi Di Indonesia, Richard Candra Adam, Man S. Sastrawidjadja

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Dalam kelembagaan, koperasi rakyat ditempatkan sebagai subjek (people based) sekaligus pusat kegiatan ekonomi (people centered). Koperasi menjadi lembaga yang mengatur perekonomian berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini tertera dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menempatkan koperasi sebagai saka guru perekonomian nasional serta bagian integral tata perekonomian nasional. Koperasi merupakan lembaga ekonomi strategis yang mampu menjadi penarik dan pendorong seluruh kegiatan ekonomi. Melalui koperasi, masyarakat secara kolektif dan nyata dapat menciptakan dan memperoleh nilai tambah, keuntungan dan kesempatan usaha yang lebih besar. Apabila koperasi masih bertahan dengan pola kelembagaan dan pengelolaan …

Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi, Seno Wibowo, Ratna Nurhayati

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor 2001) oleh Mahkamah Agung pasca putusan Mahkamah Konstitusi telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1) huruf D dan asas legalitas serta asas pemisahan kekuasaan negara. Selain itu, hal tersebut juga dinilai tidak mengindahkan sudut hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum. Mahkamah Agung tidak berwenang menerapkan kembali ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi positif yang terdapat dalam UU Tipikor 2001 dikarenakan dengan hal tersebut …

Political Rights Of Civil Servants In Indonesia, Hernadi Affandi

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Hernadi Affandi

Abstrak

This paper highlights the regulation of political rights of civil servants (PNS) in Indonesia based on the 1945 Indonesian Constituions. Political rights are part of human rights that shall be guarded and protected by the State in the form of legislation ranging from constitution to its implementing regulations. The presence of regulation is substantial for safeguarding the existence and implementing political rights possessed by citizens, including civil servants. However, in practice there are restrictions by the lawmaker towards the political rights of the civil servants in Indonesia. In this regard, this paper attempts to highlight two issues: …

Grand Design Politik Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Rocky Marbun

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Abstrak

Politik hukum nasional telah menetapkan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum (rechtsstaat), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsep Negara hukum tersebut mengacu kepada jiwa bangsa (volkgeist) yang termuat dalam Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan penyangga konstitusionalisme. Sistem hukum pidana sebagai bentuk perwujudan politik hukum pidana sudah seharusnya dibentuk dengan penjiwaan UUD 1945 sebagai landasan yuridis. Konsekuensinya, sistem hukum pidana harus dijabarkan secara konkret pada setiap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penjiwaan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan dalam sistem hukum pidana hingga saat ini belum terwujud dengan baik, …

The Justiciability Of Socio-Economic Rights In Indonesia: The Importance Of Ratifying The Optional Protocol To The Icescr, Erna Dyah Kusumawati

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Abstract

This article aims to analyse how the Indonesian government complies with obligations enshrined in the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). Furthermore, this study will assess how the national law provides justiciability as well as redress if the violations of socio-economic rights occur. The protection of socio-economic rights in Indonesia is enshrined in the Constitution, the Human Rights Law Act, and other thematic acts; such as the Children Protection Act, Labour Act, etc. However, some violations have occurred these days both by commission and omission of the government, such as in the Lapindo and Mesuji case. …

Konstitusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan Yang Berkembang Dalam Pengkajian Ilmu Hukum, Rahayu Prasetianingsih

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Abstrak

Dalam kajian ilmu hukum, bidang hukum dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok hukum publik dan privat. secara teoretis kedua kelompok hukum ini dapat dibedakan secara jelas, tetapi pada praktiknya kedua kelompok hukum ini seringkali tumpang tindih, sehingga perbedaan di antara keduanya menjadi samar. Konstitusionalisasi hukum privat merupakan konsep di mana konstitusi mengatur ketentuan-ketentuan yang sebelumnya masuk dalam ranah hukum privat. Konsep ini berkembang seiring dengan berkembangnya pemikiran tentang hak asasi manusia dan konsep fundamental rights. Konsekuensinya, terjadi pencampuran antara hukum privat dengan hukum publik yang aktualisasinya semakin nyata terutama pasca lahirnya peradilan konstitusional yang bertugas untuk menjaga hak-hak …

Strategies For Enhancing Funding Approaches By Parent Institutions For Effective Service Delivery In Academic Libraries, Nsanta George Egbe, Samuel Otsonu Aboh

Library Philosophy and Practice (e-journal)

The aim of this study is to investigate the strategies by which parent institutions can enhance funding approaches to improve service delivery in academic libraries in Nigeria. Utilizing a descriptive survey research design, the study involved 88 library staff members from seven federal university libraries situated in the North Central region, including the Federal Capital Territory, Abuja-Nigeria. Given the manageable and accessible nature of the population, no sampling method was employed. Data collection utilized three instruments: questionnaires, observation checklists, and structured interview schedules devised by the researcher. Quantitative analysis of questionnaire data utilized mean and standard deviation to address research …

Penerapan Perjanjian Internasional Di Pengadilan Nasional: Sebuah Kritik Terhadap Laporan Delegasi Republik Indonesia Kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Implementasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik.., Wisnu Aryo Dewanto

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Abstrak

Laporan Delri yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa ICCPR telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia sehingga substansi ICCPR dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional tanpa memerlukan peraturan pelaksana. Selain itu, dikatakan pula bahwa Mahkamah Konstitusi telah merujuk secara langsung pada Pasal 2 ICCPR dalam beberapa putusannya seperti putusan untuk kasus Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap UU Advokat Nomor 18/2003 dan putusan untuk kasus Nomor 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian terhadap UU Pemda Nomor 32/2004 sebagaimana yang telah diamandemen oleh UU Nomor 12/2008. Sayangnya, Pasal 2 ICCPR tersebut pada kenyataannya tidak dapat diterapkan …

Pemenuhan Hak Atas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Layak Dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia, Nia Kurniati

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Abstrak

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup sejahtera yang melekat pada diri mereka sejak lahir. Salah satunya adalah hak untuk bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau. Tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman merupakan amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemenuhan kewajiban oleh negara untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman bagi rakyatnya adalah untuk memenuhi hak-hak sipil dan politik (sipol), dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) warga negara. …

Problematika Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Hegemoni Dewan Perwakilan Rakyat, Hernadi Affandi

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Abstrak
Tulisan ini bertujuan mencari akar permasalahan dan upaya yang harus dilakukan untuk memperkuat fungsi legislatif DPD yang dianggap masih lemah dibandingkan dengan fungsi legislatif DPR. Salah satu akar penyebab masalah tersebut adalah keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan. Hal itu membawa konsekuensi terhadap kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang. Akibatnya, DPD berada di bawah hegemoni DPR dalam pembentukan undang-undang. Semua itu berawal dari ketentuan UUD 1945 yang memberikan kewenangan terbatas kepada DPD dan memberikan kewenangan yang amat besar kepada DPR dalam pembentukan undang-undang. Ketentuan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan …

The Models Of Constitutional Interpretation Between The Constitutional Court Of Indonesia And Japan: The Case Of The Verdict Regarding Illegitimate Child, Rudy Rudy

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)

Abstract
The Constitutional Court of Indonesia issued a landmark judgment on February 2012 stipulating that the civil rights of children born out of wedlock should be recognized by their biological fathers. In June 2008, the Supreme Court of Japan issued a judgment that struck down the same issue stipulating that illegitimate child shall be acknowledged as having legal relationship with the father, and that the Nationality Act was violation of the constitution. These two judgments call comparative study on constitutional judgment and interpretation. In the specific area of constitutional interpretation, Vicki C. Jackson has argued that at least three models …

Reviews

Marvels & Tales

No abstract provided.

Encouraging Conversation: Sharing The Oral History Of Nepalese Refugees Through Dialogical Preaching To Inspire Intercultural Collaboration, Matthew Clark

Doctor of Ministry Major Applied Project

Clark, Matthew J. “Encouraging Conversation: Sharing the Oral History of Nepalese Refugees through Dialogical Preaching to Inspire Intercultural Collaboration.” Doctor of Ministry. Major Applied Project, Concordia Seminary, 2025. 286 pp.

The project attends to the context of Ascension Lutheran Church in St. Louis, Missouri, where a minority group of church members are refugees from Nepal. As Ascension grows in ethnic diversity, however, much of the congregation has only a shallow multicultural level of engagement, where different cultural groups are only aware of each other as they exist parallel to one another with limited interaction.

The project seeks to answer the …

Outlaw President?, Jim Read

Political Science Faculty Publications

No abstract provided.

Lanthorn, Vol. 59, No. 12, February 24, 2025, Grand Valley State University

Volume 59, August 5, 2024 – April 14, 2025

Lanthorn is Grand Valley State's student newspaper, published from 1968 to the present.

Performing Protest, Performing Memory: Speech Act Theory And January 6, Mary Lynne Gasaway Hill

Faculty Scholarship

In daily life, memory performs a staggering array of tasks. It offers reassurance, validation, legitimation, and approval. It transgresses boundaries and polices them. It confirms understandings and undermines them. It warms our hearts and chills our blood. In the realm of protest, as this article will show, memory works through intentional language use. In the context of activism, acts of memory are often performative: they aim not just to restate the status quo, but to change something about it. This chapter operationalises J.L. Austin’s Speech Act Theory (1994, SAT) as a lens through which to examine how the contentious discourse …

Turning Over The Ballot: Direct Democracy And State-Level Change, Floersheimer Center For Constitutional Democracy, Wilfred U. Codrington Iii, Phillip Ensler, Susan Lerner, Miriam Seifter

2024–2025 Flyers

No abstract provided.

Faculty Senate Meeting Agenda And Minutes, February 24, 2025

Faculty Senate Minutes and Agendas

Agenda and minutes from the Wright State University Faculty Senate Meeting held on, February 24, 2025.

Materiality In The Csr-Investor Reaction Relationship: A Replication And Extension Of Flammer (2013), Steven D. Kofford, Myles Melancon, Ben W. Lewis

Faculty Publications

We replicate and extend Flammer’s (2013) event study of investor reaction to environmental corporate social responsibility (CSR). Flammer found that investors reacted positively to eco-friendly events and negatively to eco-harmful events from 1980-2009 and that reaction to positive events decreased while reaction to negative events increased over time. We find similar results for Flamer’s original sample and an expanded sample including the same type of firms (U.S.-listed public firms) from 1980-2019. We then extend Flammer’s results by examining how materiality affects investor reaction over time. We find that investors only react to material events and that positive reaction to material …

February 24 Elections, Census & Redistricting Update, Jeffrey M. Wice

Elections, Census & Redistricting Updates

No abstract provided.

Magno Guerrero-Guerrero V. Attorney General United States Of America

2025 Decisions

Agency

Jose Sanchez Torres V. Attorney General United States Of America

2025 Decisions

Agency

Usa V. Joseph Cammarata

2025 Decisions

USDC for the Eastern District of Pennsylvania

Navigating The Neoliberal Assemblage: The Role Of A Nonprofit Organization Shaping Disaster Governance And Community Resilience, Andrew Michael Russo

Dissertations and Theses

This dissertation examines the evolving role of Nonprofits Active in Disasters ("NADs") in disaster governance through a case study of the Cascade Relief Team, a nonprofit organization responding to the 2020 Echo Mountain Complex Fire in Oregon. Utilizing governmentality and assemblage theory frameworks, the study investigates how CRT navigates the complex interplay between neoliberal rationalities, community needs, and disaster response practices.

The research reveals CRT's multifaceted role in shaping disaster knowledge, mediating between official frameworks and local realities, and influencing the formation of resilient subjectivities. While CRT's practices often align with neoliberal approaches to disaster management, emphasizing individual responsibility and …