Digital Commons Network^™

Dampak Peraturan Tentang Impor Beras Terhadap Kegagalan Ketahanan Pangan Dan Kemiskinan Petani Di Indonesia, Sulhani Hermawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Relevansi Etika Bisnis Dalam Hukum Perjanjian Kredit Perbankan, Wulanmas Apg, Frederik Frederik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penetapan Masajabatan Jaksa Agung Ri Berdasarkan Putusan Mk No. 49/Puu-Viii/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri Dalam Sistem Penetapan Jabatan Pejabat Negara Menurut Uud Nri 1945, Titik Triwulan Tutik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pemahaman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Astim Riyanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjurjawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Perguruan Tinggi Dalam Meningka Tkan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Tatty A. Ramly, Yeti Sumiyati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kebijakan Dan Strategi Pengaturan Usaha Perikanan Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Teluk Jakarta Yang Mengacu Pada Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Tradisional, Afdhol Afdhol, M. Sofyan Pulungan, Bono B. Priambodo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggungjawab Agen Pelayaran Pt. Admiral Lines Sebagai Pengangkut Barang Dalam Perangkutan Laut Di Pelabuhan Belawan, Djafar Ai Bram

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum, Yohanes Suhardin

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945, Josef M. Monteiro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penemuan Hukum Dalam Perkara Pidana Adat, Hwian Christianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tidak Optimalnya Fungsi Dpr Ri Selama Orde Baru, Muktar Pakpahan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Kuhperdata Dan Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Wijayanto Setiawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kajian Yuridis Tentang Pengelolaan Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Malang Yang Disewa Oleh Pihak Ketiga, R. Moeljono, Imam Koeswayono, Aan Eko Widiarto, Sutoyo Sutoyo, Darin M. Mualiffien

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Uswatun Hasanah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Manajemen Transportasi Di Dki Jakarta (Suatu Tinjauan Sosiologis Dan Hukum), Mutiara Hikmah, Heru Cahyoko

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Di Indonesia, Allysthia M. Renti D.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Fatwa Dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah, Yeni Salma Barlinti

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Lokal, Agus Surono

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, Darwin Ginting

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dispute Settlement Body - Wto Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Ade Maman Suherman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kemungkinan Peraturan Perundangan·Undangan Di Bawah Undang-Undang Sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstltusi, Thorkis Pane

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Artl Pentlng Pemberlakuan Uu No. 1/Pnps/1965, Hwian Christianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Open And Shut: Non-Removal Statutesand Door-Closing Penalties, Isaac Zwerling

Pepperdine Law Review

There is a longstanding tension in the Court’s treatment of non-removal statutes and door-closing penalties. On the one hand, the Court has held non-removal statutes—business registration statutes that condition a foreign corporation’s license on that corporation’s right to remove cases brought against it to federal court—pose an unconstitutional limit on federal court access. On the other, the Court has extended door-closing penalties statutes prohibiting unregistered foreign corporations from initiating an action in the forum state—to federal courts sitting in diversity. This Article surveys how the Court arrived at this puzzling result. It does so by analyzing each line of cases …

A Case For United States V. Connolly: The Forgotten Posterchild Of Protecting Corporate Employees’ Rights During Internal Investigations And Why It Should Be The Standard, Not The Exception, William Marment

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

In May 2019, United States v. Connolly provided a benchmark for government involvement in corporate internal investigations. The decision curtailed the close, and oftentimes coercive nature of the relationship between the prosecutor and corporate counsel conducting internal investigations on a corporation’s behalf. It drew a line between the government improperly outsourcing its investigation to the target corporation and when an employee’s statements are not fairly attributable to government prosecutors, and thus not compelled. The Connolly Court ruled that statements from counsel-led employee interviews, conducted under the threat of termination, were fairly attributable to the government and thus improperly compelled. Those …

Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan Tentang Pembaruan Kuhap), M. Hamdan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum, Yohanes Suhardin

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, Hwian Christianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hammurabi’S Laws: Ancient Traditions Of Violence, Aaron Secrist

The Confluence

The tradition of enforcing private property through violence is truly ancient, and goes back thousands of years to the first civilizations. There exists a prevailing attitude that contemporary culture is more “civilized” than the first organized societies – and while it’s true in some ways, our laws are still remarkably similar to those practiced in antiquity. In the following essay, I analyze the Law Code of Hammurabi and examine its parallels to the way laws function today. First, I will provide context for the technological advances that made the first city-states possible, then give a cultural and economic overview of …

Kebijakan Pertanahan Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Arie S. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Praktek Pembebanan Dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Di Indonesia, Prof. Ny. Arie S. Hutagalung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract