Digital Commons Network^™

Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan, Peran Dan Kualitas Putusan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Dan Bandung Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), Hasril Hertanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kristian Kristian

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia, Wahyu Wiriadinata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Konsep Pengembangan Pendekatan Struktur Dalam Perjanjian Penetapan Harga Pada Putusan Kppu, Azizah Azizah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional Indonesia Berdasarkan Potensi Daerah Sebagai Modal Pembangunan, Heri Aryatno

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha Ukm Batik Di Pekalongan, Solo, Dan Yogyakarta, Agus Sardjono, Brian Amy Prastyo, Desrezka Gunti Larasati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Kebijakan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (Hhbk) Di Ntb Dan Ntt, Gatot Dwi Wibowo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”), Ery Setyanegara

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sebuah Pemahaman Dengan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum Dan Paradigmatik), Didi Sukardi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Privatisasi Bumn Dan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, M.Rizal Alif

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama, Ummi Uzma

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.A Hart, Petrus Ckl Bello

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Semiotika Hukum Terhadap Lambang Negara Republik Indonesia, Turiman Turiman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia, Edmon Makarim

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi, Kristian Kristian

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System, Kurniawan Kurniawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum, Titik Triwulan Tutik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Pengadilan Agama Sebagai Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah, Sufiarina Sufiarina

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b Uudn Ri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat, Lalu Sabardi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Fasilitas Perpajakan (Tax Holiday) Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Bagi Perusahaan Industri (Kalangan Dunia Usaha) Yang Melakukan Penanaman Modal Di Indonesia, Djafar Ai Bram

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian, Wahyu Wiriadinata

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Paradoks Kriminalisasi Korupsi: Suatu Ancaman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Sektor Telekomunikasi, Edmon Makarim

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pembangungan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya, Andri G. Wibisana

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan Dengan Etika Bisnis, Imas Rosidawati, Edy Santoso

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Dasrol Dasrol

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

The Federal Courts Jurisprudence Of Justice Clarence Thomas, Barnett J. Harris

Catholic University Law Review

In “Personal Precedent at the Supreme Court,” Professor Richard Re argues that Supreme Court justices tend to rely on their “previously expressed views of the law,” including their prior separate opinions when deciding new cases. Richard M. Re, Personal Precedent at the Supreme Court, 136 Harv. L. Rev. 824, 825–26 (2023). These “previously expressed views of the law,” which Re refers to as “personal precedent,” play an extremely important and previously unrecognized role in the development of the law. Re even contends that “though typically excluded from the law, personal precedent may actually be its building block.” Richard M. Re, …

Pembangunan Bertahap Sistem Hukum Komunitas Asean, Melda Kamil Ariadno, Yusuf Ausiandra, Lila Pratiwi, Aditya Nuriya Sholkhah Nuriya Sholkhah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pandangan Hakim Terhadap Keadaan Memaksa, Suhandi Cahaya

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelanggaran Internet Marketing Pada Kegiatan E-Commerce Dikaitkan Dengan Etika Bisnis, Imas Rosidawati, Edy Santoso

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masyarakat Sipil Dan Mekanisme Asean Intergovernmental Commission On Humang Rights: Studi Kasus International Human Rights Treaty Bodies, Hadi Rahmat Purnama

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract