Legal Profession Commons^™

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Negeri Nomor : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam Juncto Putusan Nomor 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks), Vanya Putri Ratna Zackia

Indonesian Notary

This research discusses the responsibility of a Notary in carrying out the position, which if in the execution of the position there are things that might cause the deed void by the law. On actuate the position of a Notary, they have to be more careful in the deed work process to avoid the emergence of legal problems in the future, as happened in the case of the District Court Decree Number : 09/Pdt.G/2016/Pn.Mam Juncto Decree Number 1544/Pid.B/2019/Pn.Mks. This study aims to determine the juridical responsibility of a Notary for the existence of unlawful acts committed by clients who were …

Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang), Ratih Rahmatiar Safifah

Indonesian Notary

Notaries as public officials authorized to make an authentic deed must comply with all applicable provisions, related to the marriage agreement. This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document study. The results of the study stated that the marriage agreement can basically contain whatever is desired by the parties who made it as long as it does not violate the boundaries of law, religion and morality. The polygamy or anti -polygamy clause can be included in the marriage contract, only if the …

Peralihan Hak Atas Tanah Menggunakan Akta Jual Beli Yang Didasari Perikatan Jual Beli Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No 150/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Tim), Beta Avissa

Indonesian Notary

Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yaitu melalui perbuatan jual beli, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga perjanjian jual beli dilakukan di hadapan PPAT. Salah satu kasus yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perbuatan PPAT yang mengalihkan hak atas tanah menggunakan akta jual beli yang didasari perikatan jual beli cacat hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri No 150/Pdt.G/2019/PN.JKT.TIM. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli yang dibuat dengan dasar perikatan jual beli cacat hukum, dan pertimbangan hakim terkait keabsahan akta jual beli tersebut. Untuk menjawab kedua …

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/Pdt/2019), Ni Putu Vinka Rinjani

Indonesian Notary

Artikel ini membahas tentang pembatalan sertipikat hak atas tanah yang distudi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/PDT/2019. Dalam putusan tersebut, sertipikat hak atas tanah dibatalkan karena pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat bukan pemilik yang sah atas obyek tanah yang bersangkutan. Dengan adanya pembatalan maka sertipikat hak atas tanah sudah tidak berlaku lagi. Hal ini selanjutnya menimbulkan masalah lain karena obyek tanah yang bersangkutan sudah dijual kepada pihak lain. Pembeli menjadi dirugikan karena sertipikat hak atas tanah dibatalkan sehingga ia kehilangan haknya atas obyek tanah tersebut. Untuk itu permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum …

Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Notaris Di Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xvii/2019), M. Hendri Kurniawan

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Peradilan Notaris di Pengadilan berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris dan pertimbangan hakim yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dipandang oleh pemohon dapat mempersulit proses peradilan terhadap Notaris di Pengadilan.salah satu kewenangan tersebut adalah, dalam kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat- surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. …

Dampak Hukum Terhadap Akta Pemindahan Hak Dan Kuasa Serta Akta Jual Beli Yang Dilakukan Tanpa Sepengetahuan “Pemilik Objek” (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016)”, Elfryda Prahandini

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 3090 K/Pdt/2016, yang mana terdapat gugatan terhadap Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta Jual Beli tanpa sepengetahuan dari pemilik sah atas tanah tersebut, dalam proses pembuatan akta-akta tersebut Notaris/PPAT mencatut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat berupa data-data, identitas, dan pemalsuan tanda tangan. Penggugat juga tidak mengetahui, tidak pernah menghadap, tidak pernah menandatangani dan tidak pernah memberikan persetujuan atas pembuatan akta-akta tersebut. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap Akta Pemindahan Hak dan Kuasa serta Akta …

Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (Ppjb) Dalam Kasus Sengketa Perdata (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 994/K/Pdt/2020 Jo Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 218/Pdt.G/2017/Pn Btm), Yuyun Sri Wahyuni

Indonesian Notary

The Sale and Purchase Agreement (PPJB) is an prilimanary agreement arrranged by potential seller and buyer based on the agreement before the transaction, formed in the private deed or notarial deeed. The main problem of this study is about the strength and validity of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) Deed as evidence of transfer of rights, power and validity linked to the Supreme Court decision Number: 994 / K / PDT / 2020 jo Batam District Court Decision Number: 218 / PDT.G / 2017 / PN BTM. The research result explains that the Sale and Purchase Agreement (PPJB) Deed …

Kedudukan Persetujuan Anak Angkat Dan Anak Asuh Untuk Menjual Rumah Orang Tua Angkat Dalam Hukum Waris Perdata Barat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2019), Zaslyn Annisa

Indonesian Notary

Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Adoption of Children as the main legal source of adoption in Indonesia does not provide clear provisions regarding adopted children's inheritance rights. This results in the absence of unification of regulations regarding inheritance rights and the criteria for adopted children who can inherit. The case in this research is about husband and wife that raised 2 (two) adopted children. The first adopted child is adopted through a court decision, while the other is adopted through surrender without a court decision. When the adoptive mother died, the relationship between the adopted child and the …

Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Hakim Yang Berisikan Erfstelling Atau Legaat Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 Pk/Pdt/2020), Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana

Indonesian Notary

Penelitian ini terkait dengan akta wasiat umum yang dibatalkan oleh hakim dengan pertimbangan akta wasiat berbentuk wasiat fidei commis serta melanggar hak para ahli waris. Berdasarkan pada pengertian wasiat ialah surat yang berisikan kehendak yang dibuat oleh pewaris yang merupakan tindakan hukum yang ingin dilakukan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dan dalam pembuatan akta wasiat umum ini dilakukan di hadapan seorang notaris yang mengakibatkan notaris juga dijadikan sebagai turut tergugat sebagai pihak yang membuatkan akta yang dianggap tidak sesuai dengan hukum di indoneisa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat batalnya akta wasiat umum yang dibatalkan oleh hakim …

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Atas Objek Tanah Dengan Luasan Kurang Dari 5 Hektar Dan Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada Pembangunan Gis 150 Kv Grogol Ii), Natasha Meutia Emiliania

Indonesian Notary

This research explains how land acquisition for public interest such electricity energy (GIS 150 kV Grogol II) happened on object under 5 hectar and mortgage rights. Land acquisition for public interest is an activity which provide land to excalating nation welfare and prosperity, country and it citizens, by giving a guaranteed legal interest toward entitled party. The status of land which prepared for acquisition in the public interest were often under collateral security. Thus to solve the problem, writer use normative legal research methods by compare the law on books with the facts. The data analysis was carried out descriptively, …

Roberta Karmel And The "Brooklyn School", Edward J. Janger

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

In this contribution, Professor Janger describes Roberta Karmel’s extraordinary contributions to the intellectual, scholarly, and institutional life of Brooklyn Law School.

Karmel’S Dissent: The Sec’S Use And Occasional Misuse Of Section 21(A) Reports Of Investigation, James J. Park

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

Section 21(a) of the Securities Exchange Act gives the SEC the option of publishing a report of its findings after conducting an investigation. Typically, the SEC issues such reports about once a year to highlight major compliance and enforcement issues. This Article examines the SEC’s use of Section 21(a) investigative reports with special attention to its 1979 report in Spartek, where Commissioner Roberta Karmel filed a famous dissent. In that opinion, she argued that the report effectively sanctioned conduct over which the SEC did not have jurisdiction and that Spartek did not have sufficient notice of its regulatory obligations. While …

“The Eu Challenge To The Sec”: A View From 2021, Howell E. Jackson

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

This essay offers a retrospective appreciation of Professor Roberta Karmel’s scholarship exploring the influence of securities regulation in the United States on developments in European capital markets regulation in the late 1990’s and early 2000’s. Professor Karmel’s writings document a fascinating evolution in this trans-Atlantic relationship as the Securities and Exchange Commission transitioned from the world’s dominant capital market regulator throughout most of the post-World War II era into a more collaborative posture by the end of the first decade of the Millennium. The essay concludes by suggesting that the trends that Professor Karmel chronicled in her scholarship have persisted …

Beyond Lawyer Assistance Programs: Applying The United States Marine Corps' Concepts And Principles Of Spiritual Fitness As A Means Towards Increasing The Health, Resiliency, And Well-Being Of Lawyers—While Restoring The Soul Of The Profession, David A. Daigle, Daniel V. Goff

Journal of Catholic Legal Studies

(Excerpt)

Lawyer Assistance Programs (“LAPs”) are recognized as an invaluable tool for increasing well-being by assisting lawyers to secure confidential treatment in order to overcome various addictions and mental health issues. The 2017 report by the National Task Force on Lawyer Well-Being underscores this notion by asserting that LAPs “play a pivotal role in lawyer wellbeing.” While this is true, the legal profession would do well to look beyond LAPs and broaden its discussion regarding wellness. In particular, the American Bar Association (“ABA”) should more robustly recognize and encourage spirituality as a means towards health, resiliency, and well-being, much like …

Testing Privilege: Coaching Bar Takers Towards “Minimum Competency” During The 2020 Pandemic, Benjamin Afton Cavanaugh

The Scholar: St. Mary's Law Review on Race and Social Justice

Abstract forthcoming.

Tribute To Professor Bonita K. Roberts, David A. Schlueter

St. Mary's Law Journal

A tribute to St. Mary's University School of Law Professor Bonita K. Roberts.

Professor Bonita K. Roberts—A Colleague And A “Conscience”, Victoria Mather

St. Mary's Law Journal

A tribute to Bonita K. Roberts, a professor at St. Mary's University School of Law.

In Honor Of Professor Bonita K. Roberts, Linda L. Schlueter, Faye M. Bracey

St. Mary's Law Journal

A tribute to Professor Bonita K. Roberts of St. Mary's University School of Law.

Becoming A University Educator: Teaching Tomorrow’S Law Teachers, Shauna Van Praagh, Eliza Bateman

Journal of Legal Education

No abstract provided.

Total Scholarly Impact: Law Professor Citations In Non-Law Journals, J. B. Ruhl, Michael P. Vandenbergh, Sarah E. Dunaway

Journal of Legal Education

No abstract provided.

Mentorship, Leadership And Being An Indigenous Woman, Ernestine Chaco

Journal of Legal Education

No abstract provided.

Book Review Of Charged: The New Movement To Transform American Prosecution And End Mass Incarceration, Justin Murray

Journal of Legal Education

No abstract provided.

Ethical Duty To Investigate Your Client?, Peter A. Joy

St. Mary's Journal on Legal Malpractice & Ethics

Lawyers have been implicated in corporate scandals and other client crimes or frauds all too often, and the complicity of some lawyers is troubling both to the public and to members of the legal profession. This is especially true when the crime involved is money laundering. As a response to attorney involvement in crimes or frauds, some legal commentators have called for changes to the ethics rules to require lawyers to investigate their clients and client transactions under some circumstances rather than remaining “consciously” or “willfully” blind to what may be illegal or fraudulent conduct. The commentators argue that such …

Professional Responsibility, Legal Malpractice, Cybersecurity, And Cyber-Insurance In The Covid-19 Era, Ethan S. Burger

St. Mary's Journal on Legal Malpractice & Ethics

In response to the COVID-19 outbreak, law firms conformed their activities to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Occupational Safety and Health Administration (OSHA), and state health authority guidelines by immediately reducing the size of gatherings, encouraging social distancing, and mandating the use of protective gear. These changes necessitated the expansion of law firm remote operations, made possible by the increased adoption of technological tools to coordinate workflow and administrative tasks, communicate with clients, and engage with judicial and governmental bodies.

Law firms’ increased use of these technological tools for carrying out legal and administrative activities has implications …

Negative Commentary—Negative Consequences: Legal Ethics, Social Media, And The Impact Of Explosive Commentary, Jan L. Jacobowitz Ms.

St. Mary's Journal on Legal Malpractice & Ethics

Connecting and sharing on social media has opened communication channels and provided instantaneous information to billions of people worldwide. Commentary on current events, cases, and negative online reviews may be posted in an instant, often without pause or thought about the potential repercussions. This global phenomenon may not only provide news of the day updates, humor, and support for those in need but also is replete with ethical landmines for the unwary lawyer. Lawyers commenting on current events, their cases, or responding to a client’s negative online review, have suffered damage to their careers. In some instances, they have even …

Sufficiently Judicial: The Need For A Universal Ethics Rule On Attorney Behavior In Legislative Impeachment Trials, Joshua E. Kastenberg

St. Mary's Journal on Legal Malpractice & Ethics

In assessing an ethics, rule-based prohibition against New Jersey governmental attorneys representing clients against the state for matters the state had previously assigned to them, the state supreme court noted: “In our representative form of government, it is essential that the conduct of public officials and employees shall hold the respect and confidence of the people.”

In the beginning of 2020, the United States Senate held an impeachment trial to determine whether former President Donald J. Trump had committed offenses forwarded by the House of Representatives. A U.S. Senate trial, much like state senate trials, is both judicial and political …

The Informed Consent Doctrine In Legal Malpractice Law, Vincent R. Johnson

St. Mary's Journal on Legal Malpractice & Ethics

The doctrine of informed consent is now deeply embedded into the law of legal ethics. In legal malpractice litigation, the doctrine holds that a lawyer has a duty to disclose to a client material information about the risks and alternatives associated with a course of action. A lawyer who fails to make such required disclosures and fails to obtain informed consent is negligent, regardless of whether the lawyer otherwise exercises care in representing a client. If such negligent nondisclosures cause damages, the lawyer can be held accountable for the client’s losses.

Shifting the focus of a legal malpractice action from …

Model Rule 8.4(G) And The Profession’S Core Values Problem, Michael Ariens

St. Mary's Journal on Legal Malpractice & Ethics

Model Rule 8.4(g) declares it misconduct for a lawyer to “engage in conduct that the lawyer knows or reasonably should know is harassment or discrimination on the basis of race, sex, religion, national origin, ethnicity, disability, age, sexual orientation, gender identity, marital status or socioeconomic status in conduct related to the practice of law.” The American Bar Association (ABA) adopted the rule in 2016 in large part to effectuate the third of its four mission goals: Eliminate Bias and Enhance Diversity. The ABA adopted these goals in 2008, and they continue to serve as ABA’s statement of its mission.

A …

Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di Hadapan Ppat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 602/Pdt.G/2020/Pa.Jmb, Natasya Asdina

Indonesian Notary

Penelitian ini mengenai pembatalan akta hibah yang telah dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan PPAT dan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Pemberian hibah oleh orang tua kepada anak diberikan atas dasar kasih sayang demi kesejahteraan anak. Permasalahan muncul ketika orang tua sebagai pemberi hibah menarik kembali atau melakukan pembatalan terhadap hibah yang telah diberikan. Seperti hal yang terjadi pada gugatan perkara nomor Putusan Pengadilan Agama Jambi No. 602/pdt.g/2020/PA.Jmb. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pembatalan akta hibah yang telah dibuat di hadapan PPAT dan akibat hukum terhadap pembatalan akta hibah yang telah terjadi peralihan orang …

Analisis Akta Notaris Dalam Era Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, Priscillia Virgina Rumengan

Indonesian Notary

Notaris merupakan salah satu tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat pada Notaris diberikan beberapa kewenangan sebagai pejabat umum yang salah satunya adalah membuat akta autentik yang sangat penting sifatnya untuk menjamin kepastian hukum. Namun memasuki era cyber notary, Notaris dituntut untuk melakukan terobosan dalam menjalankan kewajibannya tersebut dan memodifikasi penerapan asas yang tidak sejalan lagi dengan kebutuhan masyarakat era cyber notary. Adapun permasalahan yang penulis angkat yaitu mengenai perkembangan akta notaris di Indonesia dalam era cyber notary ditinjau dari asas tabellionis officium fideliter exercebo serta penerapan asas tabellionis officium fideliter exercebo di Indonesia dalam era cyber …