Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Discipline
- Keyword
-
- Notaris (60)
- Akta Jual Beli (19)
- PPAT (15)
- Perbuatan Melawan Hukum (12)
- Akta (10)
-
- Tanggung Jawab (10)
- Tanggung Jawab Notaris (10)
- Notaris. (9)
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli (9)
- Perkawinan (8)
- Perlindungan Hukum (8)
- Perseroan Terbatas (8)
- Akta Autentik (7)
- Hibah (7)
- Pejabat Pembuat Akta Tanah (7)
- Tanggung jawab notaris (7)
- Akta Notaris (6)
- Harta Bersama (6)
- Pembatalan (6)
- Harta bersama (5)
- Jual Beli (5)
- Penggelapan (5)
- Perbuatan Melawan Hukum. (5)
- Perceraian (5)
- Perjanjian (5)
- Wanprestasi (5)
- Waris (5)
- Akibat Hukum (4)
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat (4)
- Anak Luar Kawin (4)
- Publication Year
Articles 361 - 362 of 362
Full-Text Articles in Legal Profession
Hak Tanggungan Yang Lahir Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/Pdt/2017), Shofiah Arasyti
Hak Tanggungan Yang Lahir Berdasarkan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232 K/Pdt/2017), Shofiah Arasyti
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai Hak Tanggungan yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Pembuatan Akta Jual Beli haruslah memenuhi syarat sah perjanjian karena jika tidak terpenuhi syarat sah perjanjian maka dapat menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum. Permasalahan dalam tesis ini yaitu akibat hukum terhadap hak tanggungan yang lahir berdasarkan akta jual beli yang cacat hukum, perlindungan hukum bagi Bank selaku kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang akta pemberian hak tanggungannya ditetapkan cacat hukum, dan tanggung jawab PPAT yang membuat Akta Jual Beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. …
Implementasi Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Putusan Nomor 04/Kppu-L/2018), Syarif Husein
Implementasi Peraturan Presiden No 13 Tahun 2018 Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Putusan Nomor 04/Kppu-L/2018), Syarif Husein
Indonesian Notary
Artikel ini membahas tentang kewajiban Notaris yang timbul dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 jika implementasikan ke dalam ranah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berdampak dapat dikenalinya Pemilik Manfaat, sehingga membantu menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kerap terjadi persekongkolan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan menggunakan Konsep Pemilik Manfaat, dimana si Pemilik Manfaat mengendalikan beberapa Perusahaan untuk menjadi Peserta Tender, dan menciptakan Tender yang kolusif. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitis. Hasil Penelitian menyarankan bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebaiknya melibatkan Notaris, terutama saat pembuatan Kontrak, sehingga Notaris dapat …