Political Science Commons^™

West Virginia’S Sugary Drink Tax: Examining Print Media Frames In Local News Sources, Lauri Andress, Ogaga Urhie, Christine Compton

Journal of Appalachian Health

Introduction: Framing is an important aspect of the policy process that helps the public and decision makers sort through and resolve highly charged claims about an issue. Through slight changes in the presentation of issues, a framing effect may alter public support. The way a proposed sugary drink tax is discussed in public discourse and by the media significantly influences policy acceptance. Given the public health significance of obesity and diabetes in West Virginia (WV) the study of media frames employed to represent a sugary drink tax policy is useful.

Methods: Using quantitative content analysis, this study assessed news articles—published …

For The Common Defense: The Evolution Of National Security Strategy-Making Institutions & Impact On American Grand Strategy, Nathan D. Barrick

USF Tampa Graduate Theses and Dissertations

This dissertation applies a Neoclassical Realism model to examine how the evolution of United States (U.S.) national security strategy-making institutions has resulted in a path dependent accrual of autonomy and increasing influence over the formulation of American grand strategy. Once U.S. national security strategy-making institutions were created, their existence inexorably led to increasing autonomy, the creation of new strategy-making institutions, and subtle influence in shaping American grand strategy by preferential focus on a militarized foreign policy. Additionally, the more autonomous these strategy-making institutions have become, the further they have strayed from the Constitutional mandate to create a government which provides …

Immigrants Or Elites?: Contextualizing The Motivation Of The Rural American Vote In The Trump Era, Annika Johnson

Scholarly Horizons: University of Minnesota, Morris Undergraduate Journal

The rural American vote was central to Donald Trump’s presidential victory in 2016. In an attempt to unpack the strongest motivators for rural Americans who voted for Trump, analyses explored the importance of anti-immigrant and anti-elite sentiment using a subset of rural participants in the 2016 American National Elections Study. Through a combination of quantitative data work, qualitative case studies and an extensive literature review, it was found that both anti-immigrant and anti-elite sentiments are indicators of a vote for Trump. However, the research and analyses suggest anti-immigrant sentiment is a stronger indicator.

Motivating Climate Activism Through Framing: Hope, Fear, Injustice, And Sacrifice, Josiah Gregg

Scholarly Horizons: University of Minnesota, Morris Undergraduate Journal

Climate Change is considered by many scientists to present a dire threat to world through its catastrophic potential. When this potential is combined with a political reality where political climate action seems impossible, citizens concerned by climate change are often paralyzed from climate activism through despair. It would thus be useful to discover how citizens can frame climate change in order to motivate themselves to action. In this project, I explore how political theorists have linked fear, hope, injustice, sacrifice, and the economic theories that have caused climate change, to their ability to inspire climate activism. I argue that political …

Peran Ketua Umum Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerahpada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia, Siti Witianti, Hendra -. Hendra

Jurnal Wacana Politik

Proses pencalonan kepala daerah pada pemilu serentak yang diberlakukan sejak tahun 2015 di Indonesiamerupakan salah satu fungsi penting pada internal partai politik. Pengambilan keputusan di internal partai politiksangat menentukan siapa calon yang akan dipilih partai politik untuk mewakili partainya dalam kandidasi pilkadadi Indonesia. Selain itu, model pemilihan pendahuluan di internal partai juga akan menentukan kualitas kandidatyang dipilih dan juga menentukan eksistensi partai politik pengusungnya ke depan. Pemilihan calon kepaladaerah di internal partai politik dapat dilaksanakan secara demokratis ataupun bahkan dilaksanakan secara tidakdemokratis. Untuk itu, penting untuk melihat sejauh mana peran ketua umum partai politik dalam menentukankeputusan di tingkat lokal. Penelitian …

Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokratisasi: Studi Padapemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 Di Provinsi Aceh, Indonesia, Fakhruddin Fakhruddin, Yuslim Yuslim, Syamsurizaldi Syamsurizaldi

Jurnal Wacana Politik

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 yang dilaksanakan di Provinsi Aceh diduga mengandung beberapacacat. Meskipun secara prosedural penyelenggaraan pemilu dapat dikategorikan sukses, dalam aspek substansialterdapat pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Tulisan ini mendeskripsikan pelanggaran pemilu diAceh dengan menganalisis dan memeriksa hasil laporan dan sejumlah keputusan Komisi Independen Pemilihan(KIP ) maupun Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih), Undang-Undang dan peraturan Komisi PemilihanUmum, dan qanun Aceh yang mengatur pelaksanaan pilkada. Hasil penelitian ini mengungkapkan masihterdapat sejumlah pelanggaran pilkada seperti pelanggaran kesalahan administrasi data pemilih, kericuhan padasaat kampanye, kurangnya sosialisasi bagi pemilih disabilitas, politik uang, kekerasan dan diskriminasi, dansengketa pencalonan yang dilakukan oleh peserta …

Efektivitas Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif: Studi Pendahuluan Pemasaran Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Lampung, Indonesia, Kurnia Perdana

Jurnal Wacana Politik

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas alat peraga kampanye yang dilihat dari perspektifgenerasi milenial. Menurut data empiris, secara nasional porsi swing voters terbesar adalah dari generasimilenial. Namun, sejatinya swing voters memberikan stimulan optimisme untuk membidiknya sebagai targetkonstituen. Salah satu cara masif untuk membentuk citra positif adalah dengan membuat alat peraga kampanyevisual. Namun mencetaknya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih harus mempertimbangkan luasnyadaerah pemilihan. Agar program kampanye lebih efektif dan efisien, penting dilakukan evaluasi efektivitasalat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk. Pengambilan data dilakukan secara purposive survey disepuluh kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama tiga bulan. Setelah terhimpun, data dianalisis secarakuantitatif …

Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019, Aldho Syafriandre

Jurnal Wacana Politik

Verifikasi partai politik dilakukan untuk mengukur kesiapan dan keterpenuhan syarat partai politik sebagai calon peserta pemilu. Malapraktik yang terdapat pada verifikasi partai politik pemilu 2019 yaitu Pertama, masih adanya celah produk hukum dalam verifikasi partai politik. Kedua,keterbatasan waktu pemeriksaan dokumen dan verifikasi faktual kelapangan. Ketiga, belum optimalnya Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Keempat, efek malapraktik dalam verifikasi partai politik. Artikel ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan riset kepustakaan. Dalam menganalisis artikel ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang relevan untuk menjelaskan argumentasi utama dalam artikel ini. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah menganalisis celah-celah aturan hukum dalam penyelenggaraan pemilu …

Modal Sosial Jeje-Adang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Ratnia Solihah

Jurnal Wacana Politik

Tulisan ini menganalisis modal sosial Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015 sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi berhasilnya mereka dalam memenangkan kontes politik lokal (pilkada). Kepemilikan modal sosial Jeje-Adang dikaji melalui metode kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara secara purposive dan pemeriksaan dokumen-dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa modal sosial Jeje-Adang yang meliputi faktor ketokohan, kapabilitas dan integritasnya; kepercayaan dari masyarakat; interaksi sosial antara Jeje-Adang dengan pendukungnya; dan jaringan-jaringan sosial pendukung Jeje-Adang, berperan dalam perolehan kemenangan mereka.

Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia, Hasanul Bulqiyah

Jurnal Wacana Politik

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya, yang mana adanya pemilihan umum seharusnya memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan pembangunan di suatu daerah, tapi tidak dengan pulau Bawean. Tulisan ini mengkaji tentang ketertarikan pemilih di Pulau Bawean pada pemilihan umum lokal (pemilihan kepala desa). Pulau Bawean yang merupakan bagian dari Kabupaten Gresik memiliki ketimpangan pembangunan yang dirasakan, kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Kabupaten Gresik tidak sepenuhnya terlaksana pada pulau Bawean. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan data wawancara mendalam pada masyarakat dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya masyarakat Pulau Bawean lebih tertarik pada …

Dampak Pembangunan Terusan Kra Di Thailand Terhadap Ekonomi Indonesia, Insan Harapan Harahap

Jurnal Wacana Politik

Penelitian ini membahas dampak pembangunan Terusan Kra terhadap perekonomian Indonesia dan upayapemerintah Indonesia dalam memanfaatkan Terusan Kra. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupabahan pustaka, yang terdiri dari penelitian sebelumnya, berita resmi, dan informasi dari website terpercaya yangterkait dengan rencana pembangunan Terusan Kra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan TerusanKra akan memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian Indonesia. Namun, Terusan Kra akanmemberikan dampak positif yang besar bagi perekonomian nasional apabila Indonesia mampu memanfaatkanPelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan berstandar internasional yang mampumelayani bongkar-muat kapal asing sekaligus sebagai hub internasional menggantikan pelabuhan Singapura.Untuk memaksimalkan dampak positif tersebut, pemerintah perlu meningkatkan …

Overruling Mcculloch?, Mark A. Graber

Arkansas Law Review

Daniel Webster warned Whig associates in 1841 that the Supreme Court would likely declare unconstitutional the national bank bill that Henry Clay was pushing through the Congress. This claim was probably based on inside information. Webster was a close association of Justice Joseph Story. The justices at this time frequently leaked word to their political allies of judicial sentiments on the issues of the day. Even if Webster lacked first-hand knowledge of how the Taney Court would probably rule in a case raising the constitutionality of the national bank, the personnel on that tribunal provided strong grounds for Whig pessimism. …

M'Culloch In Context, Mark R. Killenbeck

Arkansas Law Review

M’Culloch v. Maryland is rightly regarded as a landmark opinion, one that affirmed the ability of Congress to exercise implied powers, articulated a rule of deference to Congressional judgments about whether given legislative actions were in fact “necessary,” and limited the ability of the states to impair or restrict the operations of the federal government. Most scholarly discussions of the case and its legacy emphasize these aspects of the decision. Less common are attempts to place M’Culloch within the ebb and flow of the Marshall Court and the political and social realities of the time. So, for example, very few …

The Confusing Language Of Mcculloch V. Maryland: Did Marshall Really Know What He Was Doing (Or Meant)?, Sanford Levinson

Arkansas Law Review

All legal “interpretation” involves confrontation with inherently indeterminate language. I have distinguished in my own work between what I call the Constitution of Settlement and the Constitution of Conversation. The former includes those aspects of the Constitution that do indeed seem devoid of interpretive challenge, such as the unfortunate assignment of two senators to each state or the specification of the terms of office of representatives, senators, and presidents. I am quite happy to concede that “two,” “four,” and “six” have determinate meaning, though my concession is not based on a fancy theory of linguistics. It is, rather, a recognition …

Rafi & Patra, Rafi, Patra, Tsos

TSOS Interview Gallery

Rafi and his family have been stuck on the border between Greece and Macedonia for almost four months. They made their way from Afghanistan, received certificates in Greece to help them on their journey, but were then stopped at the border of Macedonia. The Macedonians said that they were no longer allowing Afghans into their country. Now all they can do is wait and hope. In Afghanistan,Rafi was a military man. As a young man, he was a part of the Revolution army, but later was made a soldier for the Government Security of Kabul. During that time, he was …

Belle La Follette’S Fight For Women’S Suffrage: Losing The Battle For Wisconsin, Winning The War For The Nation, Nancy C. Unger

History

A century ago, on May 21, 1919, the US House of Representatives voted difinitively (304 to 89) in support of women’s suffrage. Two weeks later, Wisconsinite Belle La Follette sat in the visitors’ gallery of the US Senate chamber. She “shed a few tears” when it was announced that, by a vote of 56 to 25, the US Senate also approved the Nineteenth Amendment, sending it on to the states for ratification.¹ For Belle La Follette, this thrilling victory was the culmination of a decades-long fight. Six days later, her happiness turned to elation when Wisconsin became the first …

Standing Up Against Racial Discrimination: Progressive Americans And The Chinese Exclusion Act In The Late Nineteenth Century, Wenxian Zhang

Faculty Publications

The passage of the Chinese Exclusion Act is a dark chapter in the immigration history of the United States. In contrast to the overwhelming “Yellow Peril” literature of the time, the outcries of mistreated Chinese were few and far between, as they had little recourse against their accusers. This article attempts to identify the rare voices of Chinese Americans and recognizes the bold vision and noble endeavors of some progressive Americans during the Exclusion Era of the late nineteenth century. Throughout the national debates on the Chinese Exclusion Act, a minority of Americans stood up in support of Chinese immigrants, …

Interrogating Illiberalism Through Chinese Communist Party Regulations, Samuli SeppäNen

Cornell International Law Journal

Can the exercise of political leadership, which is meant to transcend laws, nevertheless, be governed by formal rules? This Article examines the relationship between the illiberal governance project and rule-based governance in the context of the Chinese Communist Party's internal "intraparty" regulations. In the past few years, Chinese Communist Party leaders have sought to strengthen the Party's political leadership by extending its discipline inspection mechanisms further into Chinese state organs. The Party leaders have also sought to regulate Party cadres' uses of power more closely through intraparty regulations. The efforts to strengthen the Party's political leadership through improving intraparty regulations …

“Vështrimi Historik I Së Drejtës Së Vetëvendosjes”, Albina Rrustemi

Theses and Dissertations

Parimi i vetëvendosjes ka qenë dhe ka mbetur parim fundamental në të drejtën ndërkombëtare dhe njëkohësisht parim bazë i të drejtave të njeriut. Si parim, ka kaluar nëpër evolucion zhvillimorë në etapa të ndryshme të historisë për të ardhur tek një moment kyç i zhvillimit të tij. Parimi i vetëvendosjes si një parim dhe koncept politik dhe si një e drejtë shfaqet fuqishëm me përfundimin e Luftës së Dytë Botërore. Në aspektin praktik vetëvendosja është përdorur si mjet legjitimues për përpjekjet e entiteteve të ndryshme për arritjen e lirisë dhe pavarësisë. Shumica e konflikteve të përgjakshme gjithandej botës kanë ndodhur …

Governance In A Globalised World, Richard Woodward

Books/Book Chapters

Discussions surrounding the sources of power and authority that govern the social world have taken place since ancient times. Finally, in the latter half of the twentieth century, it appeared that this debate had been decisively resolved in favour of the view that governance was the preserve of governments. This was a consequence of the ascendance in the social sciences of methodologies that presupposed human activities to correspond to the territorial boundaries of sovereign states. The privileging of sovereign territoriality did not reflect a poverty of scholarly thinking but was a by-product of their social world. (Taylor, 1996). By the …