Legal Profession Commons^™

Vol. 67, No. 05 (September 23, 2024)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Law School News: Supporting Rhode Island's Aquaculture 9-23-2024, Andrew Clark, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Widiss Honored With Cosell Miller Award, James Owsley Boyd

Keep Up With the Latest News from the Law School (blog)

An employment law scholar at the Indiana University Maurer School of Law has been honored for her remarkable contributions to the field.

Deborah A. Widiss, professor of law and the John F. Kimberling Chair, was presented the Miller Award at the 19th annual Colloquium on Scholarship in Employment and Labor Law (COSELL) in San Diego on September 13.

Named in honor of the late Paul Miller, who was the Henry M. Jackson Professor of Law at the University of Washington School of Law, the Miller Award is presented annually to a senior scholar who has shown “outstanding academic and public …

Vol. 67, No. 04 (September 16, 2024)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Velazquez Named To Sec Investor Advisory Committee, James Owsley Boyd

Keep Up With the Latest News from the Law School (blog)

The U.S. Securities and Exchange Commission announced today (Sept. 10) six new members—including an associate professor from the Indiana University Maurer School of Law—to fill vacancies on its Investor Advisory Committee.

Prof. Alvin Velazquez, who joined the Indiana Law faculty this summer, is one of only two members of academia newly appointed to the committee. The committee advises the SEC on regulatory priorities and initiatives to protect investors and promote the integrity of the U.S. securities markets.

Vol. 67, No. 03 (September 9, 2024)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Law School News: Transforming Adversity Into Advocacy 9-4-2024, Andrew Clark, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Vol. 67, No. 02 (September 2, 2024)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Measures Of Justice: Researching And Evaluating Lay Legal Assistance Programs, Tanina Rostain, James Teufel

Georgetown Law Faculty Publications and Other Works

In recent years a national movement to train lay advocates and advisors to assist people with their common justice problems has emerged in the United States. A host of new programs have launched that allow trained navigators and justice workers to provide legal assistance. These programs – developed in Alaska, Delaware, South Carolina, Arizona, and Utah, among other places – vary in their substantive focus, the skills they impart, and their approaches to reaching the people and communities they seek to help. The proliferation of lay legal assistance programs creates research imperatives and opportunities. These programs need to be assessed …

Mental Health Screening In Lawyer Licensing, Grahm Ambrose, Brianne Holland-Sergar, Nora Freeman Engstrom

Faculty Journal Articles & Other Writings

This report examines the role of mental health screening in lawyer licensing, focusing on its evolution, current practices, and criticisms. It highlights concerns that such screening may discourage treatment, perpetuate stigma, and lack empirical support for improving public protection. While many states have shifted from broad inquiries into diagnoses and treatment history toward narrower questions about conduct or impairment, most still retain some form of screening. The report also reviews legal, ethical, and practical challenges, including potential conflicts with disability law. Overall, it concludes that although reforms have reduced intrusiveness, significant debate remains about the necessity and effectiveness of mental …

Decision Time: Illuminating Performance In India’S District Courts, Varsha Aithala, Anushka Sachan, Srijoni Sen, Himanshu Payal, Chiranjib Bhattacharya

Articles

Studies on court administration in India have so far focused their attention largely on caseload management and judge strength of the higher judiciary. In-depth investigations of the performance of India’s lower courts, the primary loci of a citizen’s contact with the judiciary, are rarer, largely due to the lack of available data at scale. We conduct a quantitative analysis of a large dataset of more than 1700 Indian district courts between 2010 and 2018, to assess court performance through the measure of timeliness of case disposal. We use median days to decision—the median number of days it takes for a …

Penggunaan Hak Prioritas Untuk Mendapatkan Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1994k/Pdt/2020), Nadia Kamilah, Muhammad Sofyan Pulungan, Enny Koeswarni

Indonesian Notary

The Land Utilization Agreement between the Surabaya City Government and PT. Maspion involves the Right to Manage (HPL) and Building Rights (HGB). After the expiration of the HGB ownership period, PT. Maspion applied for an extension, but its request was rejected by the Surabaya City Government. Despite the rejection, PT. Maspion continued to use the land, leading to disagreement with the Surabaya City Government. The Surabaya City Government argued that PT. Maspion did not fulfill its obligation to return the land after the HGB expired, while PT. Maspion deemed the rejection unacceptable. This case raises issues regarding the prioritized use …

Analisis Kedudukan Ahli Waris Yang Perkawinannya Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073k/Pdt/2019), Zhafira Naura Rosa, Fully Handayani Ridwan

Indonesian Notary

Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada tidak jelasnya status perkawinan melalui bukti autentik dari perkawinan, sehingga berdampak pada status hukum seorang anak. Untuk itu penelitian ini membahas permasalahan terkait analisis kedudukan hukum ahli waris yang perkawinannya tidak dicatatkan dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073 K/Pdt/2019). Penelitian hukum doktrinal ini, mengkaji objek hukum dalam konsepnya sebagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Objek hukum yang diteliti tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkawinan …

Pertanggungjawaban Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Itikad Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 953/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt), Vanesia Ciayadi Kwang, Fully Handayani Ridwan

Indonesian Notary

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan disertai itikad baik. Saat ini banyak Notaris dan PPAT yang membuat akta tanpa disertai itikad baik, contohnya Akta Jual Beli (AJB) dibuat oleh PPAT tanpa adanya pembayaran dan pengalihan fisik yang menjadi syarat adanya jual beli hak atas tanah dan surat kuasa menjual yang dibuat mengandung unsur mutlak dengan tujuan untuk menyelundupkan hukum. Penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana keabsahan akta jual beli dan surat kuasa menjual serta pertanggungjawaban Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas peralihan hak atas tanah tanpa itikad baik. Metode …

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengansistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif Dalam Sistem Pendaftarantanah Secara Elektronik: Studi Banding Dengan Negara Australia, Triani Putri Utami, Akhmad Budi Cahyono

Indonesian Notary

Penerapan sistem publikasi negatif bertendensi positif di Indonesia sering kali menimbulkan masalah hukum, seperti sengketa pertanahan, tumpang tindihnya tanah bekas milik adat, konflik pertanahan antara pemerintah dengan swasta, ataupun konflik pertanahan antara pemerintah dengan masyarakat. Beda halnya dengan negara lain, di negara Australia misalnya, sertipikat hak atas tanah di sana merupakan alat bukti yang tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak. Hal ini disebabkan Australia menganut sistem Torrens dalam pendaftaran tanahnya. Dengan sistem ini, tidak dimungkinkan dilakukan pengubahan, kecuali apabila sertipikat yang dihasilkan tersebut diperoleh dengan cara pemalsuan atau dengan penipuan. Penelitian menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perbandingan (comparative …

Hak Tanggungan Yang Terbit Berdasarkan Keterangan Palsu(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2962 K/Pdt/2019), Tika Melina, Fully Handayani Ridwan

Indonesian Notary

Pemberian Hak Tanggungan harus dilakukan oleh orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah. Apabila terdapat keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak seharusnya perjanjian dapat dibatalkan. Notaris/PPAT perlu memastikan data yang diberikan oleh para pihak adalah benar dan sesuai dengan yang menghadap. Kebenaran identitas penghadap dilihat dari KTP asli yang dibawa oleh penghadap. Sama halnya dengan sertipikat tanah yang harus diperlihatkan adalah asli sertipikat. Dokumen asli yang diberikan oleh para penghadap merupakan bentuk kewajiban Notaris/PPAT untuk memastikan kebenaran formil. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian berbentuk preskriptif yang merupakan penelitian dengan memberikan solusi …

Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Belum Lunas Sebagai Jaminan Utang Piutang (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019), Tenriana Nur Qalby Rahman, E. Fernando M. Manullang, I Made Pria Dharsana

Indonesian Notary

Penelitian ini meneliti tentang suatu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan dijadikan sebagai jaminan atas perjanjian utang piutang yang kemudian menimbulkan sengketa. Hal tersebut dikarenakan adanya peralihan hak atas tanah didasarkan pada PPJB dan dilakukan secara melawan hukum. Kasus tersebut dapat dilihat dalam Putsan Mahkamah Agung Nomor 2462/K/Pdt/2019. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas jaminan utang piutang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019 dan bagaimana Perlindungan hukum debitur selaku Pemberi jaminan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan menggunakan data sekunder pengumpulan data dengan cara …

Kesahan Akta Perjanjian Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Dihadapan Para Pihak Dan Saksi Serta Akibat Hukumnya (Studiputusan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.235/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel & Pengadilan Negeri Denpasar No.840/Pdt.G/2020/Pn.Dps), Thalita Reizky Amalia, Rouli Anita Velentina, Disriani Latifah Soroinda

Indonesian Notary

Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Namun pada kenyataan masih saja ditemui notaris yang tidak menjalankan kewajiban pembacaan akta yang dibuatnya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum yakni, primer, sekunder dan tersier yang dianalisis guna menjawab rumusan masalah. Akta notaris berisi keterangan dan kehendak para penghadap, pembacaan akta notaris dalam hal ini berfungsi sebagai bentuk konfirmasi kembali kepada para penghadap apakah akta yang berisikan perjanjian tersebut dibuatnya telah sesuai dengan kehendak para pihak. …

Perlindungan Hukum Terhadap Wna Dalam Kasus Penyalahgunaandana Investasi (Studi Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/Pn Mtr), Tamara Ratnasari Thioris, Nathalina Naibaho

Indonesian Notary

Tulisan ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap WNA dalam kasus penyalahgunaan dana investasi. Jenis dan skala investasi yang ada sangat beragam, begitu pula dengan hak-hak atas tanah berdasarkan kewarganegaraan yang dimiliki tiap WNA. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah analisis perlindungan hukum terhadap WNA dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtr dan praktik perlindungan hukum atas dana investasi yang seharusnya diberikan atas kasus serupa di masa yang akan datang. Untuk menjawab masalah tersebut penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian adalah agar WNA yang dirugikan dapat mendapatkan ganti …

Hibah Dari Ayah Kepada Anak Kandung Yang Melanggar Hak Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0619/Pdt.G/2019/Pa.Ngj Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 Pk/Ag/2022), Sekar Puspita Arum, Wirdyaningsih Wirdyaningsih, Neng Djubaedah

Indonesian Notary

The settlement of inheritance disputes over property that has been granted by parents to children should use Article 211 of the Compilation of Islamic Law as a basis for consideration. This is because in reality, parents do not equalize the share of grants to their children so that the grant violates the share that is the right of the heir. Such a case was found in Supreme Court Decision Number 103 PK/Ag/2022. This legal research is intended to analyze the division of inheritance with the existence of grants according to Islamic Maritime Law and the legal consequences of granting grants …

Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Disahkan Terhadap Warisan Tanah Yang Hak Warisnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pdt/2022), Salsabilla Putri Ariza, Teddy Anggoro

Indonesian Notary

Peristiwa pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebabkan adanya peralihan segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris kepada para ahli warisnya yang sah. Ahli waris merupakan keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris yang digolongkan sebagai ahli waris golongan I adalah istri atau suami yang hidup terlama beserta dengan keturunannya yang sah, baik yang berdasarkan suatu perkawinan yang sah maupun yang di luar perkawinan yang sah. Dalam hal pewaris tidak memiliki keluarga sedarah atau istri atau suami yang hidup terlama, maka anak luar …

Pembuatan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 98/Pdt.G/2021/Pn.Unr), Rizki Rasyadan Pratama, Heru Susetyo, Sri Widyawati

Indonesian Notary

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan perubahannya dengan menggunakan akta autentik membutuhkan identitas pendiri, pemegang saham, direksi, anggota dewan komisaris guna menjamin kepastian hukum. Terdapat penggunaaan identitas palsu dalam pembuatan akta pendirian sebagaimana ditemukan di Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembuatan akta pendirian PT dan akta perubahan anggaran dasar PT yang memuat identitas palsu serta menganalisis perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga akibat pembuatan Akta Pendirian PT Dan Perubahan Anggaran Dasar PT dengan identitas palsu. Bentuk penelitian hukum ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif. …

Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Koperasi (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Suspailit/2022/Pn.Niaga Sby Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022), Reanatha Cassandra, Teddy Anggoro

Indonesian Notary

This research analyzes how to file a bankruptcy application for a cooperative that carries out business activities in the financial services sector as well as the rights of cooperative members who make deposits to the cooperative in the form of investments that are not deposits on principal savings and mandatory savings to the cooperative to file a bankruptcy application for the cooperative. This research was prepared using doctrinal research methods. Filing a bankruptcy petition for a cooperative that carries out business activities in the financial services sector can be submitted by parties who can prove that they are a creditor …

Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk), Putri Mayang Sari, Wirdyaningsih Wirdyaningsih, Neng Djubaedah

Indonesian Notary

Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5, namun pada pelaksanaannya masih menimbulkan masalah apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan pembatalan perkawinan. Salah satu penyebab pembatalan perkawinan adalah pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak suami dalam poligami. Kasus tersebut ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Penelitian ini menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak-hak istri kedua karena suami poligami memalsukan identitas diri dan kewenangan majelis hakim dalam memberikan nasihat kepada istri pertama mengenai isi gugatan apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim …

Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Dana Bergulir Dengan Agunan Deposito Konvensional (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pdt.G/2021/Pn Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/Pdt/2022/Pt Mks), Radchya Nanda Pratama, Wirdyaningsih Wirdyaningsih

Indonesian Notary

Pelaksanaan pembiayaan syariah dana bergulir dengan jaminan kebendaan seharusnya menjalankan Prinsip Syariah, yaitu menerapkan asas-asas Hukum Perikatan Islam. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa pembiayaan syariah melalui mekanisme litigasi dalam kenyataannya masih belum sesuai dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah. Hal tersebut ditunjukkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mks jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/Pdt/2022/PT Mks. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai akibat hukum penyelesaian sengketa dalam pembiayaan syariah dana bergulir dengan agunan deposito konvensional berdasarkan asas Ikhtiyati dan keabsahan pengikatan agunan deposito konvensional sebagai jaminan dalam pembiayaan syariah dana bergulir berdasarkan asas …

Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat (Testament) Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3989 K/Pdt/2022), Patricia Pieter

Indonesian Notary

Article 945 of the Civil Code states that Indonesian citizens abroad may not make a testament except with an authentic deed and comply with formalities in the country where the deed is made. It implies these formal requirements determine its validity. A testament in form of an authentic deed is not an obligation, but rather an option. The case involved 2 (two) testaments, one was made before a Notary before marriage, other was made in the United States after marriage. Testamentary heir of both testaments clashes. The article analyzes evidentiary strength of testament made by Indonesian citizens abroad, as well …

Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama Yang Dituangkan Dalam Bentuk Akta Pernyataan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr), Olivia Laksmono, Sonyendah Retnaningsih, Alwesius Alwesius

Indonesian Notary

Penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan, dan akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli tanah yang dibuat sebelumnya. Penelitian ini berbentuk doktrinal, yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr., perjanjian pinjam nama digunakan oleh PT DM untuk memungkinkan pihaknya untuk dapat secara tidak langsung menjadi pemilik dari tanah hak milik, serta untuk menghindari pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kepemilikan hak atas tanah …

Law School News: No Outsiders In Rwu Law Professor's Classroom (8-29-2024), Suzi Morales, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Keabsahan Asas Berlaku Surut Dalam Postnuptial Agreement Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Pihak Ketiga (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel), Nurul Jinan, Daly Erni

Indonesian Notary

Tesis ini menganalisis mengenai keabsahan suatu perjanjian perkawinan khususnya postnuptial agreement yang dibuat oleh pasangan perkawinan campuran dengan menerapkan asas berlaku surut serta perlindungan hukum pihak ketiga akibat dari eksistensi postnuptial agreement. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Secara umum perjanjian perkawinan saat ini di Indonesia dapat dibuat oleh pasangan suami istri sepanjang perkawinannya berlangsung sebagaimana hal ini telah diamanatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tesis ini secara khusus membahas kasus pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, pada pokoknya suami istri perkawinan campur hendak memisahkan harta bersama berupa Hak atas Tanah dengan Hak Milik melalui …

Asas Pemisahan Horizontal Pada Hak Sewa Untuk Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Yang Diperjanjikan Secara Lisan Dan Tanpa Batas Waktu (Studi Putusan Nomor 107/Pdt/2021/Pt Bdg), Nurvannisa Fajrimustika, Kris Wijoyo Soepandji, Hendriani Parwitasari

Indonesian Notary

The strongest and fullest nature of property rights can make land with ownership status a parent to other landrights, one of which is the leasehold right for a building. Leasehold for a building on owned land means the owner of the land leases it in its vacant state with the purpose that the tenant can erect a building on it, and the building erected becomes the property of the tenant. The issue that arises in Decision Number 107/PDT/2021/PT BDG is when an agreement is made verbally, resulting in uncertainty and legal fairness for the parties involved. The legal relationship in …