Legal Profession Commons^™

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/Pdt/2019), Ni Putu Vinka Rinjani

Indonesian Notary

Artikel ini membahas tentang pembatalan sertipikat hak atas tanah yang distudi melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2148 K/PDT/2019. Dalam putusan tersebut, sertipikat hak atas tanah dibatalkan karena pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat bukan pemilik yang sah atas obyek tanah yang bersangkutan. Dengan adanya pembatalan maka sertipikat hak atas tanah sudah tidak berlaku lagi. Hal ini selanjutnya menimbulkan masalah lain karena obyek tanah yang bersangkutan sudah dijual kepada pihak lain. Pembeli menjadi dirugikan karena sertipikat hak atas tanah dibatalkan sehingga ia kehilangan haknya atas obyek tanah tersebut. Untuk itu permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum …

Analisis Tumpang Tindih Penguasaan Bidang Tanah Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sppfbt) Dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/K/Tun/2018), Agripina Tanto

Indonesian Notary

Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan sengketa tumpang tindih penguasaan bidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) dengan sertifikat hak pengelolaan di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Banyak ditemukan masyarakat Desa Kuta yang menguasai tanah dengan berlandaskan SPPFBT karena belum melaksanakan pendaftaran tanah pertamakali. Dengan demikian, BPN Kab. Lombok Tengah wajib berhati-hati dalam mengumpulkan data fisik dan yuridis tanah dalam hal pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pertamakali agar kelak terhindar dari adanya konflik pertanahan. Adapun masalah yang timbul dimana BPN Kab. Lombok Tengah lengah dalam menerbitkan Sertifikat HPL No. 73/Kuta, terdapat beberapa prosedur yang terlewati sehingga sebagian bidang tanah …

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Atas Objek Tanah Dengan Luasan Kurang Dari 5 Hektar Dan Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada Pembangunan Gis 150 Kv Grogol Ii), Natasha Meutia Emiliania

Indonesian Notary

This research explains how land acquisition for public interest such electricity energy (GIS 150 kV Grogol II) happened on object under 5 hectar and mortgage rights. Land acquisition for public interest is an activity which provide land to excalating nation welfare and prosperity, country and it citizens, by giving a guaranteed legal interest toward entitled party. The status of land which prepared for acquisition in the public interest were often under collateral security. Thus to solve the problem, writer use normative legal research methods by compare the law on books with the facts. The data analysis was carried out descriptively, …

Penjatuhan Sanksi Bagi Notaris Yang Melfteakukan Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Lima Tahun Atau Lebih, Rio Cahya Nandika

Indonesian Notary

This research discusses the imposition of sanctions to a Notary who is convicted with 5 (five) years or more imprisonment penalty charge. A notary as a public official who has the authority to make an authentic (notarial) deed as a perfect means of proof must maintain the dignity of his position. For this reason, in carrying out their positions, Notaries are supervised by the Notary Supervisory Board. The form of supervision is not only in the scope of the Notary’s duty but also on the behavior of a Notary outside their authority such as a crime that can be committed …

Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Pemalsuan Foto Identitas Para Pihak Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Pejabat Umum (Putusan Nomor 371/Pid.B/2018/Pnsda), Muhamad Irfan Ramadhan

Indonesian Notary

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum bagi Notaris sebagai Pejabat Umum atas pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma mengenai perlindungan hukum bagi Notaris atas pemalsuan foto identitas yang disampaikan oleh para pihak dan dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang–undang, pendekatan konseptual, dan analisis kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pegumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris atas …

Kode Etik Notaris Dan Undang – Undang Jabatan Notaris Dalam Pasar Modal, Venny Talitha

Indonesian Notary

An embodiment of a country's development which is the formation of an independent and stable economy with a more evenly distributed increase in people's prosperity growth is quite high. One way to advance the economy is to grow capital market operations, where the stock market plays a major role as a source of business funds and as an investment place for the people. In an increasingly modern society, legal relationships in business activities are usually focused on contractual arrangements between parties, and are no longer focused on trust-related behaviors. In a country that promotes economic growth, the importance of legal …

Tanah Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan Surat Kuasa Menjual Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Syifa Septiriani Indrayadi Putri

Indonesian Notary

Lending and borrowing money is an activity that is widely carried out to support the development of one’s business and economy. The borrowing is carried out between individuals and/or individuals and legal entities. In a loan money, it is necessary to have the words needed in the credit agreement followed by the provision of land as collateral for debt repayment. Debt guarantees are useful if the debtor cannot fulfill his achievements, then the collateral can be sold by the creditor in order to pay off the debt. In practice, it is often found that there are failures to make credit …

Status Kepemilikan Objek Dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Perjanjian Pura-Pura Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 392k/Pdt/2018, Fitriah Trisniawati Sutrisna

Indonesian Notary

Perjanjian pada umumnya berisi pernyataan para pihak untuk melakukan tindakan tertentu. Namun kadang kala isi suatu perjanjian hanya pura-pura belaka, hal tersebut dikenal sebagai perjanjian pura-pura. Pada praktiknya perjanjian pura-pura dapat berupa akta perjanjian pengikatan jual beli yang dijadikan sebagai jaminan dalam rangka perjanjian utang piutang. Penelitian ini menganalisis keabsahan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura dan status kepemilikan objek dalam akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai perjanjian pura-pura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Berdasarkan hasil …

Keabsahan Akta Perjanjian Perkawinan Dengan Klausula Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam (Analisis Akta Perjanjian Perkawinan Tanggal 26 Maret 2018 Yang Di Buat Dihadapan Notaris X Di Kabupaten Karawang), Ratih Rahmatiar Safifah

Indonesian Notary

Notaries as public officials authorized to make an authentic deed must comply with all applicable provisions, related to the marriage agreement. This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research type, the type of data used is secondary data with data collection techniques through document study. The results of the study stated that the marriage agreement can basically contain whatever is desired by the parties who made it as long as it does not violate the boundaries of law, religion and morality. The polygamy or anti -polygamy clause can be included in the marriage contract, only if the …

Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2525 K/Pdt/2018), Hayyik Lana Lie Ulin Nuha

Indonesian Notary

PPAT actions that do not include the heirs in the making of the sale and purchase deed (AJB) can be accounted for administratively and civilian for illegal acts in Article 1366 of the Civil Code. PPAT can be subject to administrative sanctions in accordance with Article 62 PP No. 24 of 1997 and Article 6 of the IPPAT Code of Ethics. Defendant I's act of selling inheritance without the plaintiff's knowledge constitutes an illegal act regulated in Article 1365 of the Civil Code so that the sale and purchase of other people's goods is null and can provide a basis …

Law School News: Rwu Law Remembers Sarah Weddington 12/30/2021, Michael M. Bowden

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Roberta Karmel And The "Brooklyn School", Edward J. Janger

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

In this contribution, Professor Janger describes Roberta Karmel’s extraordinary contributions to the intellectual, scholarly, and institutional life of Brooklyn Law School.

Karmel’S Dissent: The Sec’S Use And Occasional Misuse Of Section 21(A) Reports Of Investigation, James J. Park

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

Section 21(a) of the Securities Exchange Act gives the SEC the option of publishing a report of its findings after conducting an investigation. Typically, the SEC issues such reports about once a year to highlight major compliance and enforcement issues. This Article examines the SEC’s use of Section 21(a) investigative reports with special attention to its 1979 report in Spartek, where Commissioner Roberta Karmel filed a famous dissent. In that opinion, she argued that the report effectively sanctioned conduct over which the SEC did not have jurisdiction and that Spartek did not have sufficient notice of its regulatory obligations. While …

“The Eu Challenge To The Sec”: A View From 2021, Howell E. Jackson

Brooklyn Journal of Corporate, Financial & Commercial Law

This essay offers a retrospective appreciation of Professor Roberta Karmel’s scholarship exploring the influence of securities regulation in the United States on developments in European capital markets regulation in the late 1990’s and early 2000’s. Professor Karmel’s writings document a fascinating evolution in this trans-Atlantic relationship as the Securities and Exchange Commission transitioned from the world’s dominant capital market regulator throughout most of the post-World War II era into a more collaborative posture by the end of the first decade of the Millennium. The essay concludes by suggesting that the trends that Professor Karmel chronicled in her scholarship have persisted …

Spurring Digital Transformation In Singapore's Legal Industry, Xin Juan Chua, Steven M. Miller

Research Collection School Of Computing and Information Systems

COVID-19 has transformed the way we live and work. It has caused the processes and operations of businesses and organisations to be restructured, as well as transformed business models. A 2020 McKinsey Global survey reported that companies all over the world claim they have accelerated the digitalisation of their customer and supply-chain interactions, as well as their internal operations, by three to four years. They also said they thought the share of digital or digitally enabled products in their portfolios has advanced by seven years. While technology transformation is not new to the legal profession, COVID-19 has cemented the importance …

Free Justice: A History Of The Public Defender In Twentieth-Century America, Kate Levine

Articles

Levine reviews Free justice: A history of the public defender in twentieth-century America. By Sara Mayeux. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2020. 286 pp. $26.95 paperback.

Beyond Lawyer Assistance Programs: Applying The United States Marine Corps' Concepts And Principles Of Spiritual Fitness As A Means Towards Increasing The Health, Resiliency, And Well-Being Of Lawyers—While Restoring The Soul Of The Profession, David A. Daigle, Daniel V. Goff

Journal of Catholic Legal Studies

(Excerpt)

Lawyer Assistance Programs (“LAPs”) are recognized as an invaluable tool for increasing well-being by assisting lawyers to secure confidential treatment in order to overcome various addictions and mental health issues. The 2017 report by the National Task Force on Lawyer Well-Being underscores this notion by asserting that LAPs “play a pivotal role in lawyer wellbeing.” While this is true, the legal profession would do well to look beyond LAPs and broaden its discussion regarding wellness. In particular, the American Bar Association (“ABA”) should more robustly recognize and encourage spirituality as a means towards health, resiliency, and well-being, much like …

Vol. 61, No. 13 (November 22, 2021)

Indiana Law Annotated

No abstract provided.

Letter To Vermont Board Of Bar Examiners, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To Wisconsin Board Of Bar Examiners, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To Washington State Bar Association, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To New Mexico Board Of Bar Examiners, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To New Hampshire Supreme Court, Office Of Bar Admissions, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To The Board Of Law Examiners For The State Of North Carolina, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To Board Of Bar Examiners, Supreme Court Of Ohio, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To New Jersey Board Of Bar Examiners, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To Bar Admissions Administrator, Commonwealth Of The Northern Mariana Islands Supreme Court, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To Regulatory Counsel, Oregon State Board Of Bar Examiners, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To Oklahoma Board Of Bar Examiners, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.

Letter To Board Of Bar Examiners, Commonwealth Of Puerto Rico Supreme Court, Legislation/Civil Rights Clinic

Menstrual Policies and the Bar

No abstract provided.