Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Keyword
-
- Notaris (67)
- Akta Jual Beli (20)
- PPAT (16)
- Perbuatan Melawan Hukum (12)
- Akta (10)
-
- Notaris. (10)
- Pejabat Pembuat Akta Tanah (10)
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli (10)
- Tanggung Jawab (10)
- Tanggung Jawab Notaris (10)
- Akta Notaris (9)
- Perkawinan (8)
- Perlindungan Hukum (8)
- Perseroan Terbatas (8)
- Tanggung jawab notaris (8)
- Akta Autentik (7)
- Hibah (7)
- Harta Bersama (6)
- Pembatalan (6)
- Penggelapan (6)
- Perbuatan Melawan Hukum. (6)
- Perjanjian (6)
- Wanprestasi (6)
- Akibat Hukum (5)
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat (5)
- Harta bersama (5)
- Jual Beli (5)
- Kewenangan Notaris (5)
- Perceraian (5)
- Waris (5)
- Publication Year
Articles 31 - 60 of 456
Full-Text Articles in Legal Profession
Ketidaktepatan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Membatalkan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/Pn Sby), Muchammad Kawtsar
Indonesian Notary
Penelitian dilakukan dengan maksud menganalisis ketidaktepatan pertimbangan hukum majelis hakim dalam membatalkan SKW yang dibuat notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang memaparkan masalah secara eksplanatoris untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi dokumen. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menjelaskan bahwa sebelum penghapusan penggolongan penduduk, masyarakat membuat SKW kepada lembaga-lembaga penerbit seperti lurah/camat, notaris, dan BHP sesuai golongan mereka. Selepas dihapuskan, maka masyarakat bebas hendak membuat SKW di lembaga manapun. Adapun pembatalan SKW yang dibuat notaris oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/PN Sby adalah tidak …
Kedudukan Izin Alokasi Lahan Otorita Batam (Studi Putusan Nomor 12/G/2020/Ptun.Tpi), Hanna Sonia L. Sihotang
Kedudukan Izin Alokasi Lahan Otorita Batam (Studi Putusan Nomor 12/G/2020/Ptun.Tpi), Hanna Sonia L. Sihotang
Indonesian Notary
Otorita Batam sebagai pihak yang memperoleh hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden tetap wajib untuk mendaftarkan hak pengelolaannya pada Kantor Pertanahan Kota Batam yang kemudian menghasilkan Sertipikat Hak Pengelolaan sebagai bukti sah kepemilikan atas tanahnya. Sertipikat ini yang kemudian memberikan wewenang kepada Otorita Batam untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga serta menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan. Permasalahan dalam analisa ini mengenai kedudukan izin alokasi lahan yang diberikan oleh Otorita Batam dan status Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Putusan Pengadilan …
Perjanjian Pinjam Nama Warga Negara Asing Dengan Objek Hak Atas Tanah Melalui Pranata Hukum Nasional (Analisis Simulasi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pdt.G/2020/Pn Dps), Alvi Azzahra Putri N
Perjanjian Pinjam Nama Warga Negara Asing Dengan Objek Hak Atas Tanah Melalui Pranata Hukum Nasional (Analisis Simulasi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1138/Pdt.G/2020/Pn Dps), Alvi Azzahra Putri N
Indonesian Notary
Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah kepada Warga Negara Asing (WNA), termasuk melalui perjanjian pinjam nama, sesuai Pasal 21 ayat (1) UUPA. Ini membahas kedudukan kepemilikan hak atas tanah oleh WNA dalam Pranata Hukum Nasional dan upaya hukum penyelesaiannya berdasarkan kasus putusan PN Denpasar Nomor 1138/Pdt.G/2020/PN.Dps. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee yang bertujuan mengalihkan kepemilikan tanah kepada WNA batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum nasional. Upaya hukum yang ditempuh adalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi karena Majelis Hakim keliru menetapkan pasal 570 KUHPerdata sebagai dasar gugatan tidak dapat diterima (NO). Jual beli tanah dalam kasus …
Penghidupan Kembali Perseroan Terbatas Yang Telah Dibubarkanketika Masih Dalam Tahap Likuidasi (Analisis Penetapan Pengadilannegeri Luwuk Nomor 24/Pdt.P/2022/Pn Lwk), Alvian Reyza Fuady
Penghidupan Kembali Perseroan Terbatas Yang Telah Dibubarkanketika Masih Dalam Tahap Likuidasi (Analisis Penetapan Pengadilannegeri Luwuk Nomor 24/Pdt.P/2022/Pn Lwk), Alvian Reyza Fuady
Indonesian Notary
Penelitian ini membahas mengenai permasalahan hukum terhadap keabsahan dari tindakan Perseroan yang meminta penetapan terkait penghidupan kembali Perseroan Terbatas yang sedang dalam proses pembubaran atau dalam proses likuidasi dan pemenuhan kriteria penghidupan kembali pembubaran Perseroan Terbatas melalui Keputusan Sirkuler (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk 24/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 April 2022) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Setelah dibubarkan, perseroan terbatas tidak dapat melakukan kegiatan usahanya atau tindakan hukum lainnya kecuali untuk kepentingan likuidasi atau pemberesan, menurut Pasal 142 ayat (2) huruf b UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam keputusan …
Pelindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Tumpang Tindih Kepemilikan Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pdt/2023/Pt Dki, Christina Pratiwi Pratiwi
Pelindungan Hukum Bank Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Tumpang Tindih Kepemilikan Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pdt/2023/Pt Dki, Christina Pratiwi Pratiwi
Indonesian Notary
Dalam pemberian fasilitas kredit, bank dapat meminta adanya jaminan berupa hak atas tanah yang diikat dengan Hak Tanggungan. Hak atas tanah yang dijaminkan sebagai jaminan kredit tidak terlepas dari adanya sengketa tanah. Salah satu sengketa kepemilikan tanah yang kerap terjadi yaitu tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Ada akibat hukum dari tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah terhadap Objek Hak Tanggungan. Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan apabila objek Hak Tanggungan kepemilikannya tumpang tindih, perlu mendapatkan pelindungan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian doktrinal yang bertujuan menelaah akibat hukum dari tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah terhadap Hak Tanggungan dan …
Perlindungan Hukum Pembeli Beriktikad Baik Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual Yang Melibatkan Notaris Dalam Transaksi Jualbeli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1209 K/Pid/2022), Iqbal Raihan Raihan
Indonesian Notary
Ar1kel ini membahas mengenai perlindungan hukum pembeli berik1kad baik terhadap pemalsuan Akta Kuasa Menjual yang melibatkan notaris dalam transaksi jual beli tanah pada putusan MA No. 1209/K/Pid/2022. Transaksi jual beli tanah dalam kasus putusan ini didasari oleh kuasa menjual yang dipalsukan oleh notaris kemudian dijual oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya kepada pihak lain. Akta kuasa menjual yang dipalsukan dijadikan dasar oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya untuk melakukan jual beli kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sebenarnya, transaksi jual beli ini berakibat kerugian pada pemilik hak atas tanah dan pembeli berik1kad baik. Peneli1an ini menggunakan metode peneli1an …
Analisis Yuridis Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Tanpa Persetujuan Dan Pemberitahuan Kepada Calon Dewan Komisaris(Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Xii/2022, Jasmine Adhisty Fiqannawati
Analisis Yuridis Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan Tanpa Persetujuan Dan Pemberitahuan Kepada Calon Dewan Komisaris(Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/Xii/2022, Jasmine Adhisty Fiqannawati
Indonesian Notary
Pengangkatan dewan komisaris perseroan haruslah mendapat persetujuan dari calon komisaris terkait sebelum pengangkatannya. Nyonya JT diangkat menjadi komisaris perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), yang mana pengangkatan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya dan Nyonya JT tidak pernah pula dikirimkan hasil dari RUPS LB mengenai pengangkatannya. Hasil dari RUPS LB tersebut yang berupa akta Notaris yang dibuat oleh Notaris A, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga terbitlah SK Kemenkumham yang mencantumkan nama Nyonya JT sebagai komisaris perseroan, yang otomatis membebankan tanggung jawab dan kewajiban atas hal yang tidak pernah disetujui oleh Nyonya JT. Berdasarkan hal …
Akibat Hukum Akta Adopsi Yang Melanggar Hukum Adat (Studi Kasus Marga P Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 324/Pdt/2020/Pt Mdn), M Kevin Veda Kusuma
Akibat Hukum Akta Adopsi Yang Melanggar Hukum Adat (Studi Kasus Marga P Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 324/Pdt/2020/Pt Mdn), M Kevin Veda Kusuma
Indonesian Notary
Pengangkatan Anak atau Adopsi dapat dilaksanakan melalui Akta Notaris maupun secara Hukum Adat yang diakui keberadaannya oleh Konstitusi Republik Indonesia. yang pada akhirnya diajukan untuk mendapatkan penetapan pengadilan dalam rangka Akta Notaris kemudian dipergunakan untuk menjadi alat bukti untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Akan tetapi, pada pelaksanaannya, terdapat kasus pengangkatan anak melalui Akta Notaris yang melanggar hukum adat. Untuk itu, penulis melakukan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah doktrinal yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, mengelompokan lalu memilahnya. Selanjutnya, data tersebut dikelompokkan, dipilah, dan diinterpretasi. Kemudian, penulis menganalisisnya dan …
Peran Notaris Dalam Rangka Memperkuat Akta Perjanjian Kerjasama Internasional Konservasi Orangutan Di Kalimantan, Michael Frederijk Tampubolon
Peran Notaris Dalam Rangka Memperkuat Akta Perjanjian Kerjasama Internasional Konservasi Orangutan Di Kalimantan, Michael Frederijk Tampubolon
Indonesian Notary
Peran Notaris diperlukan dalam kegiatan konservasi sumber daya alam dalam hal pembuatan akta perjanjian kerjasama perlindungan alam yang melibatkan pihak asing. Salah satu bentuk Kerjasama tersebut terlihat dari Akta Persetujuan Kerjasama antara Ditjen KSDAE dan Universitas York Kanada tentang Kerjasama Konservasi Orangutan Kalimantan di Taman Nasional Kutai. Dalam akta tersebut terdapat hal hal yang bersifat keperdataan seperti pendanaan, bantuan pihak ketiga, serta alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di Indonesia, sehingga akta tersebut memiliki unsur unsur keperdataan. Disinilah, peran serta seorang Notaris sangat dibutuhkan dalam memberikan sumbangsih dalam hal pembuatan akta dan keautentikan akta. Notaris dapat melaksanakan waarmerking untuk menandakan bahwa …
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Pengampuan Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2021), Muhammad Abimuk Primanto
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Dengan Pengampuan Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 915 K/Pdt/2021), Muhammad Abimuk Primanto
Indonesian Notary
Jual beli hak atas tanah berdasarkan permohonan pengampuan yang dituangkan ke dalam Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan permohonan pengampuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun ditemukan permohonan pengampuan yang kesaksiannya tidak lengkap karena tidak semua keluarga sedarah atau semenda yang berkaitan langsung dengan pengampuan memberikan kesaksian seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 915K/pdt/2021 di mana salah seorang anak kandung tidak dimintakan kesaksiannya. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tanggung jawab PPAT terhadap AJB yang dibuatnya berdasarkan pengampuan yang cacat hukum karena tidak lengkapnya kesaksian dari keluarga sedarah atau …
Penggunaan Hak Prioritas Untuk Mendapatkan Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1994k/Pdt/2020), Nadia Kamilah, Muhammad Sofyan Pulungan, Enny Koeswarni
Penggunaan Hak Prioritas Untuk Mendapatkan Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1994k/Pdt/2020), Nadia Kamilah, Muhammad Sofyan Pulungan, Enny Koeswarni
Indonesian Notary
The Land Utilization Agreement between the Surabaya City Government and PT. Maspion involves the Right to Manage (HPL) and Building Rights (HGB). After the expiration of the HGB ownership period, PT. Maspion applied for an extension, but its request was rejected by the Surabaya City Government. Despite the rejection, PT. Maspion continued to use the land, leading to disagreement with the Surabaya City Government. The Surabaya City Government argued that PT. Maspion did not fulfill its obligation to return the land after the HGB expired, while PT. Maspion deemed the rejection unacceptable. This case raises issues regarding the prioritized use …
Analisis Kedudukan Ahli Waris Yang Perkawinannya Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073k/Pdt/2019), Zhafira Naura Rosa, Fully Handayani Ridwan
Analisis Kedudukan Ahli Waris Yang Perkawinannya Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073k/Pdt/2019), Zhafira Naura Rosa, Fully Handayani Ridwan
Indonesian Notary
Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada tidak jelasnya status perkawinan melalui bukti autentik dari perkawinan, sehingga berdampak pada status hukum seorang anak. Untuk itu penelitian ini membahas permasalahan terkait analisis kedudukan hukum ahli waris yang perkawinannya tidak dicatatkan dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073 K/Pdt/2019). Penelitian hukum doktrinal ini, mengkaji objek hukum dalam konsepnya sebagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Objek hukum yang diteliti tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkawinan …
Pertanggungjawaban Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Itikad Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 953/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt), Vanesia Ciayadi Kwang, Fully Handayani Ridwan
Pertanggungjawaban Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Itikad Baik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 953/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Brt), Vanesia Ciayadi Kwang, Fully Handayani Ridwan
Indonesian Notary
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan disertai itikad baik. Saat ini banyak Notaris dan PPAT yang membuat akta tanpa disertai itikad baik, contohnya Akta Jual Beli (AJB) dibuat oleh PPAT tanpa adanya pembayaran dan pengalihan fisik yang menjadi syarat adanya jual beli hak atas tanah dan surat kuasa menjual yang dibuat mengandung unsur mutlak dengan tujuan untuk menyelundupkan hukum. Penelitian ini membahas dan menganalisis bagaimana keabsahan akta jual beli dan surat kuasa menjual serta pertanggungjawaban Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas peralihan hak atas tanah tanpa itikad baik. Metode …
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengansistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif Dalam Sistem Pendaftarantanah Secara Elektronik: Studi Banding Dengan Negara Australia, Triani Putri Utami, Akhmad Budi Cahyono
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengansistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif Dalam Sistem Pendaftarantanah Secara Elektronik: Studi Banding Dengan Negara Australia, Triani Putri Utami, Akhmad Budi Cahyono
Indonesian Notary
Penerapan sistem publikasi negatif bertendensi positif di Indonesia sering kali menimbulkan masalah hukum, seperti sengketa pertanahan, tumpang tindihnya tanah bekas milik adat, konflik pertanahan antara pemerintah dengan swasta, ataupun konflik pertanahan antara pemerintah dengan masyarakat. Beda halnya dengan negara lain, di negara Australia misalnya, sertipikat hak atas tanah di sana merupakan alat bukti yang tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak. Hal ini disebabkan Australia menganut sistem Torrens dalam pendaftaran tanahnya. Dengan sistem ini, tidak dimungkinkan dilakukan pengubahan, kecuali apabila sertipikat yang dihasilkan tersebut diperoleh dengan cara pemalsuan atau dengan penipuan. Penelitian menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perbandingan (comparative …
Hak Tanggungan Yang Terbit Berdasarkan Keterangan Palsu(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2962 K/Pdt/2019), Tika Melina, Fully Handayani Ridwan
Hak Tanggungan Yang Terbit Berdasarkan Keterangan Palsu(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2962 K/Pdt/2019), Tika Melina, Fully Handayani Ridwan
Indonesian Notary
Pemberian Hak Tanggungan harus dilakukan oleh orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah. Apabila terdapat keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak seharusnya perjanjian dapat dibatalkan. Notaris/PPAT perlu memastikan data yang diberikan oleh para pihak adalah benar dan sesuai dengan yang menghadap. Kebenaran identitas penghadap dilihat dari KTP asli yang dibawa oleh penghadap. Sama halnya dengan sertipikat tanah yang harus diperlihatkan adalah asli sertipikat. Dokumen asli yang diberikan oleh para penghadap merupakan bentuk kewajiban Notaris/PPAT untuk memastikan kebenaran formil. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian berbentuk preskriptif yang merupakan penelitian dengan memberikan solusi …
Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Belum Lunas Sebagai Jaminan Utang Piutang (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019), Tenriana Nur Qalby Rahman, E. Fernando M. Manullang, I Made Pria Dharsana
Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Belum Lunas Sebagai Jaminan Utang Piutang (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019), Tenriana Nur Qalby Rahman, E. Fernando M. Manullang, I Made Pria Dharsana
Indonesian Notary
Penelitian ini meneliti tentang suatu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan dijadikan sebagai jaminan atas perjanjian utang piutang yang kemudian menimbulkan sengketa. Hal tersebut dikarenakan adanya peralihan hak atas tanah didasarkan pada PPJB dan dilakukan secara melawan hukum. Kasus tersebut dapat dilihat dalam Putsan Mahkamah Agung Nomor 2462/K/Pdt/2019. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas jaminan utang piutang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019 dan bagaimana Perlindungan hukum debitur selaku Pemberi jaminan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/2019. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan menggunakan data sekunder pengumpulan data dengan cara …
Kesahan Akta Perjanjian Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Dihadapan Para Pihak Dan Saksi Serta Akibat Hukumnya (Studiputusan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.235/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel & Pengadilan Negeri Denpasar No.840/Pdt.G/2020/Pn.Dps), Thalita Reizky Amalia, Rouli Anita Velentina, Disriani Latifah Soroinda
Kesahan Akta Perjanjian Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Dihadapan Para Pihak Dan Saksi Serta Akibat Hukumnya (Studiputusan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.235/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel & Pengadilan Negeri Denpasar No.840/Pdt.G/2020/Pn.Dps), Thalita Reizky Amalia, Rouli Anita Velentina, Disriani Latifah Soroinda
Indonesian Notary
Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Namun pada kenyataan masih saja ditemui notaris yang tidak menjalankan kewajiban pembacaan akta yang dibuatnya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum yakni, primer, sekunder dan tersier yang dianalisis guna menjawab rumusan masalah. Akta notaris berisi keterangan dan kehendak para penghadap, pembacaan akta notaris dalam hal ini berfungsi sebagai bentuk konfirmasi kembali kepada para penghadap apakah akta yang berisikan perjanjian tersebut dibuatnya telah sesuai dengan kehendak para pihak. …
Perlindungan Hukum Terhadap Wna Dalam Kasus Penyalahgunaandana Investasi (Studi Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/Pn Mtr), Tamara Ratnasari Thioris, Nathalina Naibaho
Perlindungan Hukum Terhadap Wna Dalam Kasus Penyalahgunaandana Investasi (Studi Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/Pn Mtr), Tamara Ratnasari Thioris, Nathalina Naibaho
Indonesian Notary
Tulisan ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap WNA dalam kasus penyalahgunaan dana investasi. Jenis dan skala investasi yang ada sangat beragam, begitu pula dengan hak-hak atas tanah berdasarkan kewarganegaraan yang dimiliki tiap WNA. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah analisis perlindungan hukum terhadap WNA dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtr dan praktik perlindungan hukum atas dana investasi yang seharusnya diberikan atas kasus serupa di masa yang akan datang. Untuk menjawab masalah tersebut penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian adalah agar WNA yang dirugikan dapat mendapatkan ganti …
Hibah Dari Ayah Kepada Anak Kandung Yang Melanggar Hak Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0619/Pdt.G/2019/Pa.Ngj Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 Pk/Ag/2022), Sekar Puspita Arum, Wirdyaningsih Wirdyaningsih, Neng Djubaedah
Hibah Dari Ayah Kepada Anak Kandung Yang Melanggar Hak Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0619/Pdt.G/2019/Pa.Ngj Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 Pk/Ag/2022), Sekar Puspita Arum, Wirdyaningsih Wirdyaningsih, Neng Djubaedah
Indonesian Notary
The settlement of inheritance disputes over property that has been granted by parents to children should use Article 211 of the Compilation of Islamic Law as a basis for consideration. This is because in reality, parents do not equalize the share of grants to their children so that the grant violates the share that is the right of the heir. Such a case was found in Supreme Court Decision Number 103 PK/Ag/2022. This legal research is intended to analyze the division of inheritance with the existence of grants according to Islamic Maritime Law and the legal consequences of granting grants …
Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Disahkan Terhadap Warisan Tanah Yang Hak Warisnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pdt/2022), Salsabilla Putri Ariza, Teddy Anggoro
Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Disahkan Terhadap Warisan Tanah Yang Hak Warisnya Dibatalkan Oleh Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pdt/2022), Salsabilla Putri Ariza, Teddy Anggoro
Indonesian Notary
Peristiwa pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebabkan adanya peralihan segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris kepada para ahli warisnya yang sah. Ahli waris merupakan keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris yang digolongkan sebagai ahli waris golongan I adalah istri atau suami yang hidup terlama beserta dengan keturunannya yang sah, baik yang berdasarkan suatu perkawinan yang sah maupun yang di luar perkawinan yang sah. Dalam hal pewaris tidak memiliki keluarga sedarah atau istri atau suami yang hidup terlama, maka anak luar …
Pembuatan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 98/Pdt.G/2021/Pn.Unr), Rizki Rasyadan Pratama, Heru Susetyo, Sri Widyawati
Pembuatan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 98/Pdt.G/2021/Pn.Unr), Rizki Rasyadan Pratama, Heru Susetyo, Sri Widyawati
Indonesian Notary
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan perubahannya dengan menggunakan akta autentik membutuhkan identitas pendiri, pemegang saham, direksi, anggota dewan komisaris guna menjamin kepastian hukum. Terdapat penggunaaan identitas palsu dalam pembuatan akta pendirian sebagaimana ditemukan di Putusan Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pembuatan akta pendirian PT dan akta perubahan anggaran dasar PT yang memuat identitas palsu serta menganalisis perlindungan hukum bagi Pihak Ketiga akibat pembuatan Akta Pendirian PT Dan Perubahan Anggaran Dasar PT dengan identitas palsu. Bentuk penelitian hukum ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif. …
Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Koperasi (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Suspailit/2022/Pn.Niaga Sby Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022), Reanatha Cassandra, Teddy Anggoro
Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Koperasi (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Suspailit/2022/Pn.Niaga Sby Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022), Reanatha Cassandra, Teddy Anggoro
Indonesian Notary
This research analyzes how to file a bankruptcy application for a cooperative that carries out business activities in the financial services sector as well as the rights of cooperative members who make deposits to the cooperative in the form of investments that are not deposits on principal savings and mandatory savings to the cooperative to file a bankruptcy application for the cooperative. This research was prepared using doctrinal research methods. Filing a bankruptcy petition for a cooperative that carries out business activities in the financial services sector can be submitted by parties who can prove that they are a creditor …
Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk), Putri Mayang Sari, Wirdyaningsih Wirdyaningsih, Neng Djubaedah
Pembatalan Perkawinan Poligami Terhadap Hak-Hak Istri Kedua Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk), Putri Mayang Sari, Wirdyaningsih Wirdyaningsih, Neng Djubaedah
Indonesian Notary
Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5, namun pada pelaksanaannya masih menimbulkan masalah apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan pembatalan perkawinan. Salah satu penyebab pembatalan perkawinan adalah pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pihak suami dalam poligami. Kasus tersebut ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Penelitian ini menganalisis akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak-hak istri kedua karena suami poligami memalsukan identitas diri dan kewenangan majelis hakim dalam memberikan nasihat kepada istri pertama mengenai isi gugatan apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim …
Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Dana Bergulir Dengan Agunan Deposito Konvensional (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pdt.G/2021/Pn Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/Pdt/2022/Pt Mks), Radchya Nanda Pratama, Wirdyaningsih Wirdyaningsih
Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Dana Bergulir Dengan Agunan Deposito Konvensional (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pdt.G/2021/Pn Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/Pdt/2022/Pt Mks), Radchya Nanda Pratama, Wirdyaningsih Wirdyaningsih
Indonesian Notary
Pelaksanaan pembiayaan syariah dana bergulir dengan jaminan kebendaan seharusnya menjalankan Prinsip Syariah, yaitu menerapkan asas-asas Hukum Perikatan Islam. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa pembiayaan syariah melalui mekanisme litigasi dalam kenyataannya masih belum sesuai dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah. Hal tersebut ditunjukkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Mks jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 227/Pdt/2022/PT Mks. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai akibat hukum penyelesaian sengketa dalam pembiayaan syariah dana bergulir dengan agunan deposito konvensional berdasarkan asas Ikhtiyati dan keabsahan pengikatan agunan deposito konvensional sebagai jaminan dalam pembiayaan syariah dana bergulir berdasarkan asas …
Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat (Testament) Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3989 K/Pdt/2022), Patricia Pieter
Kekuatan Pembuktian Surat Wasiat (Testament) Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3989 K/Pdt/2022), Patricia Pieter
Indonesian Notary
Article 945 of the Civil Code states that Indonesian citizens abroad may not make a testament except with an authentic deed and comply with formalities in the country where the deed is made. It implies these formal requirements determine its validity. A testament in form of an authentic deed is not an obligation, but rather an option. The case involved 2 (two) testaments, one was made before a Notary before marriage, other was made in the United States after marriage. Testamentary heir of both testaments clashes. The article analyzes evidentiary strength of testament made by Indonesian citizens abroad, as well …
Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama Yang Dituangkan Dalam Bentuk Akta Pernyataan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr), Olivia Laksmono, Sonyendah Retnaningsih, Alwesius Alwesius
Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian Pinjam Nama Yang Dituangkan Dalam Bentuk Akta Pernyataan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr), Olivia Laksmono, Sonyendah Retnaningsih, Alwesius Alwesius
Indonesian Notary
Penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan, dan akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli tanah yang dibuat sebelumnya. Penelitian ini berbentuk doktrinal, yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr., perjanjian pinjam nama digunakan oleh PT DM untuk memungkinkan pihaknya untuk dapat secara tidak langsung menjadi pemilik dari tanah hak milik, serta untuk menghindari pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kepemilikan hak atas tanah …
Keabsahan Asas Berlaku Surut Dalam Postnuptial Agreement Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Pihak Ketiga (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel), Nurul Jinan, Daly Erni
Keabsahan Asas Berlaku Surut Dalam Postnuptial Agreement Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Pihak Ketiga (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel), Nurul Jinan, Daly Erni
Indonesian Notary
Tesis ini menganalisis mengenai keabsahan suatu perjanjian perkawinan khususnya postnuptial agreement yang dibuat oleh pasangan perkawinan campuran dengan menerapkan asas berlaku surut serta perlindungan hukum pihak ketiga akibat dari eksistensi postnuptial agreement. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Secara umum perjanjian perkawinan saat ini di Indonesia dapat dibuat oleh pasangan suami istri sepanjang perkawinannya berlangsung sebagaimana hal ini telah diamanatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tesis ini secara khusus membahas kasus pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 269/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, pada pokoknya suami istri perkawinan campur hendak memisahkan harta bersama berupa Hak atas Tanah dengan Hak Milik melalui …
Asas Pemisahan Horizontal Pada Hak Sewa Untuk Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Yang Diperjanjikan Secara Lisan Dan Tanpa Batas Waktu (Studi Putusan Nomor 107/Pdt/2021/Pt Bdg), Nurvannisa Fajrimustika, Kris Wijoyo Soepandji, Hendriani Parwitasari
Asas Pemisahan Horizontal Pada Hak Sewa Untuk Bangunan Di Atas Tanah Hak Milik Yang Diperjanjikan Secara Lisan Dan Tanpa Batas Waktu (Studi Putusan Nomor 107/Pdt/2021/Pt Bdg), Nurvannisa Fajrimustika, Kris Wijoyo Soepandji, Hendriani Parwitasari
Indonesian Notary
The strongest and fullest nature of property rights can make land with ownership status a parent to other landrights, one of which is the leasehold right for a building. Leasehold for a building on owned land means the owner of the land leases it in its vacant state with the purpose that the tenant can erect a building on it, and the building erected becomes the property of the tenant. The issue that arises in Decision Number 107/PDT/2021/PT BDG is when an agreement is made verbally, resulting in uncertainty and legal fairness for the parties involved. The legal relationship in …
Pembuatan Surat Wasiat Oleh Wni Di Luar Negeri (Studi Kasus Tuan Sys), Novelia Kwan
Pembuatan Surat Wasiat Oleh Wni Di Luar Negeri (Studi Kasus Tuan Sys), Novelia Kwan
Indonesian Notary
Tesis ini menganalisis pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) atas surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri. Analisis ini dilakukan terhadap studi kasus Tuan SYS yang membuat surat wasiatnya di Negara Bagian Texas yang sudah dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Negara Bagian Texas sebelum ia meninggal di Indonesia. Ahli warisnya datang ke beberapa notaris di Indonesia untuk meminta wasiat tersebut didaftarkan dan dibuatkan SKHWnya. Tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan non-doktrinal. Pasal 945 KUHPerdata dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 menunjukkan bahwa pembuatan wasiat oleh WNI di …
Kedudukan Kuasa Direksi Dan Dewan Komisaris Dalammenghadiri Rups Luar Biasa Dengan Agendapemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris, Ghia Riezna Zhadira, Tjhong Sendrawan, Sri Laksmi Anindita
Kedudukan Kuasa Direksi Dan Dewan Komisaris Dalammenghadiri Rups Luar Biasa Dengan Agendapemberhentian Direksi Dan Dewan Komisaris, Ghia Riezna Zhadira, Tjhong Sendrawan, Sri Laksmi Anindita
Indonesian Notary
Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip fiduciary duty seharusnya memiliki itikad baik, berhati-hati serta penuh dengan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Dalam pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris sebagai organ PT yang memiliki rasa bertanggung jawab, sifat pembelaan diri atas pemberhentiannya seharusnya dilakukan secara pribadi tanpa dikuasakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kuasa Direksi dan Dewan Komisaris dalam menghadiri RUPS dengan agenda pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787 K/Pdt/2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu kedudukan kuasa Direksi dan Dewan Komisaris …