Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Institution
-
- Universitas Indonesia (454)
- Seattle University School of Law (184)
- Roger Williams University (7)
- BLR (3)
- University of Michigan Law School (3)
-
- Yeshiva University, Cardozo School of Law (3)
- UIC School of Law (2)
- Association of American Law Schools (1)
- Brigham Young University Law School (1)
- Mitchell Hamline School of Law (1)
- Northwestern Pritzker School of Law (1)
- Touro University Jacob D. Fuchsberg Law Center (1)
- University of Miami Law School (1)
- Keyword
-
- Notaris (67)
- Akta Jual Beli (20)
- PPAT (16)
- Law (13)
- Perbuatan Melawan Hukum (12)
-
- Akta (10)
- Notaris. (10)
- Pejabat Pembuat Akta Tanah (10)
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli (10)
- Tanggung Jawab (10)
- Tanggung Jawab Notaris (10)
- Akta Notaris (9)
- Perkawinan (8)
- Perlindungan Hukum (8)
- Perseroan Terbatas (8)
- Tanggung jawab notaris (8)
- Akta Autentik (7)
- Hibah (7)
- SFFA (7)
- Affirmative Action (6)
- ESG (6)
- Harta Bersama (6)
- Pembatalan (6)
- Penggelapan (6)
- Perbuatan Melawan Hukum. (6)
- Perjanjian (6)
- Wanprestasi (6)
- Akibat Hukum (5)
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat (5)
- Diversity (5)
- Publication Year
- Publication
-
- Indonesian Notary (454)
- Seattle University Law Review (184)
- Life of the Law School (1993- ) (4)
- Articles (3)
- ExpressO (3)
-
- Michigan Law Review (3)
- UIC Law Review (2)
- BYU Law Review (1)
- Cardozo Law Review (1)
- Journal of Legal Education (1)
- Marine Affairs Institute Conferences, Lectures, and Events (1)
- Mitchell Hamline Law Review (1)
- Northwestern University Law Review (1)
- Roger Williams University Law Review (1)
- Scholarly Works (1)
- School of Law Conferences, Lectures & Events (1)
- Publication Type
Articles 631 - 660 of 662
Full-Text Articles in Legal Profession
Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penyerahan Kembali Sertipikat Sebagai Objek Dalam Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pdt.G/2016/Pn.Dps), Syarifah Nurul Aziizi
Indonesian Notary
Artikel ini mengenai perlindungan hukum pembeli beritikad baik dan pertanggungjawaban Notaris terhadap penyerahan kembali sertipikat sebagai objek dalam pengikatan jual beli. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yang objek jual belinya diserahkan kembali kepada penjual. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan bentuk penelitian berupa deskriptif analitis. Hasil penelitian terhadap putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 623/Pdt.G/2016/PN.Dps ini adalah kurangnya perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang telah membayar lunas objek jual beli berdasarkan akta pengikatan jual beli lunas, dan amar putusan yang kurang memberi keadilan bagi pembeli. Selanjutnya notaris yang menyerahkan …
Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.), Muhammad Irfan Hielmy
Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit Dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.), Muhammad Irfan Hielmy
Indonesian Notary
Pemberian kredit yang melibatkan lebih dari satu kreditur maupun debitur menjadi hal yang sering dijumpai mengingat kemampuan kreditur dan debitur yang terbatas, hal ini mengakibatkan terdapat lebih dari satu hubungan hukum, untuk menjamin terlunasinya utang debitur, hak atas tanah seringkali dijadikan sebagai agunan bersama terhadap beberapa perjanjian kredit tersebut. Dalam kondisi demikian, Bank atau Notaris mencantumkan klausul cross default dan cross collateral, guna menjamin kepentingan bank dalam rangka eksekusi agunan bilamana terjadi wanprestasi, dengan adanya klausula cross default maka bilamana debitur wanprestasi terhadap satu perjanjian kredit, maka perjanjian kredit yang memiliki klausula cross default dengan perjanjian kredit tersebut akan berada …
Implikasi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, Akta Kuasa Dan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Notaris/Ppat (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/Pn.Dps.Tahun 2018), Yeane Marlina Siregar
Indonesian Notary
Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian dimana salah satu pihak memberikan cap jempol di surat-surat yang tidak dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris dan/atau PPAT yang kemudian terbit perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kota Denpasar. Penulis mengadakan penelitian atas kasus itu dengan jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif …
Bentuk Dan Substansi Cacat Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kajian Dalam Prespektif Kebatalan Dan Degradasi Kekuatan Bukti (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.G/2018/Pn. Dps), Kevin Ramadhan Saputra Djamaswar
Bentuk Dan Substansi Cacat Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kajian Dalam Prespektif Kebatalan Dan Degradasi Kekuatan Bukti (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 92/Pdt.G/2018/Pn. Dps), Kevin Ramadhan Saputra Djamaswar
Indonesian Notary
Tesis ini membahas mengenai bentuk dan substansi cacat yuridis akta Pejabat Pembuatan Akta Tanah dikaji dalam prespektif kebatalan dan degradasi kekuatan bukti. Pokok permasalahan adalah mengenai cacat yuridis Akta Jual Beli serta implikasinya dalam putusan pengadilan terhadap cacat yuridis Akta Jual Beli. Penulis mengadakan penelitian dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bentuk substansi dan fungsi akta PPAT dalam pendaftaran tanah yaitu sesuai pada kasus putusan, bentuk perbuatan hukum atau bentuk formil dari perbuatan jual beli adalah berbentuk Akta Jual Beli yang merupakan produk PPAT …
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah Di Kota Solok (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014), Yadzka Nafis
Indonesian Notary
Penelitian ini mengkaji mengenai jual beli terhadap sebidang tanah yang ternyata diketahui belakangan bahwa tanah tersebut berstatus tanah ulayat kaum yang terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826 K/Pdt/2014. Mak Siri Dt Tan Aceh, dahulu menempati sebidang tanah, yang mana merupakan tanah ulayat kaumnya. Kemudian ia mensertifikatkan tanah tersebut atas nama dirinya. Setelah bersertifikat atas nama dirinya, ia menjual tanah tersebut kepada Tergugat 1 untuk kemudian Tergugat 1 menjual tanah tersebut kepada Tergugat 2. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah tanah ulayat yang dimiliki secara kolektif seharusnya tidak dapat dijual, apabila terjadi jual beli maka tanah ulayat harus …
Kekuatan Hukum Cover Note Yang Dibuat Oleh Notaris Berkaitan Dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Di Pt Bank Bni Cabang Pare-Pare (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Mks), Ratih Puspitasari Winarso
Kekuatan Hukum Cover Note Yang Dibuat Oleh Notaris Berkaitan Dengan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Di Pt Bank Bni Cabang Pare-Pare (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Mks), Ratih Puspitasari Winarso
Indonesian Notary
Sumber dana yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada para pelaku usaha dicairkan apabila perjanjian kredit telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Perjanjian Kredit tersebut diikuti dengan jaminan yang mengikatnya. Terhadap jaminan tersebut, apabila masih dalam proses pengerjaan dokumen maupun akta-akta nya maka diterbitkanlah Cover Note yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT. Permasalahan dalam tesis ini mengenai tugas, kewenangan dan bentuk pertanggung jawaban Notaris/PPAT atas Cover Note yang dibuatnya sebagai jaminan Perjanjian Kredit terkait kredit macet. Selain itu, akan dibahas juga mengenai kekuatan hukum Cover Note yang dibuat oleh Notaris dalam Perjanjian Kredit yang dikaitkan …
Sinkronisasi Aturan Kutipan Risalah Lelang Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/Kn/2017 Tentang Risalah Lelang Dengan Vendu Reglement Dan Pmk Nomor 27/Pmk.06/2016, Daniel Alusinsing
Indonesian Notary
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengemukakan sebuah kajian terkait sinkronisasi terhadap aturan mengenai Kutipan Risalah Lelang yang diatur berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017 tentang Risalah Lelang dengan aturan dokumen Kutipan pada peraturan perundang-undangan lainnya di bidang lelang, yaitu Undang-undang Lelang (Vendu Reglement) dan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Melalui diterbitkannya Perdirjen KN No. 5/KN/2017 ditetapkan jumlah halaman Kutipan Risalah Lelang adalah sekitar tiga hingga empat lembar yang mana kebijakan tersebut akan dianalisis dari segi bentuk, format dan konten (syarat dan ketentuan) menurut ketentuan KUHPerdata maupun peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Penelitian yang menggunakan metode Yuridis …
Keabsahan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap Dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1979/K.Pdt/2016), Latifah Puspa Herwido
Keabsahan Dan Tanggung Jawab Hukum Atas Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penghadap Dan Kuasa Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 1979/K.Pdt/2016), Latifah Puspa Herwido
Indonesian Notary
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan membuat akta, salah satunya perbuatan hukum jual beli. Pada praktiknya, Pejabat Pembuat Akta Tanah seringkali lalai dalam hal pemeriksaan identitas penghadap yang datang kepada PPAT, seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1979/K.Pdt/2016, PPAT membuat Akta Jual Beli dengan dasar kuasa yang cacat hukum atau tidak berlaku untuk perbuatan hukum yang dicantumkan di dalam akta. Tidak hanya itu, penghadap yang datang ke PPAT bukan merupakan penghadap yang sebenarnya, terdapat unsur manipulasi atau pemalsuan. Akibatnya, permasalahan yang timbul dari putusan tersebut ialah keabsahan dari Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan kuasa yang …
Tangggung Jawab Notaris Terhadap Pemilik Hak Atas Dokumen Pertanahan Yang Diserahkan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak (Putusan Nomor: 16/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/X/2018 Dan Putusan Nomor 06/B/Mppn/Vii/2019, Prabawati Claraningtyas
Tangggung Jawab Notaris Terhadap Pemilik Hak Atas Dokumen Pertanahan Yang Diserahkan Kepada Pihak Yang Tidak Berhak (Putusan Nomor: 16/Pts-Mpwn Provinsi Jawa Barat/X/2018 Dan Putusan Nomor 06/B/Mppn/Vii/2019, Prabawati Claraningtyas
Indonesian Notary
Notaris merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti yang kuat. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban, salah satunya membuat akta yang dikehendaki para pihak. Meskipun ketentuan mengenai notaris sudah diatur sedemikian rupa dalam standar profesi, dalam prakteknya masih ditemukan kasus pelanggaran atas kewajiban notaris. Terdapat suatu fenomena di mana seorang notaris menyerahkan sertipikat kepemilikan hak kepada pihak ketiga yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik hak. Permalahan dalam tesis ini adalah mengenai tanggung jawab notaris kepada pemilik hak atas dokumen pertanahan yang diserahkan kepada pihak yang tidak berhak. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana …
Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017), Nizar Satrio Wicaksono
Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah Dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017), Nizar Satrio Wicaksono
Indonesian Notary
Surat keterangan waris merupaka salah satu syarat terbitnya akta pembagian hak bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4, Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga keberadaannya merupakan hal yang penting. Namun demikian, bukan berarti Notaris/PPAT memiliki kekuasaan yang besar dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut, segala informasi yang ada dalam isi Surat Keterangan Waris harus didapatkan dari pihak-pihak yang ada dalam Surat Keterangan Waris tersebut, bukan secara serta merta Notaris /PPAT mengisi isi Surat Keterangan Waris sesuai dengan keinginannya dengan maksud suatu tujuan tertentu. Notaris/PPAT yang mengisi isi Surat Keterangan …
In Memory Of Professor James E. Bond, Janet Ainsworth
In Memory Of Professor James E. Bond, Janet Ainsworth
Seattle University Law Review
Janet Ainsworth, Professor of Law at Seattle University School of Law: In Memory of Professor James E. Bond.
Table Of Contents, Seattle University Law Review
Table Of Contents, Seattle University Law Review
Seattle University Law Review
Table of Contents
The Lawyer As Accomplice: Cannabis, Uber, Airbnb, And The Ethics Of Advising “Disruptive” Businesses, Charles M. Yablon
The Lawyer As Accomplice: Cannabis, Uber, Airbnb, And The Ethics Of Advising “Disruptive” Businesses, Charles M. Yablon
Articles
This Article examines the legal and ethical problems of corporate lawyers who advise businesses that operate just beyond the edge of legality. These include manufacturers and sellers of cannabis products (a felony under federal law, even if ostensibly permitted by state statutes) as well as a substantial number of startup companies, like Uber and Airbnb, whose “disruptive” business models involve deliberately violating local laws and ordinances, many of which carry criminal penalties. Under the current Model Rules of Professional Conduct, a lawyer “shall not counsel a client to engage, or assist a client, in conduct that the lawyer knows is …
Law School News: Rwu Law Marine Programs Included In $1.2m Aquaculture Research Grant 10-07-2019, Michael M. Bowden
Law School News: Rwu Law Marine Programs Included In $1.2m Aquaculture Research Grant 10-07-2019, Michael M. Bowden
Life of the Law School (1993- )
No abstract provided.
Table Of Contents, Seattle University Law Review
Table Of Contents, Seattle University Law Review
Seattle University Law Review
No abstract provided.
Table Of Contents, Seattle University Law Review
Table Of Contents, Seattle University Law Review
Seattle University Law Review
No abstract provided.
11th Marine Law Symposium: Legal Strategies For Climate Adaptation In Coastal New England 2018, Roger Williams University School Of Law
11th Marine Law Symposium: Legal Strategies For Climate Adaptation In Coastal New England 2018, Roger Williams University School Of Law
Marine Affairs Institute Conferences, Lectures, and Events
No abstract provided.
Law School News: Marine Law Symposium At Rwu Law To Focus On Legal Strategies For Climate Adaptation 11/08/2018, Edward Fitzpatrick
Law School News: Marine Law Symposium At Rwu Law To Focus On Legal Strategies For Climate Adaptation 11/08/2018, Edward Fitzpatrick
Life of the Law School (1993- )
No abstract provided.
2017 Survey Of Rhode Island Law: Cases And Public Laws Of Note
2017 Survey Of Rhode Island Law: Cases And Public Laws Of Note
Roger Williams University Law Review
No abstract provided.
Rural Justice In North Dakota, Kathyrn R.L. Rand, Joseph A. Wetch, Gail Hagerty, Tony J. Weiler
Rural Justice In North Dakota, Kathyrn R.L. Rand, Joseph A. Wetch, Gail Hagerty, Tony J. Weiler
Mitchell Hamline Law Review
No abstract provided.
Towards Engaged Scholarship, Jessica Owley, John R. Nolon, Keith Hirokawa, Sean Nolon
Towards Engaged Scholarship, Jessica Owley, John R. Nolon, Keith Hirokawa, Sean Nolon
Articles
No abstract provided.
A Complete Property Right Amendment, John H. Ryskamp
A Complete Property Right Amendment, John H. Ryskamp
ExpressO
The trend of the eminent domain reform and "Kelo plus" initiatives is toward a comprehensive Constitutional property right incorporating the elements of level of review, nature of government action, and extent of compensation. This article contains a draft amendment which reflects these concerns.
Bond Repudiation, Tax Codes, The Appropriations Process And Restitution Post-Eminent Domain Reform, John H. Ryskamp
Bond Repudiation, Tax Codes, The Appropriations Process And Restitution Post-Eminent Domain Reform, John H. Ryskamp
ExpressO
This brief comment suggests where the anti-eminent domain movement might be heading next.
Breaking The Bank: Revisiting Central Bank Of Denver After Enron And Sarbanes-Oxley, Celia Taylor
Breaking The Bank: Revisiting Central Bank Of Denver After Enron And Sarbanes-Oxley, Celia Taylor
ExpressO
No abstract provided.
Making Lawyers Compete, Lester Brickman
Making Lawyers Compete, Lester Brickman
Articles
The article argues that the market for contingent-fee-financed tort litigation is not price competitive, primarily due to uniform contingency fees charged by lawyers regardless of case-specific factors such as risk or effort required. This lack of competition leads to excessive costs for claimants and contributes to the expansion of tort liability. The author contends that the legal profession maintains this system through various barriers, including ethical rules and entry restrictions, which prevent competitive market forces from functioning effectively.
Prospects For The 1992 Conference On The Environment And Development: A New World Order, 25 J. Marshall L. Rev. 1 (1991), Elliot Richardson
Prospects For The 1992 Conference On The Environment And Development: A New World Order, 25 J. Marshall L. Rev. 1 (1991), Elliot Richardson
UIC Law Review
No abstract provided.
Our Nation's Energy And Resources - Decision Making In Conflict, 23 J. Marshall L. Rev. 197 (1990), Wallace H. Johnson
Our Nation's Energy And Resources - Decision Making In Conflict, 23 J. Marshall L. Rev. 197 (1990), Wallace H. Johnson
UIC Law Review
No abstract provided.
Determining Fees For Fees Under The Equal Access To Justice Act: Accomplishing The Act’S Goals, James B. Nobile
Determining Fees For Fees Under The Equal Access To Justice Act: Accomplishing The Act’S Goals, James B. Nobile
Cardozo Law Review
No abstract provided.
Book Reviews, Edgar Bodenheimer, Joseph P. Witherspoon Jr., Harold D. Lasswell, Mitchell Franklin, Alexander Nekam, Alison Reppy, Page Keeton, Francis A. Allen, J. J. Dukeminier Jr., Maurice Finkelstein
Book Reviews, Edgar Bodenheimer, Joseph P. Witherspoon Jr., Harold D. Lasswell, Mitchell Franklin, Alexander Nekam, Alison Reppy, Page Keeton, Francis A. Allen, J. J. Dukeminier Jr., Maurice Finkelstein
Journal of Legal Education
No abstract provided.
Recent Important Decisions, Michigan Law Review
Recent Important Decisions, Michigan Law Review
Michigan Law Review
Attorney and Client--Authority of Attorney--Compromise; Attorney and Client--Disbarment--Reasonable Doubt; Bankruptcy--Corporations Subject to Involuntary Bankruptcy--Amendment of 1910; Bankruptcy--Following Trust Funds into Hands of Trustee in Bankruptcy; Bills and Notes--Notice by Mail--Proof of Mailing; Bills and Notes--Right of Drawee of Forged Check or Draft to Recover Money Paid Thereon; Boundaries--Line Between Riparian Owners; Boundaries--Monuments Give Way to Courses and Distances; Carriers--Limitation of Amount of Recovery in Case of loss of Baggage; Charities--Testamentary Trusts--Gift for Masses; Constitutional Law--Religious Liberty--Religious Exercises in Schools--Bible; Contracts--In Restraint of Trade--When Valid; Courts--Doctrine of Stare Decisis; Evidence--Admissibility of Confessions; Evidence--Admissibility of Market Quotations; Executors and Administrators--Denial of Application …