Legal Profession Commons^™

When You’Re Arrested For A Felony In Seattle, You’Ll Meet Me., Austin Field

Seattle University Law Review

In this Essay, Austin Field, a practicing public defender, uses a first-person perspective to describe what it is like to meet a criminal defendant for the first time. He explains the process from start to finish, detailing everything from the way he introduces himself to how bail works.

"I’ll ask you for your name. Most of the time, you tell me. I check your name against my list. On any given day I’m supposed to interview between five and fifteen people. I have a lot of questions for you. We only have about ten minutes."

The Public Square In A Private-Property Obsessed Country: What New York City’S Pops Regulations Get Right And Why Other Cities Should (Mostly) Copy Them, Carson Mcgregor

Seattle University Law Review

When New York City (NYC) was first becoming the metropolitan monolith it is today, it had a problem: the city streets were chock full of skyscrapers, and sunlight, air, and usable open space were at a premium. In response, the City promulgated its first Privately Owned Public Spaces (POPS) regulations, which allowed developers to build skyward in exchange for providing public space on the street level. Unfortunately, in July of 2023, the New York Times (NYT) discovered that New Yorkers received only a fraction of what they were promised. Building owners received billions of dollars’ worth of added floor space, …

Intellectual Property Or Modern Folklore? The Problem With Open Gaming Licenses In Tabletop Gaming, Rosie Midget

Seattle University Law Review

This Note addresses how courts and legislatures should address “Open Gaming Licenses” commonly attached to tabletop roleplaying games (TTRPGs), which game publishers use to promote a false image of accessibility—misleading consumers and building goodwill from the misunderstanding. Part I discusses what TTRPGs are, including the defining features of the hobby and culture surrounding it, as well as the unique interplay between publishers and players. Part II explores the question of which elements in a TTRPG system may be subject to copyright protection. Part III examines these elements in practice using Wizards of the Coast’s Dungeons and Dragons TTRPG as a …

Upaya Hukum Bagi Pembeli Akibat Penerbitan Sertipikat Pengganti Dalam Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/Pn. Mtr.), Alda Anabela Adelina

Indonesian Notary

Penelitian ini meneliti tentang penerbitan sertipikat pengganti setelah akta Pengikatan Jual Beli dibuat oleh Notaris. Penerbitan sertipikat pengganti tersebut dilakukan dengan alasan hilang dengan menyerahkan surat keterangan dari kepolisian. Hal tersebut mengakibatkan terdapat 2 (dua) dokumen fisik yakni sertipikat tanah dengan nomor yang sama. Hal tersebut berakibat kerugian terhadap pihak pembeli yang menguasai fisik sertipikat pertama karena dengan penerbitan sertipikat pengganti membatalkan sertipikat terdahulu. Kasus tersebut yang terjadi dalam Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN.Mtr. Penelitian ini menganalisis kedudukan akta Pengikatan Jual Beli yang kemudian terdapat penerbitan sertipikat pengganti berdasarkan Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN.Mtr. dan menganalisis upaya hukum yang bisa dilakukan pembeli untuk memperjuangkan …

Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dicatatkan Debitor Setelah Dinyatakan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/Puu-Xiii/2015 (Studi Putusan-Putusan Pengadilan), Nadira Ratunanda Wirjono

Indonesian Notary

Penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian perkawinan yang dicatatkan debitor setelah dinyatakan pailit berdasarkan analisis dari beberapa putusan-putusan pengadilan. Fokus utama penelitian ini adalah analisis perubahan regulasi pencatatan perjanjian perkawinan pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, serta kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum debitor dinyatakan pailit namun belum dicatatkan terhadap kreditur yang mengajukan permohonan pailit. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, dimana analisis dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dalam bentuk penelitian studi pustaka yang menggunakan data-data sekunder, yakni dari berbagai …

Kedudukan Hukum Anak Bawaan Dalam Perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran (Studi Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/Pn Btm), Rana Mahirah

Indonesian Notary

Pengurusan harta warisan yang melibatkan anak kandung dan pasangan kedua menimbulkan berbagai macam celah hukum jika tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama jika perkawinan kedua tersebut merupakan perkawinan campuran yang harus lebih diperhatikan lagi ketentuan ketentuannya terkait harta dan bendanya yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak bawaan dalam perkawinan kedua orang tuanya dan peran dan tanggung jawab terhadap notaris dalam melakukan pengurusan harta waris, dengan mengangkat kasus dalam Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Btm. Penelitian ini menerapkan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak bawaan dari perkawinan sebelumnya …

Keabsahan Surat Pernyataan Talak Pada Poligami Siri Menurut Hukum Perkawinan Islam Dalam Perspektif Al-Ahkam Al-Khams Dan Maqashid Al-Syariah, Aisyah Fildzah Khairunnisa

Indonesian Notary

Penelitian ini menganalisis keabsahan surat pernyataan talak pada poligami siri berdasarkan Hukum Perkawinan Islam. Fokus pembahasan penelitian ini didapati sebab dalam masyarakat, perkawinan tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga masalah mengenai perkawinan berkembang cukup luas. Salah satu masalah perkawinan yang pratiknya masih dilakukan dalam masyarakat yaitu perkawinan poligami siri. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perkawinan poligami siri tidak dapat melakukan mekanisme itsbat nikah, sehingga pemutusan hubungan perkawinan dapat terjadi di luar Pengadilan. Untuk mengkaji apakah pemutusan hubungan perkawinan yang terjadi di luar Pengadilan adalah penyelesaian yang tepat, maka dilakukan kajian dalam perspektif Al-Ahkam Al-Khams dan Maqashid …

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Sebagai Dasar Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1382 Pk/Pdt/2022), Eileen Gani Setiawan

Indonesian Notary

Musyawarah antara pemilik tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah merupakan suatu kewajiban dalam pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan Pasal 37 UU Pengadaan Tanah. Namun pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 1382 PK/Pdt/2022, proses musyawarah untuk pembangunan Bendungan Bener tidak dilakukan sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan analisis kualitatif. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, kedudukan dan kekuatan hukum hasil musyawarah sebagai dasar penetapan ganti kerugian pada kasus pengadaan tanah dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 1382 PK/Pdt/2022; kedua, tentang pertimbangan majelis hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para warga dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor …

Pengalihan Hak Atas Tagih Piutang Secara Sepihak Yang Menyebabkan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/Pn.Bks), Lidya Dwi Putri

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas Perbuatan Melawan Hukum terkait pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang secara sepihak berdasarkan akta perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Untuk mendalami topik ini, penelitian ini merujuk pada Putusan Nomor 50/PDT.G/2020/PN.Bks. Fokus utama penelitian ini adalah akibat hukum dari pengalihan hak atas tagihan piutang yang berhubungan dengan Akta Perjanjian Kredit. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks pengalihan hak atas tagihan (cessie) secara sepihak berdasarkan Akta tersebut. Teori yang dibahas mencakup Kredit, Hukum Perjanjian, Pengalihan Piutang (Cessie), Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum. Penulis juga mengkaji dasar hukum yang relevan untuk Akta Perjanjian Kredit serta …

Urgensi Pengaturan Sanksi Bagi Notaris Pengganti Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 13/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/V/2024), Regina Triana Kamila

Indonesian Notary

Dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris pengganti, kemungkinan terdapat kesalahan berupa pelanggaran dalam pembuatan akta sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/V/2024 dimana terlapor sebagai notaris pengganti dalam membuat Akta PPJB tidak mematuhi ketentuan UUJN dan menjadikan akta tersebut sebagai dasar penjaminan objek tanah jual beli didalamnya melalui pembuatan SKMHT dalam perpanjangan kredit oleh pembeli di Bank. MPW menyatakan terlapor terbukti bersalah melanggar UUJN namun tidak memberikan sanksi apapun karena telah berakhir masa jabatannya. Permasalahan yang diteliti adalah kedudukan hukum Akta PPJB sebagai dasar penjaminan hak atas tanah pada pengajuan kredit di …

Kedudukan Pemegang Hak Guna Bangunan Pada Komplek Pertokoan Jalan Gajah Mada Kota Pekalongan Terkait Sengketa Kepemilikan Dengan Pt. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus: Catatan Dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00138/Bendankergon), Nico Rexhan Halimana

Indonesian Notary

Artikel menganalisis mengenai kedudukan Pemegang Hak Guna Bangunan Nomor: 00138/Bendankergon. Pemegang Hak atas Tanah berupa Hak Guna Bangunan seharusnya mempunyai hak dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pokok permasalahannya, dalam Sertipikat HGB Nomor: 00138/Bendankergon terdapat catatan dalam lembar pendaftaran peralihan hak, pembebanan, dan pencatatan lainnya pada kolom sebab perubahan, yaitu: “Selain pelayanan perpanjangan dan/atau pembaruan hak tidak dapat diproses sebelum terdapat kesepakatan antara masyarakat pemegang hak dengan PT. Kereta Api Indonesia dan/atau putusan pengadilan”. Catatan tersebut mengakibatkan pemegang HGB tidak dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi …

Let The Sunshine In: Crafting Constitutional Transparency Regulations For Content Moderation, Caitlin Ring Carlson

Seattle University Law Review

In response to public concern about the impact of social media, legislators in some U.S. states have developed laws to regulate the process of content moderation. Many include mandatory transparency and disclosure requirements, some of which courts have already deemed an unconstitutional infringement on social media platforms’ right to free expression. This article explores the parameters for crafting constitutional social media transparency regulations using existing U.S. media policy and insights from recent legal challenges. The resulting analysis identifies content neutral transparency requirements that mandate the disclosure of purely factual, non-controversial information as those most likely to withstand judicial scrutiny. Specifically, …

This Is Not A Game: The Addictive Allure Of Digital Companions, Nizan Geslevich Packin, Karni Chagal-Feferkorn

Seattle University Law Review

Artificial Intelligence (AI) agents have become an inescapable part of modern childhood, reshaping education, leisure activities, entertainment, and social interaction. From AI-powered tutors that adapt to individual learning styles to emotionally responsive chatbots that simulate human companionship, these systems promise unprecedented personalization, cognitive stimulation, and social support. However, these benefits mask significant risks that remain unregulated and inadequately addressed.

Although adults are also susceptible to forming deep emotional bonds with AI companions—often trusting them as if they possessed genuine understanding and empathy—children are particularly vulnerable. Their misplaced trust can more severely distort social development, weaken critical thinking, and foster unhealthy …

Table Of Contents, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Table of Contents

Re-Imagining Tomorrow: A Technology, Innovation Law, And Ethics Symposium On Addictive Technology And Children, Margaret Chon

Seattle University Law Review

In this Foreword, Professor Margaret Chon introduces Seattle University's Technology, Innovation Law, and Ethics (TILE) program, the 2024 TILE Symposium, and Dr. Gaia Bernstein’s Unwired: Gaining Control Over Addictive Technologies.

Keynote Address: The Movement To Protect Kids From Addictive Technologies, Gaia Bernstein

Seattle University Law Review

In this keynote address, I describe my personal journey starting with a school outreach program I created in 2017 to address technology overuse among kids. While I initially advocated for self-help methods, I grew to recognize that the tech industry bore responsibility. This realization led me to write Unwired: Gaining Control over Addictive Technologies, which focused on collective action to pressure the tech industry to redesign its addictive products.

I then describe the movement to control addictive technologies and protect kids, which has gained momentum since the end of the pandemic. This movement combines grassroots parent activism with legal-political action. …

Moral Panic Or Public Health Crisis? Lessons From Drugs And Gambling For “Addictive” Design, Matthew B. Lawrence, Haomin (Kevin) Yan

Seattle University Law Review

Alcohol, automobiles, guns, lottery, loot boxes, meat, music, opioid painkillers, processed foods, prop bets, slot machines, television, tobacco, violent video games. Over the last century each of these has been subject to concerns—some might even say “moral panics”—from parents and policymakers about avoidable harms to kids and adults. In some cases we look back with the benefit of hindsight and dismiss those concerns as naïve or moralistic. In others we look back at them as justified or as having come too late to check an expanding industry before it did unfathomable harm while growing so powerful that it became all …

Responding To Digital Addiction, Ned Snow

Seattle University Law Review

In Unwired: Gaining Control over Addictive Technologies, Professor Gaia Bernstein calls our attention to the growing problem of digital addiction. Digital addiction may sound like something out of a science-fiction novel or something that does not raise the same sort of real-life practical concerns as are present in a physical health crisis or an economic decline. But as Bernstein presents the evidence, we learn that the consequences of digital addiction can be just as harmful as a serious disease or a financial depression. Cognitive development disorders, anxiety, emotional depression, social isolation, and other mental health ills can be debilitating—as much …

The Ai Doppelgänger Dilemma: Cloned Voices In The Music Industry, Elizabeth Shields

Seattle University Law Review

With the rise of generative artificial intelligence (AI), there has been an influx of “voice clones”—deep-learning algorithms that create synthetic speech to realistically mimic human voices. Celebrities and, in particular, music artists, have been subjected to the proliferation of AI voice clones on social media platforms like TikTok and streaming platforms such as Spotify. Despite music utilizing AI voice clones having amassed much popularity, this technology can be harmful and highly invasive to musicians whose livelihoods often depend on their distinct voices. While legal scholars have attempted to articulate various rights that could protect a person’s voice, individuals are largely …

Changemakers: Sarah Jane Pruell L'25 : 3l : All The Right Reasons 2-10-2025, Suzi Morales, Roger Williams University School Of Law

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Law School News: All The Right Reasons 2-10-2025, Suzi Morales

Life of the Law School (1993- )

No abstract provided.

Voting Matters: Materiality Considerations And The Shareholder Vote, Renee M. Jones

Seattle University Law Review

For the shareholder franchise to have meaning, shareholders must have access to relevant information to inform their voting decisions. The securities laws’ disclosure requirements play an essential role in informing the shareholder vote.

This Essay focuses on the question of the materiality of information in the context of shareholder voting. It addresses the question of whether ESG-related information is material, positioning the materiality inquiry within the context of shareholders’ voting decisions. It explores the definition of materiality with a focus on the “reasonable investor” concept embedded within the definition. The Essay argues that the implicit expectations of many commentators that …

Through A Glass Darkly: How Securities Disclosures Give A Distorted View Of The Economy, Gerald F. Davis

Seattle University Law Review

Our understanding of the American economy often relies on stylized facts derived from mandatory disclosures by listed corporations. Data vendors like Standard & Poor’s vacuum up 10Ks and proxy statements into databases, and scholars distill these into tentative maps. This may have been adequate for a postwar economy centered on asset-heavy manufacturers, but it is increasingly out of step with an information-based economy. Companies listed on the stock market are fewer in number and less representative than they were, light in tangible assets and people, and heavy on IP. Basic facts such as what industry they are in are increasingly …

Green Dividends: A Case Study In Green Dividends And The Conditions For Private Ordering Solutions, Anne M. Tucker

Seattle University Law Review

This Essay introduces a novel private ordering solution to facilitate corporate investments in pro-social and environmental initiatives: Green dividends. Green dividends are an optional increase in shareholder dividends that are returned to the company to be reinvested in environmental initiatives or kept by a shareholder.

Green dividends pose an alternative to the current gridlocked debate that corporations can’t, won’t, shouldn’t, and shouldn’t even try to act in pro-social or environmental ways. Turning the common refrains on their head converts each narrative into an element for a successful private ordering solution: authority, accountability, shareholder buy-in, and government- backed enforcement. With Green …

Does Climate Disclosure Work To Reduce Greenhouse Gas Emissions? Emerging Evidence Suggests Cautious Optimism, Cynthia A. Williams

Seattle University Law Review

Significant regulatory resources have been spent developing global, voluntary climate and sustainability disclosure standards, such as the TCFD, TNRD, and ISSB’s Sustainability and Climate Disclosure standards, or domestically required disclosures, such as in the EU and in the U.S. Thus, it is important to evaluate whether this disclosure, particularly voluntary, qualitative disclosure, will have the power to shift the allocation of capital, will have a significant effect on the management of climate risk within firms, and ultimately will reduce climate change risk and biodiversity loss.

In this Article, several interrelated questions will be discussed. First, what does the empirical evidence …

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead

Table Of Contents, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Table of Contents

Corporate Scenarios: Drawing Lessons From History, Madison Condon

Seattle University Law Review

As corporations are increasingly pressed to reveal information about their exposure to climate-related risks, they are often asked to undertake and disclose the outcome of “scenario analysis.” In this exercise, corporations, including financial institutions, examine how their business would fare under different pathways the future may take. One oft-used scenario, for example, is the International Energy Agency’s “Net-Zero by 2050: A Roadmap for the Energy Sector.” This Essay presents a history of the use of scenarios as a corporate planning tool, particularly in the oil industry, arguing that it is key for understanding our present moment and the role of …

Shareholder Expression In A Time Of Heightened Political Tension, Aaron A. Dhir

Seattle University Law Review

In this article, I provide context for my forthcoming research project on shareholder proposals and racial equity audits. Since the murder of George Floyd in May of 2020, progressive shareholder actors have increasingly used the proposal mechanism to advance diversity, equity, inclusion, and justice-related goals. These proposals have frequently gone beyond requesting the usual corporate fare of diversity trainings, intersectionality workshops, affinity groups, etc. Instead, a more ambitious type of proposal asks corporate America to conduct racial equity audits, defined as “an independent, objective and holistic analysis of a company’s policies, practices, products, services and efforts to combat systemic racism …