Legal Education Commons^™

Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkat Akan Hak Anak, Fahrul Rozi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Dalam konteks sosial yang dinamis, kesadaran akan hak anak telah meningkat, terlihat dari perhatian masyarakat terhadap isu-isu seperti kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Meskipun UU No. 35 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, tantangan dalam pelaksanaannya masih ada, termasuk kurangnya sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Anak jalanan, sebagai kelompok yang paling rentan, sering kali terjebak dalam siklus kemiskinan dan stigma sosial, yang menghambat upaya perlindungan. Menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai hak anak, serta peran aktif masyarakat dan media dalam mendukung perlindungan anak. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, diharapkan hak-hak anak …

Research Misconduct Sebagai Suatu Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong: Sebuah Tinjauan Hukum Pidana, Kemal Fikri Royadi, Monte Carlo Faza Harissa

Jurnal Hukum & Pembangunan

Research is one of the gates to uncover wisdom in scientific disciplines. In its implementation, it is often found that there are various interests underlying the research. These various interests also have their own purpose to the extent that it can influence the results of the research which can have implications to form a research misconduct. This research aims to review the national criminal law regarding this behavior by examining the relevant act’s articles as well as scholarly dogmatics due to the absence of laws regulating this matter. The method used in this research is juridical-normative using conceptual approach and …

Inovasi Kolaboratif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Optimalisasi Teknologi Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Legislasi, Hermawan Prasojo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meaningful public participation in the legislative process in Indonesia is a fundamental element in fostering an inclusive and transparent democracy. Despite the legal mandate for public involvement, as outlined in Law No. 13 of 2022 and Constitutional Court Decision No. 82/PUU-XXI/2023, such participation often remains formalistic and limited in practice. This article highlights the potential of digital technology, particularly the concept of CrowdLaw, as an alternative approach to enhancing public engagement. Case studies from Estonia, Iceland, and Brazil demonstrate that digital participation can effectively increase public involvement and improve the quality of legislative outcomes. With sufficient infrastructure and improved …

Quo Vadis Hak Atas Kesehatan Reproduksi: Analisis Rekonstruksi Pengaturan Aborsi Di Indonesia (Perbandingan Hukum Indonesia Dengan Perancis), Dian Kencana Putri, Erna Dyah Kusumawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pembatasan akses aborsi di Indonesia menyebabkan banyak perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan terpaksa berhadapan dengan hukum. Pembatasan aborsi yang mengakibatkan kriminalisasi ini dapat menyebabkan dilema moral bagi banyak perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Padahal aborsi berpotensi terjadi pada setiap perempuan berusia produktif di Indonesia. Aborsi di Indonesia merupakan tindakan ilegal dan aborsi hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi saja, yakni kedaruratan medis dan kehamilan yang disebabkan perkosaan. Artikel ini menganalisa bagaimana sebenarnya substansi aborsi dapat dimasukkan pada kategori hak kesehatan reproduksi perempuan dan mengapa negara Indonesia perlu mengubah kebijakan dan hukum mengenai aborsi. Untuk melihat seberapa pentingnya negara harus …

Konstitusionalitas Model Putusan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, Muhammad Rifai Yusuf, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

As one of the institutions that carries out quasi-judicial functions in the field of general elections, Bawaslu could issue a decision through an adjudication process. In 2017, Bawaslu was criticized for its several decisions in the Sipol case held by the KPU for the registration of participants in the 2019 general elections, mainly because it was considered that Bawaslu equated its position with the Supreme Court by assessing that Sipol in the KPU Regulation was not in line with the Election Law. In 2024, decisions on election administrative violations appear to be softer or seem to avoid the same potential …

Orientasi Rigid Dan Moderat Dalam Penafsiran Original Intent Dan Praktiknya Di Indonesia, Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, Susi Dwi Harijanto, Lailani Sungkar

Jurnal Hukum & Pembangunan

Metode original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran original intent pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya tidak berganti. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Ini merupakan penelitian doktriner dengan pendekatan konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran …

Evaluasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Desain Surat Suara Calon Tunggal Dalam Pilkada, Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Tsalis Khoirul Fatna

Jurnal Hukum & Pembangunan

The phenomenon of single candidates in regional elections in Indonesia has created a dilemma in applying democratic principles, especially regarding ballot design that often confuses voters. The Constitutional Court’s Decision Number 100/PUU-XIII/2015 mandated a plebiscite design with “agree” or “disagree” options for single candidates. However, in practice, this design has been distorted with the presence of a blank box without adequate explanation. This study aims to evaluate the extent to which the discrepancy between the Constitutional Court's decision and actual ballot design practices affects voter understanding and the quality of democracy. This study employs a normative juridical method with a …

Quo Vadis Desain Pengamanan Hakim Dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (Pmkh) Di Indonesia, Zainatul Ilmiyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Judges, as the main judicial actors in law enforcement, have an independent nature, both in terms of institutions and in terms of determining their decisions. However, in exercising their authority, judges are often faced with the risk of injury, both physical and psychological, by the public, who are not satisfied with the decisions made by the judges. With an empirical legal research method and using a conceptual approach, statute approach, and comparative approach, this study aims to find the best form in the design of an institutional model for judge and court security units. In this study, it was found …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

New Ways Of Teaching Adat (Customary) Law At Indonesian Law Schools, Tody S.J. Utama, Rikardo Simarmata, Jacqueline A.C. Vel, Adriaan W. Bedner

The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies

While customary law typically is not the sole legal system regulating people's daily lives, it still plays a big role in shaping the behavior of countless individuals worldwide. For this reason, law schools in many countries teach customary law courses, but these courses often present customary law as a sterile set of principles and norms detached from studying social reality. This approach associates customary law with traditional communities whose members live in relative isolation from the world, ignoring the fact that customary law operates in a legally pluralistic universe, interacting with religious and state law systems, and that it adapts …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

Judicial Preview Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Preventif Perlindungan Hak Konstitusional (Studi Komperasi Dengan Mahkamah Konstitusi Chili), Elisabeth Sihaloho, Fifiana Wisnaeni

Jurnal Hukum & Pembangunan

The existence of the Constitutional Court as stated in the provisions of Article 24C of the 1945 Constitution has established the dignity of the Constitutional Court's position as a Guardian of the Constitution which is understood as a judicial institution that protects the constitutional rights of Indonesia citizens. This research is aimed at solving the problem of the constitutional rights of Indonesia citizens who are often injured through legal products in the form of laws. Therefore, this study focuses on studying, analyzing and comparing how the context of judicial preview or can be understood as a test of a draft …

Pelindungan Data Pribadi Pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Gita Theresa, Henny Marlyna

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Information Technology-Based Crowdfunding Services (LPBBTI) continue to encounter challenges related to legal protections, such as breaches of privacy and the misuse of personal data belonging to consumers and the public. This paper analyzes the implementation of personal data protection through LPBBTI operational compliance, the drafting of privacy policies and LPBBTI agreements, as well as the role of authorities in overseeing LPBBTI operators in implementing personal data protection following the enactment of Law No. 27 of 2022 (UU PDP) and Law No. 4 of 2023 (UU P2SK). This study aims to provide information and input on the implementation of consumer …

Initial Public Offering: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dan Pengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan, Alifia Jasmine, Azmi Yasmine, Nurul Hulwanita Sharfina, Aisyah Hanifah Fathhurrohmah

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses Initial Public Offerings: Legal Protection of Minority Shareholders and Its Influence on Company Performance. This research aims to provide knowledge to the public regarding legal protection for minority shareholders and its influence on company performance from a national legal perspective. This type of research is normative research with the research approach used is a legal and conceptual approach. The research results show that: (1) The process of attracting investors to invest their capital cannot be separated from good regulations and legal certainty. Basically there are 2 (two) types of capital investment, namely direct investment and capital investment. …

Editorial Foreword Ijsls Volume 3 Number 1, Sulistyowati Irianto

The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies

The debate surrounding the compulsory inclusion of customary law as a teaching subject in nearly all Indonesian law faculties has garnered considerable attention in socio-legal studies

Konsep Dan Bentuk Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 42/Pdt.Plw/2016/Pn Blg), Ernila Erfa

Indonesian Notary

Tanah Ulayat merupakan tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (Kepala Adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar. Untuk dapat menyatakan bahwa suatu hak ulayat di suatu tempat tertentu masih eksis, ada tiga unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu unsur masyarakat, unsur wilayah dan unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini yakni pembuktian atas pemilikan tanah adat berdasarkan UUPA dan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri No. 42/Pdt.Plw/2016/Pn Blg serta konsep dan bentuk perlindungan …

Editorial Foreword Ijsls Volume 2 Number 2, Sulistyowati Irianto

The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies

No abstract provided.

Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Pendidikan Formal Bagi Anak-Anak Pengungsi Luar Negeri Di Kota Batam, Rina Shahriyani Shahrullah, Heru Susetyo, Lu Sudirman, Rendi Sahputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

The entire responsibility for all children in Indonesia lies with the government, and it extends to all children in Indonesia, not only those who are Indonesian nationals but also includes children who are refugees from foreign countries. One of the fundamental rights regulated by the laws and the Convention on the Rights of the Child ratified by Indonesia is the right to receive appropriate education (formal, non-formal, and informal education). This research aims to analyze the implementation of formal education fulfillment for refugee children in Batam City, especially those accommodated at Hotel Kolekta. Therefore, the research questions are as follows: …

The Indonesia Legal Education: Advancing Law Student’S Understanding To Real Legal Issues, Antarin Prasanthi, Daryono .

The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies

Law has been claimed to be insensitive to the real legal issues that led to being unjust and controversial. Those real legal issues most commonly coexisted with the underlying social, cultural, economic, and political issues. In a civil law country, Indonesia, however, the courts often denied those non-legal issues into consideration. Similarly, legislative rules only focus on legal doctrines. They assumed that those non-legal issues were irrelevant to the court's role as the guardian of the rule. This misled understanding is more likely caused by a lack of comprehension of the multifaceted legal problems. One of the causes is the …

An Anticolonial Dream Against The Disaffection And Dissonance: Teaching The (Other) International Law In India, Swati S. Parmar

Indonesian Journal of International Law

The States, self-defined as the civilised, clothed in the ‘refined’ urbane bourgeois created a modern cosmopolitan order at a civilizational scale. The remaining world was driven into a cultural subjection and classified by the ‘civilised’ into these fixated identities while their indigeneity and socio-cultural identity were marginalised. Projected itself as the cradle of intellect, Europe consciously crafted imperialism as a cultural reference for the rest of the world. The colonial encounters left imperial imprints on the peoples of these colonies, the consequences of which remain evident in the styles and pedagogies of teaching international law in the geographical South. Historical …

“Publish Or Perish”: The Indian Legal Academicians’ Dilemma Of Prioritizing Research Vs Teaching, Shruti Das, Deepshikha Sharma

Indonesian Journal of International Law

Research and Publication has been one of the key indicators of success for an academician. The term “publish or perish” came up with the connotation to understand the pressure academicians goes through for publication of research papers. In recent years, from Indian academic industry perspective, research has been one of the core criteria for promotion and evaluations. University Grants Commission (UGC), the regulatory body for Higher Education in India has made it mandatory to have a doctorate and some research publications to be eligible as an Associate Professor, though the proposed change in the regulation demands doctorate degree as a …

Researching And Teaching Asian And Hong Kong Private International Law, Wilson Lui

Indonesian Journal of International Law

This article considers how private international law in Asia and Hong Kong is developing and should be developed, through both theoretical and practical aspects as evidenced in both research and teaching. It considers what is entailed when speaking of the concept of an “Asian private international law”, looking at it from the lens of researching and teaching Asian law with Asia “as a method” – calling for Asian law to be recognised as an equal to its Western counterpart and to be developed through a comparative analysis among Asian jurisdictions themselves and the pluralistic traditions they employ. It also discusses …