Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
- Institution
-
- Universitas Indonesia (720)
- Seattle University School of Law (213)
- Roger Williams University (50)
- University of Colorado Law School (43)
- Yeshiva University, Cardozo School of Law (37)
-
- University of Michigan Law School (19)
- William & Mary Law School (15)
- Georgetown University Law Center (13)
- Maurer School of Law: Indiana University (10)
- American University Washington College of Law (8)
- Association of American Law Schools (7)
- Touro University Jacob D. Fuchsberg Law Center (7)
- Brigham Young University Law School (6)
- Brooklyn Law School (6)
- UIC School of Law (6)
- University of Maine School of Law (6)
- University of Nevada, Las Vegas -- William S. Boyd School of Law (5)
- Boston University School of Law (4)
- Duke Law (4)
- Penn State Dickinson Law (4)
- Saint Louis University School of Law (4)
- Winthrop University (4)
- BLR (3)
- Florida International University College of Law (3)
- Pepperdine University (3)
- Schulich School of Law, Dalhousie University (3)
- University of Miami Law School (3)
- Cleveland State University (2)
- Florida A&M University College of Law (2)
- Notre Dame Law School (2)
- Keyword
-
- Constitution (32)
- Constitutional law (30)
- Diversity (21)
- Judge (21)
- Justice (21)
-
- Legal (21)
- Constitutional Law (20)
- Constitutional (19)
- Education (19)
- RWU (19)
- Congress (17)
- Supreme Court (17)
- Legal education (16)
- Rights (16)
- Students (16)
- Judges (15)
- Law (15)
- First Amendment (14)
- Public (14)
- Race (14)
- United States Supreme Court (14)
- Affirmative action (13)
- Casebooks (legal education) (13)
- Courts (13)
- Federal (13)
- History (13)
- Study & teaching of Constitutional law (13)
- Bowman (12)
- Civil (12)
- Evidence (12)
- Publication Year
- Publication
-
- Jurnal Hukum & Pembangunan (720)
- Seattle University Law Review (212)
- The Future of Natural Resources Law and Policy (Summer Conference, June 6-8) (28)
- Life of the Law School (1993- ) (21)
- Publications (15)
-
- School of Law Conferences, Lectures & Events (15)
- William & Mary Bill of Rights Journal (13)
- Georgetown Law Faculty Publications and Other Works (11)
- 2025–2026 Flyers (10)
- Michigan Law Review (10)
- Faculty Scholarship (8)
- 2025 Event Invitations (7)
- Journal of Legal Education (7)
- Scholarly Works (7)
- All Faculty Scholarship (6)
- Brooklyn Law Review (6)
- Law Library Newsletters/Blog (6)
- Maine Law Review (6)
- The Clark Memorandum (6)
- UIC Law Review (6)
- Faculty Publications (5)
- Keep Up With the Latest News from the Law School (blog) (5)
- Michigan Journal of Race and Law (5)
- 2023–2024 Flyers (4)
- 2024 Event Invitations (4)
- 2024–2025 Flyers (4)
- American University Journal of Gender, Social Policy & the Law (4)
- Cardozo Law Review (4)
- Journal of Legal Studies in Business (4)
- Articles (3)
- Publication Type
- File Type
Articles 841 - 870 of 1257
Full-Text Articles in Legal Education
Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review
Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review
Seattle University Law Review
Volume 48 Masthead
Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani
Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani
Jurnal Hukum & Pembangunan
The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …
Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah
Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …
Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah
Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah
Jurnal Hukum & Pembangunan
Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …
Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo
Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo
Jurnal Hukum & Pembangunan
Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.
However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …
Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi
Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …
Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra
Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra
Jurnal Hukum & Pembangunan
This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …
Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi
Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi
Jurnal Hukum & Pembangunan
Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …
The Constitution Without Tears, Gene Carter
The Constitution Without Tears, Gene Carter
Maine Law Review
The coming plethora of Bicentennial speeches and activities are intended to provide occasions for public figures and private persons to say something helpful to a current and realistic understanding of the role of the Constitution in our daily lives; and, hopefully, something at least modestly expository of our duties as citizens of American constitutional democracy.
The Afro-American And The Constitution: Colonial Times To The Present, James L. Watson
The Afro-American And The Constitution: Colonial Times To The Present, James L. Watson
Maine Law Review
The theme of this essay is the Afro-American and the Constitution: Colonial Times to the Present. When I was told about this theme, my first reaction was to follow the advice of the famous black philosopher, Satchel Paige, who said, "Don't look back because what is behind you might be catching up." My discipline, however, forced me to look back at the Constitution and particularly how it has affected black Americans.
A Commemorative, Eric Robert Herlan Editor-In-Chief
A Commemorative, Eric Robert Herlan Editor-In-Chief
Maine Law Review
In this issue the Maine Law Review joins in the national celebration of the Bicentennial of the United States Constitution. Three distinguished federal judges, all of whom are intimately familiar with that great document, have kindly contributed essays to the Review based on speeches they have earlier given for the Bicentennial. We are happy to present these essays, each of which has an important perspective on the Constitution, as our commemorative on this special occasion.
A Genealogy Of Founders, Frank M. Coffin
A Genealogy Of Founders, Frank M. Coffin
Maine Law Review
Two hundred years ago this spring George Washington wrote to our fellow Mainer, General Henry Knox, that because of the illness of his mother he would not be able to attend the Philadelphia Convention. If her health had not speedily improved, we might have had quite a different kind of Bicentennial, for both Washington and Benjamin Franklin, though largely silent in the debates, were palpable sources of strength. As it is, we have the happy occasion to celebrate what Everett Ladd has called "the expression of a nation-defining consensus on political values," our nationalizing principle, the one supreme bond linking …
Law School News: Disrupting Legal Education For Equity 11-19-2024, Danna Lorch
Law School News: Disrupting Legal Education For Equity 11-19-2024, Danna Lorch
Life of the Law School (1993- )
No abstract provided.
Thurgood Marshall Memorial Lecture: 80 Years After Korematsu V. U.S.: It's All About Us 10-29-2024, Roger Williams University School Of Law
Thurgood Marshall Memorial Lecture: 80 Years After Korematsu V. U.S.: It's All About Us 10-29-2024, Roger Williams University School Of Law
School of Law Conferences, Lectures & Events
No abstract provided.
Who Decides: Judges Or Experts? Loper Bright, The End Of Chevron, And It's Impact On Corporate Governance, Heyman Center On Corporate Governance, Floersheimer Center For Constitutional Democracy
Who Decides: Judges Or Experts? Loper Bright, The End Of Chevron, And It's Impact On Corporate Governance, Heyman Center On Corporate Governance, Floersheimer Center For Constitutional Democracy
2024–2025 Flyers
No abstract provided.
A Government Of The People: Popular Engagement In U.S. Constitutional Democracy, Floersheimer Center For Constitutional Democracy, Wilfred U. Codrington Iii
A Government Of The People: Popular Engagement In U.S. Constitutional Democracy, Floersheimer Center For Constitutional Democracy, Wilfred U. Codrington Iii
2024 Event Invitations
Please join us for a fascinating discussion about the place and power of the people in constitutional practice and government design, including critical areas that feature prominently in today’s public conversation in light of recent Supreme Court terms and the upcoming election.
This event will feature three panelists—Alicia Bannon (Brennan Center for Justice at NYU School of Law), Corey Brettschneider (Brown University and Fordham Law School) and Joshua Douglas (University of Kentucky J. David Rosenberg College of Law), the latter two of whom have recently published books that center the people in core matters of political decision making—in conversation with …
A Government Of The People: Popular Engagement In U.S. Constitutional Democracy, Floersheimer Center For Constitutional Democracy
A Government Of The People: Popular Engagement In U.S. Constitutional Democracy, Floersheimer Center For Constitutional Democracy
2024–2025 Flyers
No abstract provided.
Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab
Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab
Jurnal Hukum & Pembangunan
The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …
Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat
Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat
Jurnal Hukum & Pembangunan
Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …
The Scotus Term Preview & Retrospective, Floersheimer Center For Constitutional Democracy, Wilfred U. Codrington Iii, Haiyun Damon-Feng, Elizabeth Goldman, Michael Herz, Saurabh Vishnubhakat
The Scotus Term Preview & Retrospective, Floersheimer Center For Constitutional Democracy, Wilfred U. Codrington Iii, Haiyun Damon-Feng, Elizabeth Goldman, Michael Herz, Saurabh Vishnubhakat
2024 Event Invitations
The Floersheimer Center for Constitutional Democracy invites you to the SCOTUS Term Preview & Retrospective, as part of the Cardozo School of Law’s Constitution Day program. Join Professors Wilfred Codrington, Haiyun Damon-Feng, Elizabeth Goldman, Michael Herz, and Saurabh Vishnubhakat as they discuss recent Supreme Court decisions and preview the upcoming term.
Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini
Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini
Jurnal Hukum & Pembangunan
Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …
Judicial Preview Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Preventif Perlindungan Hak Konstitusional (Studi Komperasi Dengan Mahkamah Konstitusi Chili), Elisabeth Sihaloho, Fifiana Wisnaeni
Judicial Preview Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Preventif Perlindungan Hak Konstitusional (Studi Komperasi Dengan Mahkamah Konstitusi Chili), Elisabeth Sihaloho, Fifiana Wisnaeni
Jurnal Hukum & Pembangunan
The existence of the Constitutional Court as stated in the provisions of Article 24C of the 1945 Constitution has established the dignity of the Constitutional Court's position as a Guardian of the Constitution which is understood as a judicial institution that protects the constitutional rights of Indonesia citizens. This research is aimed at solving the problem of the constitutional rights of Indonesia citizens who are often injured through legal products in the form of laws. Therefore, this study focuses on studying, analyzing and comparing how the context of judicial preview or can be understood as a test of a draft …
Law School News: Transforming Adversity Into Advocacy 9-4-2024, Andrew Clark, Roger Williams University School Of Law
Law School News: Transforming Adversity Into Advocacy 9-4-2024, Andrew Clark, Roger Williams University School Of Law
Life of the Law School (1993- )
No abstract provided.
University Of The District Of Columbia Law Review, University Of The District Of Columbia Law Review
University Of The District Of Columbia Law Review, University Of The District Of Columbia Law Review
University of the District of Columbia Law Review
No abstract provided.
Rwu School Of Law Social Justice Camp, Roger Williams University School Of Law
Rwu School Of Law Social Justice Camp, Roger Williams University School Of Law
School of Law Conferences, Lectures & Events
No abstract provided.
First Amendment And Media Law Diversity Moot Court Competition, Roger Williams University School Of Law, Michelle Choate
First Amendment And Media Law Diversity Moot Court Competition, Roger Williams University School Of Law, Michelle Choate
School of Law Conferences, Lectures & Events
No abstract provided.
Rules & Laws For Civil Actions: 2025 Ed., Stella Burch Elias, Derek T. Muller, Jason Rantanen, Caroline Sheerin, Maya Steinitz
Rules & Laws For Civil Actions: 2025 Ed., Stella Burch Elias, Derek T. Muller, Jason Rantanen, Caroline Sheerin, Maya Steinitz
Books
Rules and Laws for Civil Actions is an open-access resource for law students containing the U.S. Constitution, Federal Rules of Civil Procedure, Federal Rules of Evidence, Federal Rules of Appellate Procedure, and selected federal and state statutes. The book was created by a team of faculty members at the University of Iowa College of Law to supplement the study of Civil Procedure, Evidence, Constitutional Law, and other law school courses. In addition to containing the official text, each legal source found in Rules and Laws for Civil Actions is accompanied by an introductory section written by an Iowa Law professor …
Pretrial Commitment And The Fourth Amendment, Laurent Sacharoff
Pretrial Commitment And The Fourth Amendment, Laurent Sacharoff
Notre Dame Law Review
Today, the Fourth Amendment Warrant Clause governs arrest warrants and search warrants only. But in the founding era, the Warrant Clause governed a third type of warrant: the “warrant of commitment.” Judges issued these warrants to jail defendants pending trial. This Article argues that the Fourth Amendment Warrant Clause, with its oath and probable cause standard, should be understood today to apply to this third type of warrant. That means the Warrant Clause would govern any initial appearance where a judge first commits a defendant—a process that currently falls far short of fulfilling its constitutional and historical function. History supports …
1l Final Review Sessions, Cardozo Asian Pacific American Law Students Association, Cardozo Office Of Student Services & Advising
1l Final Review Sessions, Cardozo Asian Pacific American Law Students Association, Cardozo Office Of Student Services & Advising
2023–2024 Flyers
Con Law - April 8, 2024
Property - April 10, 2024
Contracts - April 15, 2024
Criminal Law - April 17, 2024
The State Of 2nd Amendment Litigation: A Conversation With Everytown Law On U.S. V. Rahimi, Cardozo Public Interest Law Student Association, Cardozo American Constitution Society (Acs)
The State Of 2nd Amendment Litigation: A Conversation With Everytown Law On U.S. V. Rahimi, Cardozo Public Interest Law Student Association, Cardozo American Constitution Society (Acs)
2023–2024 Flyers
No abstract provided.