Land Use Law Commons^™

Upaya Hukum Bagi Pembeli Akibat Penerbitan Sertipikat Pengganti Dalam Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/Pn. Mtr.), Alda Anabela Adelina

Indonesian Notary

Penelitian ini meneliti tentang penerbitan sertipikat pengganti setelah akta Pengikatan Jual Beli dibuat oleh Notaris. Penerbitan sertipikat pengganti tersebut dilakukan dengan alasan hilang dengan menyerahkan surat keterangan dari kepolisian. Hal tersebut mengakibatkan terdapat 2 (dua) dokumen fisik yakni sertipikat tanah dengan nomor yang sama. Hal tersebut berakibat kerugian terhadap pihak pembeli yang menguasai fisik sertipikat pertama karena dengan penerbitan sertipikat pengganti membatalkan sertipikat terdahulu. Kasus tersebut yang terjadi dalam Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN.Mtr. Penelitian ini menganalisis kedudukan akta Pengikatan Jual Beli yang kemudian terdapat penerbitan sertipikat pengganti berdasarkan Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN.Mtr. dan menganalisis upaya hukum yang bisa dilakukan pembeli untuk memperjuangkan …

Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dicatatkan Debitor Setelah Dinyatakan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/Puu-Xiii/2015 (Studi Putusan-Putusan Pengadilan), Nadira Ratunanda Wirjono

Indonesian Notary

Penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian perkawinan yang dicatatkan debitor setelah dinyatakan pailit berdasarkan analisis dari beberapa putusan-putusan pengadilan. Fokus utama penelitian ini adalah analisis perubahan regulasi pencatatan perjanjian perkawinan pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, serta kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum debitor dinyatakan pailit namun belum dicatatkan terhadap kreditur yang mengajukan permohonan pailit. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, dimana analisis dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 894 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, putusan Mahkamah Agung Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 dalam bentuk penelitian studi pustaka yang menggunakan data-data sekunder, yakni dari berbagai …

Kedudukan Hukum Anak Bawaan Dalam Perkara Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran (Studi Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/Pn Btm), Rana Mahirah

Indonesian Notary

Pengurusan harta warisan yang melibatkan anak kandung dan pasangan kedua menimbulkan berbagai macam celah hukum jika tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama jika perkawinan kedua tersebut merupakan perkawinan campuran yang harus lebih diperhatikan lagi ketentuan ketentuannya terkait harta dan bendanya yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak bawaan dalam perkawinan kedua orang tuanya dan peran dan tanggung jawab terhadap notaris dalam melakukan pengurusan harta waris, dengan mengangkat kasus dalam Putusan Nomor 280/Pdt.G/2021/PN Btm. Penelitian ini menerapkan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak bawaan dari perkawinan sebelumnya …

Keabsahan Surat Pernyataan Talak Pada Poligami Siri Menurut Hukum Perkawinan Islam Dalam Perspektif Al-Ahkam Al-Khams Dan Maqashid Al-Syariah, Aisyah Fildzah Khairunnisa

Indonesian Notary

Penelitian ini menganalisis keabsahan surat pernyataan talak pada poligami siri berdasarkan Hukum Perkawinan Islam. Fokus pembahasan penelitian ini didapati sebab dalam masyarakat, perkawinan tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga masalah mengenai perkawinan berkembang cukup luas. Salah satu masalah perkawinan yang pratiknya masih dilakukan dalam masyarakat yaitu perkawinan poligami siri. Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perkawinan poligami siri tidak dapat melakukan mekanisme itsbat nikah, sehingga pemutusan hubungan perkawinan dapat terjadi di luar Pengadilan. Untuk mengkaji apakah pemutusan hubungan perkawinan yang terjadi di luar Pengadilan adalah penyelesaian yang tepat, maka dilakukan kajian dalam perspektif Al-Ahkam Al-Khams dan Maqashid …

Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Sebagai Dasar Penetapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1382 Pk/Pdt/2022), Eileen Gani Setiawan

Indonesian Notary

Musyawarah antara pemilik tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah merupakan suatu kewajiban dalam pelaksanaan pengadaan tanah berdasarkan Pasal 37 UU Pengadaan Tanah. Namun pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 1382 PK/Pdt/2022, proses musyawarah untuk pembangunan Bendungan Bener tidak dilakukan sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan analisis kualitatif. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, kedudukan dan kekuatan hukum hasil musyawarah sebagai dasar penetapan ganti kerugian pada kasus pengadaan tanah dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 1382 PK/Pdt/2022; kedua, tentang pertimbangan majelis hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para warga dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor …

Pengalihan Hak Atas Tagih Piutang Secara Sepihak Yang Menyebabkan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/Pn.Bks), Lidya Dwi Putri

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas Perbuatan Melawan Hukum terkait pengalihan Hak Atas Tagihan Piutang secara sepihak berdasarkan akta perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Untuk mendalami topik ini, penelitian ini merujuk pada Putusan Nomor 50/PDT.G/2020/PN.Bks. Fokus utama penelitian ini adalah akibat hukum dari pengalihan hak atas tagihan piutang yang berhubungan dengan Akta Perjanjian Kredit. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks pengalihan hak atas tagihan (cessie) secara sepihak berdasarkan Akta tersebut. Teori yang dibahas mencakup Kredit, Hukum Perjanjian, Pengalihan Piutang (Cessie), Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum. Penulis juga mengkaji dasar hukum yang relevan untuk Akta Perjanjian Kredit serta …

Urgensi Pengaturan Sanksi Bagi Notaris Pengganti Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 13/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/V/2024), Regina Triana Kamila

Indonesian Notary

Dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris pengganti, kemungkinan terdapat kesalahan berupa pelanggaran dalam pembuatan akta sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/V/2024 dimana terlapor sebagai notaris pengganti dalam membuat Akta PPJB tidak mematuhi ketentuan UUJN dan menjadikan akta tersebut sebagai dasar penjaminan objek tanah jual beli didalamnya melalui pembuatan SKMHT dalam perpanjangan kredit oleh pembeli di Bank. MPW menyatakan terlapor terbukti bersalah melanggar UUJN namun tidak memberikan sanksi apapun karena telah berakhir masa jabatannya. Permasalahan yang diteliti adalah kedudukan hukum Akta PPJB sebagai dasar penjaminan hak atas tanah pada pengajuan kredit di …

Kedudukan Pemegang Hak Guna Bangunan Pada Komplek Pertokoan Jalan Gajah Mada Kota Pekalongan Terkait Sengketa Kepemilikan Dengan Pt. Kereta Api Indonesia (Studi Kasus: Catatan Dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00138/Bendankergon), Nico Rexhan Halimana

Indonesian Notary

Artikel menganalisis mengenai kedudukan Pemegang Hak Guna Bangunan Nomor: 00138/Bendankergon. Pemegang Hak atas Tanah berupa Hak Guna Bangunan seharusnya mempunyai hak dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pokok permasalahannya, dalam Sertipikat HGB Nomor: 00138/Bendankergon terdapat catatan dalam lembar pendaftaran peralihan hak, pembebanan, dan pencatatan lainnya pada kolom sebab perubahan, yaitu: “Selain pelayanan perpanjangan dan/atau pembaruan hak tidak dapat diproses sebelum terdapat kesepakatan antara masyarakat pemegang hak dengan PT. Kereta Api Indonesia dan/atau putusan pengadilan”. Catatan tersebut mengakibatkan pemegang HGB tidak dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi …

Another Veil Of Protection For Exclusionary Zoning Ordinances: Warren V. Municipal Offices Of Gorham, Peter A. Gleichman

Maine Law Review

In Warren v. Municipal Officers, the Maine Law Court refused to alter the rules it articulated eighteen years ago for reviewing municipal zoning decisions and reaffirmed the application of a narrow standard of review of allegedly exclusionary zoning ordinances. The plaintiffs asserted that the Gorham zoning ordinance, which prohibited them from locating a single-unit modular home' on their land and restricted such units to mobile home parks, unconstitutionally discriminated against them. On appeal of the denial of a permit for the Warrens to place their modular home on their property, the Superior Court held that state statutes regulating the construction …

Table Of Contents, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Table of Contents

Re-Imagining Tomorrow: A Technology, Innovation Law, And Ethics Symposium On Addictive Technology And Children, Margaret Chon

Seattle University Law Review

In this Foreword, Professor Margaret Chon introduces Seattle University's Technology, Innovation Law, and Ethics (TILE) program, the 2024 TILE Symposium, and Dr. Gaia Bernstein’s Unwired: Gaining Control Over Addictive Technologies.

Keynote Address: The Movement To Protect Kids From Addictive Technologies, Gaia Bernstein

Seattle University Law Review

In this keynote address, I describe my personal journey starting with a school outreach program I created in 2017 to address technology overuse among kids. While I initially advocated for self-help methods, I grew to recognize that the tech industry bore responsibility. This realization led me to write Unwired: Gaining Control over Addictive Technologies, which focused on collective action to pressure the tech industry to redesign its addictive products.

I then describe the movement to control addictive technologies and protect kids, which has gained momentum since the end of the pandemic. This movement combines grassroots parent activism with legal-political action. …

Moral Panic Or Public Health Crisis? Lessons From Drugs And Gambling For “Addictive” Design, Matthew B. Lawrence, Haomin (Kevin) Yan

Seattle University Law Review

Alcohol, automobiles, guns, lottery, loot boxes, meat, music, opioid painkillers, processed foods, prop bets, slot machines, television, tobacco, violent video games. Over the last century each of these has been subject to concerns—some might even say “moral panics”—from parents and policymakers about avoidable harms to kids and adults. In some cases we look back with the benefit of hindsight and dismiss those concerns as naïve or moralistic. In others we look back at them as justified or as having come too late to check an expanding industry before it did unfathomable harm while growing so powerful that it became all …

Responding To Digital Addiction, Ned Snow

Seattle University Law Review

In Unwired: Gaining Control over Addictive Technologies, Professor Gaia Bernstein calls our attention to the growing problem of digital addiction. Digital addiction may sound like something out of a science-fiction novel or something that does not raise the same sort of real-life practical concerns as are present in a physical health crisis or an economic decline. But as Bernstein presents the evidence, we learn that the consequences of digital addiction can be just as harmful as a serious disease or a financial depression. Cognitive development disorders, anxiety, emotional depression, social isolation, and other mental health ills can be debilitating—as much …

The Ai Doppelgänger Dilemma: Cloned Voices In The Music Industry, Elizabeth Shields

Seattle University Law Review

With the rise of generative artificial intelligence (AI), there has been an influx of “voice clones”—deep-learning algorithms that create synthetic speech to realistically mimic human voices. Celebrities and, in particular, music artists, have been subjected to the proliferation of AI voice clones on social media platforms like TikTok and streaming platforms such as Spotify. Despite music utilizing AI voice clones having amassed much popularity, this technology can be harmful and highly invasive to musicians whose livelihoods often depend on their distinct voices. While legal scholars have attempted to articulate various rights that could protect a person’s voice, individuals are largely …

Let The Sunshine In: Crafting Constitutional Transparency Regulations For Content Moderation, Caitlin Ring Carlson

Seattle University Law Review

In response to public concern about the impact of social media, legislators in some U.S. states have developed laws to regulate the process of content moderation. Many include mandatory transparency and disclosure requirements, some of which courts have already deemed an unconstitutional infringement on social media platforms’ right to free expression. This article explores the parameters for crafting constitutional social media transparency regulations using existing U.S. media policy and insights from recent legal challenges. The resulting analysis identifies content neutral transparency requirements that mandate the disclosure of purely factual, non-controversial information as those most likely to withstand judicial scrutiny. Specifically, …

This Is Not A Game: The Addictive Allure Of Digital Companions, Nizan Geslevich Packin, Karni Chagal-Feferkorn

Seattle University Law Review

Artificial Intelligence (AI) agents have become an inescapable part of modern childhood, reshaping education, leisure activities, entertainment, and social interaction. From AI-powered tutors that adapt to individual learning styles to emotionally responsive chatbots that simulate human companionship, these systems promise unprecedented personalization, cognitive stimulation, and social support. However, these benefits mask significant risks that remain unregulated and inadequately addressed.

Although adults are also susceptible to forming deep emotional bonds with AI companions—often trusting them as if they possessed genuine understanding and empathy—children are particularly vulnerable. Their misplaced trust can more severely distort social development, weaken critical thinking, and foster unhealthy …

Statutes And Special Interests, Kirsten Matoy Carlson

Northwestern University Law Review

Who really decides what statutes say? Most Americans think that special interests play an outsized role in our lawmaking processes. Yet empirical studies have produced little evidence that special interests get everything, or even most of, what they ask for from Congress. This Article takes an innovative new approach to tackling the difficult question of how advocates influence legislation. It presents the first comprehensive empirical study of how advocates influence the law through amendments in the legislative process. The Article analyzes an original dataset of 2,137 witnesses and their testimony at referral hearings on 108 Indian-related bills in the 97th …

Life, Liberty And Property: Property As A Weapon Utilized Against Native Peoples And As A Tool To Strengthen Native Sovereignty In The Upper Midwest, Jacob R A Ludwig

HS 390 Primary Research Papers

While many Americans today recognize the continuing paternalism of the federal government towards Tribal governments, much still remains unknown to the public regarding the specific laws, policies and treaties that have provided the continuing legal authority for this paternalism. Throughout American history, the relationship between the federal government and Native American tribes can be seen through the use of violence both in law, and outside of it. Treaties, the basis for removal, have been used by both the federal government and subsequently tribal governments to assert their authority over land. In the Upper Midwest, various Anishinaabe tribes signed several treaties …

Land Banking For Large-Scale Land-Based Investment: A Responsible Investment Perspective, Anna Bulman, Thierry Berger, Esther Akwii, Grace Brennan

Columbia Center on Sustainable Investment

Public banking of land for private investment appears to have emerged since the 2007–2008 global financial crisis as a common yet under-researched policy mechanism. A snapshot investigation revealed that a number of countries, particularly low- and middle-income countries (including Botswana, Ethiopia, Ghana, India, Indonesia, Kenya, and Tanzania), have attempted or are pursuing land banking policies to encourage large-scale land-based investment (LSLBI). Information about these mechanisms, including their existence and efficacy, is scant. If not done responsibly, land banking for this purpose could have far-reaching implications for local communities and risks perpetuating the same problems associated with LSLBI that decades of …

Unpacking Singapore’S Leasehold Relativity Table: An Empirical And Legal Analysis, Koon Shing Kwong, Jing Rong Goh, Seng Wei, Edward Ti

Research Collection School Of Economics

In Singapore, most land is state-owned, with the state generally issuing leasehold estates via state leases of not more than 99 years1, depending on the intended land use. Naturally, the value of a leasehold estate, which erodes over time as the lease approaches the end of its term, is a key component of the premium charged for lease renewals, or the tax imposed for permission given in relation to a development that would increase the value of the land. By law, the state valuation of leasehold land is prescribed by a leasehold relativity table colloquially known as ‘Bala’s Curve’ or …

Law And Literature—Centering Counternarratives: The Need For Enhanced Law And Literature Curriculum In Arkansas Law Schools To Remedy A History Of Dispossession, Michelle Smith

University of Arkansas at Little Rock Law Review

No abstract provided.

Volumetric Subdivision And The Architectures Of Property, Douglas C. Harris

All Faculty Publications

Henry Smith’s influential architectural or modular theory of property places things, defined by the right to exclude, at its core. Property as “The Law of Things” relies on an exclusionary strategy, augmented with governance strategies that delineate particular rights of use, to define owned things and to enable their uses. This Article considers that claim and Smith’s call for multi-dimensional theorizing that accounts for property in “the real world” and “in real life” through an analysis of the increasingly common practice of volumetric subdivision to produce three-dimensional property. Focussing on the statutory frameworks in the Canadian province of British Columbia, …

Taking Back Control: Using The Takings Clause To Hold Animal Agriculture Responsible For Its Waste Problem, Rowan Aragon

Northwestern University Law Review

Between the mid-twentieth century and modern day, the animal-agriculture model has shifted from small farms to industrial operations. During that evolution, the negative externalities of animal-farming practices have intensified. One of those externalities—animal waste—has become particularly problematic. Because of the sheer number of animals raised in the United States for slaughter and dairy production, the magnitude of animal waste produced is overwhelming. To deal with this problem, animal farmers often liquefy the animal waste and then spray it onto open fields. In that spraying process, liquefied animal waste carries through the air and reaches nearby homes, coating those properties with …

First In Time Since Time Immemorial: Tribal Instream Rights Undercut Water Taking Claims, Paul Stanton Kibel, L. Victoria Wang

American Indian Law Journal

Courts have held that American Indian tribal fishery rights can give rise to tribal instream flow rights. They have also held that the curtailment of rights of diversion to protect fisheries under the Federal Endangered Species Act may give rise to potential takings claims under the Fifth Amendment of the United States Constitution. In its 2019 decision in Baley v. United States the federal circuit court of appeals held that minimum instream flows under the ESA were needed to fulfill American Indian tribal fishery rights, and these rights carried a priority date of “time immemorial” that was senior to any …

The Navajo Nation And The Colorado River: Their Current Statuses And The Tribe's Path Forward, Colton Gregg

American Indian Law Journal

No abstract provided.

Voting Matters: Materiality Considerations And The Shareholder Vote, Renee M. Jones

Seattle University Law Review

For the shareholder franchise to have meaning, shareholders must have access to relevant information to inform their voting decisions. The securities laws’ disclosure requirements play an essential role in informing the shareholder vote.

This Essay focuses on the question of the materiality of information in the context of shareholder voting. It addresses the question of whether ESG-related information is material, positioning the materiality inquiry within the context of shareholders’ voting decisions. It explores the definition of materiality with a focus on the “reasonable investor” concept embedded within the definition. The Essay argues that the implicit expectations of many commentators that …

Through A Glass Darkly: How Securities Disclosures Give A Distorted View Of The Economy, Gerald F. Davis

Seattle University Law Review

Our understanding of the American economy often relies on stylized facts derived from mandatory disclosures by listed corporations. Data vendors like Standard & Poor’s vacuum up 10Ks and proxy statements into databases, and scholars distill these into tentative maps. This may have been adequate for a postwar economy centered on asset-heavy manufacturers, but it is increasingly out of step with an information-based economy. Companies listed on the stock market are fewer in number and less representative than they were, light in tangible assets and people, and heavy on IP. Basic facts such as what industry they are in are increasingly …

Beyond Agency Authority: Regulating Sulfur Hexafluoride Under An Enhanced Title Ii Framework Of The Clean Air Act, Matthew Gawley

Fordham Environmental Law Review

This paper explores the critical need for robust Congressional action to regulate sulfur hexafluoride (SF6), a greenhouse gas with a global warming potential more than 20,000 times greater than carbon dioxide. Recent Supreme Court decisions––in West Virginia v. EPA and Loper Bright Enterprises v. Raimondo––to restrict EPA authority and end the Chevron doctrine have curtailed federal environmental agencies’ regulatory authority, shifting the responsibility for addressing major environmental challenges back to Congress. Despite being addressed under Title I of the Clean Air Act (CAA) through the 2022 Inflation Reduction Act (IRA), current SF6 regulations prove grossly inadequate. The utilities industry––the largest …

The Political Question Of Public Lands, Ryan A. Semerad

Wyoming Law Review

The Property Clause of Article IV of the United States Constitution provides: “Congress shall have Power to dispose of and make all needful Rules and Regulations respecting the Territory or other Property belonging to the United States.” Thus, among other things, the Constitution assigns the disposal of federally owned lands to Congress alone. That means the other branches of the federal government, including the courts, have no jurisdiction to exercise this power or to compel Congress to use it. Put another way, when Congress does not dispose of public lands through sale or transfer, that inaction is not subject to …