Land Use Law Commons^™

Rupture In The Legal Hierarchy: Normative Conflicts And The Subversion Of Agrarian Principles In Indonesia’S Omnibus Law, Waldus Situmorang, Mella Ismelina F. R., Rasji Rasji

Indonesia Law Review

This article examines the normative conflict between Law No. 6 of 2023 on the Establishment of Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation and the Basic Agrarian Law (UUPA), specifically within the land law cluster. Using a normative approach and the theory of derogation, the article identifies three core areas of legal inconsistency: (1) the strengthening of Land Management Rights (Hak Pengelolaan), (2) foreign ownership of apartment units, and (3) the granting of land rights in aboveground and underground spaces. These legal inconsistencies not only create normative dualism but also generate legal uncertainty and threaten the principle of …

Kedudukan Surat Keterangan Riwayat Tanah (Skt) Sebagai Alas Hak Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Yang Dikeluarkan Pada Saat Status Sengketa (Studi Putusan Mahkamahagung Nomor 1606 K/Pdt/2022), Helena Albright T Sitompul

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai kedudukan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan dan bukti hak dalam melakukan penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1606/K/Pdt/2022. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah perihal SKT yang menjadi alas hak dalam menguasai tanah, ternyata dikeluarkan pada saat telah terjadi sengketa diatasnya. Penulisan artikel ini dilakukan denganmetode penelitian hukum doktrinal dengan tipologi penelitian preskriptif analisis, jenis data berupa data sekunder, dengan alat pengumpulan studi dokumen, serta analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil peneliDan menunjukkan, bahwa SKT bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, dan apabila merujuk pada Pasal 97 …

Perjanjian Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Namun Tidak Didaftarkan Ke Dukcapil Terkait Dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/Pdt/2021/Pt Smg), Chantiqa Dwi Ayudhia C

Indonesian Notary

Perjanjian Kawin yang dibuat pada saat atau sebelum perkawinan oleh calon pasangan suami istri mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan disahkan pegawai pencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan Tahun 1974. Pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan syarat publisitas agar pihak ketiga dapat tunduk ke dalam isi perjanjian kawin yang dibuat. Penelitian ini menganalisis terkait Akta Perjanjian Kawin yang dijadikan dasar seorang istri melakukan perbuatan jual beli sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suaminya terhadap aset SHM 2233/Rejosari yang diperoleh sepanjang perkawinan kepada pihak ketiga dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 50/PDT/2021/PT Smg namun faktanya …

Analisis Pelampauan Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa Yang Dibuat Berdasarkan Perjanjian Bangun Guna Serah Sebagai Bentuk Pemanfaatan Aset Daerah, Syafa Nissa Amanda

Indonesian Notary

Perjanjian sekunder atau perjanjian yang dibuat berdasarkan perjanjian induk atau utama harus sejalan dan tidak bertentangan satu sama lain. Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah dan juga membahas bagaimana kedudukan perjanjian sewa menyewa yang dibuat berdasarkan perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah. Penelitian ini menggunakan metode penilitian doktrinal, dengan tipe penelitian eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan simpulan bahwa ketentuan pelaksanaan Bangun Guna Serah atas aset milik pemerintah daerah telah diatur di beberapa ketentuan …

Penerapan Pp No. 35 Tahun 2023 Mengenai Kewajiban Yang Dilematis Bagi Notaris Melaporkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kepada Badan Pendapatan Daerah, Saarah Faadhilah

Indonesian Notary

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 60 ayat (1) huruf b PP No. 35 tahun 2023 tersebut, notaris wajib untuk melaporkan perjanjian pengikatan jual beli kepada Kepala Daerah, namun, pada pelaksanaannya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris notaris wajib untuk menjaga kerahasiaan isi akta. Hal tersebut, menimbulkan adanya disharmonisasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap kewajiban pelaporan Perjanjian Pengikatan Jual kepada Badan Pendapatan Daerah karena terdapat konsekuensi yang diterima notaris …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Tidak Menindaklanjuti Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1097/Pdt.G/2020/Pn.Dps), Shanea Gabrielle

Indonesian Notary

Penyaluran dana pinjaman yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) kepada debitor harus disertai dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai tindakan mitigasi risiko bagi PPSP untuk mencegah timbulnya kemacetan pembayaran pinjaman oleh debitor yang semestinya dengan didasarkan oleh iktikad baik. Melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), PPSP sebagai penyalur pinjaman semestinya mendapatkan kepastian hukum akan adanya jaminan Hak Tanggungan untuk dapat dilakukannya pelelangan atas tanah …

Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Penguasaaannya Diklaim Oleh Subjek Hukum Lain (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2023), Ilma Zhafirah Albar

Indonesian Notary

Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat sudah sepatutnya dianggap sebagai alat pembuktian berkekuatan hukum kuat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”), serta dalam Peraturan Pemerintah mengenai Pendaftaran Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai ketentuan hukum dalam penyertifikatan tanah bekas hak milik adat yang diperoleh melalui pewarisan dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terkait status kepemilikan tanah bekas hak milik adat yang telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik. Penelitian ini berupa penelitian doktrinal dengan tipologi penelitain preskriptif berdasarkan data primer dan sekunder yang dianalisis secara …

Ketidaktepatan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Membatalkan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/Pn Sby), Muchammad Kawtsar

Indonesian Notary

Penelitian dilakukan dengan maksud menganalisis ketidaktepatan pertimbangan hukum majelis hakim dalam membatalkan SKW yang dibuat notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang memaparkan masalah secara eksplanatoris untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum melalui studi dokumen. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menjelaskan bahwa sebelum penghapusan penggolongan penduduk, masyarakat membuat SKW kepada lembaga-lembaga penerbit seperti lurah/camat, notaris, dan BHP sesuai golongan mereka. Selepas dihapuskan, maka masyarakat bebas hendak membuat SKW di lembaga manapun. Adapun pembatalan SKW yang dibuat notaris oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 204/Pdt.G/2023/PN Sby adalah tidak …

Kedudukan Izin Alokasi Lahan Otorita Batam (Studi Putusan Nomor 12/G/2020/Ptun.Tpi), Hanna Sonia L. Sihotang

Indonesian Notary

Otorita Batam sebagai pihak yang memperoleh hak pengelolaan berdasarkan Keputusan Presiden tetap wajib untuk mendaftarkan hak pengelolaannya pada Kantor Pertanahan Kota Batam yang kemudian menghasilkan Sertipikat Hak Pengelolaan sebagai bukti sah kepemilikan atas tanahnya. Sertipikat ini yang kemudian memberikan wewenang kepada Otorita Batam untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga serta menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan. Permasalahan dalam analisa ini mengenai kedudukan izin alokasi lahan yang diberikan oleh Otorita Batam dan status Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Putusan Pengadilan …

Yellowstone National Park's Record Of Decision On Bison Management, Lila Bennett

Public Land & Resources Law Review

Bison herds once roamed the American Plains by the millions and were a staple in the lives of Native Americans. By the late 1800’s, bison were nearly extinct due to the westward expansion of European settlers and over hunting. Now, there is a population of merely 30,000 wild bison in North America. Although bison no longer face threats of immediate extinction, wild herds face stark realities of disease, habitat loss, and genetic degradation.

Schutter V. State Board Of Land Commissioners, Gillian P. Ellison

Public Land & Resources Law Review

In Schutter v. State Board of Land Commissioners, the Montana Supreme Court addressed the State’s fiduciary obligation in the context of water rights appurtenant to school trust lands. Central to the Court’s holding was the State’s fiduciary duty in managing lands held in trust for the benefit of the State. By upholding the State’s claim to partial ownership of a water right originating on private land, the Schutter Court underscored the tension between private property rights and the State's trust fiduciary duties.

Flathead-Lolo-Bitterroot Citizen Task Force V. Montana, Sarah J. Leopard

Public Land & Resources Law Review

Flathead-Lolo-Bitterroot Citizen Task Force v. Montana evaluates the efficacy of the proposed 2024 gray wolf floating season in preventing harm to grizzly bears, a protected species in Montana. The Court of Appeals for the Ninth Circuit affirmed the implementation of a “serious questions” test for preliminary injunctions that is specific to Endangered Species Act cases. The Court agreed with the district court’s grant of a preliminary injunction that limited the 2024 floating season temporally, but modified the injunction in two respects, thereby narrowing its application. The Court’s holding signifies the continuation of a preliminary injunction standard that values protections for …

Supplements To Environmental Impact Statements: Implementation Of The Standards Set By The Council On Environmental Quality, Dale Lynn Gavin

Maine Law Review

Environmental impact statements (EISs) are prepared before any major federal project is undertaken, as required by the National Environmental Policy Act (NEPA). An original EIS may become obsolete if a Project's operation later changes in any significant way, or if previously unsuspected environmental impacts are later discovered. When either of these two events occurs, compliance with NEPA demands that a supplemental EIS be prepared to focus on the changes. The decision whether a supplement is required in any particular situation is guided by standards set by the Council on Environmental Quality (CEQ). In addition, some federal agencies have promulgated their …

Deinstitutionalizing The Mentally Retarded In Maine: The Inevitable Face-Off With Zoning, Pamela D. Albee

Maine Law Review

In July 1978, agencies and officials of the State of Maine entered into a federal consent judgment which terminated a class action lawsuit that had dragged on for three years. The consent judgment in Wuori v. Zitnay detailed a comprehensive plan designed to bring about speedy and meaningful relief to the plaintiff class: mentally retarded citizens of Maine involuntarily confined to Pineland Center, Maine's principal institution for the mentally retarded, and certain others who were conditionally released from Pineland and in community placements. The relief granted was a right to be provided the least restrictive and most normal living conditions …

Stewart V. Inhabitants Of Durham: An Exclusionary Purpose Ignored, Peter Alexander Meyer

Maine Law Review

Exclusionary zoning of mobile homes has become an increasingly important issue in Maine because of escalating costs of conventional housing and rising unmet housing needs. Although towns may regulate mobile home or any other housing use in order to foster public health, safety, morals, or general welfare, they may not enact a zoning ordinance to exclude people of lower income in an attempt to avoid the "increased governmental costs and the stresses upon public services which generally accompany such an incursion." In Stewart v. Inhabitants of Durham, the Maine Supreme Judicial Court was confronted with an exclusionary purpose in a …

Corner Post V. Board Of Governors Of Federal Reserve System, Alexis Karbowicz

Public Land & Resources Law Review

Corner Post v. Board of Governors of the Federal Reserve System resolved a circuit split on when claims against the federal government “accrue” under 28 U.S.C.A. § 2401(a). The Supreme Court clarified whether plaintiffs must file challenges within six years of a regulation’s enactment or may wait until they are directly affected by an agency action, even if that occurs years later. Examining the case’s factual and procedural background provides insight into the relevant regulatory context. The Court’s analysis offers a detailed interpretation of statutory language and establishes principles of claim accrual, alongside the policy considerations of regulatory finality and …

The Biopiracy Of Traditional Knowledge In United States Patent Law, Hannah Green

Public Land & Resources Law Review

The United States intellectual property (“IP”) system is deeply intertwined with our country’s history and constitution. t is foundational in favoring young American inventors. George Washington signed the first patent act in 1790 in hopes of promoting the innovation and progress of science and useful arts. Yet, our patent system was also built around the Western tradition of individualism and competition, which failed to recognize the communal nature and traditional knowledge of tribal communities. This disparity allows the biopiracy of traditional knowledge to be lawful. This comment will explore the harmful toll that United States patent law has taken on …

Local Land Use Controls: An Idea Whose Time Has Passed, Orlando E. Delogu

Maine Law Review

The suggestion that local land use control powers are not working well—that they may not be susceptible to modest but useful reforms or modifications and thus ought to be more drastically altered or abandoned altogether—is not new. Beginning nearly twenty years ago with Richard Babcock's publication of The Zoning Game, the literature and case law in the field is rife with express and implied suggestions that too much land use control power has been given to local governments. More recently Professor Jan Krasnowiecki suggested we abolish zoning, and the New Jersey court in its latest Mount Laurel decision underscored the …

The Public Trust Doctrine In Maine's Submerged Lands: Public Rights, State Obligation And The Role Of The Courts, Mitchell M. Tannenbaum

Maine Law Review

The State of Maine has within its borders over three thousand miles of coastline and numerous navigable rivers and lakes. The productive use of these waterways and the lands which lie beneath them historically has been linked to the quality of life within Maine and continues to be essential to the social and economic development of the state. Both the state's control over its thousands of acres of submerged lands and the public's right to use these lands derive from what has come to be known as the "public trust doctrine." The basic tenet of the doctrine is that the …

Wilderness, Trust, And Finality: The Baxter State Park Snowmobile Dispute, Ellen Kandoian, Brooke E. Barnes

Maine Law Review

The recent controversies surrounding the use of snowmobiles in Baxter State Park exemplify the human essence of the trust relationship and the law's awkwardness in addressing the inherently nonlegalistic principles of trust. Baxter State Park is an area of 201,018 acres in northern Maine, purchased by former Governor Percival Proctor Baxter and then donated to the State of Maine in trust. The park includes Mount Katahdin, the highest mountain in Maine and the head of the Appalachian Trail. As Chief Justice McKusick wrote in a recent decision construing the trust, "in its combination of size, uniqueness, permanence, and vision, his …

Managing The Cumulative Effects Of Coastal Land Development: Can Maine Law Meet The Challenge?, Alison Rieser

Maine Law Review

Following a period of slow economic growth for the State of Maine in the early part of this decade, improved economic conditions and new demographic trends have renewed the demand for commercial, residential, and recreational development in coastal communities across the state. For many years, Maine has tried to stimulate growth in its communities. Now, many of its coastal towns face a huge development boom, particularly in the southern and mid-coast areas, in communities such as York, Wells, Ogunquit, Kennebunk, Kennebunkport, Portland, Camden, and Belfast. These towns are struggling to find ways to control the increasing density of development along …

Exploring Keebet Von Benda-Beckmann's Legal Pluralism In Slum Transformation: An Ethnographic Study Of Urban Revitalization In Indonesia, Imam Koeswahyono, Diah Pawestri Maharani, Nadyah Maylika Rahmawati, Ika Ismudyahwati

The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies

Slum areas in Indonesia present a significant challenge, with government programs such as the National Slum Upgrading Program (NSUP) aiming to address urban poverty and improve living conditions. Despite the implementation of formal policies, the interplay between legal frameworks and local practices often determines the success of such initiatives. Drawing on Keebet von Benda-Beckmann’s theory of legal pluralism, this research examines the transformation of slums into productive and sustainable zones, focusing on Kampung Jodipan, Kampung Heritage Kajoetangan, and Kampung Kreatif Dago Pojok. These case studies reveal how formal legal systems interact with informal norms and community-driven practices in achieving urban …

Abdication Of Power: Arizona V. Navajo Nation And Judicial Refusal To Enforce The Federal Trust Relationship, Jessica Yin

Washington Law Review

Over 150 years ago, the federal government signed a treaty promising the Navajo people a permanent home within the bounds of their ancestral homeland. To this day, that promise remains unfulfilled because the Navajo people face a severe water access crisis. When the Navajo Nation brought the United States to the Supreme Court to enforce its promise, the Court declined to hold the federal government accountable.

This Comment analyzes the Supreme Court’s decision in Arizona v. Navajo Nation through the lens of the judiciary’s historical approach to the federal trust relationship. The Court has traditionally defined the federal trust relationship …

Zoning And Land Use Law, Newton M. Galloway, Steven L. Jones, Joshua Williams

Mercer Law Review

For the first time since 2017, the cases reviewed for the Zoning and Land Use Law Survey did not focus on judicial decisions attempting to transform legislative zoning decisions into quasi-judicial actions. ...

For this Survey period, attention shifts to the impact of State v. SASS Group, LLC, the first case arising after the 2020 amendment to the Georgia Constitution of 1983 in which Georgia voters approved a constitutional amendment (the Amendment) which permitted a limited waiver of the state’s sovereign immunity for declaratory judgment claims seeking a judicial determination that an action of a governmental official was unconstitutional. …

(Un)Worlding With Karipuna’S Shadowy Alliances: The Mirangã And The Isolados, Hanmin Kin

Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America

This ethnographically inspired article investigates the ways in which the Karipuna Indigenous people in Rondônia defend their land in the Western Brazilian Amazon against forces of deforestation and dispossession. I focus on the Karipuna’s plurivalent and collective forest spirits called the mirangã, through life experience accounts of two survivors from the “pre-contact” era who embody the Karipuna-mirangã connection. Through an analysis of the onto-epistemological entanglements in which the mirangã and my interlocutors are situated, I articulate another front of the Karipuna’s multi-faceted resistance: the struggle of worlding vis-à-vis the non-indigenous world. This process also reveals the association (from …

Repurposed Energy, Alexandra B. Klass, Hannah Wiseman

Articles

Wildfires, weather extremes, and other conditions induced partially by climate change add urgency to the project of accelerating the clean energy transition from fossil fuels to zero-carbon energy infrastructure. Yet the hurdles to accomplishing such a massive industrial-scale transition are daunting. Indeed, large renewable energy generation projects regularly face denials or project-killing delays across the United States. This Article proposes a national policy to channel the bulk of new clean energy projects to targeted categories of both rural lands and urban, post-industrial lands that we define collectively as “repurposed energy” sites. Such lands will consist of marginal farmland, abandoned coal …

Integrating Doctrine & Diversity Speaker Series: Owning Our Values: Supplementing Our Textbooks For Those Engaged In Social Justice, Roger Williams University School Of Law

School of Law Conferences, Lectures & Events

No abstract provided.

General Discretion Under Maine's Site Location Of Development Law, Tybe Ann Brett

Maine Law Review

The 1960s brought nationwide concern about the environmental impact of post-World War II development and industrial growth. Efforts to protect the environment took many different forms. Part of Maine's response to the growing need for environmental improvement measures was the Legislature's enactment in 1970 of the Site Location of Development Law (Site Law). The Site Law gives the state control over the location of developments that would substantially affect the environment, rather than leaving such decisions to single towns and individual developers. The Law also addresses concerns beyond those dealt with in air and water pollution control legislation. The Site …

Construing "Consideration" In Maine's Recreational Use Statute: Robbins V. Great Northern Paper Co., Russell B. Pierce Jr.

Maine Law Review

Since 1961, when the Legislature enacted the original version of Maine's "recreational use statute," the Maine Supreme Judicial Court has had little opportunity to construe the statute's several components. The recent case of Robbins v. Great Northern Paper Co., however, allowed the court to interpret the "consideration" exception of the statute for the first time. In a 4-3 decision, the Maine Supreme Judicial Court, sitting as the Law Court, ruled that a $95.00 annual rental fee for noncommercial, recreational use of a lot on the defendant's property did not constitute "consideration" so as to fall within the exception to landowner …

Shoreline Access In Rhode Island: A Case Study Of Black Point, Michael Rubin

Maine Law Review

Access to the shoreline in Rhode Island has been a strong tradition since the colonial era. However, with increasing development pressures on the formerly rural shore areas, especially in the region of the state commonly called "South County," it was only a matter of time before public and private interests collided over the diminishing resource. That inevitable collision occurred at a particular piece of shorefront property known as Black Point, in the Town of Narragansett, when a developer purchased this large tract of ocean-front property and proposed the construction of luxury condominiums. The project would entail the closing of an …