Land Use Law Commons^™

Pertanggungjawaban Notaris Atas Covernote Yang Dikeluarkan Yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank, Nadya Tahsya Rachmasari Ham

Indonesian Notary

Ham, Nadya Tahsya Rachmasari. “Pertanggungjawaban Notaris Atas Covernote Yang Dikeluarkan Yang Menjadi Suatu Dasar Kepercayaan Suatu Bank” (Desember 2020) Suatu perjanjian kredit yang dilakukan perbankan dapat mengakibatkan resiko yang besar sehingga bank dituntut berhati-hati dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan potensi kerugian dengan memerhatikan asas-asas prekreditan yang sehat diantaranya adalah asas kepercayaan. Asas kepercayaan Perbankan juga dimaksudkan dalam hal menggunakan jasa Notaris. Salah satunya dengan penerbitan Surat Pernyataan Notaris atau biasa disebut dengan Covernote. Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai jaminan bagi kreditur bahwa Notaris akan menjamin seluruh proses pengurusan baik surat-surat maupun dokumen hukum untuk pengurusan jaminan debitur ke …

Keabsahan Sertipikat Pengganti Sebagai Dasar Pembuatan Akta Hibah (Studi Kasus Nomor 64/Pdt.G/2018/Pn.Kdi), Ulfa Amalyah Usman

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah, yang mana diketahui bahwa permasalahan sertipikat pengganti dimasyarakat bukanlah hal baru. Sertipikat pengganti terjadi apabila sertipikat asli sebelumnya dinyatakan hilang oleh pemilik, maka pihak Kantor Pertanahan setempat pun akan menerbitkan sertipikat pengganti tersebut dengan adanya pengajuan permintaan sertipikat pengganti dan dinyatakan di bawah sumpah oleh pemilik sertipikat tersebut, atau pihak lain yang diberikannya kuasa. Permasalahan pun muncul kemudian ketika terdapat sertipikat ganda terhadap objek yang sama. Dengan adanya dua kepemilikan ini terhadap objek yang sama, tentunya akan menimbulkan permasalahan baru apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum atas dasar …

Kewenangan Pejabat Sementara Notaris Yang Membuat Akta Pertanahan Tidak Dalam Kewenangannya Sebagai Ppat, Winny Kartika Tantri

Indonesian Notary

Pejabat sementara Notaris seharusnya berwenang untuk menyelesaikan pekerjaan- pekerjaan yang ditinggalkan oleh Notaris yang meninggal dunia. Hal ini disebabkan

karena Notaris yang meninggal dunia masih meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Meskipun dalam menjalankan jabatan terdapat Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT, namun dirinya memiliki dua protokol yang berbeda yang menjadi tanggung jawabnya. Protokol tersebut yaitu protokol Notaris dengan protokol PPAT. Terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini yaitu batasan antara kewenangan pejabat sementara Notaris dengan kewenangan PPAT dan tanggung jawab pejabat sementara Notaris dalam membuat akta PPAT terhadap akta pertanahan yang dibuatnya. Metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, jenis …

Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya, Dhea Nada Safa Prayitno

Indonesian Notary

Surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan dianggap belum memenuhi unsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Pemberian hibah yang dilakukan kepada salah satu ahli waris pada saat penghibah sakit terhadap seluruh harta penghibah perlu persetujuan ahli waris lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 726 KHES. Hal ini dikarenakan dengan diberikannya seluruh harta penghibah tanpa mempedulikan keberadaan ahli waris menjadikan bagian waris terlanggar. Ditambah lagi jika pemberian hibah hanya didasarkan …

Pembuatan Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Karena Dibuat Tanpa Sepengetahuan Dan Persetujuan Pemilik Objek (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/Pdt.G/2017/Pn Jkt.Tim), Rita Vania Kusmayaningtyas

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai pemilik objek yang tidak mengetahui, tidak pernah menghadap PPAT dan tidak pernah menandatangani akta jual beli terkait, tetapi dalam akta, pemilik objek dimaksud namanya dicatut sebagai penjual dan hak atas tanahnya dijadikan objek jual beli. Maka, ada figur palsu yang seolah-olah merupakan pihak yang berwenang guna memperlancar pembuatan akta jual beli. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pembuatan akta yang cacat hukum oleh PPAT serta tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta yang cacat hukum tersebut. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. …

Implikasi Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Objeknya Merupakan Objek Sita Jaminan Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3260 K/Pdt/2018), Yustisia Aviyanti

Indonesian Notary

Artikel ini menganalisis mengenai jual beli tanah objek sita jaminan yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan. Hal ini mengakibatkan tanah tersebut beralih kepada pihak ketiga dan diterbitkan sertipikat peralihan haknya. Konsekuensinya, pihak yang dirugikan mengajukan gugatan hukum sehingga jual belinya dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 32/Pdt.G/2017/PN.Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 142/PDT/2018/PT.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Mahkamah No. 3260 K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana keabsahan jual beli tanah objek sengketa atau sita jaminan dan implikasinya terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanahnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode …

Akibat Hukum Terhadap Ppat Yang Melakukan Akta Jual Beli Dengan Pemalsuan Identitas Penjual Dan Saksi Oleh Pembeli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pdt.G/2018/Pn.Dpk), Abi Muzahid Abdillah

Indonesian Notary

Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan. Akta tersebut pada dasarnya adalah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Depok Nomor 226/PDT.G/2018/PN.DPK sebagai alat bukti yang sah dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta yang telah dibuat olehnya. Akta pejabat pembuat akta tanah yang telah dibatalkan karena kesalahan dari …

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengalihan Kekayaan Perusahaan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 22 Juli 2019 Nomor 1515k/Pdt/2019), Bachtiar Noly Wijaya

Indonesian Notary

Notaris sebagai pejabat umum harus dapat memberikan penyuluhan dan mengambil langkah yang tepat dalam pembuatan akta autentik dengan memastikan kebenaran formil dari suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pengalihan kekayaan perseroan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan bersamaan dengan perubahan pemegang saham dalam Anggaran Dasar Perseroan yang belum berstatus badan hukum. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan dari akta pengalihan kekayaan perseroan dan tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, …

Tanggung Jawab Perdata Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pegawainya Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/Pn-Mtr)”, Annisa Setyaningsih

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat Umum yang berwenang sebagai perpanjangan tangan Badan Pertanahan Nasional tidak jarang bertindak lalai dalam menjalankan jabatannya. Kelalaian tersebut dapat memberikan kesempatan dan sarana bagi pegawainya untuk melakukan tindak pidana pemalsuan akta jual beli yang mana merugikan para pihak dalam akta secara materiil maupun immaterial. Seperti hal nya pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/PN-MTR, dimana seorang pegawai PPAT melakukan tindak pidana pemalsuan

Akta Jual Beli sebanyak 56 akta. Perbuatan pidana pemalsuan tersebut juga memenuhi unsur- unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam …

Akibat Hukum Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Dan Dijual Kembali Secara Pura-Pura Oleh Penjual Serta Diagunkan Kepada Bank Oleh Pihak Ketiga, Zikra Fitrianti

Indonesian Notary

Berdasarkan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 164/K/Pdt/2018 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 36/Pdt/2017/PT.MDN Juncto Putusan Pengadilan Negri Tebing Tinggi Nomor 34/ Pdt. G/2015/PT.MDN dimana jual beli tanah telah dilakukan dengan dibawah tangan dan atas tanah tersebut dijual kembali oleh penjual secara pura-pura kepada pihak ketiga dan selanjutnya oleh pihak ketiga, tanah tersebut dijadikan agunan dengan Hak Tanggungan kepada Bank. Yang menjadi pokok permasalahan adalah, Bagaimanakah akibat hukum terhadap jual beli tanah dibawah tangan dan dijual kembali serta dijadikan agunan kepada Bank dalam putusan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan tersebut dikaitkan dengan …

Bullock V. United States Bureau Of Land Mgmt., Henry O'Brien

Public Land & Resources Law Review

A Montana District Court ruled that William Perry Pendley unlawfully served as the Director of BLM for 424 days and cast doubt on the legality of many BLM decisions made during that period. The ruling took a stronger stand against the Trump administration’s liberal and brash use of acting appointees than other, similar cases have.

Peyote Crisis Confronting Modern Indigenous Peoples: The Declining Peyote Population And A Demand For Conservation, James D. Muneta

American Indian Law Journal

Once abundant, the wild growing peyote cactus plants in Texas and Mexico are being drastically reduced and becoming scarce. Peyote, a slow growing cactus contains the hallucinogenic drug mescaline, is a sacred sacrament used in the Native Americans Church (NAC). It is also used religiously by various Indian tribes throughout the country of Mexico. Although peyote is classified as a controlled substance under federal and state laws, U.S. Congress granted NAC members a “peyote exemption” pursuant to the American Indian Religious Freedom Act to legally use peyote for religious purposes. In U.S. v. Boyll, the federal district court interpreted the …

Introduction, Rick Applegate

Public Land & Resources Law Review

No abstract provided.

Asarco Llc V. Atlantic Richfield Co., Llc, Taylor A. Simpson

Public Land & Resources Law Review

In 2009, Asarco reached a settlement agreement with the Environmental Protection Agency for the arsenic-contaminated East Helena lead smelting facility. As part of the settlement, Asarco was responsible for $111.4 million in cleanup and remediation expenses. Following this payment, Asarco brought a contribution claim under the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act against Atlantic Richfield. Finally, in 2020, the Ninth Circuit Court of Appeals held that Asarco’s remediation expenses of $111.4 million were not eligible for contribution because the costs were not fully incurred. The Ninth Circuit stated that only incurred or concrete, non-speculative future costs can be eligible …

Responsible Energy Storage For A Renewable Electrical Grid, Matt Longacre

Seattle Journal of Technology, Environmental, & Innovation Law

The United States economy, its national security, and even the health and safety of its citizens depend on reliably available electricity. Electricity is largely available through the grid – more than 9,200 generating units, capable of generating more than one terawatt of electricity, connected to more than 600,000 miles of wire. The grid extends to nearly everything: from charging cellphones to cellphone towers, from light emitting diodes to street lights, and from parking meters to electric cars; the grid has become ubiquitous.

The current grid infrastructure has been valued at two trillion dollars, but much of it is aging to …

Proposed Federal Osha Standards For Wildfire Smoke, Keenan Layton

Seattle Journal of Technology, Environmental, & Innovation Law

With the rise of global temperatures, climatologists predict a corresponding increase in the frequency and severity of wildfires in the Pacific Northwest. Rising temperatures are expected to create drier conditions in forests, thereby creating environmental conditions more prone to forest fires. Wildfires have become a common enough occurrence in the Pacific Northwest that summers have become synonymous with smoky conditions, but the issue is not constrained to this region. Though the Pacific Northwest has recently acted as a harbinger of increasing wildfires, environmental scientists forecast an increase in fire risk throughout the Western United States. The predicted rise in forest …

The Impact Of Cultural Heritage On Japanese Towns And Villages, Yuichiro Tsuji Dr.

Seattle Journal of Technology, Environmental, & Innovation Law

In 1954, when historically significant clays and clay pots were found in the Iba district of Shizuoka prefecture, the city applied to the prefectural education committee for a historic site designation. The committee granted this designation to the city..

However, in 1973 the education committee lifted its permission to promote development around the location. Historians have sought revocation of this decision under the Administrative Case Litigation Act (ACLA), but the Supreme Court has denied standing. By denying standing, the Japanese Supreme Court allows the prefecture to destroy a historical site.

First, this paper seeks to discuss the doctrine of standing …

Toxic Bones: The Burdens Of Discovering Human Remains In West Virginia's Abandoned And Unmarked Graves, J. William St. Clair, Robert Deal

West Virginia Law Review Online

This article pulls up and highlights a land use restriction, or financial burden, imposed upon West Virginia private real estate owners who inadvertently uncover human skeletal remains in unmarked graves on their property. In this state, those coming across human bones that historians and archaeologists eventually deem have no historical or archeological significance have a choice—pay the costs to have the bones removed and reinterred or cover the bones and use the property only as a cemetery in perpetuity. This burden becomes more acute when comparing West Virginia’s law to those of other states that require government officials, at public …

A Case For Zoning, Christopher Serkin

Notre Dame Law Review

Due to a remarkable convergence of criticisms from both the right and the left, zoning is under more sustained attack than at any time in the last seventy-five years. A consensus is building that zoning is what ails America. Simultaneously, the traditional justifications for zoning, like separating incompatible uses, have become increasingly anachronistic in an age of mixed-use development and a desire for vibrant, dynamic places. This Article offers an updated defense of zoning, and in particular density regulations. Today, local governments deploy zoning not primarily to keep industry (or apartment buildings) out of residential neighborhoods, but to preserve community …

The Wicked Problem Of Zoning, Christopher Serkin

Vanderbilt Law Review

Zoning is the quintessential wicked problem. Professors Rittel and Webber, writing in the 1970s, identified as “wicked” those problems that technocratic expertise cannot necessarily solve. Wicked problems arise when the very definition of the problem is contested and outcomes are not measured by “right and wrong” but rather by messier contests between winners and losers. This accurately characterizes the state of zoning and land use today.

Zoning is under vigorous and sustained attack from all sides. Conservatives have long decried regulatory interference with private development rights.More recently, progressive housing advocates have begun to criticize zoning for making thriving cities unaffordable …

Zoning And Land Use Law, Newton M. Galloway, Steven L. Jones

Mercer Law Review

During the Survey period, the Supreme Court of the United States in Knick v. Township of Scott gave aggrieved property owners in Georgia a federal taking claim for inverse condemnation resulting from a zoning regulation that the Georgia Supreme Court had previously denied them under state law in Diversified Holdings, LLP v. City of Suwanee. The Georgia Court of Appeals further refined York v. Athens College of Ministry. Finally (on a note inseparable with zoning), the Georgia Supreme Court encountered a case defining the parameters of the Georgia Open Meetings Act.

Designing Law To Enable Adaptive Governance Of Modern Wicked Problems, Barbara A. Cosens, J.B. Ruhl, Niko Soininen, Lance Gunderson

Vanderbilt Law Review

In the twenty-first century, our planet is facing a period of rapid and fundamental change resulting from human domination so extensive it is expected to be visible in the geologic record. The accelerating rate of change compounds the global social-ecological challenges already deemed “wicked” due to conflicting goals and scientific uncertainty. Understanding how connected natural and human systems respond to change is essential to understanding the governance required to navigate these modern wicked problems. This Article views change through the lens of complexity and resilience theories to inform the challenges of governance in a world dominated by such massive and …

A Case For Zoning, Christopher Serkin

Vanderbilt Law School Faculty Publications

Due to a remarkable convergence of criticisms from both the right and the left, zoning is under more sustained attack than at any time in the last seventy-five years. A consensus is building that zoning is what ails America. Simultaneously, the traditional justifications for zoning like separating incompatible uses, have become increasingly anachronistic in an age of mixed-use development and a desire for vibrant, dynamic places. This Article offers an updated defense of zoning, and in particular density regulations. Today, local governments deploy zon- ing not primarily to keep industry (or apartment buildings) out of residential neighborhoods, but to preserve …

The Impact Of Foreign Direct Investment On The Ecological Footprints Of Nations, Nadia Doytch

Ateneo School of Government Publications

We study the effects of foreign direct investment (FDI) on the rate of exhaustion of bioproductive physical land. We test for differential ecological performance of FDI in developed vs. developing countries, as well as in “clean” vs. “dirty” sectors. We examine the impact of six sector-level FDI flows on four ecological footprints (EF): Consumption EF, Production EF, Imports EF, and Exports EF, compiled by the Global Footprint Network. We estimate a dynamic panel model incorporating an Environmental Kuznets Curve (EKC) and differentiating across country development levels. The findings are intriguing. First, High Income countries tend to …

Differentiating Exclusionary Tendencies, John Infranca

Suffolk University Law School Faculty Works

Despite an academic consensus that easing land use regulations to increase the supply of housing can help lower housing prices, local opposition to new development remains prevalent. Onerous zoning regulations and resistance to new housing persist not only in wealthy suburbs, but also in lower-income urban neighborhoods. In addition to making housing more expensive, such policies increase residential segregation, exacerbate urban sprawl, and have detrimental environmental effects. If increasing supply tends to reduce costs, what explains this opposition, particularly during a period of rising housing costs?
/="/">
/="/">One factor is concern about the localized costs of greater density and …

State Interventions In Local Zoning, Ezra Rosser

Scholarly Articles in Law Reviews & Journals

In what has been described as an "emerging consensus" and pejoratively labeled an "elite liberaltarian consensus," there is growing scholarly recognition that land use overregulation is hurting the country by limiting the supply and increasing the price of housing. By highlighting state-level interventions that succeeded in checking local zoning authority, Professor Anika Lemar's article makes a valuable contribution to the fight against excessive zoning limitations.

“Public Use” Or Public Abuse? A New Test For Public Use In Light Of Kelo, Taylor Haines

Seattle University Law Review

The Takings Clause of the Fifth Amendment has long been controversial. It allows the government to take private property for the purpose of “public use.” But what does public use mean? The definition is one of judicial interpretation. It has evolved from the original meaning intended by the drafters of the Constitution. Now, the meaning is extremely broad. This Note argues that both the original and contemporary meaning of public use are problematic. It explores the issues with both definitions and suggests a new test, solidified in legislation instead of judicial interpretation.

When Less Is More: Minimalism And The Environment, Crisol Lopez Palafox

Environmental and Earth Law Journal (EELJ)

No abstract provided.

Death Of Dillon’S Rule: Local Autonomy To Control Land Use, John R. Nolon

Elisabeth Haub School of Law Faculty Publications

In order for municipal governments to promote sustainable and green development, create safe densities and open spaces in response to the pandemic, protect lives and property in areas vulnerable to natural disasters, and to manage climate change, they must be able to influence the development and preservation of privately owned land. For them to control the negative impacts of oil and gas facilities, they must find power to regulate matters that are typically the prerogative of state agencies. To legalize emerging renewable energy technologies, they must have authority to make them permitted uses in their zoning ordinances, and to innovate …

The Tribal Right To Exclude Non-Tribal Members From Indian-Owned Lands, Alexander Tallchief Skibine

Utah Law Faculty Scholarship

In 1981, the Supreme Court issued its decision in Montana v. United States, severely restricting the ability of Indian Tribes to assume civil regulatory and adjudicatory jurisdiction over non-tribal members for activities taking place on non-Indian lands within Indian reservations. The Court in Montana stated that “it could readily agree” with the Court of Appeals’ holding that the tribe could regulate the conduct of non-member on tribal lands. Yet, twenty years later, the Court issued its opinion in Nevada v. Hicks holding that in certain circumstances, the jurisdiction of Indian tribes could also be limited even if the activities of …