Land Use Law Commons^™

Who Killed The Mockingbird?-An Analysis Of Community Theatres' Legal Standing Amid Copyright Disputes Over To Kill A Mockingbird And How To Protect Community Theatres, Yifan Li

Cardozo Journal of Equal Rights & Social Justice

No abstract provided.

Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dinyatakan Prematur Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/Pdt/2017, Desy Haryani

Indonesian Notary

Perjanjian pengikatan jual beli lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1838 KUH Perdata. Walaupun didasari dengan kebebasan berkontrak perjanjian tersebut tetap mempunyai batasan yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kaitannya dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah maka harus diperhatikan ketentuan yang berkaitan terhadap objek perjanjian tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2017 perjanjian pengikatan jual beli dinyatakan batal demi hukum dikarenakan perjanjian bersifat prematur. Sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perjanjian pengikatan jual beli yang dinyatakan prematur menurut pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/PDT/2017; tanggungjawab …

Keberlakuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Berdasarkan Teori Perundang-Undangan, Grace Monika Harijanto

Indonesian Notary

This article discusses The Regulation of Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency (ATR/BPN) Number 5 of 2020 Concerning Electronically Integrated Mortgage Right Service which come enacted in 2020 and becoming the legal basis for implementing electronic mortgage rights. The implementation of electronically mortgage right currently is still not consistent. The problems in the research are about the regulation of electronic mortgage right in The Regulation of Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency Number 5 of 2020 reviewed based on the statutory theory. To answer these problems, a juridical normative legal research method …

Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Objek Jual Beli Berantai Milik Pihak Yang Tidak Tercatat Dalam Sertipikat Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018), Farah Fadilla

Indonesian Notary

Penulisan ini membahas kasus jual beli berantai atas objek sebidang tanah. Pada saat jual beli pertama kali dilakukan pada tahun 1991, Notaris/PPAT tidak menuntaskan pengurusan pensertipikatannya sehingga terjadi jual beli berikut dan berikutnya lagi atas tanah tersebut sampai empat kali di tahun 2010. Hal ini berujung pada sengketa ahli waris dari pembeli pertama yang mengganggu pembeli terakhir/pembeli ke empat. Sengketa dimulai di tahun 2013 di Pengadilan Negeri Kepanjen, berlanjut Kasasi dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018. Permasalahan yang diangkat adalah proses berlangsungnya jual beli oleh Notaris/PPAT dan tanggung jawab jawab Notaris/PPAT terhadap objek jual beli berantai atas tanah …

Ratio Deciden Di Kasus Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Dibacakan Oleh Ppat Karena Berdasarkan Blangko Kosong (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2721 K/Pdt/2017), Fasya Yustisia

Indonesian Notary

Praktek pembuatan akta jual beli tanah menggunakan blangko kosong merupakan kelalaian PPAT karena berkaitan dengan tidak dibacakannya akta tersebut oleh PPAT kepada para pihak. Kasus tersebut dapat menyeret PPAT sebagai pihak pembuat akta ke dalam Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pertanggungjawaban PPAT dalam membuat akta jual beli tanah berdasar blangko kosong karena PPAT sebagai pejabat pembuat akta autentik erat kaitannya dengan Notaris padahal kewenangan keduanya berbeda sehingga hakim harus menggunakan dasar hukum peraturan yang tepat serta membahas mengenai pertanggungjawaban PPAT yang membuat akta jual beli tanah menggunakan blangko kosong tersebut. …

Pengalihan Hak Atas Tanah Dari Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Suami Istri “(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pdt.G/2019/Pnktb), Elva Monica Hubertina

Indonesian Notary

Jurnal ini membahas pengalihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pasangan suami istri yang hendak bertindak atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah pengalihan hak terhadap objek harta bersama yang dibuat oleh PPAT tanpa adanya persetujuan pasangan suami istri terhadap pihak ketiga. Permasalahan berikutnya adalah tanggung jawab PPAT atas jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yang berbentuk Yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen atas data sekunder. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam …

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Setoran Pajak Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019/Pn.Cbi, Muhammad Abdoel Aziz

Indonesian Notary

This article discusses about the tax deposits in making authentic deeds. Based on the Decision of the Cibinong District Court Number 158 / Pid.Sus / 2019, TL was convicted of being proven guilty of a tax crime in the form of forgery of income tax and BPHTB deposits. TL is an employee of the PPAT office. The PPh and BPHTB deposit letters are for the purpose of making an authentic deed by PPAT. The criminal act could be committed because TL knew that PPAT was employing him, PPAT MS neglected to check in detail the PPh and BPHTB deposit letters …

Pewarisan Hak Prioritas Atas Hak Guna Bangunan Yang Sudah Habis Jangka Waktunya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1771 K/Pdt/2019), Salsabila .

Indonesian Notary

HGB yang sudah kedaluwarsa seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai objek warisan. Namun dalam beberapa putusan pengadilan, seperti contohnya dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1771 K/Pdt/2019, Majelis Hakim justru menetapkan objek sengketa, yang merupakan tanah bersertipikat HGB kedaluwarsa, sebagai harta warisan bersama yang belum dibagi di antara para ahli waris. Keputusan tersebut diambil karena hukum tanah nasional kita mengenal adanya hak prioritas, yakni hak untuk didahulukan dalam mengajukan permohonan hak atas tanah baru ke Kantor Pertanahan. Selama tanah masih dibutuhkan, hak itu melekat pada bekas pemegang haknya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan pewarisan hak prioritas; …

Perkembangan Lembaga Konsinyasi Di Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Ganti Rugi, Silvia Syarafina

Indonesian Notary

Kemajuan pembangunan dalam berbagai bidang di Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur ditandai dengan banyaknya pembangunan termasuk pembangunan jalur kereta api cepat. Sedangkan disisi lain pertumbuhan penduduk setiap waktunya juga sangat tinggi seringkali menimbulkan kelangkaan tanah. Pengadaan tanah juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang pengerjaannya dilakukan oleh Pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah. Dalam pengadaan tanah dikenal konsep konsinyasi, yaitu suatu mekanisme penitipan ganti rugi yang dilakukan dengan permohonan penitipan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai perkembangan lembaga konsinyasi di Indonesia dalam memberikan perlindungan dan kepastian …

Benturan Kepentingan Dalam Transaksi Jual Beli Saham Antara Yayasan Dan Perseroan Terbatas (Analisis Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 627/Pk/Pdt/2019), Agnes Wulandari

Indonesian Notary

Dalam rangka mendukung kegiatannya untuk mencapai maksud dan tujuan dari
Anggaran Dasarnya, Yayasan diperbolehkan oleh Undang-undang Yayasan untuk
mendirikan badan usaha. Hal tersebut menjadi dasar bagi suatu Yayasan untuk
melakukan penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas. Penyertaan modal yang
dilakukan oleh suatu Yayasan dapat dilakukan dalam hal menjadi pemegang saham
dalam satu Perseroan Terbatas. Sebagai pemegang saham dalam perseroan, Yayasan
tentunya memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh pemegang saham suatu
Perseroan Terbatas pada umumnya, salah satunya yaitu untuk menjual atau
mengalihkan saham yang dimilikinya. Namun, terdapat beberapa larangan dalam
kaitanya dengan pertanggungjawaban pengurus Yayasan untuk menghindari transaksi
afiliasi yang disebabkan …

Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia, Clarinta Trovani

Indonesian Notary

Pengaturan mengenai hak milik atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana Pada Pasal 20 UUPA dikatakan bahwa Hak Milik atas Tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan beberapa cara, salah satunya karena warisan. Keadaan ini dapat menimbulkan permasalahan jika salah satu ahli waris berkewarganegaraan Asing dengan harta warisan yang berupa tanah hak milik, karena pada prinsipnya menurut UUPA dimana dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah aturan mengenai kepemilikan hak milik bagi warga negara …

Akibat Hukum Atas Adanya Pihak Fiktif Di Dalam Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 845/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Utr), Septiana Zahira

Indonesian Notary

Hukum diharapkan menjaga dan mengatur hubungan antar manusia dalam menjalankan hak dan kewajiban agar tidak terjadi konflik. Hubungan antar manusia mengkehendaki adanya suatu alat bukti yakni akta otentik yang salah satunya dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah, dituntut untuk bertanggung jawab terhadap aktanya. Akta Jual Beli (AJB) merupakan akta otentik PPAT yang diharapkan memberi kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. AJB oleh PPAT menjadi tidak otentik apabila mengandung cacat hukum seperti salah satu pihak dalam AJB …

A Dark And Bloody Battle Ground: Wetland Preservation In Kentucky, Jane Marie Watts

Journal of Natural Resources & Environmental Law

No abstract provided.

Private Land Use Controls And Biodiversity Preservation In Kentucky, Ronald R. Scott

Journal of Natural Resources & Environmental Law

No abstract provided.

Stratégie Foncière Et Immobilière Au Maroc, Recomposition Territoriale Et Rapport À La Production Du Logement « Abordable » Quelles Perspectives Pour Agadir ?, Mohamed Ben Attou

Dirassat

Recent investment in housing programmes exerted great pressure on land capital so as to accommodate demographic urbanization. The public policies of the strategic planning of urbanization overlook issues of sustainability and land equity. Besides, speculations have tainted most practices associated with the land market and manipulated the mechanisms of demand and supply so that investors and stakeholders make wealth out of housing programs. Morocco managed to increase GDP per capita , however there are still many challenges to live up to namely those of draught and sustainability. The land market claims agricultural land uncontrollably to cater for a inexhaustible urbanization …

The Nature And Consequence Of "Valid Existing Rights" Status In Public Land Law, Jan G. Laitos

Journal of Natural Resources & Environmental Law

No abstract provided.

Preservation Of Kentucky's Diminishing Farmland: A Statutory Analysis, Gladys Beck Green

Journal of Natural Resources & Environmental Law

No abstract provided.

An Analysis Of U.S. Surface Mining Law And Its Attitude Toward Land Use Planning, Lee W. Saperstein

Journal of Natural Resources & Environmental Law

No abstract provided.

Transparency Of Land-Based Investments: Cameroon Country Snapshot, Sam Szoke-Burke, Samuel Nguiffo, Stella Tchoukep

Columbia Center on Sustainable Investment Staff Publications

Despite a recent transparency law and participation in transparency initiatives, Cameroon’s investment environment remains plagued by poor transparency.

In a new report focusing on agribusiness projects in Cameroon, CCSI and the Centre pour l’Environnement et le Développement (CED) find that:

• Communities continue to be excluded from decision-making around investments.
• The government pursues a top-down approach to concession allocation and remains reluctant to recognize all legitimate tenure rights.
• The government faces threats to its legitimacy as the grievances of citizens and investors alike lead to the barring of roads by communities and investor withdrawals.

CCSI and CED therefore call for:

• A …

Transparency For Whom? Grounding Land Investment Transparency In The Needs Of Local Actors, Sam Szoke-Burke

Columbia Center on Sustainable Investment Staff Publications

Transparency is often seen as a means of improving governance and accountability of investment, but its potential to do so is hindered by vague definitions and failures to focus on the needs of key local actors.

In this new report focusing on agribusiness, forestry, and renewable energy projects (“land investments”), CCSI grounds transparency in the needs of project-affected communities and other local actors. Transparency efforts that seek to inform and empower communities can also help governments, companies, and other actors to more effectively manage operational risk linked to social conflict.

Troublingly, the report finds that:

• Disclosures around land investments continue …

Takings Localism, Nestor M. Davisdson, Timothy M. Mulvaney

Faculty Scholarship

Conflicts over “sanctuary” cities, minimum wage laws, and gender-neutral bathrooms have brought the problematic landscape of contemporary state preemption of local governance to national attention. This Article contends that more covert, although equally robust, state interference can be found in property, with significant consequences for our understanding of takings law.

Takings jurisprudence looks to the states to mediate most tensions between individual property rights and community needs, as the takings federalism literature recognizes. Takings challenges, however, often involve local governments. If the doctrine privileges the democratic process to resolve most takings claims, then, that critical process is a largely local …

Florida's Harmful Algal Blooms: Tiny Organisms Needing Massive Legislation, Jillian Barnard

Environmental and Earth Law Journal (EELJ)

No abstract provided.

The Rights Of Nature Movement In The United States: Community Organizing, Local Legislation, Court Challenges, Possible Lessons And Pathways, Marsha Moutrie

Environmental and Earth Law Journal (EELJ)

No abstract provided.

The Wall That Trumps Environmental Law: A Review Of The Environmental And Legal Implications Of The U.S.-Mexico Border Wall, Olivia Merritt

Villanova Environmental Law Journal (1991 - )

No abstract provided.

Rising To The Challenge: Managed Retreat And The Taking Clause In Maine's Climate Change Era, Maye C. Emlein

Maine Law Review

It is a near scientific certainty that sea levels will rise between one and eight feet by the end of the century. This will wreak havoc on our infrastructure, ecology, and public health, and cause an unquantifiable amount of economic damage. Given the inevitability of sea level rise, state and local governments must facilitate the managed retreat of people and property away from vulnerable coastal areas. However, governments’ ability to facilitate managed retreat comes head-to-head with the Takings Clauses of the United States and Maine Constitutions, which state that the government may not take private property without paying just compensation. …

Using Current Legal Tools To Achieve Net Zero Greenhouse Gas Emissions From New And Existing Federal Oil And Gas Leases, Jamie Gibbs Pleune, Nada Wolff Culver, John C. Ruple

Utah Law Faculty Scholarship

Fossil fuel development on federal lands accounts for 24% of all U.S. carbon dioxide (CO2) emissions. These emissions can be reduced significantly by requiring federal oil and gas development activity to mitigate greenhouse gas (GHG) emissions. The Bureau of Land Management (BLM) has authority to define the terms and conditions of new oil and gas leases and to impose conditions of approval on existing leases at the drilling stage. Using this authority, the BLM could require net zero emissions on some existing and all new oil and gas leases without waiting for congressional action or regulatory changes. Applying existing legal …

Conservation Easements And The Proceeds Regulation, Nancy Mclaughlin

Utah Law Faculty Scholarship

This article provides an in-depth look at Treasury Regulation § 1.170A-14(g)(6)(ii), known as the proceeds regulation. The proceeds regulation is intended to protect the public investment in conservation if a perpetual conservation easement that was the subject of a charitable deduction under Internal Revenue Code § 170(h) is later extinguished. A proper understanding of the proceeds regulation is critical because the public investment in deductible easements is significant—billions of dollars are being invested in such easements annually—and the regulation has recently been subject to challenges regarding its interpretation and validity. This article examines the history and operation of the proceeds …

Property Owners Look Out: The Train Is Coming, Natalie Crane

Seattle University Law Review

Over 4 million people currently live in the Puget Sound area in Washington state, and about 6 million people are expected to reside in the area by 2050. Additionally, Seattle renters faced a 71.2% increase in rent prices from 2010 to 2019. This data supports the need for much of the congested Seattle population to move outward and commute into the city for work. The implementation of a 116-mile system and other efforts to increase public transportation makes this need achievable and affordable.

This Comment focuses on the issue of just compensation in eminent domain; specifically, unique questions of compensation …

Table Of Contents, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Table of Contents.

Private Confederate Monuments, Jessica Owley, Jess Phelps, Sean W. Hughes

Lewis & Clark Law Review

As public Confederate monuments finally begin to come down across the na- tion, we are seeing an emergence of Confederate monuments on private lands. The number of private Confederate monuments is increasing both with the construction of new monuments and, more significantly, the relocation of monuments from public land. This Article explains why private Confederate monuments are likely to be the next battleground over these controversial and troubling statues. Through ten detailed examples, we show how private Con- federate monuments emerge and how communities are responding to them. The challenges related to monuments on private land are different than those …