Land Use Law Commons^™

Peranan Ppat Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hak Pakai Terhadap Warga Negara Asing, Nadya Farras Indriati

Indonesian Notary

Tanah adalah suatu bagian penting bagi kehidupan manusia. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dunia khusus nya di Indonesia, kebutuhan akan tanah terus meningkat. Kebutuhan nya terkadang menimbulkan perselisihan kepentingan sehingga masalah pertanahan menjadi salah satu hal yang sering di hadapi oleh masyarakat Indonesia. Seperti salah satu contoh permasalahan adalah masalah tumpang tindih kepemilikan lahan, masalah kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan tanah, masalah kesulitan mengurus sertifikat tanah, dan masih banyak permasalahan tanah yang lain nya. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki wewenang dalam pembuatan akta autentik terkait dengan tanah untuk memberikan kepastian hukum. Peranan PPAT dalam pembuatan suatu akta perjajian dan …

Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris, Gana Prajogo

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai autentikasi akta partij dalam tanda tangan elektronik (Digital Signature). Seiring dengan perkembangan zaman tentu kebutuhan manusia akan terus bertambah. Selain itu, perkembangan zaman juga akan mempengaruhi teknologi yang semakin maju, tidak terkecuali dengan informasi dan transaksi elektronik yang tak lepas dari tanda tangan elektronik. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, salah satunya akta partij. Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris. Tanda tangan elektronik dalam akta partij saat ini masih terkendala yang disebabkan …

Free, Prior, And Informed Consent: A Struggling International Principle, Emily M. Mcculloch

Public Land & Resources Law Review

No abstract provided.

Localizing Energy Independence: How Purpa And Community Power Legislation Can Drive Development Of Resilient And Reliable Local Clean Energy Projects, Lowell J. Chandler

Public Land & Resources Law Review

No abstract provided.

Science Under Assault - Reflections On "The War On The Epa: America's Endangered Environmental Protections", Sara A. Colangelo

Public Land & Resources Law Review

No abstract provided.

Bridges To A New Era: A Report On The Past, Present, And Potential Future Of Tribal Co-Managment On Federal Public Lands, Monte Mills, Martin Nie

Public Land & Resources Law Review

No abstract provided.

The Public Trust Doctrine Fifty Years After Sax And Some Thoughts On Its Future, Michael C. Blumm, Zachary A. Schwartz

Public Land & Resources Law Review

No abstract provided.

Recent Developments, Clinton T. Summers

Arkansas Law Review

In a free speech and free exercise case involving the Business Leaders in Christ at the University of Iowa, the Eighth Circuit Court of Appeals reversed the Southern District of Iowa by holding that University officials should not be granted qualified immunity based on the student organization’s free speech claim.

Session 3: Access To Financial Services - The Promise (And Challenges) Of Fintech, Joseph M. Vincent, Chris Adams, Lucinda Fazio, Roberta Hollinshead, Sumit Mallick, Sands Mckinley, Jonice Gray Tucker, Tonita Webb

SITIE Symposiums

For many Americans, the American Dream is a dream deferred. Recently, there has been an explosion in demand for diversity, equity, and inclusion in financial services. This has coincided with an explosion of a different kind related to delivering financial services through innovations in technology, otherwise known as FinTech. We have seen a plethora of FinTech applications on our smartphones, ranging from online lending to remote deposit making. While these applications provide potential opportunities to level the playing field for those whose dream has been deferred, there remain challenges.

Session 1: Access To Legal Services - The Role Of Innovation And Technology, Steven Bender, Stacy Butler, Anna Carpenter, Michael Cherry, Sands Mckinley, Kimball Dean Parker, Miguel Willis

SITIE Symposiums

This expert panel is addressing access to justice problems. People without access to lawyers and legal services suffer in many ways not limited to divorce, domestic violence, and educational roadblocks. This panel will ask what lawyers can do to help, in what ways can technology help or replace lawyers in the delivery of legal and non-legal services. It will also explore different legal services being offered by individuals who do not have a JD, online firms, and developing technology in a law firm owed subsidiary. There are six panelists who are broken into two categories: (1) the innovation and delivery …

Reimagining Exceptional Events: Regulating Wildfires Through The Clean Air Act, Emily Williams

Washington Law Review

Wildfires are increasing in both frequency and severity due to climate change. Smoke from these fires causes serious health problems. Land managers agree that prescribed burns help mitigate these negative consequences. Prescribed burns are lower-intensity fires that are intentionally ignited and managed for an ecological benefit. They reduce the amount of smoke produced and limit wildfire damage to natural systems and human property.

The Clean Air Act (CAA) is designed to regulate air pollution to protect public health, yet it exempts wildfire smoke through the exceptional events designation while imposing strict regulations on prescribed burns. Congress and the Environmental Protection …

Water Banks In Washington State: A Tool For Climate Resilience, Jennifer J. Seely

Washington Law Review

Water banks—a tool for exchanging senior water rights and offsetting new ones—can address multiple problems in contemporary water law. In the era of climate change, water banks enable needed flexibility and resilience in water allocation. As growing cities require new water rights, water banks can repurpose old water for new uses. These advantages should lead the Washington State Legislature to incentivize water banks, but in the 2018 “Hirst fix” it embraced habitat restoration as a false equivalent for water. The Legislature is rightfully concerned about the speculation that some private water banks allow. But overall, water banks enable new and …

Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Shandy Aditya Pratama

Indonesian Notary

Pendirian Perseroan Terbatas seharusnya diatur dengan jelas namun diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pengaturan pendirian Perseroan Terbatas.. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dan bertujuan untuk menelaah proses pendirian Perseroan Terbatas pasca perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan pendirian Perseroan Terbatas pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengalami perubahan dalam dua hal besar, yakni terdapat pengaturan pendirian untuk Perseroan Terbatas Perorangan dan perubahan ketentuan umum untuk pendirian PT khususnya terkait simplikasi tahapan pendirian Perseroan Terbatas de jure dan …

Keabsahan Akta Notariil Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Elektronik Perusahaan Terbuka Di Tinjau Dari Undang Undang Tentang Jabatan Notaris, Ari Irfano

Indonesian Notary

Pasar modal Indonesia sebagai salah satu pusat aktivitas keuangan di Indonesia juga tak lepas terkena dampak dari kemajuan IT. Regulator pasar modal, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mulai mengatur penggunaan media elektronik sebagai salah satu pendukung aktivitas di pasar modal. Salah satu kebijakan penggunaan media elektronik yang dikeluarkan OJK adalah peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Peraturan tersebut mengatur tata cara syarat-syarat untuk perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik. Penulis berpendapat bahwa kebijakan pelaksanaan …

Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus : Penetapan Pn Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/Pn.Jkt.Sel.), Hubertus Shakti Bagaskara Oratmangun

Indonesian Notary

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Namun, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) disebutkan bahwa …

Climate Change, Competition & Conflict Along The River Nile: The Great Ethiopian Renaissance Dam & Shifting Customary International Water Law, Salma Shitia

Fordham Environmental Law Review

Decade-long negotiations between the Arab Republic of Egypt and the Federal Democratic Republic of Ethiopia surround the decision to build the hydroelectric power plant along the River Nile. For much of Ethiopia, the Grand Ethiopian Renaissance Dam represents a beacon of prosperity. For countless Egyptians, the structure embodies a potential catastrophe. Grounded in threats of displacement for Egyptian agricultural communities, some have compared the Grand Ethiopian Renaissance Dam crisis to disasters culminating in mass migration.

This battle for natural resource access has intensified as climate change exacerbates the region’s dire conditions. Specifically, exhaustible resource allocation amid climate change indicates that …

A Paper Tiger? Prosecutorial Regulators In China’S Civil Environmental Public Interest Litigations, Chunyan Ding, Huina Xiao

Fordham Environmental Law Review

In July 2015, China’s national legislature brought in prosecutor-led civil environmental public interest litigation (“EPIL”) for thirteen selected provincial areas of the country. After a two-year legal experiment, this prosecutor-led civil EPIL system was then established nationwide in July 2017. Yet, can it be said that prosecutorial regulators in China are in fact a paper tiger? Drawing upon content analysis of the 655 prosecutor-led civil EPILs and in-depth interviews with twelve frontline prosecutors and judges, this article examines the dynamics of regulatory practice and the motivation of the Chinese prosecutorial organs to engage in environmental regulation through litigation. Based upon …

The Yoga Analogy: Scaling-Up The U.S.’S Renewable Energy Sector Mindfully With New Technologies, Evolving Standards, Public Buy-In, Data Sharing, And Innovation Clusters, Kimberly E. Diamond

Fordham Environmental Law Review

This paper focuses on innovative renewable energy devices, exploring how scientifically-based industry standards that continuously evolve with engineering design technology, the public’s buy-in and feeling of connectedness with groundbreaking devices, and innovation clusters that accelerate device development through data sharing and public-private partnerships can all help advance the U.S.’s domestic renewable energy industry.

Part I analyzes challenges inherent to scaling- up novel renewable energy technologies while simultaneously developing the industry standards regulating them. Part II uses the Block Island Wind Farm, an offshore wind demonstration project, and Pavegen’s globally-deployed arrays of piezoelectric smart flooring tiles as examples illustrating the importance …

Environmental Racism: Using Environmental Planning To Lift People Out Of Poverty, And Re-Shape The Effects Of Climate Change & Pollution In Communities Of Color,, William C.C. Kemp-Neal

Fordham Environmental Law Review

In the mid-1900s the United States began to see a rise in concern for environmental awareness issues. In the early days the movement focused on things like clean air, water and pollution but by the 1970s-1990s many prominent environmental awareness groups began to form focused on the idea that in order to avert climate change the principal goal needed to be to reduce global greenhouse gas emissions. In 1987 a report was released called Toxic Waste and Race, which outlined an intimate link between the placement of environmental hazardous waste sites in communities of color, and greater instances of polluted …

Beyond Equity: Shared Natural Resources And Human Rights, Criminal Law, And The Use Of Force, Eian Katz

Fordham Environmental Law Review

Transboundary resource disputes are often analyzed by reference to two nebulous and conflicting principles that have emerged in international environmental law: “equitable and reasonable utilization” and “no significant harm.” Frequently overlooked in this context is the potential value of other canons of international law—especially human rights law, criminal law, and the rules governing the use of force—in adding definition to the muddled contours of these foundational precepts. This Article therefore undertakes an assessment of sovereign rights and obligations regarding shared natural resources which arise from these other bodies of law. In doing so, it offers new lenses through which to …

Squaring The Cercla: Superfund And The Superfund Task Force, Manny Marcos

Fordham Environmental Law Review

The Superfund Task Force recently released its final report on the implementation of its recommendations for improving the Superfund program. The Task Force was given five goals for improving the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 (“CERCLA’s”), implementation. These goals are to expedite cleanup and remediation, re-invigorate responsible party cleanup and reuse, encourage foreign investment, promote redevelopment and community revitalization, and engage with partners and stakeholders. While the Task Force’s recommendations have improved CERCLA’s implementation, many of CERCLA’s structural flaws remain intact. Specifically, CERCLA still has a severe shortage of funding, an unfair liability scheme, perverse incentives, …

Green Versus Green: When The Economic Needs Of Minority Communities Clash With Environmental Justice Concerns, Rhoda J. Yen

Journal of Natural Resources & Environmental Law

No abstract provided.

Unqualified? Investing In Qualified Opportunity Zones On Reservations, Ben Gibson

American Indian Law Journal

This paper evaluates the impact of qualified opportunity zones, created by the Tax Cuts and Jobs Act of 2017, on Indian reservations. The former Chairman of the Council of Economic Advisers hailed the qualified opportunity zone program as the part of the TCJA of which he was most proud. But the program has not benefited all intended beneficiaries equally. The author of this paper collects data about the presence of qualified opportunity zones on Indian reservations. Compared to other areas designated as qualified opportunity zones, Indian Reservations were disproportionately underinvested in. The author evaluates the comparative lack of qualified opportunity …

Case Law On American Indians, Thomas P. Schlosser

American Indian Law Journal

No abstract provided.

Inuit Nunangat Regional Overlaps: Reciprocal Harvesting & Wildlife Management Agreements, Christopher M. Macneill

American Indian Law Journal

This article after a brief introduction which describes the Inuit of Canada and their administrative segmentation by the territorial and provincial boundaries of the Yukon Territory, Northwest Territory, Nunavut Territory, Province of Quebec and the Province of Labrador. While arguably the Inuit are also considered to have traditionally used the northern regions of other provinces this study will focus on the present governance organizational framework assigned via Inuit Land Claims with Canada. The formation of Canada in 1867 and the subsequent partitioning of the Yukon and Nunavut from the Northwest Territory, and the addition of the Northern Quebec (Ungava Bay …

Native Nations' Land Ownership And Our Disservice To Their People And Culture A Proposed Legislative Solution And A Lesson To Be Learned, David E. Missirian

American Indian Law Journal

No abstract provided.

Climate Change Has Beef With Federal Cattle Grazing, John David Janicek

Washington Journal of Environmental Law & Policy

Increased emissions of greenhouse gases are causing the Earth􏰂s climate to change producing extreme temperatures and dangerous conditions for mankind. Livestock is positioned at a unique juncture of the current and future fight against atmospheric temperature rise. These animals produce the very nutrients a growing world population needs to survive, and the meat they yield plays an important role in all world cultures. Unfortunately, the production of livestock is considered one of the most significant emitters of greenhouse gases, of which cattle is the largest contributor. Therefore, a balance must be struck between livestock production and preservation of the Earth. …

Flood Management In Texas: Planning For The Future, John Diggs, Samantha Mikolajczyk, Lora Naismith, Margaret Reed, Rory Smith

EENRS Program Reports & Publications

This Report examines existing flood-related regulations in Texas and the United States, the Texas State Flood Plan, current flood mitigation strategies in the state, and the potential to implement green stormwater infrastructure. The report offers policy recommendations to clarify and help alleviate the current ambiguities and uncertainties between the Texas State Water Plan and State Flood Plan for future flood mitigation practices, and to simplify the implementation of green infrastructure.

Environmental Justice Class Action Rises Above The Rubbish: The Third Circuit Revives Common-Law Nuisance Remedies In Baptiste V. Bethlehem Landfill Co., Kyra G. Bradley

Villanova Environmental Law Journal (1991 - )

No abstract provided.

Don't You Know That You're Toxic? Cercla Section 113(H) Challenges, Sovereign Immunity, And Perfluoroalkyl Substances In Pennsylvania Drinking Water In Giovanni V. Navy, Stephanie J. Oppenheim

Villanova Environmental Law Journal (1991 - )

No abstract provided.