Land Use Law Commons^™

Akibat Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Hibah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 Pk/Pdt/2017), Fathimah Fithriah

Indonesian Notary

Saat ini banyak PPAT yang terjerat perkara di Pengadilan baik dari perkara perdata hingga perkara pidana, dimana salah satu penyebabnya adalah mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini, PPAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pebuatan Akta Hibah yang objek hibahnya tidak sah. Pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana akibat hukum atas akta hibah yang dibuat oleh PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dan Bagaimanakah pertanggung jawaban PPAT yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder, sedangkan dari bentuknya adalah deskriptif …

Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Rangkap Jabatan Studi Kasus Notaris Di Papua, Agustina Gempita Padama

Indonesian Notary

This study discusses about the contravention of a notary who does multiple positions prohibited by (Law of Office of Notary Public) and Ethical Code of Notary. The main concern of the study is to discuss about the implementation of the prohibition of multiple positions in UUJN; the optimalization of Majelis Pengawas Daerah. The study uses a normative juridical method, secondary data and supported by interviews with informants. The study also uses a qualitative analysis. The result shows that in practical, there is still contravention by a notary and causing a conflict of interest between the notary position and other positions …

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung No 304/K/Ag/2019), Lysia Sabrina Annisa Putri

Indonesian Notary

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu jabatan yang diberikan kewenangan oleh negara dalam membuat akta-akta autentik. PPAT memiliki peranan penting di dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta-akta autentik yang dibuat oleh dan di hadapannya. Akta autentik merupakan alat bukti kuat dan apabila terjadi sengketa di Pengadilan dapat menjadi pembuktian yang sempurna. Adapun permasalahan yang diangkat adalah tanggungjawab serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PPAT terhadap pembatalan akta hibah Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Adapun tipe penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan solusi …

Pembuatan Akta Jual Beli Tanpa Kehadiran Para Pihak Dan Saksi Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 633/Pdt/2019/Pt.Bdg), Kinanti Justi Andika

Indonesian Notary

The Land Deed Making Official (PPAT) in carrying out his position must be fully responsible for the deed that has been made. This is because if the PPAT does not carry out its obligations in making the deed so that the deed made is not in accordance with the form and procedure for filling the deed, then the deed has legal consequences. This study has a discussion about the making of the Sale and Purchase Deed (AJB) which should be in the making of the deed attended by the parties and witnesses before PPAT. The problem in this study is …

Akibat Hukum Dari Dibatalkannya Akta Jual Beli “Pura-Pura” Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859 Pk/Pdt/2019, Indira Putrisari Fatikha

Indonesian Notary

Jual beli yang dilakukan dengan “pura-pura” dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga menghasilkan Akta jual beli “pura-pura” seharusnya dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, juga peraturan-peraturan lainnya dan dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Secara materiil jual beli tersebut tidak pernah terjadi sehingga telah melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebab yang halal. Penelitian ini menganalisis permasalahan berkaitan dengan akibat hukum dari dibatalkannya Akta Jual Beli oleh Pengadilan yang digugat oleh salah satu penghadap karena dianggap sebagai Akta Jual Beli “Pura-Pura” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 859 PK/Pdt/2019 dan …

Akibat Hukum Kelalaian Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Yang Mengakibatkan Aktanya Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Formal (Formale Bewijskracht) (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/Pdt/2018/Ptmdn), Bekti Farahtika Sari

Indonesian Notary

PPAT memiliki tugas dan wewenang untuk membuat sebuah akta otentik yang menjadi dasar dari peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. akta otentik yang dibuat oleh PPAT harus mampu memeberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah maupun calon penerima hak atas tanah yang baru. Sebelum dilakukannya penndaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuat suatu akta jual beli sebagai dasar pendaftaran peralihan haknya. Tetapi dalam prakteknya sering terjadi kelalaian yang dilakukan oleh para Pejabat Pembuat Akta Tanah. penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian adalah penelitian preskriptif. Hasil penelitian yang dicapai …

Crossing Regulation Peraturan Pelaksana Pppsrs, Regina Bunga Vatiza

Indonesian Notary

The legal vacuum of implementing regulations of Law Number 20 of 2011 concerning Flats to further regulate the implementation of the Association of Owners and Tenants of Flats, provoked the Ministry of Public Works and People's Work to issue regulations regarding the Association of Owners and Tenants of Flats. In 2018, a regulation was issued, namely the Minister of PUPR Regulation Number 23/PRT/M/2018 concerning the Association of Owners and Occupants of Flats Units, then followed by the issuance of Governor Regulation Number 132 of 2018 by the DKI Jakarta Government. The presence of these two regulations has led to several …

Legalitas Pemecahan Piutang Atas Nama Melalui Cessie: Analisis Pengalihan Sebagian Piutang Dalam Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Putusan Nomor 279/Pdt.Sus/Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Adinda Rahmania

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas keabsahan pengalihan sebagian piutang atas nama melalui cessie dalam perkara permohonan PKPU berdasarkan Putusan No. 279/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan bentuk metode penelitian normatif untuk menjawab permasalahan keabsahan pengalihan seluruh dan sebagian piutang atas nama melalui cessie serta pertimbangan Majelis Hakim atas legalitas cessie dalam permohonan PKPU pada Putusan No. 279/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalihan piutang atas nama melalui cessie adalah sah manakala memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdata dan perjanjian dasar peralihan piutang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 s.d. Pasal 1340 KUHPerdata. Legalitas partial assignment selain ditentukan kebasahan cessie …

Implikasi Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Terhadap Peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi (Studi Terhadap Akta Koperasi Pemuda Tri Karya), Agnefia Elisia Sahertian

Indonesian Notary

Artikel ini membahas mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi yang menjadi landasan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburan serta pembubaran Koperasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kelembagaan Koperasi yang belum dijalankan oleh Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April tahun 1997 dengan akta pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimana akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan …

Penanganan Terhadap Pelanggaran Dan Kejahatan Notaris Pasar Modal, Dhia Fairuz

Indonesian Notary

Notary has a substantial role in Indonesia society especially in civil rights amongs legal subject. In capital markets scope, notary as one of capital market supporting professions who providing public affairs services for private law. In order to professional implement, notaries must carry out their professional duties competently base on notarial ethics code. Law no. 8 of 1995 concerning capital market, have been appointed notary as a supporting professions. In general, the main role of supporting professions are to aid the issuers regarding go public process and fulfil discrosure requirement. This journal particularly will discuss about related case concerning notaries …

Tanggung Jawab Notaris Yang Bertindak Sebagai Perantara Dalam Proses Jual Beli Tanah Yang Merugikan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 771 K/Pid/2018), Pangesty Pravia Chintami

Indonesian Notary

The position of a Notary as a position of trust mandated by law and the community demands that a Notary must behave honestly and protect the interests of the parties, this is intended so as not to reduce public trust in his profession as a Notary. The main issues raised in this study are the violations committed by the Notary in the process of buying and selling land that harms the parties and the responsibility of the Notary who acts as an intermediary in the process of buying and selling land. To answer these problems, normative juridical research methods were …

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Dua Akta Yang Berbeda Dalam Nomor Akta Dan Tanggal Pembuatan Akta Yang Sama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1305/K/Pid/2019), Mia Yunisa Setyaningtyas

Indonesian Notary

This Thesis research discusses about the authority and obligation of Notary in making authentic deeds based on results of the circular decisions of the Company, also discussing about Notary’s responsibility in making two authentic deeds with the same number and date establishment. This research used normative jurisdical method with problem identification research typology. Issuance of two authentic deeds with the same number and date establishment is a deviation in regulation of Notary. In adition this action is a infringements of the criminal act which by incorporating false information because the stated date in the deeds is different with the reality. …

Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Lama Sebagai Petunjuk Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Meta Nadia Winata

Indonesian Notary

The main problem in this paper is regarding the position of the old rights evidence as an indication of ownership of land rights. Referring to the provisions of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartement and Land Registration. PP No. 18 of 2021, responding to the legal position of the old right evidence that currently is only a guide for the interests of land registration for the first time and is of a lower degree than evidence for carrying out legal actions. The existence of proof of old rights becomes the basis for issuing certificates. …

Park County Environmental Council V. Montana Department Of Environmental Quality, 477 P.3d 288 (Mont. 2020), Holly Seymour

Public Land & Resources Law Review

The Montana Supreme Court held in 2020 that loopholes in the Montana Environmental Procedure Act ("MEPA") review process violate Montana's constitutional right to a clean and healthful environment. The holding sets a strong precedent requiring statutory protections to prevent harm to the environment before it occurs.

Building Better Conservation Easements For America The Beautiful, K. King Burnett, John D. Leshy, Nancy Mclaughlin

Utah Law Faculty Scholarship

In January 2021, the Biden Administration endorsed the goal of protecting 30% of the nation’s lands and waters by 2030 to conserve biodiversity and help curb greenhouse gas emissions. The Administration’s initial report on this “America the Beautiful” initiative, issued in May, indicates that federally-deductible conservation easements are likely to play an important role in its implementation. This essay addresses whether and how such easements should be counted in this process.

This matter is of great importance. Donations of conservation easements, by which landowners receive generous federal tax deductions if they restrict the use of their properties in perpetuity in …

Impact Of National And Municipal Environmental Standards On The Development Of Effective Solid Waste Management Systems In Jeddah, Kingdom Of Saudi Arabia, Raed Bin Sadan

Dissertations & Theses

The following research paper analyzes the impact of national and municipal environmental standards on the development of effective Solid waste management systems in Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. The research is essential in ensuring that there are notable positive changes in the disposal of solid waste by both the local government and the national government of the Kingdom of Saudi Arabia. The following paper follows a strategic plan and procedure in ensuring achievement of the goal and purpose of the research. The approach used in this paper is a comparison of the current local system and a proposed improvement of …

Keeping Current - Probate [Notes], Claire Hargrove, Paula Moore, Kerri G. Nipp, William P. Lapiana, Jake W. Villanueva

Articles & Chapters

No abstract provided.

Between A Rock And A Hard Place: The Implications Of St. Bernard Parish Government V. United States On Flood Takings, Mariel Talmage

Cardozo Law Review

No abstract provided.

Reallocating Redevelopment Risk, Michael C. Pollack

Articles

Scores of cities across the country face devastating financial crises, and the COVID-19 pandemic has brought even more to the brink. But economically distressed municipalities have few places to turn for help. Saddled by rising unemployment, weak tax bases, and state law limitations on deficit spending and debt assumption, they generally cannot spend their way out. And as conditions deteriorate, mobile capital and labor move to greener pastures, further hollowing out the cities they leave behind. With state and federal lifelines tenuous at best, offers by large developers to redevelop an area of the city can thus appear to be …

A Religious Double Standard: Post-9/11 Challenges To Muslims’ Religious Land Usage, Asma T. Uddin

Michigan Journal of Race and Law

Muslims in the United States face real limits on their religious freedom. Numerous influential individuals and organizations even posit that Islam is not a religion and that, therefore, Muslims do not have rights to religious freedom. The claim is that Islam is a political ideology that is intent on taking over the country and subverting Americans’ constitutional rights. This narrative has gained momentum since the attacks of September 11, 2001 and continues to be amplified and disseminated by a well-funded cadre of anti-Muslim agitators. One area where its effects can be seen clearly is in religious land use, where a …

Unravel Persistent Land Tenure Insecurity Behind Indonesia’S Palm Oil Industry: Study Case Kinipan Indigenous Community In Central Kalimantan., Widya Naseva Tuslian

Indonesia Law Review

This paper argues that legal pluralism within the context of state law contributes to tenure insecurity experienced by indigenous communities behind the palm oil industry in Indonesia. The palm oil industry is an industry that contributes significantly to Indonesia's economy and is a mainstay of national export. However, this industry is also renowned for bringing multidimensional issues such as ecological problems, biodiversity crises, and land conflict with existing inhabitants, particularly indigenous groups. The latter issue is peculiar in Indonesia's palm oil industries as, in many cases, palm oil projects overlapped with indigenous people's forest land or places where they reside. …

Toward Rationality In Oil And Gas Leasing: Building The Toolkit For Programmatic Reforms, Rachel Rothschild, Max Sarinsky

Other Publications

For decades, the federal government has inadequately considered the environmental harms of oil and gas extraction in its management of public lands and waters. As a result, fossil-fuel developers have been handed vast swaths of land at bargain prices, causing dangerous levels of greenhouse gas pollution that exacerbates climate change while depriving the public of more beneficial uses of the land.

That is all likely to change soon. A week into his term, President Biden called for a comprehensive review of the oil and gas program.1 That review is now underway and is likely to result in substantial programmatic reforms …

Vecinos Para El Bienestar De La Comunidad Costera V. Ferc, Malcolm M. Gilbert

Public Land & Resources Law Review

The D.C. Circuit Court remanded three Brownsville, TX LNG approval orders to FERC for failing to adequately explain conclusions around environmental justice and climate concerns. The Court ordered FERC to reevaluate whether the projects are in the public interest. The LNG terminals and pipeline will disproportionately impact low-income, minority communities, and substantial greenhouse gas emissions from production and export will contribute to anthropogenic climate change. This case note explores the role that environmental justice and climate change play in federal agency decision-making processes, analyzes the legal framework for the Court's decision, and discusses how the outcome of this litigation could …

Challenges And Opportunities For Hotel-To-Housing Conversions In Nyc, Noah Kazis, Elisabeth Appel, Matt Murphy

Other Publications

As the country continues to grapple with the COVID-19 crisis and its aftermath, policymakers in New York City and Albany have debated how to support the conversion of hotels into housing—and especially affordable housing—as part of a solution to the city’s ongoing housing crisis. The basic intuition is compelling. COVID has forced the shuttering of many commercial establishments, especially in hard-hit New York City. In certain sectors, the effect has been particularly large: these include hotels devastated by shutdowns in tourism, international travel, and business travel. At the same time as these spaces are sitting empty, though, Americans have faced …

Charting A “Substantially Different” Approach To Land Management Planning Following A Congressional Review Act Joint Resolution Of Disapproval, John C. Ruple, Devin Stelter

Utah Law Faculty Scholarship

Congress enacted the Congressional Review Act (“CRA”) in 1996 as part of the Gingrich Revolution. The CRA creates an expedited path for Congress to repeal agency rules. It also prohibits an agency from reissuing a new rule that is “substantially the same” as a repealed rule. But the CRA fails to define “substantially the same” and does not require Congress to identify its objections to a repealed rule. The uncertainty that results has a chilling effect on federal agencies. Indeed, Congress has struck down twenty rules using the CRA, and just two of those rules have been replaced. We use …

Penn Central In Retrospect: The Past And Future Of Historic Preservation Regulation, J. Peter Byrne

Georgetown Law Faculty Publications and Other Works

The U.S. Supreme Court’s 1978 decision in Penn Central Transportation Co. v. City of New York is one of the best known cases in the Property Law canon. The Court there held that the refusal of the New York City Landmarks Preservation Commission to permit the owner to erect a 50-storey tower on top of Grand Central Terminal did not effect a taking of private property requiring the payment of compensation. The decision now is more than forty years old. Taught since then in most first-year Property classes, Penn Central endures as the foundation of the modern application of the …

Reclaiming The Streets, Vanessa Casado-Pérez

Faculty Scholarship

Pedestrians have been getting the short end of the stick in street policies and regulations. Drivers and cars dominate our streets even though automobiles’ externalities kill thousands of people every year. Given the environmental, health, safety, and community effects of cars, municipalities should embrace a policy that puts pedestrians at the center and produces more miles of wider, well-maintained sidewalks. Sidewalks make communities greener, healthier, safer, more socially connected, and even, wealthier. COVID-19 lockdowns have shown both the relevance of sidewalks, as well as the possibility of pedestrians regaining space currently allocated to cars by widening sidewalks.

This Essay identifies, …

Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Agita Chici Rosdiana

Indonesian Notary

Penelitian ini membahas mengenai Peran Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam pembuatan suatu akta “relaas” mengenai E-RUPS haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait. Hal ini guna mencegah terjadinya pelanggaran saat Notaris menjalankan jabatannya tersebut serta memberikan suatu kepastian hukum bagi kliennya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran notaris dalam suatu Elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (E-RUPS) di Indonesia menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Keabsahan Akta Relaas dalam bentuk …

Pembatalan Akta Pengikatan Hibah Notaris/Ppat Yang Masih Dijadikan Jaminan Pinjaman Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019), Amanda Feby Fitrayani

Indonesian Notary

Jurnal ini membahas mengenai pembatalan akta pengikatan hibah Notaris/PPAT yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019, akta tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim Mahkamah Agung. Objeknya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5086/Penjaringan yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank dan baru akan dihibahkan setelah dilakukan roya oleh Tn. ZAN. Adapun permasalahan yang diangkat dalam Jurnal ini yaitu mengenai pengaturan hibah bersyarat, pertimbangan dari Hakim Mahkamah Agung mengenai pembatalan hibah dalam putusan ini, dan, bentuk tanggung jawab dari Notaris/PPAT Tn. HYAA, S.H yang sudah pensiun terhadap akta yang telah ia buat …

Peran Ppat Selaku Pengguna Layanan Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Para Pihak Yang Melakukan Peralihan Hak Milik, Alya Shafira

Indonesian Notary

Pengecekan sertipikat dilakukan untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis pada sertipikat hak atas tanah. Hal ini untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. Pada pelaksanaannya pengecekan sertipikat menjadi kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum membuat akta yang berisi perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Berjalannya waktu pengecekan sertipikat sudah mengikuti perkembangan teknologi dengan beralih menjadi layanan berbasis elektronik. Pengecekan elektronik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. Sebagai …