Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

International Trade Law Commons

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Universitas Indonesia

Discipline
Keyword
Publication Year
Publication

Articles 391 - 420 of 583

Full-Text Articles in International Trade Law

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra Jan 2025

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …


Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi Jan 2025

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …


Urgensi Optimalisasi Regulasi Ico Dan Regulatory Sandbox Di Indonesia: Studi Komparatif Malaysia, Singapura, Dan Uea, Arfan Yanayir Akbar Sabillilah Jan 2025

Urgensi Optimalisasi Regulasi Ico Dan Regulatory Sandbox Di Indonesia: Studi Komparatif Malaysia, Singapura, Dan Uea, Arfan Yanayir Akbar Sabillilah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Regulasi aset kripto di Indonesia sedang mengalami transisi mendasar menyusul diberlakukannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang mengalihkan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Meskipun demikian, kerangka kerja saat ini masih menyisakan celah yang signifikan, khususnya terkait mekanisme penggalangan dana publik seperti Initial Coin Offering (ICO), Initial Exchange Offering (IEO), dan Security Token Offering (STO), serta tidak adanya Regulatory Sandbox khusus untuk inovasi berbasis kripto. Celah-celah ini menciptakan ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko penipuan, dan melemahkan perlindungan investor. Studi ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan hukum komparatif, menganalisis model regulasi di Malaysia, Singapura, …


Penggunaan Unconventional Weapons Dalam Konflik Bersenjata Modern, Fadhillah Wahid Pramudya Aldiansyach Jan 2025

Penggunaan Unconventional Weapons Dalam Konflik Bersenjata Modern, Fadhillah Wahid Pramudya Aldiansyach

Jurnal Hukum & Pembangunan

The use of unconventional weapons such as cluster munitions, white phosphorus, nuclear weapons, artificial intelligence-based autonomous systems (AI/LAWS), and military neurotechnology is increasingly dominating modern armed conflicts. The characteristics of these weapons, particularly their widespread effects, uncertainty of control, and potential for automatic escalation, can pose serious challenges to the application of the principles of distinction and proportionality in International Humanitarian Law (IHL), especially when used in densely populated areas. The modernization of nuclear systems, the accelerated integration of AI into military command, and the emergence of neurotechnology indicate a regulatory gap that could potentially undermine humanitarian protection. This study …


Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah Jan 2025

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …


Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo Jan 2025

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …


Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab Sep 2024

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …


Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat Sep 2024

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …


Assessing Inclusivity Vs. Exclusivity: Impacts On Asean Trade Facilitation And Human Security, Ika Riswanti Putranti, Hardi Warsono, Valeria Paganizza, Dedi Abdul Hadi, Muhammad Faizal Alfian, Muhammad Subhan, Anjani Tri Fatharini, Maula Hudaya, Muhammad Arief Zuliyan, Dewi Setiyaningsih Sep 2024

Assessing Inclusivity Vs. Exclusivity: Impacts On Asean Trade Facilitation And Human Security, Ika Riswanti Putranti, Hardi Warsono, Valeria Paganizza, Dedi Abdul Hadi, Muhammad Faizal Alfian, Muhammad Subhan, Anjani Tri Fatharini, Maula Hudaya, Muhammad Arief Zuliyan, Dewi Setiyaningsih

Indonesian Journal of International Law

The ATIGA (Association of Southeast Asian Nations Trade in Goods Agreement) is an evolution of economic cooperation among ASEAN member countries which began in 1977 with the PTA (Preferential Trade Agreement) embryonic concept and was developed in the 1990s with the CEPT (Common Effective Preferential Tariff). It has driven a significant increase in intra-trade and external trade in the Southeast Asian region. The agreement was to establish a free trade zone that provides the concept of “preferences” by reducing tariff and non-tariff barriers for member countries in order to encourage regional economic growth through trade creation and trade diversion is …


Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini Sep 2024

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …


Suitability Of Goods: Obligations Of The Parties In International Sales And Purchases Case Study Of The Borecene Sales And Purchase Contract Between Kingspan (England) And Borealis (Denmark), A.D. Agung Sulistyo, Hanna Adistyana Hefni Jul 2024

Suitability Of Goods: Obligations Of The Parties In International Sales And Purchases Case Study Of The Borecene Sales And Purchase Contract Between Kingspan (England) And Borealis (Denmark), A.D. Agung Sulistyo, Hanna Adistyana Hefni

Journal of Private International Law Studies

Globalization, which has contributed to the proliferation of international buying and selling activities, necessitates legal unification to overcome differences in the rules for buying and selling contracts enshrined in national law. Using normative legal research methods and focusing on aspects of the parties' obligations in international sales and purchase contracts, this paper compares the rules contained in Indonesia's Civil Code (KUHPerdata) and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). The case of a sales-purchase contract dispute between a British company group and a Danish trading company was also investigated in order to gain a …


Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional : Apakah Penyelesaian Dapat Dilakukan Melalui International Court Of Justice (Icj)?, Aisyah Hanifah Fathhurrohmah Jun 2024

Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional : Apakah Penyelesaian Dapat Dilakukan Melalui International Court Of Justice (Icj)?, Aisyah Hanifah Fathhurrohmah

Jurnal Hukum & Pembangunan

The International Court of Justice, also known as the ICJ, is the principal organ of the United Nations based in The Hague, Netherlands. This institution was established in 1945 to resolve disputes between countries peacefully. The authority of the International Court of Justice is divided into two categories: Ratione Personae jurisdiction, which pertains to who is eligible to bring a case to the ICJ, and Ratione Materiae jurisdiction, which concerns the types of disputes that the ICJ can handle. The ICJ's jurisdiction includes examining cases, providing opinions/advisories, and adjudicating disputes submitted to it. The ICJ is not limited to specific …


Letter Of Credit Related Trade Disputes - Court Decisions Legal Certainty In Indonesia, Rori Achir, Mella Ismellina Farma Rahayu, Ahmad Sudiro May 2024

Letter Of Credit Related Trade Disputes - Court Decisions Legal Certainty In Indonesia, Rori Achir, Mella Ismellina Farma Rahayu, Ahmad Sudiro

Indonesia Law Review

This study examines the legal certainty surrounding commercial letters of credit (L/C) within the context of Indonesian judicial practice, focusing on how courts conduct hearings and render decisions in L/C-related trade disputes. The term “L/C” in this research encompasses both international L/C and the domestic equivalent, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). The analysis explores whether Indonesian courts have undertaken comprehensive judicial examinations across five key dimensions: (1) the determination of whether a breach of contract or a tort occurred; (2) the characterization of contractual relationships among the disputing parties; (3) the application of the L/C independence principle; (4) the …


Market Access Obligations And Foreign Investments In Renewable Energy: An Analysis Of International Trade And Investment Law Instruments, Mohammad Akefi Ghaziani, Mostafa Fazaeli, Moosa Akefi Ghaziani, Huma Amin Oct 2023

Market Access Obligations And Foreign Investments In Renewable Energy: An Analysis Of International Trade And Investment Law Instruments, Mohammad Akefi Ghaziani, Mostafa Fazaeli, Moosa Akefi Ghaziani, Huma Amin

Indonesian Journal of International Law

Today's development of renewable energy technologies is perceived as an essential ingredient of the world’s response to emerging challenges of energy security, global warming, and climate change. However, the global deployment of renewables needs huge financial and technological contributions that many States cannot afford. Therefore the promotion of foreign investments in this sector is at the stake. However, the global flow of investment and technology in this sector is not free from the regulations of international trade and investment law instruments. Among the prominent provisions common to these instruments are Market Access obligations. WTO agreements and IIAs provide for different …


Safeguarding Sovereignty: Indonesia's Solution To The Raw Materials Case In Wto, Muhammad Reza Syariffudin Zaki, Muhammad Haykal Armanto, Rafsi Azzam Hibatullah Albar, Stefan Koos Aug 2023

Safeguarding Sovereignty: Indonesia's Solution To The Raw Materials Case In Wto, Muhammad Reza Syariffudin Zaki, Muhammad Haykal Armanto, Rafsi Azzam Hibatullah Albar, Stefan Koos

Indonesian Journal of International Law

Indonesia’s export restriction on raw materials was based upon Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining as amended with Law No. 3 of 2020. January 1st of 2020 marks nickel to be the first mineral to be affected by the raw mineral export ban policy. This measure has sparked a controversy in the international community, as the European Union deemed that this measure is against the principles of the World Trade Organization of nonrestrictive trade policies. This phenomenon was brought to the Dispute Settlement Body of the WTO as DS592 – Indonesia Measures Relating to Raw …


Dumping Practices And Competition As Double-Edged Sword: Indonesia Practices, Sukarmi Sukarmi, Fransiska Ayulistya Susanto Aug 2023

Dumping Practices And Competition As Double-Edged Sword: Indonesia Practices, Sukarmi Sukarmi, Fransiska Ayulistya Susanto

Indonesian Journal of International Law

Dumping practices are typically related to business competition, namely predatory pricing. The issue under consideration is how the practice of dumping is viewed through the perspectives of business competition law and international trade law, as well as how the Indonesian Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) handles this issue. This article examines and analyzes the relationship between dumping behavior and business competition, as well as the authority with which institutions will handle predatory pricing caused by dumping behavior. The results of the analysis show that dumping is a violation of international trade law under the World Trade …


Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Pendidikan Formal Bagi Anak-Anak Pengungsi Luar Negeri Di Kota Batam, Rina Shahriyani Shahrullah, Heru Susetyo, Lu Sudirman, Rendi Sahputra Mar 2023

Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Pendidikan Formal Bagi Anak-Anak Pengungsi Luar Negeri Di Kota Batam, Rina Shahriyani Shahrullah, Heru Susetyo, Lu Sudirman, Rendi Sahputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

The entire responsibility for all children in Indonesia lies with the government, and it extends to all children in Indonesia, not only those who are Indonesian nationals but also includes children who are refugees from foreign countries. One of the fundamental rights regulated by the laws and the Convention on the Rights of the Child ratified by Indonesia is the right to receive appropriate education (formal, non-formal, and informal education). This research aims to analyze the implementation of formal education fulfillment for refugee children in Batam City, especially those accommodated at Hotel Kolekta. Therefore, the research questions are as follows: …


Kepastian Hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Dalam Melakukan Kegiatan Usaha Di Indonesia, Emy Mutia Zahrina Jan 2023

Kepastian Hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Dalam Melakukan Kegiatan Usaha Di Indonesia, Emy Mutia Zahrina

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Representative offices are present in Indonesia in order to meet the needs of global economic growth in all countries. Multinational companies expand their business to other countries through relocation policies. The aim is none other than an effort to reduce production costs through a number of comparative advantages possessed by Indonesia as well as seizing such a large market for these products, and through this way multinational companies benefit. The presence of representative offices in Indonesia is regulated by Presidential Decree Number 90 of 2000 concerning Representative Offices of Foreign Companies. Through the Presidential Decree, the government limits the scope …


Cross-Border Transfer Pricing Sebagai Tindakan Tax Avoidance, Elleanor Rigby Bangun Jan 2023

Cross-Border Transfer Pricing Sebagai Tindakan Tax Avoidance, Elleanor Rigby Bangun

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Transfer Pricing refers to pricing transaction within and between enterprises situated in different countries and belong to the same multinational group. Cross-border transaction inevitably affects international taxation, especially when multinational enterprises encounter two or more countries that apply different tax collection systems. Consequently, a Tax Treaty (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B) is made to resolve issues involving double taxation. However, since the Tax Treaty’s benefits vary by country, the investors or companies tend to abuse the agreement in order to gain the most profitable benefits or incentives. Abusing the benefits of Tax Treaty (P3B) could be categorized as an act against …


Resentralisasi Kewenagan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batura, Muhammad Salman Al Farisi Jan 2023

Resentralisasi Kewenagan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batura, Muhammad Salman Al Farisi

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Amendments to Law No. 4 of 2009 became Law No. 4 of 2009 withdrawing almost all local government authority into central authority. Leaving room for delegation of some of the authority of the Central Government to provincial regional governments for the issuance of IPR and SIPB, even district-city governments no longer have space for authority over coal mineral mining matters. the authority of provincial or district/city regional governments in mining affairs, is a concurrent matter which in its handling involves the central government and regional governments, withdraws most of the authority and does not involve regional governments, of course it …


Analisis Terhadap Penerapan Asas Formil Dan Materiil Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Siti Sharhana Drajat Jan 2023

Analisis Terhadap Penerapan Asas Formil Dan Materiil Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Siti Sharhana Drajat

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Sexual violence in Indonesia has caused a public’s worry. The bill on the elimination of sexual violence (RUU PKS) is considered very important to be passed. Purpose of this article is to analyze the suitability of the principles in the RUU PKS with Indonesian act of Formulation of Laws and Regulation Number 12 of 2011 (UU P3). The method used in writing this article uses the normative legal research. Results of this study are formal principles in the anti sexual violence bill is appropriate with the UU P3 except the principle of openness. Likewise with the material principles in the …


Analisis Kritis Mengenai Percepatan Waktu Penagihan Utang Dalam Sengketa-Sengketa Kepailitan, Siti Rahmah Sari Ramadhani Jan 2023

Analisis Kritis Mengenai Percepatan Waktu Penagihan Utang Dalam Sengketa-Sengketa Kepailitan, Siti Rahmah Sari Ramadhani

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Law Number 37 of 2004 (UUK-PKPU) is a refinement of the old bankruptcy regulation of Faillissementsverordening (Fv) and Law Number 4 of 1998 (UUK). Completion is done in order to meet the needs and solve problems that arise in connection with bankruptcy. However, despite the changes and improvements to the regulation, there are still problems that arise, especially in accelerating the timing of debt collection (acceleration). In the UKK and Fv acceleration is not regulated normatively. So the judge has the discretion to make the discovery of the law differently in each case. In UUK-PKPU acceleration found in the explanation …


Tinjauan Hukum Penerapan Hak Mendahulu Utang Pajak Dalam Perkara Kepailitan Pt Industries Badja Garuda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Siti Fatimah Citra Nurislamiati Jan 2023

Tinjauan Hukum Penerapan Hak Mendahulu Utang Pajak Dalam Perkara Kepailitan Pt Industries Badja Garuda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Siti Fatimah Citra Nurislamiati

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

This paper discusses the application of pre-emptive rights over tax debt collection in bankruptcy disputes regulated in Article 41 paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 concerning the Bankruptcy and Deferral of Debt Payment Obligations displayed by the Directorate General of Taxes. Tax debts outside the bankruptcy process for compulsory taxes are being filed for bankruptcy by requesting the Commercial Court to return all tax liabilities that would harm the interests of the country. In the event that a taxpayer has been declared bankrupt, the Directorate General of Taxes still has the right to overtake and is privileged, requesting …


Kedudukan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penyelesaian Praktik Kartel Di Indonesia, Siti Aminah Jan 2023

Kedudukan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penyelesaian Praktik Kartel Di Indonesia, Siti Aminah

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

The purpose of this paper is to find out and analyze the position of Indirect evidence used by KPPU in the completion of cartel practices in Indonesia and to analyze indirect evidence in terms of systems of verification in Indonesia. The research method used in this writing is a method of legal research that is prescriptive. The position of Indirect Evidence or evidence in the process of evidence can be accepted as evidence in proof of a cartel case and is evidence that must support the occurrence of alleged cartel practices in terms of price fixing and this indirect evidence …


Tinjauan Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan, Savitri Islamiana Putri Jan 2023

Tinjauan Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan, Savitri Islamiana Putri

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Warehouse Receipt System is expected as a solution to overcome the fall in commodity Warehouse Receipt System is expected as a solution to overcome the fall in commodity prices at harvest by storing farmers' harvests in the warehouse. The building manager will issue a Warehouse Receipt as proof of ownership of the goods stored as collateral for the debt that can be transferred by the inventory collateral. Therefore, the government Act No. 9 of 2011 concerning Amendment to Law No. 9 of 2006 concerning the Warehouse Receipt System (SRG Law). This research seeks to answer can the warehouse receipt provisions …


Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking Di Indonesia (Studi Kasus Bank X), Salsabila Putrianda Jan 2023

Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking Di Indonesia (Studi Kasus Bank X), Salsabila Putrianda

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

With the present development of technology and the internet, everything has been made easier. One sector that is affected by the development of information and communication technology is Banking, an economic sub-sector that mobilizes public funds. Behind the convenience obtained from the use of Internet Banking, there are also risks that can be used in the use of this service, among others, many violations of law regarding personal data via the Internet and also regarding financial risks suffered by bank customers in the use of Internet Banking The IT criminals cause the Banking industry to be able to prepare security …


Dampak Ketiadaan Perda Penetapan Ukl/Upl Pada Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Di Bidang Lingkungan Hidup, Puteri Amirillis Jan 2023

Dampak Ketiadaan Perda Penetapan Ukl/Upl Pada Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Di Bidang Lingkungan Hidup, Puteri Amirillis

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

The case of mangrove damage on the South Coast of West Sumatra in 2016-2017 where the defendant was a Deputy Regent who owned land in the Nagari Mandeh area, Pesisir Selatan, West Sumatra. The land was built without an environmental permit. The absence of an environmental permit has emerged because of the mangrove damage. This paper focuses on the absence of environmental permits because there is no stipulation on the types of businesses that are required to have UKL / UPL which should be stipulated by a regional regulation (Perda) by the Regional Government of the Pesisir Selatan Regency. This …


Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Prahesti Sekar Kumandhani Jan 2023

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Prahesti Sekar Kumandhani

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Environmental law enforcement by regional governments in the context of regional autonomy is an important part of realizing quality environmental protection and management through the formation of regional legal policies. Regional legal policies regarding the protection and management of life-based on statutory regulations at the central level also influence the functioning of environmental law enforcement in the regions. This article aims to review the pattern of environmental law enforcement based on the Law on Environmental Protection and Management, the Regional Government Law, and the Job Creation Act, and discusses the relationship between the functioning of environmental law enforcement in the …


Disharmonis Penyelenggaraaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bagi Aparatur Sipil Negara Di Indonesia, Prima Anindya Kartika Jan 2023

Disharmonis Penyelenggaraaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bagi Aparatur Sipil Negara Di Indonesia, Prima Anindya Kartika

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Social security system is made to actualize prosperity, welfare, and justice to Indonesian society. When Law No. 24 Year 2011 published, the existence of social security system cause discrimination, especially for government employee, because the healthcare security is merged. Moreover, the other insurance is also going to be merged with other sector such as private sector, businessman or investor, even an unemployment. It is stated in Article 65 Law No. 24 Year 2011, that PT ASABRI and PT TASPEN (PERSERO) which is now manage the pensions and retirement benefits of military and civil servants the transfer the program of Insurance …


Kausalitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Stabilitas Keuangan Negara, Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung Jan 2023

Kausalitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Stabilitas Keuangan Negara, Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung

"Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Corruption is an extraordinary crime because it touches various lines of life. One of the fundamental elements in corruption is the loss of the country's economy and finance. So far, various efforts have been made for criminal law enforcement, through various criminal sanctions, as well as the existence of an independent institution specifically tasked with conducting criminal law enforcement. However, corruption continues to be massive in Indonesia, which will also affect state losses. This article will discuss the causality of law enforcement on corruption against state financial stability. There is a causality between law enforcement of criminal acts which has …