Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Election Law Commons™

Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®

Discipline
Institution
Keyword
Publication Year
Publication
Publication Type
File Type

Articles 601 - 630 of 2929

Full-Text Articles in Election Law

Partisan Impact? Rejecting The Wisconsin Supreme Court’S New Remedial Redistricting Criterion, Anthony Sikorski Jan 2025

Partisan Impact? Rejecting The Wisconsin Supreme Court’S New Remedial Redistricting Criterion, Anthony Sikorski

Marquette Law Review

In Clarke v. Wisconsin Elections Commission, the Wisconsin Supreme Court struck down the districting maps for the Wisconsin Legislature that the court had adopted at the close of the Johnson v. Wisconsin Elections Commission trilogy of cases. In so doing, while the Clarke majority based its decision on the maps containing noncontiguous districts, in violation of article IV, sections 4 and 5 of the Wisconsin Constitution, it not-so-subtly introduced a new criterion that would be used to judge remedial maps: “partisan impact.” This Comment critiques the partisan impact criterion through a textualist lens, concluding that the Wisconsin Constitution does …


Can The Law Of Democracy Save Democracy?, Helen L. Norton Jan 2025

Can The Law Of Democracy Save Democracy?, Helen L. Norton

Publications

No abstract provided.


As The Rainstorm Continues, Must We Throw Out The Raincoat Too? Private Enforcement Of Section 2 Of The Voting Rights Act, Derek A. Zeigler Jan 2025

As The Rainstorm Continues, Must We Throw Out The Raincoat Too? Private Enforcement Of Section 2 Of The Voting Rights Act, Derek A. Zeigler

Michigan Law Review

For almost six decades, the Voting Rights Act (VRA) has been a bulwark against the worst impulses of government actors who would rather manipulate the rules to stay in power than vigorously compete on the battleground of ideas. In the modern era, the U.S. Supreme Court has routinely weakened the Act’s protections, including its core remaining enforcement provision, Section 2, which protects voters from racially discriminatory policies. Today, Section 2’s continued vitality is at risk. In November 2023, the Eighth Circuit held that Section 2 lacks an implied private right of action—a decision at odds with three of its sister …


Problems Of Compliance In Election Law, Lisa Marshall Manheim Jan 2025

Problems Of Compliance In Election Law, Lisa Marshall Manheim

Articles

Elections do not operate in perfect compliance with the law. Instead, irregularities are routine and, to some extent, inevitable. The law of elections responds to this tension by recognizing that only some legal irregularities, under only some circumstances, have even the potential to invalidate an electoral process. One manifestation of this response involves variable standards of compliance. Doctrines implicated by these standards recognize that some election rules require only substantial compliance, rather than strict compliance, to be considered fulfilled. These compliance standards serve a vital role in election law regimes across the country. The basic operation of these standards is, …


Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah Jan 2025

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …


Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah Jan 2025

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …


Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo Jan 2025

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …


Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi Jan 2025

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …


Desain Dan Konstitusionalitas Penerapan Pilkada Asimetris Di Indonesia, Lalu Aria Nata Kusuma Jan 2025

Desain Dan Konstitusionalitas Penerapan Pilkada Asimetris Di Indonesia, Lalu Aria Nata Kusuma

Jurnal Hukum & Pembangunan

The idea of implementing asymmetric regional elections (Pilkada) in Indonesia is not a new concept. However, to date, there has been no effort to provide a design for the implementation of Pilkada in an asymmetric manner, considering the specific needs of each region and its alignment with the 1945 Constitution. This article aims to implement Pilkada in an asymmetric manner by first mapping the asymmetry models of each region based on their specific needs. This research uses a doctrinal and socio-legal approach. The results of this research indicate a need to implement Pilkada asymmetrically in Indonesia. This urgency arises due …


Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi Jan 2025

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …


Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review Jan 2025

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead


Voting Matters: Materiality Considerations And The Shareholder Vote, Renee M. Jones Jan 2025

Voting Matters: Materiality Considerations And The Shareholder Vote, Renee M. Jones

Seattle University Law Review

For the shareholder franchise to have meaning, shareholders must have access to relevant information to inform their voting decisions. The securities laws’ disclosure requirements play an essential role in informing the shareholder vote.

This Essay focuses on the question of the materiality of information in the context of shareholder voting. It addresses the question of whether ESG-related information is material, positioning the materiality inquiry within the context of shareholders’ voting decisions. It explores the definition of materiality with a focus on the “reasonable investor” concept embedded within the definition. The Essay argues that the implicit expectations of many commentators that …


Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review Jan 2025

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead


Understanding The Big Three’S Wavering Support Of Environmental And Social Shareholder Proposals, Jeff Schwartz, Jefferson Jensen Jan 2025

Understanding The Big Three’S Wavering Support Of Environmental And Social Shareholder Proposals, Jeff Schwartz, Jefferson Jensen

Seattle University Law Review

Because of their substantial equity portfolios, BlackRock, Vanguard, and State Street (the Big 3) are central players in corporate governance. It is, therefore, critical to understand how they vote. One puzzle is that their support for shareholder proposals on environmental and social matters appears to waiver. In 2020, for instance, BlackRock supported 11.1% of environmental proposals at S&P 500 firms. In 2021, it seemingly reversed course, supporting 55.2%. It then flipped again, supporting 32.1% in 2022. Such statistics suggest that the Big 3 are constantly changing their views on these topics. This Article seeks to better understand whether this is …


Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review Jan 2025

Volume 48 Masthead, Seattle University Law Review

Seattle University Law Review

Volume 48 Masthead


Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani Jan 2025

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …


Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra Jan 2025

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …


Voter Harassment And The Limits Of State And Federal Power, Ellen D. Katz Jan 2025

Voter Harassment And The Limits Of State And Federal Power, Ellen D. Katz

Articles

Acts of voter harassment are often difficult to prevent. One longstanding, albeit underused, tool for addressing such harassment is found in section 11(b) of the Voting Rights Act (VRA). Continued use of the provision, however, is threatened by recent decisions restricting private enforcement of the VRA. This Essay examines one challenge to such enforcement, exploring the linkage between section 11(b)’s prohibition on voter intimidation and the enforcement of constitutional voting guarantees, on which private enforcement of the provision presently depends. It invites consideration of the idea that this linkage is sufficient and private enforcement is appropriate because section 11(b) provides …


The Regulation Of Presidential Elections, Lori A. Ringhand Jan 2025

The Regulation Of Presidential Elections, Lori A. Ringhand

Scholarly Works

There is an unresolved dispute lingering just beneath the surface of a host of laws regulating our elections: does Congress have power under Articles I and II of the Constitution to legislate the nuts-and-bolts rules governing presidential elections? The issue exists because of a textual gap in congressional authority. Article 1 section 4 of the Constitution gives Congress the power to override a state's choices about the "times, places, and manner" of congressional elections held in the state. Article II section 1 gives the legislature of each state power to determine the “manner” in which its presidential electors are appointed, …


The Curiously Minor Role Of Minor V. Happersett (Foreword), Susan Frelich Appleton, Travis Crum, Hannah Keidan Jan 2025

The Curiously Minor Role Of Minor V. Happersett (Foreword), Susan Frelich Appleton, Travis Crum, Hannah Keidan

Scholarship@WashULaw

This Foreword introduces a symposium marking the 150th anniversary of Minor v. Happersett, a Supreme Court decision unanimously holding that the Fourteenth Amendment's Privileges or Immunities Clause did not enfranchise women. Notwithstanding its impact on the women's suffrage movement and the subsequent ratification of the Nineteenth Amendment, Minor presents a puzzle: it is a relatively obscure precedent that remains deeply relevant to contemporary legal debates. To elucidate this point, this Foreword juxtaposes Minor with two notorious Supreme Court decisions: Dred Scott and Dobbs.

Like Dred Scott, Minor pairs a morally repugnant result with legalistic reasoning. But whereas …


Studi Komparatif Konstitusi Di Indonesia Dan Timor Leste : Analisis Aspek Inherent, Konstitusionalisme Dan Pemilihan Umum Presiden, Qothrunnada Uni Fauziyah Dec 2024

Studi Komparatif Konstitusi Di Indonesia Dan Timor Leste : Analisis Aspek Inherent, Konstitusionalisme Dan Pemilihan Umum Presiden, Qothrunnada Uni Fauziyah

Jurnal Konstitusi & Demokrasi

A comparison of the constitutions between Indonesia and East Timor provides an interesting insight into how the two countries, which have different historical and cultural backgrounds, formulate their legal and political frameworks. Indonesia, as a country that has been independent since 1945, has a constitution that has undergone several amendments and changes along with political and social developments. On the other hand, East Timor, which gained independence in 2002 after decades of conflict and colonization, 24 years of integration with the Republic of Indonesia and has a newer Constitution and is still in the early stages of development. Another important …


If It Was Good Enough To Work Against The Nazis . . . : Revitalizing The Foreign Agents Registration Act To Regulate Modern Foreign Electioneering, Troy Mccurry Dec 2024

If It Was Good Enough To Work Against The Nazis . . . : Revitalizing The Foreign Agents Registration Act To Regulate Modern Foreign Electioneering, Troy Mccurry

Catholic University Law Review

News headlines from the 2016 election to the present have described an ongoing political scandal that is unmatched in modern history: continued attempts of foreign interference in U.S. elections. It is fairly obvious that the United States lacks adequate restrictions to prevent foreign interference in U.S. elections. It therefore needs a law that—while passing constitutional scrutiny—prohibits more foreign political activity than what is currently covered, especially in relation to social media. This should be a simple and effective legislative fix, a return to the core aspects of the original Foreign Agents Registration Act (FARA) that focuses on potential electioneering of …


Power To The People: Finding Solutions To Partisan Gerrymandering In A Post-Rucho World Through Independent Redistricting Commissions, Paul T. Ansani Dec 2024

Power To The People: Finding Solutions To Partisan Gerrymandering In A Post-Rucho World Through Independent Redistricting Commissions, Paul T. Ansani

Chicago-Kent Law Review

No abstract provided.


The Basis For Election Exceptionalism In Justiciability And Related Doctrines: Constitutional Compensation In Light Of Purcell, Vikram D. Amar, Evan H. Caminker Nov 2024

The Basis For Election Exceptionalism In Justiciability And Related Doctrines: Constitutional Compensation In Light Of Purcell, Vikram D. Amar, Evan H. Caminker

Articles

Pursuant to the so-called Purcell doctrine, lower federal courts (and perhaps the U.S. Supreme Court itself) are supposed to refrain from issuing remedies that would alter the rules for election administration in the run-up to Election Day. Whether or not the Purcell rule’s purported justifications are persuasive (e.g., concerns about voter confusion, candidate and campaign expectations, smooth operation of election logistics), one tremendously problematic entailment of Purcell is that elections are held (and candidates are elected and policies are determined) even when serious doubt exists about the legality of the contests under federal statutes and the Constitution. Because of these …


The Decline Of Representation Reinforcement In The Supreme Court: Increasing Deference To The Political Process, Jonathan L. Entin Nov 2024

The Decline Of Representation Reinforcement In The Supreme Court: Increasing Deference To The Political Process, Jonathan L. Entin

Cleveland State Law Review

The Supreme Court has often interpreted the Constitution with an eye toward ameliorating failures of the political process. Over the past two decades, however, the Court has retreated from that concern with representation reinforcement. This article examines decisions upholding restrictive voter identification laws, making it more difficult to prove violations of the Voting Rights Act, and preventing federal courts from hearing claims of partisan gerrymandering. Some decisions that seem sympathetic to failures of the political process will not really promote representation reinforcement, and the Court’s most recent cases further reinforce the Court’s skepticism of claims of failures of the political …


Threading The Needle In Extreme Partisan Gerrymandering Cases, Michael Gentithes Nov 2024

Threading The Needle In Extreme Partisan Gerrymandering Cases, Michael Gentithes

Cleveland State Law Review

Recent Supreme Court jurisprudence paints a grim picture for future reform to address extreme partisan gerrymandering. The decisions in Rucho v. Common Cause and Moore v. Harper appear to foreclose progress at both the federal and state level. Reformers must neither create unmanageable legal standards for adjudication in federal litigation, nor ask state courts to transgress ordinary bounds of judicial review when interpreting state laws that might address gerrymandering.

But there remains a path forward that focuses on clear and detailed state constitutional mandates to curb gerrymandering practices. Beneath their rhetoric, these decisions support clear legal rules over broader democratic …


Litigation And The 2024 Election: Critical Questions, Jacob Burns Center For Ethics In The Practice Of Law, Cardozo Center For Rights And Justice Nov 2024

Litigation And The 2024 Election: Critical Questions, Jacob Burns Center For Ethics In The Practice Of Law, Cardozo Center For Rights And Justice

2024–2025 Flyers

No abstract provided.


Despair For Democracy, Bennett L. Gershman Nov 2024

Despair For Democracy, Bennett L. Gershman

Pace Law Review

In the convoluted terrain of American democracy, the proliferation of lies, misinformation, conspiracy theories, and paranoid thinking has emerged as a pervasive force, undermining the foundational principles upon which the nation was built. This article embarks on a penetrating exploration of the multifaceted challenges posed by these phenomena, exacerbated by the divisive rhetoric and provocative incitements to violence perpetuated by the Trump administration. As the fabric of truth unravels, the rule of law stands as a critical linchpin in preserving the integrity of democracy, serving as a bulwark against the encroachment of authoritarianism and the unchecked spread of disinformation.

Against …


Why Not More Seats? Increasing The House Of Representative's Size Using The Least Populous State Solution, Jennifer Kindred Mitchell Nov 2024

Why Not More Seats? Increasing The House Of Representative's Size Using The Least Populous State Solution, Jennifer Kindred Mitchell

Pace Law Review

Representative democracy is for the people, by the people. But what happens when the connection between the people’s representative and their constituents erodes over time due to increased population and district size? The United States House of Representatives’ membership has been capped at 435 for almost 100 years leading to an increase in the average district size from 280,875 in 1930 to 761,169 in 2020. House membership and constituents represented by each member is out of balance, causing a decrease in representative democracy, large over and underrepresented district disparities, and feelings of disenfranchisement by citizens. Therefore, this paper premises that …


Adjudication Of Presidential Term Limits In Zambia: A Comment On Michelo Chizombe V. Edgar Chagwa Lungu And Others 2023/Ccz/0021, O'Brien Kaaba Nov 2024

Adjudication Of Presidential Term Limits In Zambia: A Comment On Michelo Chizombe V. Edgar Chagwa Lungu And Others 2023/Ccz/0021, O'Brien Kaaba

SAIPAR Case Review

This piece examines the Zambian Constitutional Court's decision on former President Edgar Lungu's eligibility to contest future presidential elections. The Court ruled Lungu ineligible, based on the application of Article 35 of the Constitution of Zambia, which was in force during his first term. The authors highlight the national significance of this case, particularly its impact on the 2026 presidential elections and its potential to reshape opposition politics. The commentary further explores the power of an apex court to depart from its own precedents, affirming the Constitutional Court's inherent jurisdiction to do so under exceptional circumstances, aligning with practices in …