Election Law Commons^™

Evaluasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Desain Surat Suara Calon Tunggal Dalam Pilkada, Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Tsalis Khoirul Fatna

Jurnal Hukum & Pembangunan

The phenomenon of single candidates in regional elections in Indonesia has created a dilemma in applying democratic principles, especially regarding ballot design that often confuses voters. The Constitutional Court’s Decision Number 100/PUU-XIII/2015 mandated a plebiscite design with “agree” or “disagree” options for single candidates. However, in practice, this design has been distorted with the presence of a blank box without adequate explanation. This study aims to evaluate the extent to which the discrepancy between the Constitutional Court's decision and actual ballot design practices affects voter understanding and the quality of democracy. This study employs a normative juridical method with a …

Orientasi Rigid Dan Moderat Dalam Penafsiran Original Intent Dan Praktiknya Di Indonesia, Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, Susi Dwi Harijanto, Lailani Sungkar

Jurnal Hukum & Pembangunan

Metode original intent lazimnya menghasilkan penafsiran yang bersifat rigid sesuai niat perumusnya. Selama konstitusi tidak diubah, maka tafsiran original intent pun tidak berubah. Namun penggunaan metode penafsiran original intent di Indonesia dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda/berubah meskipun ketentuan konstitusi dan perumusnya tidak berganti. Hal ini terjadi karena terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran original intent. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan pemikiran tersebut dan menganalisa pola penerapan metode original intent dalam penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Ini merupakan penelitian doktriner dengan pendekatan konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan pemikiran dalam penerapan metode penafsiran …

Quo Vadis Desain Pengamanan Hakim Dari Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (Pmkh) Di Indonesia, Zainatul Ilmiyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Judges, as the main judicial actors in law enforcement, have an independent nature, both in terms of institutions and in terms of determining their decisions. However, in exercising their authority, judges are often faced with the risk of injury, both physical and psychological, by the public, who are not satisfied with the decisions made by the judges. With an empirical legal research method and using a conceptual approach, statute approach, and comparative approach, this study aims to find the best form in the design of an institutional model for judge and court security units. In this study, it was found …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Dalam Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Perbandingan Indonesia–Australia, Farid Al Hadana, Sukarman Sukarman, Farhan Margono, Hamzah Hamzah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Meskipun terdapat pengakuan konstitusional di Indonesia dan Australia, hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya alam masih lemah perlindungannya, terutama karena kerangka kerja Indonesia yang terfragmentasi dan tersentralisasi gagal mewujudkan keadilan lingkungan. Makalah ini membandingkan rezim hukum Indonesia dan Australia terkait tata kelola lahan dan sumber daya masyarakat adat untuk mengidentifikasi bagaimana pengakuan dapat diubah menjadi hak yang dapat ditegakkan dan untuk merumuskan model reformasi yang berorientasi pada keadilan bagi Indonesia. Dengan menggunakan analisis hukum komparatif kualitatif, makalah ini menggabungkan observasi doktrinal terhadap yurisprudensi konstitusional, peraturan-undangan, dan yurisprudensi dengan pemeriksaan dokumen kebijakan dan konflik ilustratif yang melibatkan wilayah masyarakat …

Ius Constituendum Pengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/Puu-Xxi/2023, Arsyianti Mega Nanda, Erland Ferdinansyah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang menganut sistem presidensial dan multipartai. Namun, banyaknya partai memicu instabilitas koalisi dan melemahkan dukungan terhadap presiden. Untuk mengatasi hal ini diterapkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ambang batas 4% konstitusional untuk Pemilu 2024, namun inkonstitusional untuk Pemilu selanjutnya. Putusan ini menegaskan perlunya ambang batas baru yang tidak hanya menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi juga menjamin keadilan suara dan proporsionalitas sesuai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori …

Menguak Status Dan Legalitas Rupiah Digital Sebagai Legal Tender (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Sylvia Setjoatmadja, Jeferson Kameo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Digital technology and modern telecommunications have been and will continue to be key factors in the emergence of various innovative products. One such innovative product is digital currency, specifically Central Bank Digital Currency (CBDC). In Indonesia, advancements in digital technology and telecommunications have encouraged the government to issue a CBDC, which will be named Digital Rupiah. The initiative to issue Digital Rupiah also responds to global trends and the public's need for secure, efficient, and sustainable payment instruments.

However, the plan to issue Digital Rupiah is not without challenges, particularly regarding the clarity of its legal status as a lawful …

Dekolonisasi Hukum Perdata Indonesia: Kritik Terhadap Warisan Kolonial Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Berkeadilan, R. Mustar Lofi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Hukum perdata Indonesia hingga kini masih berada di bawah bayang-bayang warisan kolonial, terutama melalui keberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) 1848 yang diwarisi dari Belanda. Meskipun berbagai peraturan baru telah diundangkan, fondasi utama hukum perdata belum sepenuhnya lepas dari struktur, nilai, dan cara pandang kolonial. Artikel ini mengkaji secara kritis bagaimana dominasi hukum kolonial masih berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum perdata di Indonesia, serta mengapa dekolonisasi menjadi penting dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis interdisipliner dari perspektif sosiologis hukum dan filsafat hukum, tulisan ini menelusuri bagaimana warisan hukum kolonial menciptakan ketimpangan, terutama dalam hal akses …

Desain Dan Konstitusionalitas Penerapan Pilkada Asimetris Di Indonesia, Lalu Aria Nata Kusuma

Jurnal Hukum & Pembangunan

The idea of implementing asymmetric regional elections (Pilkada) in Indonesia is not a new concept. However, to date, there has been no effort to provide a design for the implementation of Pilkada in an asymmetric manner, considering the specific needs of each region and its alignment with the 1945 Constitution. This article aims to implement Pilkada in an asymmetric manner by first mapping the asymmetry models of each region based on their specific needs. This research uses a doctrinal and socio-legal approach. The results of this research indicate a need to implement Pilkada asymmetrically in Indonesia. This urgency arises due …

Digital Constitutionalism: Resistensi Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Dalam Hegemoni Algoritma Ruang Digital, Yuniar Prehatini, Linda Noviana Mita Devi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Era digital membawa transformasi dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi menghadirkan perkembangan zaman pada sisi positif dan negatif dimana penggunaan ruang digital yang dapat diakses tanpa batasan wilayah. Kebebasan diartikan melalui teknologi dengan adanya akses ruang digital memberikan kemudahan akses kepada siapa pun. Melalui algoritma digital, segala hal baik dari aspek budaya, politik, maupun ekonomi dapat diketahui sehingga hal ini juga dapat menimbulkan keresahan apabila tidak diatur batasan akan keberadaannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang fokus pada analisis terhadap norma, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Hasil penulisan ini menunjukkan …

Analisis Demokrasi Pada Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Ardya Putra, Rosita Candrakirana, Andina Elok Puri Maharani

Jurnal Hukum & Pembangunan

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the …

Analisis Klausula Choice Of Forum Dalam Kontrak Standar E-Commerce Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Perspektif Perlindungan Konsumen, Sarping Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research discusses choice of forum clauses in standard contracts on the five largest e-commerce platforms in Indonesia, namely Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. The clause stipulates the mechanism and location of dispute resolution that automatically binds consumers when using the platform. In practice, these clauses tend to burden consumers, especially regarding access to fair dispute resolution. This research focuses on the compatibility of the choice of forum clause with the principles of consumer protection regulated in the Consumer Protection Law (UUPK). The results reveal that most e-commerce platforms use exclusive forms of choice of forum clauses, such as …

Studi Komparatif Konstitusi Di Indonesia Dan Timor Leste : Analisis Aspek Inherent, Konstitusionalisme Dan Pemilihan Umum Presiden, Qothrunnada Uni Fauziyah

Jurnal Konstitusi & Demokrasi

A comparison of the constitutions between Indonesia and East Timor provides an interesting insight into how the two countries, which have different historical and cultural backgrounds, formulate their legal and political frameworks. Indonesia, as a country that has been independent since 1945, has a constitution that has undergone several amendments and changes along with political and social developments. On the other hand, East Timor, which gained independence in 2002 after decades of conflict and colonization, 24 years of integration with the Republic of Indonesia and has a newer Constitution and is still in the early stages of development. Another important …

Ratio Legis Penambahan Modal Negara Kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Syarif Hidayat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Since its establishment under Law Number 2 of 2009 concerning The Indonesian Export Financing Institution (LPEI), the Indonesian Export Financing Institution has gained additional capital participation nine times between 2010 and 2021 by the passage of government regulations. The rules for extra capital in the legislation on its establishment only take the form of regulations in the event that the capital of the Indonesian Export Financing Institution is decreased by a particular amount, but the additional capital that has been carried out thus far is not meant to replace the capital deficiency. As a result, this research was undertaken to …

Pengungkapan Model Mediasi Kepada Pihak Bersengketa Oleh Mediator Sebagai Pelaksanaan Prinsip Informed Consent (Kajian Mediasi Sektor Perbankan), Tri Harnowo, Fahmi Shahab

Jurnal Hukum & Pembangunan

The mediation techniques commonly used by mediators are facilitative, evaluative, or hybrid models. The choice of mediation model generally depends on the complexity of the dispute, the nature of the relationship, and the expectations for further cooperation. This research examines the application and disclosure of mediation models in the banking sector. The methodology used is normative, analyzing regulations related to the application and disclosure of mediation models in the banking sector. Data collection was obtained from primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as professional codes of ethics, books, articles, and scientific journals, and tertiary …

Urgensi Memahami Arbitrase Bagi Pemangku Kepentingan Dunia Bisnis Di Indonesia, Bambang Hariyanto, Saptarini Saptarini

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract The resolution of business disputes through arbitration forums is increasingly favored by the majority of business actors in Indonesia. One indication of this is the growing number of business actors, both from the private sector and state-owned enterprises, who include arbitration agreements as dispute clauses in their contracts. Arbitration has even attracted the interest of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) as a forum to resolve their business disputes. This phenomenon ultimately highlighted the urgency for stakeholders in the business world to understand arbitration. Using normative juridical methods, this article contained a series of analyses of primary materials, including …

Problematika Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Sebagai Awak Kapal Perikanan Migran Dalam Pemilu 2024, Retno Damarina, Heru Susetyo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional sebagaimana amanat konstitusi. Hak Konstitusional menurut Pasal 51 ayat (1) jo penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No.24/2003 diubah dalam menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 UU No.7/2020, hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Membahas hak konstituional ini dimiliki oleh semua Warga Negara Indonesia baik itu yang berada dalam wilayah teritorial Indonesia maupun yang berada di luar wilayah teritorial Indonesia, dalam hal ini adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja menjadi Anak Kapal Perikanan (AKP) migran. Tahun 2024 menjadi tahun untuk peralihan kepemimpinan pemerintahan, utamanya …

Konstitusionalitas Proses Pemilihan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tengan Ibu Kota Negara, Riskayati Subandi

Jurnal Konstitusi & Demokrasi

The establishment of the Government of the Special Territory of the Capital of Nusantara (Special Regional Government of IKN) as the location of the new capital of Indonesia has raised controversy, especially as regards its position as the special regional government held by the Nusantara Capital Authority Institution (IKN Authority), as well as the differences in the process for selecting government heads. The research was conducted using a normative jurisprudence method that focuses on the analysis of secondary data to determine the constitutionality of regulations relating to the position and process of election of the head of government in the …

Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis, Burhan Robith Dinaka, Fitra Arsil

Jurnal Konstitusi & Demokrasi

Elections as a means of implementing people's sovereignty which are held directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia which are based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia also mandate a model of election supervision through Bawaslu as the election organizing institution whose task is to observe, review, inspect and assess the election implementation process so that it runs in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. The ongoing strengthening of positions, duties, functions and authority within Bawaslu has left a number …

Efektivitas Pelaksanaan Pemberian Pendidikan Formal Bagi Anak-Anak Pengungsi Luar Negeri Di Kota Batam, Rina Shahriyani Shahrullah, Heru Susetyo, Lu Sudirman, Rendi Sahputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

The entire responsibility for all children in Indonesia lies with the government, and it extends to all children in Indonesia, not only those who are Indonesian nationals but also includes children who are refugees from foreign countries. One of the fundamental rights regulated by the laws and the Convention on the Rights of the Child ratified by Indonesia is the right to receive appropriate education (formal, non-formal, and informal education). This research aims to analyze the implementation of formal education fulfillment for refugee children in Batam City, especially those accommodated at Hotel Kolekta. Therefore, the research questions are as follows: …

Social Justice In Law, Society And Development: A Marxism Perspective Of Indonesian Case, Ridwan Arifin, Vania Shafira Yuniar

Jurnal Hukum & Pembangunan

This article explores about social justice in peoples lives according to Karl Marxs prespective of the concept of social class. It also discusses Marxs concept of the struggle of the social class to provide a solution for the proletariat, to free themselves from the chain of cruelty, violence and alienation in the capitalist system to achieve social justice. The essence of social justice in Karl Marxs prespective is that if a society has created a manifestation of self through compassion, and the collaboration of a classless society, without violence, and without oppression, and humans are free from all forms of …

Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan Dalam Ruu Cipta Kerja Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Kornelius Benuf, Abram Robert Aritonang, Supriardoyo Simanjuntak

Jurnal Hukum & Pembangunan

The government is currently discussing about Jobs Creation Bill on the implementation of national development. The drafting of Jobs Creation Bill is carriedout by applying the omnibus law system. However, on the Bill there are numbers of irregularities such as the removal of environmental permits and replaced with environmental agreements. This raises legal issues because the changes of terminology onthe Bill have juridical implications for the implementations of sustainable developments in Indonesia. This legal issue will be researched further in this study. The method used is normative juridical with secondary data in the form of primary legal materials ofthe Jobs …

Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Pilkada, Supriyadi Supriyadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

This research aims to find the ideal concept of dispute resolution process in the regional head election, so far the practice of election dispute resolution is carried out by two institutions namely Bawaslu and PTTUN. As for the results of this study in the form of the first, philosophically the Bawaslu institution was born from the provisions of Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which was interpreted to conduct supervision both in the narrow and broad sense (handling violations and dispute resolution) of the holding of elections or the elections. Second, the dualism …

Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia, Farrel Eden Surbakti, Ali Abdilah

Jurnal Hukum & Pembangunan

The police are defined as a tool of the state in charge of maintaining the security and order of the community, providing protection, and providing protection to the public. The relationship between the community and the police themselves is mutually influencing, where the existence of the police is functional in the structure of life. When people experience changes due to various factors, then there is also a change in moral standards that result in order and order of life according to previous cultures are no longer used. This is what causes the role and function of the police must always …

Mencari Jejak Konsep Judicial Restraint Dalam Praktik Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Dian Agung Wicaksono, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu

Jurnal Hukum & Pembangunan

The decision on judicial review of Laws by the Constitutional Court was allegedly not fully obeyed by the parties affected by the decision. One form of disobedience tothe judicial review decision by the Constitutional Courtwas shown by the Supreme Court concerning the decision related to the opening of the opportunity to submit a Peninjauan Kembali more than once, which was responded by the Supreme Court with internalregulations which emphasized that Peninjauan Kembali could only be done once.From the phenomenon, this research tries to trace the concept of judicial restraint in the practice of judicial power in Indonesia, as well as …

Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19, Siska Lis Sulistiani, Intan Nurrachmi, Eva Misfah Bayuni

Jurnal Hukum & Pembangunan

The development of cash waqf in Indonesia in the past 10 years is of particular concern. With the law No. 41 of 2004 concerning endowments became the initial foothold in the development of forms of cash endowments, including endowments of money, endowments sukuk, endowments of Islamic insurance policies and others. Of all the innovations of this waqf because waqf has more flexible properties to be able to make new breakthroughs that fit the needs of the times without reducing the essence of the waqf. The legal aspect of developing cash waqf is important because it will affect its position and …

Membangun Pengelolaan Perikanan Laut Bebas Di Asia Tenggara Yang Berorientasi Pada Keberlanjutan, Muhammad Insan Tarigan

Jurnal Hukum & Pembangunan

High seas is an ocean legal regime that is free access to every states, including the use of its fisheries. Yet, in fact, fishing on the high seas is dominated by in part of all countries, which are developed countries or at least states with advance technology and finance. The vast potential of high seas fisheries is in line with the high of threat that must be faced, for examples overfishing and destructive fishing. The majority regionals of the world are going through fisheries crisis as well as decreasing of fish stocks in Southeast Asia. Fisheries sector is so important …

The Role Of Sharia Banking Notaries In The Development Of Sharia Economic Law In The Digital Era, Rofah Setyowati, Bagas Heradhyaksa, Maskur Rosyid

Jurnal Hukum & Pembangunan

Notary has a strategic position in making Islamic banking contracts. This is because the Notary is responsible for the correctness of the contract construction to fulfill the terms of the agreement, as well as sharia principles. This study is intended to analyze the legal consequences that arise in the relationship between the Notary profession and the Islamic banking industry. It is important to find opportunities and challenges of Notaries in supporting the development of Islamic economics in Indonesia. This study uses a philosophical, juridical and empirical approach. The results of the analysis show that the need for a notary who …

Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Auditya Firza Saputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

As a ratifying State to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Ecosoc), the Government of Republic of Indonesia has legal obligation to implement steps of realization in effective and measurable manner in fulfilling, promoting, and protecting the economic, social and cultural rights of all its citizens. The issue is, to fulfil such obligation the State will require high amount of cost. The State is being sourced by the taxation policy. From many taxation policies, Income Tax become one of the most preffered segment. Unfortunately, the Income Tax policy, in practice, hardly optimizing due to many social economic …

Kelemahan Pengaturan Pengupahan Bagi Dokter Di Indonesia, Muhammad Nur

Jurnal Hukum & Pembangunan

The results of the Junior Indonesian Doctors Network (JDN) survey on August 1-30 2018 stated that 26.24 percent of doctors in Indonesias main workplaces were still paid under three million rupiah per month. Then, there are 8.89 percent of doctors who are even paid under one and a half million rupiah per month. Due to the low salaries earned, many doctors end up having to take additional work hours in several practice locations to increase their income. In fact, other studies say that working continuously for doctors increases the risk of malpractice and endangers patients. Low wages also make doctors …

Reformulasi Delik Makar Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2019 (Sebuah Telaah Leksikal Terhadap Terminologi Aanslag), Yaris Adhial Fajrin

Jurnal Hukum & Pembangunan

The use of the term Makar as a translation of the word Aanslag in Indonesias CRIMINAL code currently triggers a variety of polemic because it has a lot of meaning, resulting in an ambiguity that causes no legal certainty to be guaranteed. Indonesias CRIMINAL code is currently in its case that it does not provide define and the limitations of Macar deeds so that the multitasking is still prone to occur. Addressing such a thing, it is necessary to reformulation the draft proceeding in the Penal Code in order to ensure the future legal certainty. The limitation of the performance …