Criminal Procedure Commons^™

Mahkamah Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Era Reformasi: Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menyusun Konsepsi Keadilan Transisional Di Indonesia, Muhammad Ajisatria

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan, Nurul Elmiyah, Suparjo Sujadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Partai Politik Menyerap Aspirasi Masyarakat Dan Hukum Politik Yang Tidak Semantik, Ramly Hutabarat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Sistem Pemerintahan Dalam Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pra Dan Pasca Perubahan, Serta Pelaksanaannya Dalam Praktek Ketatanegaraan, Fatmawati Fatmawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara, Hendra Nurtjahjo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pemilihan Presiden Langsung Dan Calon Independen Dalam Pemilihan Presiden Dan Pemilihan Kepala Daerah, Teddy Anggoro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Islam Dan Persaingan Ideologi Di Parlemen (Studi Kasus: Pro Kontra Pemasukan "Tujuh Kata” Piagam Jakarta Ke Da/Am Konstitusi Pada Masa Reformasi), Pan Mohamad Faiz

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hak Asasi Manusia: Diskresi Kepolisian Dan Restorative Justice Di Indonesia Dalam Rangka Penegakan Hukum Dan Ketertiban Sosial, Muhammad Mustofa

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Prinsip Military Necessity Dalam Hukum Internasional Humaniter, Hersapta Mulyono

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pendapat Hukum Dalam Transaksi Komersial, D. Sidik Suraputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Mahkamah Konstltusi Dan Penegakan Hukum Dan Ham Di Indonesia, Mutiara Hikmah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum', Farina Farina

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pemisahan Tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas, Freddy Harris

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kedudukan Hukum Ekonomi Dalam Struktur Ilmu Hukum, D. Sidik Suraputra

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Jual Beli Dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai Saham), Wahyono Darmabrata, Ari Wahyudi Hertanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pembeli Beritikad Baik Dalam Konteks Jual Beli Menurut Ketentuan Hukum Indonesia, Arie S. Hutagalung, Suparjo Sujadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Reformasi Pendidikan Hukum Di Indonesia, Hikmahanto Juwana

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perubahan Paradigma Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerlntahan Daerah, Harsanto Nursadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Dan Prediksi Permasalahan Pertanahan Di Masa Mendatang, Suparjo Sujadi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Masalah Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Sdi) Di Teluk Tomini-Sulawesi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Bono Budi Priambodo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dinamika Pengaturan Rumah Susun Atau Apartemen, Arie S. Hutagaiung

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Krisis Multi Dimensi Dan Sengketa Tanah Di Indonesia, Arsin Lukman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kemitraan Pt Bat Indonesia (Pt Bati) Dengan Petani Tembakau Di Lombok Tengah, Lombok Timur Dan Singaraja, Bali (Tinjauan Sosiologi Hukum), Minar Sidjabat

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

The Smarter Sentencing Act Of 2026: A Major Step Toward Federal Sentencing Reform, Riley Amdor

Criminal Law Society Blog

This article examines The Smarter Sentencing Act of 2026, a bill that proposes to reduce minimum sentence requirements for certain drug offenses—particularly those that are nonviolent. Research has shown that prolonged prison sentences often do not lead to its intended effects and even tend to cause increased recidivism and criminogenic effects. Additionally, by reducing minimum sentencing requirements for these nonviolent drug offenses, judges are given more discretion when sentencing drug offenders, which allows for the branches of government to be more balanced and promotes leniency where judges believe it is warranted. Further, the reduction of minimum sentences for these nonviolent …

What’S The Difference Without Deference: How The Eleventh Circuit Stopped Deferring To The Sentencing Commission And Shaped A New Landscape Of Federal Sentencing, Katherine Howard, Conrad Kahn

University of Miami Law Review

The Sentencing Guidelines shape nearly every federal sentence. Judges must calculate and consider the Guidelines’ recommended range before deciding how long someone goes to prison. For decades, though, courts treated the Sentencing Commission’s commentary about the Guidelines as controlling—even when the guideline’s text was clear and unambiguous.

That changed with United States v. Dupree. Sitting en banc, the Eleventh Circuit held that the Supreme Court’s decision in Kisor v. Wilkie—which limits when courts may defer to an agency’s interpretation of its own rules—applies to the Sentencing Guidelines. After Dupree, courts may not defer to the commentary unless, …

Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan Uu No. 10 Tahun 1998, Wati Rahmi Ria

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Prospek Dan Urgensi Uji Materiil Uu No. 32 Tahun 2004, Topo Santoso

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kedudukan Prinsip Komplementaritas Mahkamah Pidana Internasional Atas Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional, Sari Aziz

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kajian Dari Perspektlf Hak-Hak Perempuan Tentang Perkawinan Campuran, Mutiara Hikmah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Sri Mamudji

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract