Criminal Procedure Commons^™

Penetapan Masajabatan Jaksa Agung Ri Berdasarkan Putusan Mk No. 49/Puu-Viii/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri Dalam Sistem Penetapan Jabatan Pejabat Negara Menurut Uud Nri 1945, Titik Triwulan Tutik

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pemahaman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Astim Riyanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandanwangi Cianjurjawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Perguruan Tinggi Dalam Meningka Tkan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Tatty A. Ramly, Yeti Sumiyati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kebijakan Dan Strategi Pengaturan Usaha Perikanan Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Teluk Jakarta Yang Mengacu Pada Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Tradisional, Afdhol Afdhol, M. Sofyan Pulungan, Bono B. Priambodo

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggungjawab Agen Pelayaran Pt. Admiral Lines Sebagai Pengangkut Barang Dalam Perangkutan Laut Di Pelabuhan Belawan, Djafar Ai Bram

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum, Yohanes Suhardin

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945, Josef M. Monteiro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penemuan Hukum Dalam Perkara Pidana Adat, Hwian Christianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kajian Hukum Tata Negara Terhadap Tidak Optimalnya Fungsi Dpr Ri Selama Orde Baru, Muktar Pakpahan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Hak Waris Anak Luar Kawin Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Menurut Kuhperdata Dan Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Wijayanto Setiawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kajian Yuridis Tentang Pengelolaan Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Malang Yang Disewa Oleh Pihak Ketiga, R. Moeljono, Imam Koeswayono, Aan Eko Widiarto, Sutoyo Sutoyo, Darin M. Mualiffien

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Uswatun Hasanah

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Manajemen Transportasi Di Dki Jakarta (Suatu Tinjauan Sosiologis Dan Hukum), Mutiara Hikmah, Heru Cahyoko

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Derivatif Forex Dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Di Indonesia, Allysthia M. Renti D.

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Urgensi Fatwa Dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah, Yeni Salma Barlinti

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Lokal, Agus Surono

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia, Darwin Ginting

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Dispute Settlement Body - Wto Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Ade Maman Suherman

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajlan Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia, Edmon Makarim

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Director's Duty To Employees: At The Borders Of Corpora Te Law And Labour Law, Hesty D. Lestari

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstltusi Negara Pasca Amandemen Uud 1945, Yanis Maladi

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kemungkinan Peraturan Perundangan·Undangan Di Bawah Undang-Undang Sebagai Obyek Pengujian Mahkamah Konstltusi, Thorkis Pane

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Artl Pentlng Pemberlakuan Uu No. 1/Pnps/1965, Hwian Christianto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Di Indonesia (Kajlan Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala Bpsk), Kurniawan Kurniawan

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi, Faisal Akbar Nasution

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Analisis Penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Dl Indonesia, Fatmawati Fatmawati

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pendanaan Terorisme Di Peroleh Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), H.M. Abdi Koro

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Politik Dan Birokrasi Dl Negara Bagian Sabah Malaysia (Studi Kasus Intervensi Pejabat Politik Terhadap Pejabat Birokrasi), Azhari Azhari

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Aspek Pidana Di Atas Kereta Rel Listrik/Diesel Reguler (Ekonomi) Dalam Wilayah Jabodetabek, I. Sriyanto

Jurnal Hukum & Pembangunan

Abstract

Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia, Sheila Namira Marchellia

Indonesia Criminal Law Review

The Province of Nanggroe Aceh Darussalam imposes caning punishment as a sanction for several criminal offenses. Many parties consider this sanction to be a violation of human rights. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Primary legal sources include Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Qanun Aceh Number 12 of 2025 concerning Jinayat Law, the Indonesian Criminal Code, and Governor Regulation of Nanggroe Aceh Darussalam Number 10 of 2005 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Caning Punishment. Secondary sources were obtained from legal literature and related legal theories. The results of the …